Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum. INI mempunyai peran penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan telah melakukan pengawsan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya sesuai dengan Kode Etik Notaris INI. Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris maka Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus INI yang lain bersama Majelis Pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya ? upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik. Pengawasan juga dilakukan oleh Pengurus INI, yang sifatnya memberikan pembekalan, pendidikan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya, maka upaya INI, yaitu melalui seksi pengayoman INI. Dalam hal ini seksi pengayoman INI sebagai pembela bagi para anggotanya yang sedang menghadapi masalah hukum kepada badan peradilan.

---

In Indonesia all notary are organized in the organization known as Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI is a legal body of the notary organization. INI has an important role in enforcement of the notary ethic code implementation, through the board honor has supervised in implementation of its member profession according to INI?s ethic code. In pursuant to the enforcement of notary ethic code implementation, therefore the board of honor with the board of executor of INI and the board of supervision are cooperated and coordinated to take the necessary steps in order to accomplish the enforcement of notary ethic code. The supervision are also being implemented by the board of executor of INI in aiming the education back up to the notary candidates in the frame of notary ethic code understanding. In case of the violation being done by its member, INI has the initiative through its legal aid section as the attorney of the concerned member which being prosecuted before the court."

"Ikatan Notaris Indonesia/INI merupakan wadah tunggal atau Organisasi Notaris satusatunya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Namun seperti yang diketahui, selain INI masih terdapat Organisasi Notaris lainnya yang terbentuk. Sebagai Lembaga atau Badan resmi, INI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan INI. Untuk tujuan tersebut, Dewan Kehormatan dari INI mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan Kode Etik Profesi. Pemberian sanksi yang tegas berupa teguran, peringatan, schorsing atau pemberhentian sementara, onzetting atau pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Dalam Tesis ini, penulis mengkaji Dewan Kehormatan INI tidak mempunyai Kewenangan dalam penegakan kode etik profesi bagi diluar anggota INI, sehingga notaris di luar INI harus bergabung ke INI.

---

Indonesia Notary Association (INI) is the one and only Association of Notary which is acknowledged by Government. However, as widely known there are notary associations established other than INI. As an Official Association, INI has an obligation to supervise, give advice, guide, and empower all members of INI. To realize that purpose, Honorary Council has an important role to enforce Code of Ethics implementation. Giving strict sanctions such as warning; schorsing or temporary discharge; onzetting or permanent suspension; and disrespectful discharge from association is expected to prevent breach of code of ethics performed by members or notaries. In this thesis, writer analyzes the role of Honorary Council of INI in enforcing code of ethics which is limited to members only, therefore, all nonmembers are asked to join the INI."

"Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi notaris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perkembangan kode etik profesi notaris berdasarkan keputusan kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 dan Mengapa kode etik notaris mengalami perkembangan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisis penelitian ini ternyata bahwa kode etik notaris mengalami perkembangan ke arah perbaikan profesi notaris di Indonesia.

---

Code of conduct notary is all moral rule that should be a guidance for notary. Scope of code of conduct notary should be in force for all association member and also for the other which have a notary profession in an implementation or in a daily life. Ikatan Notaris Indonesia (INI) as a notary organization have a very important role in establish code of conduct notary implementation. Subject in this research is development of code of conduct notary based on INI congress decision in 9th year 1974, 13th year 1987, 14th year 1990, and extraordinary congress in 2005, and why code of conduct notary have a development. This research analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. This research result mention that code of conduct notary have a development for notary profession improvement in Indonesia."

"Di Indonesia, kanker serviks adalah kanker kedua paling sering yang ditemukan pada perempuan. Sebagai upaya pencegahan primer, Kementerian Kesehatan telah mengintroduksi imunisasi HPV dalam Program Demonstrasi imunisasi HPV bagi siswi perempuan kelas 5 dan 6 SD di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016. Studi ini adalah kohort retrospektif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran KIPI vaksin HPV kuadrivalen beserta pengaruh faktor-faktor independen terhadap timbulnya KIPI dan model prediksi dengan menggunakan metode analisis survival. Total 500 laporan surveilans aktif KIPI yang didapat pada tahun 2017 dan dianalisis dengan SPSS. KIPI vaksin HPV kuadrivalen yang terjadi dalam program BIAS HPV di provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah reaksi nyeri lokal di tempat suntikan (59,6%), bengkak (17,2%), kemerahan (40,8%) dan demam (1,6%). Tidak ditemukan KIPI serius. Variabel independen yang signifikan adalah nomor batch vaksin dan riwayat imunisasi lain dalam waktu 4 minggu sebelum imunisasi HPV. Semua KIPI bersifat ringan dan sembuh sendiri tanpa intervensi. Dapat disimpulkan bahwa vaksin HPV kuadrivalen memiliki gambaran keamanan yang baik. Keputusan untuk melanjutkan dan memasukkan vaksin HPV ke dalam program imunisasi nasional harus didukung oleh analisis lebih lanjut seperti aspek biaya, cost-effective analysis, ketersediaan vaksin, tingkat penerimaan vaksin serta aspek kapasitas dan manajemen cold chain.

---

In Indonesia, cervical cancer is the second most common cancer found in women. As a primary prevention effort, the Ministry of Health has introduced HPV immunization in the HPV immunization demonstration program for female students of 5th and 6th grade in the DKI Jakarta Province since 2016. This is a cohort retrospective study with quantitative approach which aims to describe the safety profile of the quadrivalent HPV vaccine along with the influence of independent factors and make a prediction model using the survival analysis method. A total of 500 active AEFI surveillance reports were obtained in 2017 and analyzed retrospectively. The AEFI of HPV vaccine that occurs in the school-based HPV immunization program in DKI Jakarta province in 2017 are local pain reaction at the injection site (59.6%), swelling (17.2%), redness (40.8%) and fever (1.6 %). There is no serious AEFI found in this study. All AEFI are mild and self limited without any intervention. Significant independent variables are vaccine batch numbers and other immunization histories within 4 weeks before HPV immunizations. In conclusion, HPV immunization has a good safety profile. However, the decision to continue and incorporate the HPV vaccine into national immunization programs must be supported by further comprehensive analysis such as cost, cost-effective analysis, vaccine availability, vaccine acceptance rates, cold chain capacity and management."

"Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris dituntut untuk menjaga moralnya karena Notaris merupakan jabatan yang luhur. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris di tuntut untuk bersikap cermat dan hatihati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris oleh karena itu Notaris perlu diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal adanya penggunaan nama Notaris dalam pembuatan suatu akta palsu maka dari hasil analisa ini Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas Notaris dalam melaksanakan jabatannya tetapi juga berfungsi untuk melindungi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

---

In performing his duty, a notary is required to maintain the morality because of its officially noble. The implementation of the notary responsibility in the making of the deed, notary is demanded to be careful, cautious and submissive to the Notary Law (UUJN). Therefore, the notary needs to be supervised by the Indonesian Notaries Association and the Notary Supervisory Council.

This study is analyzed descriptive analytically using a normative juridical approach. In the case of the use of the notary names in the making of the artificial deed, the results of this analysis, Indonesian Notaries Association and the Notary Supervisory Council not only serves as a supervisor in implementing the Notary obligation but also serves to protect the Notary in the accomplishment of its duty."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris penyimpan protokol notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris telah dimuat dalam UUJN pasal 66 namun perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris, sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum yang kita lihat bahwa dalam pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris masih bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut, disini juga terdapat kekosongan hukum yang mana batas waktu sampai kapan notaris itu bertanggung jawab. Dan mengkaji mengenai fungsi Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang purna bakti tersebut. Maka dari itu penulis membuat penulisan terkait dengan permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa notaris yang purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab dan batas pertanggung jawabannya sampai dengan perlindungan hukum terhadap notaris purna bakti tersebut. Dengan itu penulis juga menambahkan tidak hanya dari sisi UUJN tetapi penulis juga mengkaji penelitian ini dengan teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab Notaris berhubungan dengan teori tanggung jawab jabatan dan Notaris yang telah purna bakti masih mendapat perlindungan yang sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UUJN dan juga dari organisasi yang Notaris itu sendiri

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed that referred to Law of Notary. As an office (position) means that there is a time limit, there are times when the Notary no longer served as a notary. In Notary act, Notaries are required to be responsible for the deed that he made even though the notary protocol has been submitted to another notary as a public notary that keep the protocol. Legal protection of the Notary has been published in Notary Act Article 66, but the protection of the law that referred to does not apply to notaries who are no longer served as a notary, so that in this case there is still a legal blankness that we see that in the article 65 of Notary Act stated that the notary is responsible for the deed he made it, here too there is a legal blankness in which until when the notary was responsible. And assess the function of the Indonesian Notary Association is the sole organization Notary in providing legal protection to the Notary the full devotion. Thus the authors make the writing related to the problem, by conducting a normative juridical research to address issues about why the notary after-service still have to be responsible and accountable to the limit of legal protection against the notary full devotion. By the author also adds not only from the Notary Act but the authors in this study also examines the theory of liability and legal protection theory. In this research show that retired notary responsibility relates to the liability theory and notaries who have retired still receive protection in accordance with article 65 and article 66 UUJN and also from the Notary organization itself."