Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Ilmu Perundang-Undangan dikenal pemisahan antara Undang-Undang yang bersifat formal Undang-Undang yang berisi penetapan dan Undang-Undang yang bersifat materiil Undang-Undang yang berisi pengaturan . Skripsi ini membahas tentang sifat dan karateristik Undang-Undang yang bersifat Penetapan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Skripsi ini juga membahas tentang praktek pembentukan Undang-Undang yang bersifat penetapan dewasa ini.

---

ABSTRACTIn The Science of Legislation there is a separation between Formal Act and Material Act. The formal act means that it is containing a norm that stipulate, The Material Act is containing a norm that regulate. This thesis discuss about the nature and characteristic of Stipulate Act. In Indonesia there is some of Stipulate Act such as Budget Act, Ratification Act, Act that stipulate Government Regulation into Act, and Provinces or City Forming Act. This thesis also discuss about the practice of forming the Stipulate Act in this later days."

"ABSTRAKHukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak menjalankan fungsinya secara efektif, tetapi juga sering menimbulkan masalah dan memperkeruh masalah. Dilihat dari segi pembentukan hukum, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif Ilmu Peraturan perundang-undangan yang memberikan tata cara formil dari proses, metode dan teknik perundang-undangan yang jauh dari ketentuan format dari undang-undang pada umumnya.Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Transformasi Hukum untuk mengupas harmonisasi antara Pasal 52 ayat 2 dan ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 demi tercapainya tujuan Negara. Sedangkan pengkritisan mengenai konsep ideal dari Undang-Udnang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dikupas dengan menggunakan Teori Critical Legal Study dan Teori Hirearki Norma. Metode penelitian yang dipilih penulis berupa penelitian yuridis normatif doctrinary approach dengan pendekatan utama yaitu pendekatan statuta statute approach dan pendekatan konseptual conseptual approach . Hasil dari penelitian ini; pertama, terjadi perbedaan dalam hal dasar, tatacara dan proses pembentukan perppu, undang-undang, dan undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang; kedua, keberadaan pasal 52 ayat 2 dan ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 bukan merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 22 ayat 2 UUD 1945; ketiga konsep ideal dapat menggunakan konsistensi nomenklatur perppu dan pengaturan atribusi kewenangan antara Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTThe law today is at an alarming level, when the law not only does not perform its functions effectively, but also often causes problems and complicates matters. In terms of legal formation, the Law on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law is interesting to be studied from the perspective of Science of Legislation which provides formal procedures of legal processes, methods and techniques that are far from the provisions of the format of the law in general. The theory used as a knife of analysis in this study uses Legal Transformation Theory to explore the harmonization between Article 52 paragraph 2 and paragraph 4 of Law Number 12 Year 2011 with Article 22 paragraph 2 of the 1945 Constitution for the achievement destination Country. While the criticism of the ideal concept of the Law on the Stipulation of the Perpu into Law is pared by using the Theory ofHierarchy Norma. The research method chosen by writer in the form of normative juridical research doctrinal approach with main approach is statute approach and conceptual approach. The results of this study firstly, there are differences in the basis, procedure and process of forming the Perpu, the law, and the law on the establishment of the legislation into law second, the existence of Article 52 paragraph 2 and paragraph 4 of Law Number 12 Year 2011 is not a further regulation of Article 22 paragraph 2 of the 1945 Constitution the three ideal concepts can use the consistency of the nomenclature of the Perpu and the arrangement of attribution of authority between the President, the Parliament and the Constitutional Court. "

"Tesis ini mengkaji mengenai eksistensi penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kaitannya dengan status hukum Penjelasan Undang Undang Undang Dasar tersebut sebelum dan setelah perubahan Undang Undang di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini meliputi: (i) hubungan keterkaitan antara penjelasan Undang Undang Dasar dengan Pembukaan dan Batang Tubuh; (ii) status hukum penjelasan Undang Undang Dasar setelah diberlakukannya Pasal II Aturan Tambahan dalam naskah perubahan Undang Undang Dasar; dan (iii) status hukum penjelasan Undang Undang Dasar menurut teori dan ilmu perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris-evaluatif. Untuk menunjang penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perunundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjelasan Undang Undang Dasar memiliki keterkaitan yang erat dengan Pembukaan dan Batang Tubuh dan memiliki hubungan yang bersifat kausal organis yang membentuk sistem konstitusi Indonesia secara utuh. Hal tersebut dikarenakan secara filosofis-historis, bahwa penjelasan mengandung pokok-pokok pikiran pembukaan dan pasal-pasal serta merupakan deskripsi sejarah yang jelas dan terang, serta menggambarkan keseluruhan proses, ide, suasana kebatinan dan latar belakang yang bersifat kronologis terhadap keseluruhan norma dalam konstitusi. Secara yuridis, eksistensi dan fungsi penjelasan sebagai bagian inti konstitusi diperkuat dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan secara sosiologis norma penjelasan dilaksanakan bersama-sama norma dalam Batang Tubuh. Adapun status hukum penjelasan Undang Undang Dasar menjadi kabur dan tidak jelas setelah berlakunya Pasal II Aturan Tambahan pada naskah Perubahan Undang Undang Dasar sehingga menyebabkan banyaknya tafsir mengenai status hukum penjelasan Undang Undang dasar dan melahirkan perdebetan antara pihak yang setuju dengan eksistensi penjelasan dan pihak yang menolak eksistensi penjelasan. Padahal secara teoritis, Pasal II Aturan Tambahan tersebut tidaklah menyebabkan hilangnya status keberlakuan Penjelasan jika dihadapkan dengan sistem amandemen dan metode adendum. Maka dari itu, diperlukan adanya rumusan norma yang jelas dan peblisit untuk menghapus keberlakuannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, eksistensi penjelasan perlu diakui secara tegas sebagai bagian konstitusi Indonesia untuk menghindari perdebatan mengenai eksistensinya di masa yang akan datang.

---

This thesis examines the existence of the explanation of Indonesia’s Constitution of 1945 and its relation to the legal status of the Explanation of the Constitution before and after the amendment of constitution in Indonesia. Some of the problems discussed in this thesis research include: (i) the relationship between the explanation of the Constitution and the Preamble and the Torso of Constitution; (ii) the legal status of the explanation of the Constitution after the enactment of Article II of the Additional Rules in the amended text of the Constitution; and (iii) the legal status of the explanation of the Constitution according to the theory and science of legislation. The research method used in this thesis research is normative juridical research with a typology of explanatory-evaluative research. To support this research, the approach methods carried out include the statute approach, the historical approach, the comparative approach and the conceptual approach. The results of this study show that the explanation of the Constitution has a close relationship with the Preamble and torso and has an organizational causal relationship that forms the Indonesian constitutional system as a whole. This is because philosophically-historically, that explanation contains the points of the preamble mind and chapters and is a clear and clear description of history, as well as describing the whole process, ideas, atmosphere of spirituality and background that is chronological to the whole norm in the constitution. Juridically, the existence and function of explanation as a core part of the constitution is strengthened in the TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 and sociologically the explanatory norms are implemented together with the norms in the Torso. The legal status of the explanation of the Constitution became vague and unclear after the enactment of Article II of the Additional Provision on the text of the Amendment to the Constitution, causing many interpretations of the legal status of the explanation of the Constitution and giving birth to a debit between parties who agree with the existence of explanations and parties who reject the existence of explanations. Whereas theoretically, Article II of the Additional Provision does not cause a loss of the status of the applicability of the Explanation if faced with a system of amendments and an addendum method. Therefore, it is necessary to formulate clear norms and regulations to remove their applicability in the Indonesian constitutional system. In addition, the existence of explanations needs to be expressly recognized as part of the Indonesian constitution to avoid debate about its existence in the future."