Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMedia massa Indonesia punya sejarah soal keberpihakan politik dan dukungan dalam pemberitaan terhadap kandidat politik pemilihan umum sesuai afiliasi atau posisi pemilik dalam politik praktis partai atau pemerintahan. Saat akses masyarakat terhadap berita dan informasi online semakin terbuka, maka kebutuhan terhadap media massa online yang dapat diandalkan dan berpihak pada rakyat yang memberi informasi secara akurat dan lengkap, semakin genting. Melalui penelusuran terhadap pemberitaan dua media massa online yang dimiliki oleh elite politik, makalah ini mencoba memberi gambaran termutakhir soal hubungan antara berita, pemilik, dan agenda politik di era konglomerasi media Indonesia saat ini. Selain juga mencoba menggugah masyarakat untuk memahami sudut pandang dan dampak berita yang lebih komprehensif dan menuntut media untuk menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme.

---

ABSTRACT Indonesian mass media has long history of partiality and support towards political candidates during election depends on their owners affiliation and political position in party or government. When public access towards news and information become wider, the needs of credible and peoples oriented mass media that cover accuracy and comprehensibility in their works become so important. Through reviews of coverage by two online newspaper that owned by political elites, this paper is trying to give a portrait of relation between news, media owners, and political agenda in the era of media conglomeration in Indonesia. Furthermore, to evocate peoples notions about angle and effect of news and to sue journalism principle enforcement by the media. "

"Berawal dari asumsi media bahwa adanya korelasi yang kuat antara apa yang diagendakan oleh media massa dan isue yang menjadi agenda publik menjadi akan semakin berpengaruh terhadap pemberitaan di media massa menjelang maupun akhir masa kampanye pemilu presiden. Kencenderungan sementara yang diperlihatkan media mengarah kepada munculnya media dengan kekuatan maupun kecenderungan politik tertentu.Fokus penelitian ini tentang bagaimana sesungguhnya pemberitaan pemilihan presiden disajikan oleh surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Sindo dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis isi dengan pendekatan kuantitatif dan wawancara mendalam.Dalam penelitian ditemukan bahwa berdasarkan kategori faktualitas, akurasi, kelengkapan dan relevansi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyajiannya sedangkan untuk kategori nilai informasi terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketiga media surat kabar tersebut dalam penyajiannya serta ada implikasinya terhadap ketahanan nasional di dalam isi pemberitaan pilpres yang disajikan kepada masyarakat atau khalayak.Peneliti menyarankan media masa cetak sebagai salah satu komunikator masa di Indonesia, sebaiknya tetaplah menjadikan diri sebagai wadah pendidikan moral dan politik untuk bisa menjadi netral, independen, dan pelaksana kontrol yang efektif. Mengurangi kecendrungan media terhadap politik tertentu dengan cara memperlihatkan sisi ketokohan, kharisma sosok kandidat calon presiden secara berimbang, tanpa mengesampingkan pemberitaan kandidat calon lainnya merupakan hal yang penting guna membentuk kondisi pencitraan politik yang sehat, sehingga menjadi faktor yang turut mempengaruhi perubahan perilaku pemilih.

---

Starting from the assumption that the media has strong correlation between what is upload by the mass media and issue is on the agenda of the public in the presidential election campaign. The media shown a tendency to the emergence of the media with the power for specific political leanings.

The focus of this research about how exactly the presidential election news presented by the newspaper Kompas, Media Indonesia and the Koran Sindo and what is its implications for national resilience. The type of research is the research wish content analysis with quantitative method and in-depth interviews.

Research results obtained by category in correlation that factuality, accuracy, completeness and relevance there was no significant difference in the presentation, while for the category value of information. There are significant differences between the three newspaper in its presentation, and there are implications for national security on the content of the election presented to the public.

The researcher suggests that the print media, as one of the communicators in Indonesia, should still make themselves as moral and political education forum and has to be a natural, independent, and implementing effective control. The media has also to be independent from certain political by showing the personal and charismatic figure of the presidential candidate in a balanced way. Candidates, reporting is essential in order to establish a healthy political image; conditions; thus becoming factors that influence voter behavioral change."

"The expert testimony is a potential problem in the future due to the impact of the advancementof science and technology. This paper examines the place of expert witness to be considered asone of the evidence in criminal case investigation and criminal court. It is argued that expertqualifications should be determined based on formal education, professional experiences, and therelevance of his expertise with the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not restrictthe necessary knowledge, so that the expert testimony about criminal law can also becomeevidence. However, as one of the evidence that can punish or relieve someone,a testimony statedby an expert should be neutral and objective. This study is descriptive analytic using normativejuridical literature and empirical data. It also uses the primary data through guided in-depthinterview to the judges, public prosecutors, lawyers, and criminal law experts.Kesaksian ahli akan menjadi persoalan di masa mendatang karena adanya perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi. Tulisan ini membahas mengenai posisi saksi ahli yangdipertimbangkan sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam penyelidikan kasus pidanadan peradilan pidana. Tulisan ini berargumentasi bahwa kualifikasi ahli harus ditentukanberdasarkan pendidikan formal, pengelaman profesional, dan relevansi keahlian terhadap kasusyang ditangani. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasipengetahuan yang diperlukan, maka kesaksian ahli mengenai hukum pidana juga dapatdipandang sebagai bukti. Akan tetapi, sebagai salah satu bukti hukum yang dapat digunakanuntuk menghukum atau membebaskan seorang terdakwa, kesaksian harus berdasarkanargument ilmiah. Studi ini adalah analisis deskriptif menggunakan literatur hukum normatifdan data empirik. Selain itu, studi ini juga menggunakan data primer yang dikumpulkan melaluiwawancara mendalam yang terstruktur kepada para hakim, jaksa, pengacara, dan ahli hukum."

"ABSTRAKImparsialitas merupakan elemen penting yang menentukan kualitas pemberitaan. Liputan yang imparsial pada media yang tidak independen pada sumber berita menjadi hal yang sulit dijalankan. Penelitian ini membahas pembingkaian radikalisme pada pemberitaan terorisme ditinjau dari segi imparsialitas di program liputan mendalam Telusur TV One selama periode 2008-2011. Penelitian deskriptif ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Telusur membingkai peristiwa terorisme dengan bingkai radikalisme yang erat kaitannya dengan penegakan keyakinan Islam. Salah satu faktor yang mendukung bingkai tersebut adalah peliputan yang tidak imparsial oleh Telusur.

---

ABSTRACTImpartiality is an essential element that determines the quality of news reporting. Impartial coverage becomes difficult to run in the media which are not independent to news sources. This research discusses about the news framing if radicalism on terrorism news coverage from an impartiality perspective of TV One's program Telusur during period 2008-2011. This descriptive research used constructivist paradigm with qualitative approach. The Data analysis technique used is Gamson and Modigliani?s framing analysis. The research showed that TV One's program Telusur made a radicalism frame to cover terrorism events. The radicalism frame used are closely related to the enforcement of the Islamic faith. One factor that supports Telusur frames is coverage which is not impartial by Telusur."

"Skripsi ini membahas pemikiran Amartya Sen tentang multi-identitas. Dengan sifatnya yang multi, identitas dapat menjadi sumber kesejahteraan dan ancaman. Rasa persamaan identitas dapat memberi sumbangan berarti bagi kehidupan kelompok. Namun, rasa keterikatan yang kuat pada satu kelompok dapat mengandung di dalamnya persepsi tentang jarak dan keterpisahan dengan kelompok lain. Individu akan terjebak dalam kolektivisme. Anggapan bahwa identitas kelompok adalah satu-satunya identitas individu, membuka jalan lahirnya politik identitas. Kebenaran harus dipastikan pada satu kelompok dengan menolak eksistensi kelompok lain. Penolakan tersebut dapat terwujud dalam tindak kekerasan. Solusi atas persoalan ini adalah meningkatkan kapabilitas kebebasan bernalar. Melalui kebebasan bernalar, setiap individu terarah untuk terbuka terhadap kepelbagaian yang ada. Penalaran publik yang berlangsung dalam praktik demokrasi dan imparsialitas dapat ditempuh untuk merealisasikan kebutuhan tersebut.

---

This study discusses about the thought of Amartya Sen of multi-identity. By its multi, the identity can be a source of the threat and the prosperity. The equality of identity can give significant contribution to the group’s life. However, a strong sense of interest to the particular group implies the perception of distance and the separation to other groups. The individual will be trapped to collectivism. The assumption that the group identity is the only individual identity can cause the identity politics. The truth must be ascertained in a particular group by denying the existence of other groups. Violence is the manifestation of the rejection. The solution of this problem is increasing the freedom of reasoning capabilities. Through the freedom of reasoning, any individual is opened to the existing diversity. The public reason which takes place in the practice of democracy and impartiality can be taken to realize those needs."

"Teori keadilan memiliki dua tantangan serius yang tidak terselesaikan. Pertama, untuk menghasilkan keputusan yang rasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang tertanam dalam hati nurani. Kedua, adanya pluralitas nilai dan identitas dalam masyarakat sosial seringkali menjadi penyebab utama isu ketidakadilan seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Amartya Sen menawarkan solusi terhadap kedua permasalahan tersebut dalam argumen-argumen yang dibangun berdasarkan kritiknya terhadap Utilitarianisme, Intuisionisme, dan terutama Kontraktarianisme John Rawls. Dengan menggunakan pendekatan kapabilitas, demokrasi, dan imparsialitas terbuka untuk menciptakan ruang diskusi masyarakat bernalar, ketidakadilan niscaya dapat dikurangi.

---

The theory of justice has always been faced with two problematic challenges. First, to make reasonable judgments that are not in conflict between rationality and moral values provided in sense of justice. Second, the ontological fact of plurality of values and identities in society is often seen as major cause of injustice issues, such as discrimination and human rights violations. Amartya Sen proposes the solutions to both problems in arguments build from his critics to Utilitarianism, Intuisionism, and especially, Rawlsian contractarianism. By using capability approach, democracy, and open impartiality to improve reasoned public discussion, the problem of injustice will eventually be reduce. "