Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari rule government menjadi mission driven, peran pemerintah yang tadinya sebagai penyedia (provider) berubah menjadi pemberdaya (enabler). Otonomi daerah dalam koridor UU No. 22 tahun 1999 adalah otonomi luas, yang berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntable. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, karena arus informasi yang semakin terbuka dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat. Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mengevaluasi kinerja pelayanan IMB yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses penerbitan IMB dan penyampaian layanan IMB kepada masyarakat pengguna layanan. Penelitian dilakukan di Dinas Bangunan dan Permukiman, serta Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Wilayah Kerja 1 Kabupaten Garut. Evaluasi kinerja pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB. Analisa tingkat kepuasan pelanggan menggunakan 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasurornan, Berry (1990) yaitu : tangibles (bukti fisik), responsiveness (daya tanggap), reliability (kehandalan), assurance (Jaminan), Empathy (kemudahan). Lewis dan Smith (1994) mengemukakan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu dengan mengajukan kerangka identifikasi pelanggan yang ditinjau dari tiga persepektif yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal langsung dan pelanggan eksternal tidak langsung. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal langsung merupakan penerima langsung dari pelayanan yang diberikan (Tjiptono, 2000 : 43). Dalam tulisan ini mencakup pelayanan yang digunakan oleh pelanggan internal atau pegawai di lingkungan kerja dan pelanggan eksternal atau masyarakat pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi, analisis dengan data kuantitatif yang dikuantitatifkan, dengan hasil analisa yang dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, kinerja yang dicapai dalam proses pembuatan IMB yaitu 2,99 atau mendekati cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -1,27 yang berarti bahwa tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan analisa tingkat kepuasan pegawai sebesar 70,19% berada pada peringkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%). Kedua, kinerja yang dicapai pada penyampaian layanan IMB yaitu 3,19 atau cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -0,99 yang berarti tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB sebesar 76,32% berada pada tingkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%). Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, berdasarkan penilaian pegawai yaitu kenyamanan, kebersihan, kerapihan ruang kerja, sarana telekomunikasi, kondisi dan kecukupan peralatan kantor, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja, kompensasi dan bonus, kemudahan menggunakan peralatan kantor dan kemudahan menyampaikan keluhan. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan yaitu kondisi dan kecukupan peralatan pelayanan di Kantor UPSA, kemampuan memenuhi ketepatan waktu penyelesaian IMB dan kejujuran pegawai.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan perubahan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Melalui pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) diharapkan menjadi solusi perizinan warga Jakarta. Salah satu perizinan yang dilanyani oleh BPTSP adalah IMB. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu perizinan yang terpenting. Akan tetapi lamanya waktu proses penerbitan IMB di BPTSP belum seperti yang diharapkan. Melalui identifikasi permasalahan dalam pengelolaan komunikasi pada penerbitan IMB didapatkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja waktu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah tidak adanya SOP yang baku. Melalui analisa risiko sebagai solusi permasalahan diusulkan untuk pembuatan SOP yang ditetapkan dalam peraturan gubernur

---

ABSTRACT
Jakarta Provincial Government continue to make changes in order to provide the best service to the community. Through the establishment of Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( BPTSP ) expected to be a solution permitting the citizens of Jakarta . One licensing services by BPTSP is IMB . Building permit is one of the most important licensing. But the length of time the process of IMB in BPTSP were not as expected. Through the identification of problems in the management of communication at IMB obtained dominant factors that affect the performance time. One of the most dominant factor is the lack of standard SOP . Through risk analysis as proposed solutions to problems for the manufacture of SOP stipulated in the regulations of the governor

Abstrak :
Pelayanan publik di bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Depok. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik izin mendirikan bangunan di Kota Depok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam pada penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2157 orang dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kualitas Layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sudah baik.Tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yaitu persyaratan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna jasa layanan tidak dapat diakses melalui internet, pemberian pelayanan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, serta masih adanya praktik pungutan liar oleh petugas untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.
Public services in the licensing sector are a problem that gets a lot of complaints from the public. These complaints are generally related to the transparency of costs and the length of time for the completion of permits. This also happened in Depok City. There are many complaints from the public, especially business actors, regarding the service for building permits in Depok City, which is considered convoluted and not pro-investment. This study was conducted to find out how the implementation of public services for building permits in Depok City, and what factors affect public services in the licensing sector in Depok City. This research uses quantitative approach based on descriptive research objectives and using survey methods and in-depth interviews in this study. Assessment of the results is the answer to the questionnaire and in-depth interviews used Likert scale. The population in this study amounted to 2157 people and the sample in this study as many as 100 people and in collecting data used random sampling technique. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the public's perception of Service Quality However, there are still several factors that affect the service for building permits in Depok City, namely the requirements and information needed by applicants/service users that cannot be accessed via the internet, service delivery which is not timely and not in accordance with the SOP that has been determined, as well as the practice of illegal levies by officers to facilitate and speed up the processing of IMB

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan. Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan. Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi.

Abstrak :
Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan. Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja. Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik. Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin. Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi kepustakaan dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan reklame di DKI Jakarta dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang. ......This thesis discusses the implementation of advertisement permit charges policy in DKI Jakarta Province. The study has main issues describing how the advertisment permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented and the factors which affect of Implementation of Advertisement Permit Charges Policy in DKI Jakarta Province. The research uses qualitative approach with deep interview literature study and field observation as data collection methods; The study main issues find that the implementation of advertisment permit charges policy in DKI Jakarta is to control the growth rate of advertisement building in DKI Jakarta with the provisions of the allotment based on the spatial.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan skala likert, wawancara singkat dengan beberapa responden dan observasi. Hasil survei dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok, termasuk dalam kategori baik. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh pada proses pelaksanaan pelayanannya. Saran yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kota Depok adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemberian layanan dan memberikan informasi tentang protokol kesehatan kepada pengguna layanan agar penerapan protokol kesehatan seacara menyeluruh dapat diterapkan. ......This study has a background in the current pandemic situation in Indonesia which has made DPMPTSP Depok City make several changes to the service delivery process, especially IMB services. The purpose of this study was to analyze the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City during the Pandemic. The theory used in this research is The Flower of Services theory. The data collection technique used in this study was post-positivist. The research instrument used in this study was a questionnaire survey with a Likert scale, short interviews with several respondents and observation. The results of the survey and short interviews indicate that the majority of respondents stated that the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City was in the good category. However, based on the observations it was found that DPMPTSP Depok City did not implement a comprehensive health protocol in its service delivery process. Suggestions that can be given to DPMPTSP Depok City are to tighten the implementation of health protocols in the service delivery process and provide information about health protocols to service users so that the implementation of health protocols can be implemented as a whole.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian dari populasi burung walet. Di Kota Batam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dengan memanfaatan bangunan atau gedung. faktor ekonomi dan fakta medis menjadi salah satu penyebab mewabahnya pembangunan gedung atau bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyebabkan ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Batam secara jelas terjadi ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku maka dalam hal ini perlu segera disusun RTRW Kota Batam yang baru antara pemerintah daerah (PEMDA) Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Batam yang inti subtansi mengatur zona pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta revisi peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah ada dengan memasukkan bangunan atau gedung penangkaran burung walet yang memerlukan izin mendirikan bangunan tersendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris berupa preskriptif..

---

ABSTRACT
The management and the utilization of swallow bird's nest is to preserve the birds' population. The preservation can be through of natural habitat (caves or other natural ecosystems) and non-natural habitats (house or buildings with particular construction). In Batam, management and utilization of swallow birds' (nest) mostly with the utilization of the house or buildings with special construction. Economic factors and medical facts is one of the reason for subject to utilize swallow bird's nest and other side also cause violation of the building permit (IMB) and created violation of Spatial Planning in Batam. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to the result of a prescriptive report. Related to the management and utilization of swallow bird’s nest in Batam clearly there has been a obviously discrepancy Spatial Planning Batam. In this case The Batam Spatial planning need to be revised by the local government Batam with the or approval by Regional Representative Council (DPRD) Batam city enhanced to regulate the management and utilization bird's nest zone and revise the building permit (IMB) for house or particular building for utilization swallow bird’s nest in Batam city.