Search Result  ::  Back

Search Result

Found 7 Document(s) match with the query 653:"implikasi hukum"
cover
Grace Olivia Udiata, author
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan
Tesis ini membahas tentang kekuatan mengikat secara umum dan implikasi hukum penerapan Surat Keputusan Bersama TigaMenteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian ilmu perundang-undangan, SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30030
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arifin P. Soeriaatmadja, author
Keuangan publik dalam perspektif hukum : teori, praktik, dan kritik
Jakarta: Rajawali, 2013
336.01 ARI k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Satria Ramadhan, author
Kedudukan kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum terhadap keabsahan jabatannya = Legal standing of elected regional heads involved in legal cases against the legality of his position
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alifrian Fajri Aryuanda, author
Larangan Bagi Dana Pensiun Untuk Mengalihkan Pengelolaan Aset Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan = Prohibition for Pension Funds to Delegate Asset Management to Third Parties Based on Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector for Corporate Financial Institution Pension Funds
Larangan pengalihan pengelolaan aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dana pensiun di Indonesia. Sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengelolaan aset DPLK dilakukan melalui kerja sama dengan pihak...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Safira, author
Implikasi Perjanjian Kawin Harta Terpisah Terhadap Objek Harta Warisan Berdasarkan Nominee (Studi Putusan 275/Pdt.G/2023/Pn Mdn = Implications of a Separate Property Prenuptial Agreement on Inherited Assets Based on a Nominee Arrangement (Case Study of Medan District Court Decision Number 275/Pdt.G/2023/PN Mdn)
Perkembangan praktik perjanjian kawin di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya pasangan yang memilih pemisahan harta sebagai upaya perlindungan hukum dan penghindaran sengketa. Dalam konteks waris, perjanjian kawin harta terpisah seringkali menimbulkan perdebatan mengenai hak pasangan terhadap harta peninggalan, terutama ketika sebagian harta diperoleh melalui dukungan pihak ketiga, seperti keluarga kandung suami...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Satria Ramadhan, author
Kedudukan kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum terhadap keabsahan jabatannya = Legal standing of elected regional heads involved in legal cases againts the legality of his position
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Witsqa Silmi Rachmani, author
Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library