Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti secara empiris citra brand Jokowi sebagai seorang petahana dalam berita ndash; berita yang tayang di tiga laman berita daring dengan pengakses terbanyak di Indonesia, Tribunnews.com; Detik.com; dan Liputan6.com dalam kerangka pemerintahan yang telah berjalan selama tiga tahun. Peneliti mengambil fokus bahwa brand dibangun dari asosiasi brand yang disematkan, isu yang dipilih, hingga visibility dan valensi berita yang terlihat dari sentiment pemberitaan. Peneliti juga menggali mediatisasi politik serta kampanye permanen yang dilakukan oleh seorang petahana. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara brand yang dibangun oleh Jokowi saat menjadi kandidat presiden dan petahana saat ini. Namun terdapat kesamaan bahwa pemberitaan Jokowi lebih banyak bernada positif dibandingkan negatif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa citra brand politik yang dibangun oleh Jokowi sebagai seorang petahana saat ini, memang dipengaruhi oleh asosiasi brand yang dikaitkan dengan namanya, isu yang diberitakan oleh media massa, hingga penempatan deskripsi tentang dirinya serta sentiment dalam konten pemberitaan. ......This research examines Jokowi rsquo s brand image as an incumbent on most accessed online news media outlets in Indonesia with his leadership for the past three years as the big frame. Those online news media outlets are Tribunnews.com Detik.com and Liputan6.com. Researcher focuses on the foundation that brand is built from the brand association which is embodied to the subject, the chosen issues by the media, its visibility, and news valence which can be seen from the news sentiment. Researcher also digs the politics mediatization and permanent campaign conducted by an incumbent. As the result, researcher found that there are differences between brand built by Jokowi when he was still a candidate in presidential election and being an incumbent at this moment. Nevertheless, there is still similarity that Jokowi is still heavily associated with positive things rather than negative one. These finding implied that Jokowi rsquo s political brand image as an incumbent at the moment, is influenced by the brand association of his persona, issue chosen by the media to publish, to the placement of his self description, and the news sentiment for him.

Abstrak :
Pilkada langsung menjadi arena pertarungan baru bagi elit lama maupun elit baru untuk berkuasa di daerah. Strategi para calon kepala daerah untuk bisa bertahan dan memenangkan pertarungan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah modal kepopuleran yang dimiliki oleh para calon incumbent.

Abstrak :
Competition of election mayor of Banjar city very tight and the results is no easy to guess. There are too many variable who effected of the candidates victory, which is, political party sponsored., solid campaign team, big budget, campaign central messages, campaign method, candidate image and constituent treatment can become an significant variable to get the victory. scientific method who accurate and trusted to understood the voters with make a survey. Survey can show strength and weakness the candidates infront of the voters. Specifically, the information who get from survey are, first popularization measure, second, election level possibility, third, votes reason mapping, forth, significant issued identification, fifth, campaign strategy identification. Concerned with that, behavior voters survey would become considerable value political mapping for the candidate to get a victory. Research result indicate people animo about election mayor of Banjar city are very huge. People aspiration include individual characteristic figure, which is, integrity, economic capability, drummed up region commitment, leadership provisionally put a finger on a big attention accordingly the heftiest candidate mayor of banjar city hold on incumbent mayor dr. Herman Sutrisno

Abstrak :

Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung yang kedua pada tahun 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden dalam 1 (satu) putaran dengan perolehan suara signifikan sebesar 60.80%. Presiden yang bisa mengikuti pilpres kembali, memiliki keunggulan dapat meningkatkan probabilita keterpilihan pada pilpres selanjutnya melalui alokasi belanja pemerintah saat menjabat. Tujuan incumbent mengalokasikan belanja pemerintah adalah untuk meyakinkan voters agar berpihak kepadanya pada pilpres selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan untuk melihat efektivitas belanja pemerintah pada perilaku voters saat  pilpres di level Kab/Kota.  Penelitian ini mengkonfirmasi belanja pemerintah dan capaian kinerja incumbent saat menjabat merupakan pendukung kemenangan SBY pada pilpres periode selanjutnya.

---

The 2009 presidential election was the second direct presidential election of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was inaugurated as President for second term by significant vote of 60.80%. President who can run on the next presidential election, has the advantage to use government spending to increase his vote. This study uses data from General Election Commission (KPU) and Ministry of Finance to investigate the effectiveness of government spending on voter behaviour at disctrict level. Our study confirmed that previous period government spending and performance outcome of incumbent were factors that played important role on SBY’s victory.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection., The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection.]

Abstrak :
Pengungkapan informasi disclosure merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah incumbent kepada publik. Salah satu bentuk pengungkapan informasi yang disampaikan oleh kepala daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ILPPD yang disampaikan melalui website/internet. Hubungan yang terjadi antara kepala daerah incumbent dan publik merupakan hubungan agensi politik. Implikasinya muncul permasalahan insentif dalam pemberian informasi kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi faktor-faktor yang menjadi insentif kepala daerah kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan ILPPD pada periode pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mengungkapkan ILPPD melalui website/internet dipengaruhi secara positif dengan kompetisi politik dan elektabilitas kepala daerah incumbent.Insentif kepala daerah incumbent tersebut juga dipengaruhi secara positif dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ILPPD melalui website/internet memberikan tambahan informasi bahwa incumbent mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan peyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya tingkat legitimasi dan tekanan monitoring/pengawasan lembaga legislatif daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ILPPD. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya efek moderasi kompetisi politik terhadap hubungan antara kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kemungkinan mengungkapkan ILPPD. Ketika kompetisi politik meningkat, kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mempublikasikan ILPPD melalui website/internet sebagai sinyal bahwa pengelolaan keuangannya baik, cenderung melemah karena kepala daerah incumbent dihadapkan pada risiko informasi yang diungkapkan tersebut dinilai untuk menutupi kelemahan kepala daerah incumbent atau informasi tambahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kandidat kepala daerah lainnya. Kontribusi penelitian ini adalah pengungkapan informasi tidak hanya dibutuhkan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kepala daerah incumbent, tetapi juga memberikan sinyal atas kemampuan incumbent kepada pemilih. Faktor politik berpengaruh terhadap kemungkinan pengungkapan informasi, disisi lain faktor tersebut juga dapat mendisiplinkan kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan informasi kepada publik sebagai voters.

---

Disclosure is a form of accountability to the public by incumbent of the local government. One form of disclosure submitted by the incumbent of local government is performance information of administration delivered through the website. The relationship between the regional head of the incumbent and the public is a political agency relationships. The implication appears incentive problems in the provision of information to the public. The purpose of this study is to identify factors that give incentives for incumbents to publish performance information on administration of local government on the website during the local government election period. The results show that the chances of incumbents to reveal performance information on administration of local government on the website is positively influenced by political competition and electability of incumbents. Incentives are also positively influenced by the quality of the accountability of financial management and the quality of the performance of local government processes. Performance information on administration of local government on the website provides additional information that the incumbent has the ability in financial management and administration areas. On the other hands, level of legitimacy and pressure of monitoring supervision of regional legislative bodies do not affect the disclosure of performances information on administration of local government on the website. The study also showed that the moderating effect of political competition on the relationship between the quality of accountability in financial management with the possibility to disclose performance information on administration of local government on the website. When political competition increased, the possibility of incumbents to publish performance information on administration of local government on the website as a signal that its financial management is good, tends to weaken as incumbents exposed to the risk of the information disclosed is considered to cover the weaknesses of incumbent or additional information can be utilized by other candidates. The contribution of this study is that disclosure is not only needed in order to meet the accountability of the incumbent, but also provide a signal on the ability of the incumbent to the electorate. Political competition affects the likelihood of disclosure, on the other hand that factor can also discipline the incumbent in disclosing information to the public as voters.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemajuan teknologi merupakan salah satu pemicu disrupsi landskap bisnis. Kegagalan mengantisipasi dan merespon hal tersebut bisa berakibat fatal bagi setiap perusahaan. Disrupsi diyakini melanda semua sektor industri. Riset PWC, misalnya, mengungkap bahwa sektor asuransi adalah industri yang menghadapi disrupsi terbesar, yang dipicu oleh revolusi konsumen, digitasi, keunggulan informasi, serta disrupsi dan inovasi. Sejumlah technological distruptors yang wajib dicermati antara lain Internet of Things, data storage and cloud computing, big data, digital natives, artifical intelligence, hyperscaling, voice and visual recognition, block chain payment systems, robotics, dan 3D printing. Implikasinya, incumbent maupun disrupter wajib merancang strategi efektif untuk mengelola atau menghadapi inovasi distruptif.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek political budget cycle pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan fixed effect metode least square dummy variables, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku political budget cycle setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastuktur sedangkan hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi ......This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada. ......This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election.