Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets."

"Pemakaian antibiotika tidak rasional menyebabkan resistensi antibiotika. Implementasi kebijakan penggunaan antibiotika di RSUP Sanglah Denpasar belum pernah di evaluasi. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi kebijakan penggunaan antibiotika, mencegah resistensi antibiotika dan mengetahui penerapan intervensi WHO untuk peningkatan penggunaan obat rasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara dan penelusuran dokumen. Analisa data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penggunaan antibiotika dan penerapan intervensi WHO belum berjalan baik. Pencegahan resistensi antibiotika belum terkoordinir baik dari empat pilar Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Diperlukan revisi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan antibiotika, juga pencegahan pserta engendalian infeksi."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?.Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya."

"Program Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005.Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana Program Rintisan SKM/SSN SMA diimplementasikan di Kota Bogor, dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.Penelitian menggunakan pendekatan postivisme dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.Penelitian ini menemukan bahwa delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh SMA Rintisan dikarenakan adanya hambatan berupa komunikasi, sikap, sumber daya, dan birokrasi.

---

Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School (SKM/SSN) of High School.This research is studying about the implementation of Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School in Bogor City. The pioneer program is basically an integrated program which connects between policy (BSNP), policy implementer (pioneer school targeted), assistance and development of implementation concept (Directorate of Secondary Education Development), support and establishment from Province and Regency/City Education Office, and supervision and evaluation (Directorate of Secondary Education Development, Province and Regency/City Education Office). This program is an implementation of Government Regulation No. 19 Year 2005.The purpose of this research is to see how the Pioneer Program of SKM/SSN of High School is implemented in Bogor City, regarding to eight national education standards achievement, i.e.: contents standard, graduate competence standard, process standard, educator and education staff standard, instrument and infrastructure standard, management standard, funding standard, and education assessment standard.This research uses positivism approach with qualitative method. The research took place at SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.The research found out that the eight national education standards have not been completely implemented by the Pioneer High School because of hindrances in communication, attitude, resources, and bureaucracy."

"Over kapasitas yang terjadi di sebagian besar lapas/rutan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh sarana yang menjadi terbatas dan di satu sisi tuntutan pelayanan semakin meningkat. Kondisi ini akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi sebagai institusi publik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu alternatif mengurangi over kapasitas guna peningkatan kinerja pemasyarakatan adalah dengan melalui program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Untuk itu tesis membahas implementasi optimalisasi pembebasan bersyarat dengan lokus penelitian di Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat ditinjau dari aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan dan menjelaskan mengenai pelaksanaannya di lapas Klas I Cipinang Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait untuk mendapatkan data. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle yang meliputi aspek konten dan konteks suatu kebijakan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberhasilan implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan dimaksud kepada pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat. Untuk mampu mengurangi over kapasitas secara optimal diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak terkait, terutama kepada aparatur penegak hukum yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, guna membahas tujuan bersama dalam penegakkan hukum sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan fungsi dan tugas tanpa mengabaikan kepentingan instansi lainnya.

---

The over capacity that occurred in most prison in Indonesia have resulted many problems caused by limited infrastructure, mean while the demand for services are keep increasing. This condition will be come an obstacle in treatment and service which will ends to influencing the organization's activity as a public institution which must give good service to society. One of the alternatives to decrease the over capacity in order to optimizing the work of correction is parole program for inmates. Therefore, the study is focusing on the implementation of optimizing parole in Lapas Klas I Cipinang Jakarta.

The objective of this study is to describe the implementation of policy in optimizing parole observed from content and context aspect as a policy and explain the implementation in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. This is a qualitative study done by interviewing 7 informants and field observation, also related documents for the data. The theory is the implementation of policy from 'Grindle' which contains contents and context aspect of a policy.

Conclusion of the study is success of implementation of policy in optimizing parole influenced by socialization of the mentioned policy to the internal and external party related to parole. In order to decrease the overcapacity optimally, coordination and socialization is needed to all people and related party, especially the law officers that have role in integrated justice system to discuss the equal purpose in law enforcement so every institution could do their jobs and functions without disobeying others interest."

"Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro KeuanganPenyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan, Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Kesimpulan dari hasil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa faktor komunikasi belum mendukung keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

---

This research is focus on the Implementation of budget policy base on working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning bureu and financial bureu.

Budget arranging and implementation use performance base budget system on working capability. The theories used in preparing this thesis are George C. Edwards III ( 1980) and other supporting theory.

This research include descriptive analysis research with qualitative and is quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data collecting used deeply interview with 2 (two ) senior officer ftom financial bureu of Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is based on 4 ( four) aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure.

Conclusion from result of research, Communications factor which there are in implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, interpreting that Communications factor not yet supported efficacy of budget implementation performance budget and constraint there is still in implementation policy of performance budget."

"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology."

"Selain pendapatan dari sewa daerah, perolehan pendapatan untuk agenda mendukung pelaksanaan otonomi daerah juga ditopang dari pendapatan sektor retribusi daerah. Retribusi daerah sangat beragam jenisnya dan semakin diperlukan dalam agenda inklusi kas daerah. Jenis retribusi terbagi dalam beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan umum, retribusi pelayanan khusus, dan retribusi pelayanan perizinan terpilih. Menurut jenis retribusi pasar termasuk jenis retribusi pelayanan umum. Dalam konteks penelitian, pasar adalah atau sarana sarana prasarana perkotaan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan-penerimaan lain yang bersifat penyertaan bagi suatu daerah. Dalam upaya ini suatu pasar harus mempunyai fasilitas dan pendukung khusus yang dapat dipungut pembayaran/retribusinya karena pemanfaatan sarana. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan dari jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana kebijakan pengelolaan retribusi di Pasar Kemiri Muka Kota depok. Sedangkan dari segi waktu yang dihadapi termasuk jenis penelitian Cross-Sectional. Berdasarkan teknik pengumpulan data termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusi pasar yang ada di Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum efektif. Belum efektifnya dilihat dari indikator kurang baiknya semua pedagang dalam membayar retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat pelaksanaan kebijakan yang belum efektif, maka pengelolaan retribusi dalam pengelolaannya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Namun dari aspek observasi yang ada di pasar ini telah berjalan dan terdapat mekanisme tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti metode observasi tes petik. Yang mana adanya pengawasan seperti ini juga harus dipertahankan untuk mencegah kesalahan baik yang dilakukan petugas maupun kesalahan yang tidak disengaja.

---

Besides eamings of local lease, acquirement of earnings for the agenda of supporting execution of area autonomy is also supported from earnings of area retribution sector. Very immeasurable area retribution of type and was progressively required for the agenda of inclusion for area cash. Retribution type devided in there type that is public service retribution, special service retribution, and selected licensing service retribution. According to the type of market retribution of including public service retribution type. In research context, market is or medium of prasarana urban to collect area retibution and also other acceptance which is inclusion for an area. In the effort this is a market have to have especial facilities and supporter able to be collected by his payment /retribution of because exploiting of medium. Writing of this research use approach quantitative, and from the research type of the including descriptive research type which depict how to policy of management to retribution in Kemiri Muka Market of depok Town. Where as from the time faced of the including type research of Cross-Sectional. Pursuan at data collecting tecnique of including research of field. Technique data collecting of conducted by there metods: observation, interview, and documentation study. Research result indicate that policy of management of market retribution which in Kemiri Muka Market of Depok Town not yet effective. Not yet effective of him seen from indicator less him all merchants in paying retribution which disagree with by law. Considering execution of policy which not yet effective, hence managemant of retribution ought to ought in the management of have to be adapted for existing regulation. But from observation aspect which in this market have walked and there is separate mechanism in execution of him, like method observation of test pluck. Which existence of observation like this also have to be defended to prevent mistake either by officer and or unintended mistake."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri diKecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan faktor-faktor yangmempengaruhinya yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap para pelaksana, StukturBirokrasi organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial ekonomi. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlulebih peduli pada kelengkapan dan kejelasan dari isi kebijakan sertifikasi guru;guru perlu memahami maksud dan tujuan sertifikasi sebagai upaya reformasipendidikan dengan menjadikan guru sebagai suatu jabatan profesi; perlunyaperencanaan yang matang, koordinasi dan kinerja yang baik dari para pelaksanayang menangani penyelenggaraan sertifikasi guru.

---

AbstractThe research explained the implementation of certification policy and factors thatinfluences of it such as Communication, Resource, Attitude or Disposition,Structure Organization, and Social Economic. The result of the research suggestthat the stakeholders in implementing the policy should be more focus on clearityof the policy. The teacher need to understand the purpose of teacher certificationas educational reform; accurate planning, coordinating, and good performanceneed to be set in implementing the policy of teacher certification."