Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"Indonesia memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi, namun belum dapat merealisasikan tersebut karena beberapa faktor. Untuk menyelesaikan masalah ini, beberapa penelitian menyarankan bahwa Indonesia harus memanfaatkan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Sejauh ini, sudah banyak penelitian yang membahas dampak dari pemanfaatan ICT terhadap perekonomian, namun belum banyak yang membahas terhadap konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak ICT terhadap perekonomian dalam skala mikro. Penelitian ini menggunakan akses terhadap ICT sebagai variable independen dan pendapatan individual sebagai variabel dependen, yang mana data tersebut ditarik dari Survey Ekonomi Nasional 2017. Hasilnya adalah, betul, akses terhadap ICT memengaruhi pendapatan individu. Selanjutnya, ada beberapa temuan dalam penelitian ini seperti: perempuan merasakan dampak yang lebih banyak dari laki-laki dalam penggunaan ICT terhadap pendapatan, pekerja di sektor primer dan sekunder tidak diuntungkan lebih banyak dibandingkan sektor tersier.

---

Indonesia has a lot of potential in terms of economic growth, but lacking in several departments to realize it. To counter this, several studies has suggested that Indonesia must embrace the field of Information and Communications Technology (ICT). Several research has studied the impact of ICT development toward economic growth, but none has been conducted in Indonesia. This study aims to highlight and find out whether ICT adoption in Indonesia could truly impact the economy on micro level. The study uses ICT access as independent variable and individual income as the dependent variable, which are gained from Survey Ekonomi Nasional 2017. The result is, indeed, access toward ICT really do impact an individual’s income. Furthermore, some surprising findings emerges in this study as follows: women have a tendency to reap more benefits by having an access toward ICT compared to men, Workers in primary and secondary sector does not gain more benefit by having an access toward ICT if compared to tertiary sector.

 

"

"Topik keuangan daerah selalu menarik lantaran keuangan daerah menjadi suatu variabel utama untuk mengukur derajat otonomi daerah. Banyak sudah observasi yang sampai pada pendapat bahwa lemahnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia hampir semuanya akibat dari rendahnya pendapatan asli daerah sendiri, sehingga daerah-daerah menjadi tertinggal karena tidak mampu mengadakan sendiri komoditas publiknya. Minimnya PADS berawal dari terbatasnya kekuasaan atau kewenangan daerah menguasai aset produktif setempat, dan ini seolah given bagi daerah, terufama Dati II. Ini berkait langsung dengan pelaksanaan UU No.32/1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Otonom yang sedemikian rupa membatasi ekstensifikasi jenis PADS kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang itu memang telah dicabut bulan Mei 1999 dan diganti dengan UU PKPD yang baru, namun pada tataran praktis belum ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya progress, sehingga daerah tetap saja seperti masih berada di era lama. Apa yang dapat dilakukan pemerintah (Pusat Dati I dan Dati II) adalah menggelar kebijakan perpajakan daerah yang bersifat teknis, dalam hal ini memperbaiki metode pemungutan pajak dan retribusi, seperti aplikasi RIAP. Dengan demikian, ada asumsi bahwa rendahnya pendapatan asli Dati II bukan semata soal kurangnya kewenangan namun juga karena ketidakmampuan aparat perpajakan daerah. Kinerja aparat daerah, dengan demikian. dianggap lemah. Alasannya, teori mengatakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi atau semakin maju suatu negara dan daerah maka semakin besar proporsi sektor formal yang depat dikenakan pajak. Semakin linggi pendapatan per kapita akibat pertumbuhan ekonomi itu maka semakin besar proporsi pendapatan yang dibelanjakan di sektor jasa. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata tergolong tinggi selama Orde Baru, namun ada gap yang menganga antara tingginya perlumbuhan ekonomi itu dengan rendahnya PADS. Berarti terdapat kapasitas pajak (tax capacity) yang besar namun tidak dapat dijangkau oleh aparat daerah karena rendahnya kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk itu aparat perpajakan daerah harus diberdayakan secara teknis melalui suatu program usistensi. Lantas sejauhmana dampak dan asistensi itu dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat birokrasi perpajakan daerah? Lebih tepat lagi seberapa efektifkah RIAP mampu meningkatkan PADS, pajak daerah dan retribusi daerah? Tesis ini mengukurnya dari berbagai segi atau kriteria yang merupakan ukuran relaiif untuk menjawab pertanyaan itu dengan lokasi penelitian Kotamadya Bogor, suatu Dati II yang diasumsikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Ukuran tersebut adalah (i) revenue adequacy ratio (ratio kecukupan) yakni perbandingan antara penerimaan asli daerah baik secara total maupun individual dengan pengeluaran total APBD maupun pengeluaran rutin APBD; (ii) administrative efficiency ratio (rasio efisiensi administrasi) yakni perbandingan anfara biaya rutin dinas penghasil jenis PADS tertentu dengan jumlah penerimaan PADS yang berhasil dipungutnya; (iii) effectivity ratio (ratio efektivitas) yakni perbandingan antara realisasi pungutan PADS dengan target yang tercantum dalam APBD: (iv) elasticity (elastisitas) dan buoyancy yakni respon atau perbandingan antara persentase perubahan penerimaan PADS terhadap persentase perubahan PDRB dan persentase perubahan PDRB termasuk efek diskresioner RIAP. Untuk hal terakhir diajukan hipotesis, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perubahan PDRB dan kebijakan diskresioner RIAP terhadap penerimaan PADS. Keempat prinsip itu akhirnya digabung secara matriks dan diberi skor, untuk mendapatkan jumlah total penilaian sehingga diketahui angka indikasi jenis atau kelompok pendapatan asli daerah sendiri mana yang paling banyak mendapatkan dampok positif dengan adanya aplikosi RIAP. Ternyata pajak hotel dan restoran merupakan jenis PADS yang paling bagus kinerjanya setelah mendapat asistensi RIAP, diikuti penerimaan Total pajak daerah, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak perusahaan. Menjadi menarik, bahwa penelitian ini membuktikan bahwa semua retribusi menerima dampak negatif dari aplikasi RIAP, baik penerimaan total maupun individual. Dalam hal ini kila dapat membangun kesan bahwa metode RIAP tidak begitu cocok untuk diterapkan pada retribusi. Oleh karena itu direkomendasikan agar RIAP disempurnakan."