Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini akan memfokuskan pada kebijakan pemerintah Australia mengenai imigran ilegal pasta terjadinya insiden kapal Tampa. Kebijakan Australia mengenai imigran mengalami beberapa perubahan. Dan yang paling `keras' perubahan kebijakan tersebut terjadi setelah adanya insiden kapal Tampa. Konsep yang dipakai pada tesis ini adalah kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan persepsi ancaman yang akan dijelaskan pada bab I. Perubahan persepsi Australia mengenai imigran, yang semula imigran mendatangkan kemajuan dan perkembangan negara Australia, menjadi persepsi yang dapat mengancam negara tersebut. Baik melalui ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Faktor ekonorni, dianggap akan menambah jumlah anggaran pegeluaran Australia untuk menangani masalah imigran, berkurangnya jumlah anggaran pelayanan masyarakat seperti pelayanan sosial dan rumah sakit. Pengeluaran Australia untuk menangani imigan berada di urutan keempat pada anggaran pengeluaran tahunan Australia. Faktor keamanan, kriminalitas yang terjadi di beberapa detention center, apalagi setelah terjadinya insiden 11 September 2001, yang kejadiannya hampir bersamaan dengan insiden kapal Tampa menyebabkan persepsi Australia bertambah besar terhadap implikasi yang akan menjadi ancaman Australia. Faktor sosial budaya, benturan budaya yang berbeda antara imigran dan penduduk lokal yang semakin lama semakin tidak menentu, dikhawatirkan terjadi konflik internal. Hal itu menyebabkan isu ras menjadi mengemuka Seperti persepsi yang negatif terhadap warga Australia muslim yang telah lama tinggal di Australia. Adanya pemanfaatan isu imigran ilegal pada pemilihan umum 2001 untuk memenangkan John Howard sebagai Perdana Menteri dianggap sebagai timing bagi penguasa saat itu untuk mengangkat isu imigran ilegal sebagai isu yang dapat mengancam Australia. Dan banyaknya polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian mengindikasikan bahwa tekanan domestik Australia dianggap sebagai input bagi pemerintah Australia untuk dapat menyelesaikan masalah imigran dengan segera. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dari UU mengenai keimigrasian Australia pasca insiden Tampa. Tidak seorang pun yang dapat memasuki wilayah Australia tanpa melalui proses seleksi yang sangat ketat. Walaupun dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Hal tersebut membuat dunia internasional beranggapan bahwa kebijakan tersebut sebagai unusual solution. Dan tidak sesuai dengan apa yang ada di Refugee Convention. Beberapa lembaga internasional bersuara lantang terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia.

Abstrak :

Tulisan ini menganalisis pengambilan kebijakan militer dalam menanggulangi isu Irregular Maritime Arrival (IMA) di Australia dalam Pemilu Australia tahun 2013. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran dari sudut pandang sekuritisasi, bahwa telah terjadi proses sekuritisasi isu IMA sehingga penanganan terhadap ancaman IMA membutuhkan intervensi angkatan perang Australia melalui operasi militer di perbatasan. Namun, dalam konteks Pemilu Australia 2013, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan mengapa isu ini disekuritisasi oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional sehingga menghasilkan kebijakan yang koersif dalam penanganan IMA. Dengan menggunakan strands of securitization, tulisan ini menganalisis tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh aktor sekuritisasi dari sekuritisasi isu IMA di Australia. Temuan tulisan ini menunjukan bahwa sekuritisasi yang dilakukan sejak masa kampanye hingga periode Pemerintahan Tony Abbot ditujukan untuk mengangkat isu IMA dalam agenda keamanan nasional karena kedaruratan isu ini dan legitimasi atas diambilnya tindakan luar biasa melalui Operation Sovereign Borders (OSB) untuk mengeliminir ancaman dari kedatangan imigran ilegal ke Australia. Melalui OSB, pemerintah juga berharap dapat memunculkan efek penggentaran kepada para pencari suaka yang berpotensi datang secara ilegal ke Australia melalui laut.

---

This article analyzes military policy making made by Australian Governmentto tackle the issue of Irregular Maritime Arrival (IMA) in Australia during the Australian Federal Election in 2013. Some of existing studies on the topic illustrate from the point of view of securitization, that IMA issue has been securitized and requires the intervention of the Australian army through millitary operation in the Australian border. However, in the context of the 2013 Australian Federal Elections, these earlier studies have not explained the objectives of securitization resulting in an assertive policy towards IMA. By employing the strands of securitization concept, this paper analyzes what objectives the securitizing actor wants to achieve from the securitization of IMA in Australia. The findings of this paper indicate that the securitization was aimed at raising the issue of illegal immigrants on the national security agenda due to the emergence of this issue and to gain legitimacy of extraordinary measures to eliminate the threat possesed by IMA. This securitization also aimed to create deterrence effect towards the asylum seekers who are planning to go to Australia by boat illegally.