Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan program Keluarga Berencana tidak dapat berjalan maksimal. Penyebaran Virus Covid-19 yang sangat cepat membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan Covid-19 yaitu dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan anjuran physical distancing. Namun, adanya kebijakan PSBB menyebabkan kekhawatiran dan rasa takut pada calon maupun akseptor KB, sehingga berakibat untuk tidak pergi ke pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan dan penggunaan alat kontrasepsi di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya di Kota Surakarta. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat Program Keluarga Berencana yaitu Safari MKJP dan Gugur Gunung. Namun, di masa pandemi kegiatan tersebut sempat terhenti. Faktor keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitaitif. Pengambilan data dilakukan secara wawancara mendalam Hasil: Komunikasi diberikan secara langsung sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman penerimaan informasi. Faktor sumber daya tersedia baik sehingga program dapat berjalan maksimal. Faktor disposisi yang terpenuhi terlihat dari peran staf dalam pelaksanaan program. Faktor struktur birokrasi berjalan ideal sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Kesimpulan: Implementasi program KB dalam penggunaan kontrasepsi di masa pandemi berjalan dengan baik. ......Background: The Covid-19 pandemic has caused the Keluarga Berencana program unable to running optimally. The rapid spread of the Covid-19 virus made the government make various efforts to reduce the number of Covid-19 transmissions, namely Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) policy and physical distancing recommendations. However, the PSBB policy causes concern and fear for KB candidates and acceptors, resulting in not going to health services. The programs causes a decrease in visits and use of contraceptives in all regions in Indonesia, one of which is in the city of Surakarta. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana makes a Family Planning Program, namely Safari MKJP and Gugur Gunung but during the pandemic these activities had stopped. The success factor of a program is influenced by communication factors, resource factors, disposition and bureaucratic structure. Methods: This study used a descriptive observational study design with a qualitative approach. Data collection was carried out by in-depth interviews. Results: Communication was given directly so as to reduce the incidence of misunderstandings in receiving information. The available resource factor is good. The fulfilled disposition factor can be seen from the staff's role in program implementation. The bureaucratic structure factor runs ideally so that activities run smoothly. Conclusion: The implementation of the family planning program in the use of contraception during the pandemic went well.

Abstrak :
Santalun album L is one type of specifict plants growing in Timor Tengah Selatan District on Nusantenggara Timur province. This plants is also highly valuable source asset and is one of the biggest contributors in decades before 1998 for original local income thus becoming an icon in this area. Since 1960 until 1996 extreme exploitation had been resulting in deforestation of this plant. Many regulations have been made and implemented; including Regional Regulations of Timor Tengah Selatan district No. 25 in 2001 of Santalun album L purposefully for this plant to be conserved. The result of observation is estimated that implementation of the policy of Santalun album L has not been optimum so that efforts to increase this plant population have not been meet expectations. The background of problems is then explored and analyzed how much the implementation of this policy has influences on the effectiveness of conserving Santalun album L in this area. This research involves explanatory survey method in quantitative design, and uses path analysis. The result of investigation shows that the implementation has significantly proven to have influences on this plant conservation, however,the interpretation of the three has the highest influence on the effectiveness of conservation, while the application dimension has the lowest influence on this effectiveness. It is stated that the application dimension shows one condition that has not been optimal in implementation; therefore,it is to be a challenge in improving the effectiveness of this plant in the future. The result also shows that there are other findings contributing to policy implementation theory that is society participation and values both of appartus and society as the key to successful conservation of Santalun album L in Timor Tengah Selatan district of Nusa Tenggara Timur province.

Abstrak :
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Sehingga diperlukan minimal 70% penduduk tervaksinasi lengkap, yang mana ditargetkan oleh pemerintah sudah tercapai di akhir tahun 2021. Hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur baru berhasil memvaksinasi dosis lengkap pada 59.93% penduduk. Penelitian berjenis kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan teori Edward III dan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat telah dilakukan dengan baik, SDM mulai terbatas, fasilitas memadai namun belakangan ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antarbagian dan antarinstansi terjalin baik, SOP masih menggunakan juknis lama, disposisi pelaksana kebijakan baik serta lingkungan sosial dan politik berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait hal tersebut, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara Pcare dengan Pedulilindungi dan/atau dukcapil. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, membentuk regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan dan edukasi kepada masyarakat. ......COVID-19 vaccination based on the regulation of the minister of health number 10 of 2021 concerning the covid-19 vaccination to achieve group immunity in the community so they can remain socially and economically productive. The government targeted that a minimum of 70% of the population must be complete vaccinated by the end of 2021. Until February 2022, the city of East Jakarta has only managed to vaccinate 59.93% of the citizens with a completed dose. This research aims to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy in the East Jakarta Administrative City using the theory of Edward III, Van Meter, and Van Horn. The results show that communication with policy implementers and the community has been carried out well, human resources are starting to be limited, the facilities are adequate even though the vaccines are approaching the expiration date, and the coordination between departments and agencies is well-established, and SOPs are still using the old technical guidelines, the disposition of policy implementers is good and the social and political environment influence on policy implementation. The inhibiting factor is that public interest has begun to decline, especially follow-up vaccination because the absence of strict regulations regarding this matter, besides there is a dissonance between Pcare with Pedulilindungi and Dukcapil. So the conclusion is implementation of this policy still needs to be improved through collaboration with cross-sectors to accelerate COVID-19 vaccinations, form regulations related to the implementation of advanced vaccinations, and educate the public.

Abstrak :
Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitas belajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidak merata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan dan pemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat Sekolah Dasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnya adalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai. Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat, dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal dan responnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya ......Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model. This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution, and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are others factors, such as other government policy that actually influence the policy implementation

Abstrak :
The aims of this study is to find out, reveal and analyze the influence of policy implication of Law Noll Year 2016 on Tax Amendment to the effectiveness of tax revenue in the Tax Office Primary Rantauprapat. The approach used is quantitative with data collection techniques through questionnaires and by census. Theory of policy implementation applied is theory of policy implementation according to Charles O. Jones (1994) consisting of organizational dimension, interpretation and aplication. The results showed that there was influence of XI (organization) to the effectiveness of tax revenue forgiveness of 0.178 with the category "low" and the value of t arithmetic of2.053 and t table 1667 while the significance level under 0.05 or 0.044 means there is a positive and significan influence of the organization on the effectiveness of tax revenue forgiveness. The effect ofX2 (inerpretation) on the effectiveness of tax revenue forgiveness amounted to 0.175 with the category "low" and the value of t arithmetic of 2.016 and t table 1667 while the significance level under 0.05 or 0.048 means there is positive and significant effect on the effectiveness of tax revenues. The effect of X3 (application) on the effectiveness of tax revenue forgiveness of 0.647 with the category "medium" and the value of t count of 7.504 and t table 1.667 while the significance level below 0.05 or 0,000 means there is a positive effect on the effectiveness of the application and the effectiveness of tax revenue for giveness.

The result of determining calculation showed the effect of XI, X2 and X3 on the effectiveness of acceptance of tax forgiveness of 48.1%. And the remaining 51.9% influenced by other factors that are not detected. Furthermore, if the joint influence test is XI, X2, and X3 on the effectiveness of tax revenue forgiveness then the value of F arithmetic 21.598 and F table 2.50 while the significance level below 0.05 ie 0.000 means there is a positive and significan influence simultaneously XI, X2, And X3 against the effectiveness of tax revenue forgivenes.

Abstrak :
Penelitian mengenai implementasi kebijakan. di Indonesia masih jarang dilakukan. Studi implementasi sendiri mulai nampak pada awal tahun 1970-an. Sampai akhir Repelita V penelitian mengenai Implementasi kebijakan, khususnya permukiman kumuh masih terbilang langka. Permukiman kumuh di kota-kota besar disebabkan oleh besarnya laju urbanisasi yang tinggi. Laju urbanisasi Kotamadya Ujung Pandang 1,8 %, angka tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Kotamadya Ujung Pandang yakni 1,7 %.

Penanggulangan masyarakat yang bermukim pada wilayah-wilayah kumuh belum mempuayai suatu model implementasi yang baku. Sistem yang mengatur mengenai proyek dan program yang diimplementasikan belum memadai, terutama menyangkut komunikasi (Communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (disposition or attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari pemikiran di atas penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan permukiman Kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Dalam penelitian im dikaji mengenai (1) sejauh mana implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (2) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dilakukan oleh beberapa departemen, instansi, dan organisasi kemasyarakatan. Departemen yang terkait antara lain: Depattemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum, masing-masing pada tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kotamadya), Dinas Kesehatan bekerja sama BKKBN. Semua Departemen dan Dinas tersebut bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kotamadya antara lain: Bappeda Tingkat II, Bangdes, Kecamatan dan kelurahan serta lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peranan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan permukiman kumuh tersebut. Pengaruh implementasi kebijakan publik terutama menyangkut sistem komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh antara lain faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ini terakumulasi menjadi satu ke dalam sistem kehidupan masyarakat kumuh di Kotamadya Dati II Ujungpandang.

Abstrak :
ABSTRAK
Bahwa tenaga kerja rumah tangga yang kemudian disebut Pramuwisma adalah merupakan bagian penting dalam lingkungan bekerja di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu ditingkatkan harkat, martabat dan kesejahteraannya dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dibidang ketenagakerjaan.

Keberadaan dan hubungan kerja antara pramuwisma dan pengguna jasa mempunyai ciri khusus yang tidak bisa disamakan dengan ketentuan hubungan kerja yang selama ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menerbitkan kebijaksanaan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya selama dua tahun melalui uji coba di 50 kelurahan di lima wilayah kotamadya, Kebijaksanaan Peraturan Daerah tersebut mendapatkan hambatan-hambatan antara lain: (1) Kegiatan pengadaan pramuwisma belum dilaksanakan. (2) Pembinaan pelatihan ketrampilan pramuwisma belum dilaksanakan dan tindakan kurang manusiawi terhadap pramuwisma semakin meningkat.

Menurut penulis masalah utamanya adalah terdapat beberapa ketetapan dari Kebijaksanaan Pemerintah Daerah tersebut, yang belum mengacu dan overlapping dengan aturan dan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mempengaruhi pada implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis hirarki level. Data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, bukti-bukti, dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan Kebijaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma, sedangkan data primer diperoleh melalui depth interview melalui badan usaha penyalur pramuwisma, pengguna jasa dan pramuwisma.

Temuan-temuan hasil penelitian dari Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta (Perda No. 6 tahun 1993) dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma pada policy level:

1.1 Kebijakan Perda No. 6 thn 1993 Bab III pasal 3 yang menetapkan bahwa Badan Usaha dapat mengadakan tenaga kerja pramuwisma dari seluruh tanah air Republik Indonesia. Ketetapan ini belum mengacu atau overlapping dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst.-06/Men/1984 yang menetapkan bahwa pengadaan tenaga kerja rumah tangga dapat diadakan dari Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur serta dilaksanakan oleh Kanwil Tenaga Kerja DKI Jakarta. Oleh karena itu pengadaan tenaga kerja pramuwisma belum dilaksanakan sebagaimana ketetapan Perda No. 6 tahun 1993.

1.2 Ketetapan kebijakan Gubernur KDKI Jakarta No. 1099 tahun 1994 pasal 2 ayat (d) tentang pelaksanaan pelatihan ketrampilan pramuwisma, overlapping dengan pasal 4 ayat (e) Perda No. 6 tahun 1993. Oleh karena itu ketetapan kebijakan pelatihan ketrampilan pramuwisma belum di implementasikan.

1.3 Kebijakan Perda No. 6 Tahun 1993 belum mengatur ketetapan hak-hak secara eksplisit bagi pramuwisma, pengguna jasa dan badan usaha sehingga yang ada hanya kewajiban masing-masing.

2. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma pada organizational level.

2.1 Kebijakan Perda No. 6 tahun 1993 belum dilengkapi dengan organisasi pelaksana secara fungsional di tingkat propinsi maupun di tingkat wilayah kotamadya. Oleh karena itu kebijakan Perda tsb belum dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien .

2.2 Organisasi pengadaan dan peryalur pramuwisma sebagian besar (75%) belum berstatus Badan Usaha sebagaimana ketetapan Perda No. 6 tahun 1993. Oleh karena itu Pembinaan pada organisasi penyalur belum efektif.

3. Kebijaksanaan Pembinaan kesejahteraan pramuwisma pada operational level.

3.1 Implementasi kebijaksanaan Perda No. 6 tahun 1993 belum memperoleh hasil yang optimal karena masih terdapat kerancuan dalam ketetapan-ketetapannya. Kebijakan operasional tersebut tidak didukung dengan mekanisme organisasi pelaksanaan dan tahapan operasional.

3.2 Implementasi kebijakan Perda No. 6 tahun 1993 lebih mengutamakan pada pencapaian target retribusi pembinaan pramuwisma dan mengabaikan pentingnya dukungan partisipasi masyarakat serta kondisi lingkungan kerja antara pramuwisma dengan pengguna jasa dalam ikatan keluarga.

Berdasarkan temuan-temuan dari hasil penelitian diatas yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan pramuwisma diperlukan adanya penyempurnaan pada setiap ketetapan yang tidak dapat diterapkan dan membawa dampak pada keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu perlu dikeluarkan atau diterbitkan suatu institutional arrangement baru sebagai penyempurnaan kebijakan Perda No. 6 tahun 1993, dan tidak merubah Perda tersebut secara keseluruhan karena membutuhkan waktu yang lama dan karena harus melalui persetujuan legislatif. Institutional arrangement baru tersebut dapat berupa Keputusan atau Instruksi Gubernur KDKI Jakarta, yang dilengkapi dengan organisasi dan tata laksana kerja yang jelas dan didalam implementasinya dilakukan melalui tahapan pembinaan yang didahului dengan memasyarakatkan kebijakan Perda tersebut yang menyentuh seluruh anggota masyarakat, melakukan pendataan dan pembinaan (pelatihan) setelah itu dilakukan penarikan retribusi pembinaan.

Daftar Pustaka: 21 buku, 4 himpunan data, 9 buku himpunan peraturan dan perundang-undangan serta berita koran.

Abstrak :
ABSTRAK
Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACT
The prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 compared to around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presented that there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013. But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%- -the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem, Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in which explained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village government through village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programs of stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year. One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this study aims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districts that located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocated specific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs which might be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious food supply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's food resilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the village funding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition of stunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue. Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization of stunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primary care (Puskesmas).

Abstrak :
Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Penataan Pedagang kaki lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan membahas pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiastif kausalitas antar variabel. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan, pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Dengan demikian, maka sampel yang diambil sebanyak 110 orang dengan yaitu dengan menggunakan metode sensus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan penataan pasar terhadap kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan. Signifikansi keterpengaruhan tersebut di tunjukan dengan uji hipotesis/uji t dengan nilai t hitung 14,491. Sedangkan ttabel 1,980 atau H0 ditolak dan H1 diterima yang bermakna terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sedangkan besaran pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah sebesar 66 persen, sedangkan sisanya 34 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau epsilon. Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu tersebut bermakna bahwa apabila Implementasi Kebijakan ditingkatkan atau meningkat maka peningkatan tersebut diikuti pula dengan peningkatan Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Implikasi manajerial dalam peningkatan kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Minggu. ......The phenomenon that made the object of research is the arrangement Performance Street vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. The research objective is to reveal and discuss the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. This study uses a quantitative approach asosiastif causality between variables. Secondary data collection using the study literature, primary data collection using the study questionnaire. The population in this study were 110 people. Thus, the samples taken were 110 people with by using census method. Based on the research results, it is concluded that there is a positive and significant impact on the market structuring policy implementation performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market. Impact of significance is shown by the hypothesis test / t test t value 14.491. While ttabel 1,980 or H0 is rejected and H1 accepted which means there is a significant and positive effect Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta. While the magnitude of the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta is by 66 percent, while the remaining 34 percent are caused by other factors not examined or epsilon. Effect of Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors at the Sunday Market Policy Implementation means that if increased or increases, the increase is followed by performance improvement Structuring Street Vendor in Pasar Minggu, South Jakarta. Managerial implications in improving the performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market can be improved by increasing the Pasar Minggu Policy Implementation Arrangement.

Abstrak :
ABSTRACT
The regional autonomy implemented for more than two decades is not entirely a success. An evaluation of the regional governance shows that many of the regional heads are tangled in legal cases, have bad financial management, and some other problems in the different levels of government. As such, it is necessary to examine the implementation of the development and supervision policy which aims to ensure the effectiveness of the regional autonomy. This study used a mixed, two stages method, with a quantitative approach using multiple regression analysis and followed by the qualitative approach of triangulation and ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture, and Agility) analysis method. The population in this study is the whole autonomous region in Indonesia (542 regions) with a sample of 85 regions. The quantitative analysis showed significant influence between the implementation of policy and development and supervision to the effectiveness of the regional autonomy. The qualitative analysis supported the quantitative analysis result and found new the dominant factors that produce a new model (novelty) called HADI (Human resources, Acceptance, Development, and Innovation) as an alternative model of the development and supervision policy for the effectiveness of regional autonomy. This study concluded that the successful implementation of an effective regional autonomy is very much influenced by the implementation of the policy and that a HADI model could be used as an alternative solution to the problem.