Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perizinan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu norma yang diakui di dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Akan tetapi UNCLOS juga menetapkan indikator-indikator pemberian akses tersebut. Diantaranya apabila negara pantai mengalami surplus atau dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan negara pantai. Berdasarkan kondisi sumber daya perikanan di wilayah ZEEI menunjukkan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi wajib memberikan akses perizinan tersebut. Hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya ikan yang tinggi dan beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sudah dalam kondisi over exploited. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis perizinan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEEI dengan menggunakan konsep critical natural capital. Berdasarkan konsep tersebut menunjukkan bahwa sumber daya perikanan merupakan modal alam yang tidak dapat disubstitusikan. Sehingga pendekatan strong sustainability perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Akan tetapi, mekanisme pemberian akses dan perizinan kapal ikan asing di wilayah ZEEI menunjukkan bahwa mengarah pada pendekatan weak sustainability. Sebagai konsekuensi dari kebijakan perizinan yang lemah, potensi untuk terjadi over-exploited semakin besar yang akan mengarah pada peristiwa yang dikemukakan Garret Hardin sebagai tragedy of the common.

---

Licensing for fishing by foreign fishing boats in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) in Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja is a norm recognized in UNCLOS. However, UNCLOS also sets indicators under what conditions such access can be granted. Among them is if the coastal state experiences a surplus or considers the coastal state's relevant factors. The condition of Indonesia's fishery resources in the EEZ region shows that Indonesia is not in a condition where it is obligatory to grant access to these permits. The reason is that the community's need for fish resources is high, and several Indonesian fisheries management areas are already in an over-exploited condition. This paper uses normative juridical research methods and will analyze fishing permits by foreign fishing vessels in EEZ using the concept of critical natural capital. Based on this concept, it shows that fishery resources are natural capital that cannot be substituted. So that a strong sustainability approach needs to be taken to ensure the sustainability of fishery resources. However, the mechanism for granting access and licensing for foreign fishing vessels in the EEZ region shows that it leads to a weak sustainability approach. Due to the weak licensing policy, the potential for over-exploited is getting bigger, leading to the events Garrett Hardin put forward as a tragedy of the commons."

"ABSTRAKPenelitian mengenai dampak masuknya ikan asing telah dilakukan di Situ Kenanga, Agathis, Mahoni, Puspa, Ulin dan Situ Salam Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada bulan Maret ? April 2016. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak masuknya ikan asing terhadap ikan lokal di Situ Kampus UI. Pengambilan sampel ikan dilakukan dengan menggunakan metode sampling bebas menggunakan Electrofishing gear, push net mata jaring 2,5 cm dan lift net. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah ikan lokal dan penambahan ikan asing yaitu ikan red devil (Amphilophus citrinellus) dan ikan aligator (Atractosteus spatula). Ikan red devil merupakan kompetitor bagi Aplocheilus panchax, Barbodes binotatus, Clarias batrachus, Oreochromis mossambicus, Oreochromis niloticus, Pterygoplichthys pardalis, Trichopodus pectoralis dan Trichopsis vittata sedangkan ikan aligator (Atractosteus spatula) merupakan predator yang rakus yang memangsa semua jenis ikan. Kedua jenis ikan tersebut berpotensi menjadi invasif karena memenuhi karakter sebagai invader sukses.

---

ABSTRAKA research study on the impact of introduced fish has been carried out in Lake Kenanga, Agathis, Mahoni, Puspa, Ulin and Salam at The University Of Indonesia, West Java from March to April 2016. The study aims to assess the impact of introduced fishes towards the native fishes that are living in those lakes. Fish sampling was conducted through a free sampling method by using an electrofishing gear, a push net with a 2,5 cm mesh and a lift net. The results showed that there was a decline in the number of native fishes and an increase of introduced fishes which are The Red Devil (Amphilophus citrinellus) and the aligator gar (Atractosteus spatula). The red devil is a competitor for Aplocheilus panchax, Barbodes binotatus, Clarias batrachus, Oreochromis mossambicus, Oreochromis niloticus, Pterygoplichthys pardalis, Trichopodus pectoralis and Trichopsis vittata while the aligator gar is a predator that preys on all kinds of fish. Both types of fish can potentially become invasive because they have many characteristics that make them a successful invader."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."