Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi berkisar antara 7 % - 8 % per tahun. Sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan angka pengangguran yang cukup memprihatinkan. Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang memprihatinkan tersebut, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cara meningkatkan investasi, untuk itu diperlukan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi. Salah satu faktor penghambat investasi adalah sektor ketenagakerjaan, khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mempengaruhi investasi seperti mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial. Timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1957 dan UU Na 12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu 2 tahun 3 bulan atau bahkan lebih. Berdasarkan kondisi tersebut, baru-baru ini pemerintah telah mengundangkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku pada bulan Januari 2005. Untuk mengetahui dampak Undang-Undang tersebut terhadap iklim investasi, secara substansi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui konsiliasi mediasi atau arbitrase pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbulnya kerja sama saling membutuhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan internasional di masa mendatang.

Abstrak :
Nowadays diregulation of investment is esier than in the past. But the economy grows constanly. It indicated that the policy of government is not significant yet to invite investors in Indonesia. It is caused by the labour wage system is not properly. The labour wage system should be based on syari'ah. Thus, we can share between labour, investors, and state in building new mutualism relationship and actualizing the welfare state.

Abstrak :
Pencapaian tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang semakin meningkat, mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi. Selain supremasi hukum, salah satu tuntutan reformasi adalah penerapan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah. Tapi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang semula diharapkan dapat memangkas tindak pidana korupsi tapi dalam kenyataannya justru menimbulkan penyebaran tindak pidana korupsi ke daerah. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya para Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di daerah mengakibatkan gangguan iklim investasi di berbagai daerah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada penguatan fungsi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab efektifitas kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan konsep strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang diperluas yaitu untuk mengumpulkan, mengkaji dan mensistematiskan kaidah- kaidah hukum yang berlaku berkaitan dengan asas, konsep tentang penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didukung dengan penelitian lapangan sebagai penunjang. Hasil penelitian bahwa prosentase pencapaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Polda Banten telah melampaui target yang telah ditentukan akan tetapi belum efektif untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi yang dapat mengganggu iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya yaitu: subtansi hukum; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; anggaran; pengawasan, dan koordinasi lintas sektoral penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif merupakan konsepsi pemecahan masalah yang dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan yang kemudian ditransformasikan ke dalam analisa sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan metode, sesuai urutan prioritas melalui implementasi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang. ......The achievement of national development goal which is based on Pancasila and the Constitution of the state of the Republic of Indonesia year 1945, challenged by many constraints and of that is corruption. Corruption crimes exists many aspects of development process. Corruption crimes that rapidly increase caused the falling of New Era regime in 1998 by reformation movement. Beside law supremacy, one of reformation demanding is decentralization. But the implication of decentralization and autonomy, which was expected to be able to cut corruption, in fact, causing the spreading corruption indeed in to local area. That can be seen from many local leaders were charged by corruption. The increasing of corruption in local area is causing inconvenience for investment in many local areas of Indonesia. This research is limited in empowering the function of Banten Regional Police as a part of Indonesia Police in the context of law enforcement of corruption crimes. This research try to answer the effectiveness of Law Enforcement policy against corruption crimes, the factors that influence law enforcement against corruption; the strategy concept of Banten Regional Police to make better and conducive investment condition. The research method is empirical judiciary which is much more in collecting, studying and systematizing the law principles that concerns to the principle and concept of strengthening the police function in the law enforcement of corruption crimes which is supported by the field studies. The result of this research is that the percentage of corruption crime cases that handled by Banten regional Police is over the target but has not effective yet to prevent the potency of corruption acts that might disturb the conductivity of investment. That condition was infected by many factors, namely: law substantial, human resource, infrastructure, budget, supervision, and intra- coordination among law enforcement institutions against corruption. Because of that, Banten Regional Police strategies in law enforcement against corruption crime to make better and much more conducive investment condition are problem solving concepts that has been analyzed using many approaching aspect which transformed into analyzing human resource, budget, infrastructure, and method, that sequent according theirs priority through implementing short term, middle term and long term plan strategy.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Cibinong Raya merupakan kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk dapat mendorong perekonomian daerah. Dalam memenuhi perannya sebagai pusat kegiatan wilayah diperlukan investasi yang dapat mengkatalisasi pembangunan. Untuk meningkatkan investasi dibutuhkan daya tarik terhadap investasi, yang salah satunya adalah dengan menjadikan sektor industri sebagai daya tarik investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan wilayah yang memiliki potensi investasi industri yang memiliki kesesuaian dalam aspek kondisi fisiknya dan keunggulan berdasarkan kondisi iklim investasinya. Untuk mengetahui kondisi kedua aspek tersebut digunakan analisis fuzzy logic sebagai salah satu alat yang dapat mengolah data data spasial yang digunakan. Selain itu dilihat juga bagaimana kondisi perizinan dalam melakukan usaha yang merefleksikan kemudahan berbisnis dalam Kawasan Cibinong Raya, sehingga berdasarkan faktor faktor tersebut dapat diketahui potensi investasi industri di Kawasan Cibinong Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Bojong Gede memiliki tingkat kesesuaian terhadap potensi investasi industri yang paling luas dengan tingkat kesesuaian sangat sesuai. Kawasan Cibinong Raya memiliki potensi investasi industri sebesar 30 dari luas wilayahnya namun berdasarkan ketersediaan lahannya hanya sebesar 11 sehingga dapat dikatakan kondisi investasi mengalami kejenuhan. Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup merupakan kecamatan yang memiliki potensi pengembangan investasi industri dengan orientasi pasar. Sedangkan Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Tajur Halang, dan Kecamatan Kemang berorientasi tenaga kerja.

---

ABSTRACT
Cibinong Raya Area is an area that designed as a regional activity center in Bogor Regency which aims to be able to encourage regional economy. In fulfilling its role as a regional activity center, it is necessary to obtain investment that can catalyze development. To increase the investment required attraction to investment, one of which is to make the industrial sector as an attraction of investment. So it takes the region that has the potential of industrial investment that has a suitability in terms of physical conditions and advantages based on investment climate conditions. To know the condition of both aspect is used fuzzy logic analysis as one of the tools that can process spatial data used. In addition, this study also sees how licensing conditions in doing business that reflect the ease of doing business in the Cibinong Raya Area. So based on factors above factors can be known potential investment industry in Cibinong Raya Area. The results of this study indicate that in Cibinong District, Citeureup Subdistrict and Bojong Gede District have a level of conformity to the industry s most extensive investment potential with a very suitable suitability level. Cibinong Raya area has an industrial investment potential of 30 of its area but based on the availability of the land is only 11 so it can be said the investment conditions experienced saturation. Kecamatan Cibinong and Kecamatan Citeureup is a subdistrict that has potential to develop industrial investment with market orientation. While District Bojong Gede, District Tajur Halang, and District Kemang labor oriented