Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Enny Maratus Sholihah
Analisis Implementasi Kebijakan Perijinan Praktik Dokter Di Kabupaten Bekasi Tahun 2021 = Analysis of the Implementation of Doctor's Practice Licensing Policy in Bekasi Regency in 2021
" Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmurang, Melva Amanda
Pembredelan Pers Pada Masa Berlakunya Surat Ijin Terbit (SIT) (studi kasus pembekuan sementara SIT Pelita Tahunan 1982)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indiarti
Status pengusahaan tanah dengan hak pengelolaan (Atas tanah bekas hak barat) oleh pemerintah Kota Surabaya (Dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya) terkait dengan hak menguasai negara
2010
T28507
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Firmansyah
Tata cara mengurus perizinan usaha farmasi & kesehatan
Jakarta: Visimedia, 2009
615.4 MUH t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Yulia
Tinjauan yuridis pelaksanaan tukar menukar tanah dan/atau bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Tebo-Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh
" ABSTRAK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, Tukarmenukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui tender. Jika Mitra adalah Pemerintah Daerah maka penentuan mitra tidak melalui mekanisme tender. Jika pemilihan mitra tidak melalui tender maka Pengelola Barang akan mengeluarkan 1 (satu) ¡jin yaitu ... "
2011
T38066
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmilia Pusparini
Akuisisi saham perusahaan televisi dan radio sebagai suatu penyelundupan hukum ketentuan pengalihan hak kepemilikan frekuensi penyiaran = Acquisition of shares of the television and radio company as a smuggling of law provisions diversions proprietary rights of broadcasters frequencies / Ahmilia Pusparini
" ABSTRAK
Tesis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai interaksi antara stake holders, lembaga pemerintah dan regulasi penyiaran dalam menata sistem kepemilikan media penyiaran di Indonesia, terutama sejak banyaknya kasus akuisisi perusahaan televisi baik stasiun televisi besar maupun televisi lokal oleh para pemodal besar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentral penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang akan diteliti, pertama terkait dengan pengaturan prinsip diversity of ownership dan diversity of ... "
2016
T45957
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Leksono
Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1999 tentang Rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta (Analisis yuridis terhadap penggunaan tanah diwilayah Kec. Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta) / Tri Leksono
" ABSTRAK
Tesis ini membahas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta (Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta). Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bagaimanakah penyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya ... "
2009
T37299
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sidabukke, Monang
Penambanagan Timah tanpa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung : Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, KecamatanBadau, KabupatenBelitung = Illegal tin in minning in protection forest area at Belitung island : Case study at protection forest area of Sepang mountain, Badau, Bangka Belitung
" Hutan Lindung Gunung sepang terancam punah, penebangan liar untuk penambangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal dikawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Penelitian terhadap kerusakan hutan lindung ini adalah desa-desa di kecamatan Badau yang berdekatan langsung dengan Hutan Lindung Gunung Sepang serta Pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30244
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Revia Adini
Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit
" Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Herminda Roesmil
Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1981 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1983 tentang hubungan sewa menyewa perumahan dengan segala aspek hukumnya
" ABSTRAK
Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sewa menyewa perumahan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981. Sebelum itu, yaitu pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun I963, kita melihat adanya dualisme peradilan. Waktu itu keputusan penguasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih dapat diajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Untuk menghapuskannya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981.

Metode Penelitian yang dipakai adalah library ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>