Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang. ......This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing.

Abstrak :
Tesis ini menyangkut implementasi peranan Polwan dalam Pemolisian Komuniti di wilayah BKPM Mekar Sari, Bekasi. Implementasi pemolisian komuniti, ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Disamping itu, harus diakui bahwa petugas Polwan memberikan corak tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pemolisian komuniti mengacu pada Skep Kapolri No. Pol Skep.: 737/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005 tentang strategi penerapan Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri. Kenyataan menunjukkan bahwa penjabaran di lapangan oleh masing-masing satuan wilayah belum maksimal seperti yang diharapkan. Di wilayah Polres Metropolitan Bekasi terdapat satu Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang diawaki oleh seluruhnya personil Polwan. BKPM ini sama dengan Pos Polisi, hanya BKPM merupakan bagian dari program pilot project dari JICA (Japan International Corporation Agency) untuk mengembangkan konsep Koban di negara Jepang. Dalam pelaksanaan tugasnya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan gambaran tentang Pemolisian Komuniti yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh Polwan di wilayah BKPM Mekar Sari, dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya dan pemberdayaan warga komuniti. Aktivitas yang dilakukan oleh Polwan di BKPM Mekar Sari meliputi kegiatan penjagaan, patroli, kunjungan dan pelayanan serta tugas tugas tambahan lainnya antara lain : TPTKP, pegaturan lalu lintas, problem solving dan kampanye kamtibmas. Sedangkan pemberdayaan warga komuniti diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan social yang berada dalam masyarakat lokal untuk terciptanya kamtibmas yang kondusif di wilayah kelurahan Bekasi Jaya.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan karena perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Masalah narkoba perlu mendapat penanganan yang lebih komprehensi sehingga dibutuhkan pengembangan organisasi baik ditingkat pusat ataupun daerah secara proporsional. sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNP dan BNK/Kota. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota dan faktor-faktor penghambat mplementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 20 BNP dan 105 BNK/Kota dan mengadakan wawancara mendalam kepada Kabag Organisasi & Kepegawaian, BNP NAD dan BNP Kalimantan Barat. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dan Van Meter & Van Horn yang terdiri dari variabel komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi serta pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota secara umum belum berjalan dengan baik. Apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program P4GN tersebut. Faktor komunikasi, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi, pelaksanaan program sangat baik dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor sumberdaya-sumberdaya (SDM, dana, sarana prasarana) belum mendukung keberhasilan implementais kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

---

This study is conducted since the development of crime, in particular drug abuse, indicates an increasing trend from time to time. The problem of drug abuse should be dealt with comprehensively, and needs a proportional development of organization at the central as well as the regional/ province level. This issue has attracted the researcher to conduct a study on the implementation of the Strategic National Policy on the Prevention and Eradication of Drugs Abuse an Illicit Trafficking at the levels of BNP BNK/Kota. This study was conducted by distributing questionnaires to 20 BNP and 105 BNK/Kota, including in depth interviews with the Heads of Organization & Personnel Divisions, BNP NAD and BNP of West Kalimantan. The theory of analysis is based on the theories of George C. Edward III, as well as Van Meter & Van Horn, consisting of variables related to communication, resources, structure of bureaucracy, trends, inter-organizational relations, and program implementation. The outcomes of the study indicate that the implementation of the strategic national policy on the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking at BNP and BNK/Kota is not generally running well. Looking at the variables respectively, there is a difference in the successful implementation of the program. Factors related to communication, bureaucracy structure, trends, inter-organizational relations and the program implementation are very well applied and strongly support the policy. Only the factors related to resources (human resources, funds, facilities and infrastructure) do not yet support the successful implementation of the national strategic policy against drug abuse.

Abstrak :
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Sehingga diperlukan minimal 70% penduduk tervaksinasi lengkap, yang mana ditargetkan oleh pemerintah sudah tercapai di akhir tahun 2021. Hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur baru berhasil memvaksinasi dosis lengkap pada 59.93% penduduk. Penelitian berjenis kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan teori Edward III dan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat telah dilakukan dengan baik, SDM mulai terbatas, fasilitas memadai namun belakangan ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antarbagian dan antarinstansi terjalin baik, SOP masih menggunakan juknis lama, disposisi pelaksana kebijakan baik serta lingkungan sosial dan politik berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait hal tersebut, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara Pcare dengan Pedulilindungi dan/atau dukcapil. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, membentuk regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan dan edukasi kepada masyarakat. ......COVID-19 vaccination based on the regulation of the minister of health number 10 of 2021 concerning the covid-19 vaccination to achieve group immunity in the community so they can remain socially and economically productive. The government targeted that a minimum of 70% of the population must be complete vaccinated by the end of 2021. Until February 2022, the city of East Jakarta has only managed to vaccinate 59.93% of the citizens with a completed dose. This research aims to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy in the East Jakarta Administrative City using the theory of Edward III, Van Meter, and Van Horn. The results show that communication with policy implementers and the community has been carried out well, human resources are starting to be limited, the facilities are adequate even though the vaccines are approaching the expiration date, and the coordination between departments and agencies is well-established, and SOPs are still using the old technical guidelines, the disposition of policy implementers is good and the social and political environment influence on policy implementation. The inhibiting factor is that public interest has begun to decline, especially follow-up vaccination because the absence of strict regulations regarding this matter, besides there is a dissonance between Pcare with Pedulilindungi and Dukcapil. So the conclusion is implementation of this policy still needs to be improved through collaboration with cross-sectors to accelerate COVID-19 vaccinations, form regulations related to the implementation of advanced vaccinations, and educate the public.

Abstrak :
Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitas belajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidak merata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan dan pemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat Sekolah Dasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnya adalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai. Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat, dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal dan responnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya ......Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model. This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution, and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are others factors, such as other government policy that actually influence the policy implementation

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penerapan doktrin permulaan pelaksanaan terhadap beberapa perkara makar untuk mengetahui bagaimana corak permulaan pelaksanaannya sehingga sudah dianggap merupakan perbuatan makar, yang selanjutnya atas kecenderungan tersebut peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap penegak hukum untuk mengetahui pemahaman penegak hukum atas permulaan pelaksanaan sehingga diharapkan terdapat korelasi antara keduanya. Penelitian ini beranjak dari tidak diaturnya secara jelas batas-batas suatu permulaan pelaksanaan perbuatan makar sehingga rentan bertentangan dengan asas legalitas, mengingat pasal-pasal makar juga tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dilarang untuk dilakukan. Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) serta dianalisa secara deskriptif analisis, diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan, kecenderungan permulaan pelaksanaan dalam penanganan perkara makar adalah bercorak subyektif, yakni memandang bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan melakukan makar ketika sudah ada niat untuk itu yang telah diwujudkan dalam perbuatan. Dari hasil wawancara terhadap penegak hukum ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kecenderungan penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan adalah memang bercorak subyektif. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa kecenderungan permulaan permulaan pelaksanaan dalam perkara makar adalah bercorak subyektif karena sikap penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar juga subyektif ......This thesis discusses the application of fhe doctrine of commencement of the implementation on several treason cases to identify what patterns of commencement of the implementation considered as treason. Then, based on those tendencies, a research regarding how good law enforcers understood the commencement of the implementation was done. Therefore, it is expected that there is a correlation between them. This research started from the fact that there is no clear regulation about the lines of commencement of the implementation on treason cases so that it is likely to be against the principle of legality because treason articles do not clearly define the formula about what kinds of actions that are prohibited to commit A conclusion obtained from a juridical normative research supported with interviews using statue approach and conceptual approach which then descriptively analyzed showed that by using the doctrine of commencement of the implementation approach, the tendency of commencement of the implementation in handling treason cases was subjective. It means that there is a commencement of the implementation to commit treason when someone has an intention to commit an offense and the person performs any act that constitutes a substantial step toward the commission of that offense. The result of the interviews on the law enforcer showed that the law enforcer had a tendency to be subjective in understanding the commencement of the implementation. In a whole, it is understandable that the tendency of the commencement of the implementation in a treason case is subjective because the attitude of law enforcer in understanding commencement of the implementation on a treason case is also subjective.

Abstrak :
The Implementation of Rice Subsidy PolicyThe economic crisis, which has debilitated Indonesia in 1997 that was followed by rice crisis has brought the impact of more descend of public purchasing power in fulfilling the basic food need. This problem threatened the food security of the people or caused the food insecurity. In relation with this Act Number 7/1996 about Food in article 1 clause 17, mentioned that food security is the condition of food fulfillment for household that is reflected by availability of food that is sufficient both in quantity and in quality, secure, spread evenly and affordably by the people. Next in the Rice Policy that was regulated in the President Instruction Number 9/2002, in article 5 is mandated that government had to guaranty the supply, implementation of the distribution of rice for the poor and food vulnerability. Based on that regulation then Bulog as food authority which has wide experience on supply and rice distribution, is given assignment to increase food security for all inhabitants in Republic of Indonesia region. For this purpose, the policy of subsidized rice which manifest by OPK/Raskin program was released, so rice as the basic need food can be reached by poor families. Although, there are some deviances in the implementation of OPK/Raskin (Special Market Operation/Rice for the Poor), especially in the targeting. There are also some cases of moral hazard in the implementation of the policy. But, it has been acknowledged that the implementation of the program supposed to be the most successful programs within any Social Safety Net Programs. From this success, this study revealed the true description of the OPK/Raskin that had been going on since 1998. The analysis of the content and the context of the policy was done to the implementation of the program. The content of the policy was the factor that influenced the outcomes of the policy when it was implemented. The context of the policy was also the factor that influenced certain social, political, and economic environment, so the implementation of the policy needed to consider the context of policy; that is the environment where the policy was to be implemented. Outcome was the final result of the policy expected to achieve. The analysis of the outcomes of the policy was done simply by comparing the output realized with the goals to be achieved from the policy. Based on the content of the policy, the rice subsidy policy was quite easy to implement But in the context of policy, the program did not yield impact that were expected in the objective of the program. The problem come from the authority of Bulog in the determining the allocation ceiling of rice nationally which was based on the data of four families from BKKBN (National Family Planning Board). Then, the study recommended that Bulog had to try optimally in exacerbating the targeted household, so the beneficiaries would be the true targeted individuals or groups that need the cheap rice. Moreover, the upgrading of purchasing power of the poor society would be more prioritized through some working and opportunity enhancement programs; so that in the long run, the charity-based subsidy would be less significant. Bibliography: 31 books (1983-2003); 34 newspapers/magazines/journals (1998-2004); 4 working papers/module (1988-200X); 5 research reports (1999-2004); 3 website articles ; 5 documentations (2001-2004) ; 2 guidelines (2003&2004); 2 regulations (1996&2002)

Abstrak :
Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas. Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen. Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya. Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama. Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity. The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review. Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved. The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area. The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area. The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area.

Abstrak :
Dengan makin besarnya suatu perusahaan, maka pembukuan secara manual sudah tidak relevan lagi karena akan banyak memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan serta kecurangan yang besar sehingga memerlukan ongkos besar untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kecepatan dan ketepatan untuk memproses suatu transaksi perusahaan agar manajemen dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Salah satu solusi yang paling rasional untuk mendukung kegiatan perusahaan dalam skala besar adalah melakukan pembukuan berbasis komputer atau penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar berkembang menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan good corporate governance. Berbagai macam perangkat teknologi informasi untuk infrastruktur, servis, maupun aplikasi, saat ini banyak tersedia di pasaran dalam berbagai bentuk dan fungsi. Hal ini menyebabkan banyaknya alternatif solusi masalah teknologi informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pengembangan organisasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam kegiatan operasional perusahaan juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak hanya dipandang dari sisi efisiensi kerja namun juga dari sisi budaya kerja baik secara personal, antar unit maupun keseluruhan institusi. Meskipun penerapan teknologi informasi telah mengalami kemajuan pesat dengan banyaknya software ERP yang ada, namun penggunaannya tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan. Untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko yang mungkin timbul tersebut, diperlukan suatu control atau pengendalian. Pengendalian merupakan suatu sistem yang dipakai untuk mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, pengendalian merefleksikan kebijakan, prosedur, praktik dan struktur perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Audit sistem informasi diperlukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi (IT governance). Tingkat kesiapan (level of maturity) tersebut dapat dilihat dari tata kelola teknologi informasi dan tingkat kepedulian seluruh stakeholder tentang posisi sekarang dan arah di masa depan dalam bidang teknologi informasi suatu perusahaan.

---

The bigger a firm, the more irrelevant a manually book keeping since it was time consuming and potentially evoke fault and deceitfulness that need a big cost to do observation. Therefore, needed a speed and accuracy to process corporate transactions so that management can do analysis and take a decision faster and accurate. The most rational solution to support firm activity in a big scale is to do computer-based book keeping or implementation of information technology. The implementation of information technology to support company?s operational activity in small or big scale is expanded to face globalization and good corporate governance demand for company. A various information technology peripheral for infrastructure, service, and also application, now available at market in various form and function. It makes many alternative can be chosen to solve IT problem. Besides, the implementation of information technology in company?s operational activity will also give impact that adequately significant, not only seen from work efficiency but also from work culture in personal, among unit or all institution. Even information technology implementation has grown rapidly which many software ERP available in market , but there is still any risk for company when using ERP system. It need a control to remove or to minimalize the risk that maybe evoked. Controlling is a system that be used to prevent, detect, or correct undesirable events. In its relation with information system, controlling reflects operation policy, procedure, and firm structure that is designed to provide corporate?s goal. Information system audit is required to check maturity level of organization in information technology implemantation (IT governance). Level of maturity can be seen from stakeholder and management?s awareness about present position and the direction of future information technology area in that corporation.