Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas rencana strategi pemasaran unit medical check up RS Pertamina Jaya tahun 2011-2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penyusunan rencana strategis pemasaran MCU diawali dengan identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Matriks EFE dan EFI. Setelah itu, dilakukan pencocokkan dengan menggunakan Matriks IE dan Matriks TOWS. Dari tahap pencocokan ini ditemukan tiga alternatif strategi pemasaran yaitu pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar. Selanjutnya prioritas strategi ditentukan dengan menggunakan QSPM. Dari hasil QSPM diperoleh bahwa prioritas strategi pemasaran MCU RS Pertamina Jaya adalah pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar dilakukan dengan melihat segmen, target, dan bauran pemasaran. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memperkenalkan produk MCU pada sasaran baru, mengembangkan produk MCU, dan mengoptimalkan kinerja unit pamasaran dengan menfokuskan perhatian kepada pelanggan yang telah ada. ......The focus of this study is the marketing strategic plan of medical check up unit Pertamina Jaya Hospital in 2011-2015. This research is descriptive qualitative. The process began with the identification of internal and external factors using EFE and IFE Matrix. After that, make matching by using the IE and TOWS Matrix. From this matching stage, found three alternative marketing strategies are that market development, product development, and market penetration. Next, priority of strategy is determined by using QSPM. From the results are obtained that the priority strategy QSPM of MCU Pertamina Jaya Hospital is the market development. Market development strategy is carried out by looking at segmentation, targeting, and marketing mix. The results of this study suggests to introduce product on the new targeting, develop MCU product, and optimize unit performance by focusing attention on captive market.

Abstrak :
World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan yang hampir mencakup seluruh peraturan perdagangan. Namun, bagian penting dari setiap aspek perdagangan diatur dalam Regional Trade Agreement (RTA). RTA antara EFTA-Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal dan juga pertimbangan apa saja yang mendasarinya. Metode penelitian secara normatif dilakukan untuk mengulas hal tersebut. Serta didukung dengan sifat penelitian yang preskriptif dan juga analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian mengemukakan fakta bahwa perjanjian perdagangan tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal bila merujuk pada konsesi bea masuk. Namun, cenderung akan membuat perdagangan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Berdasarkan fakta demikian, dapat diketahui bahwa dalam merundingkan perjanjian tersebut, Indonesia kurang mempertimbangan aspek ekonomi dari perjanjian bila diuji menurut neraca perdagangan menurut kode HS tertentu. Sehingga, pertimbangan politik merupakan alasan kuat yang utama mengapa Indonesia menegosiasikan RTA dengan EFTA. Preskripsi yang dapat diberikan terkait perjanjian tersebut adalah pertimbangan ekonomi yang lebih diutamakan merujuk kepada neraca perdagangan di mana Indonesia memiliki keunggulan secara komparatif terhadap negara calon mitra dalam RTA berikutnya.

---

The World Trade Organization (WTO) is an organization that almost covers all regulations.however, the important part of the trade is regulated in the Regional Trade Agremeent (RTA). The RTA between EFTA-Indonesia raises question of whether will the agreement establish trade more liberal and consider what are underlying it. The reseach method is normatively fulfilled to review the subject. The research is supported by prescriptive feature and also the data is deductively analyzed. The result of the research reveal the fact that the agreement would establish trade more liberal if it refers to tariff concessions. But, it tends to create trading more difficult than before. Based on the fact, it can be seen while negotiating the agreement, Indonesia didnot consider the economic aspects if examined according to the balance of payment to specific HS code. Thus, political considerations are the main reason why Indonesia negotiates RTAs to EFTA. The prescriptions that can be given in relations to the agreement is economic considerations should be priory preferred. Refers to the trade balance in which Indonesia has a comparative advantage over to potential partners in the next RTA.

Abstrak :
ABSTRAK
RSUD Lembang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat .Tujuan penelitian ini adalah agar tersusun perencanaan strategis yang tepat untuk RSUD Lembang tahun 2017 s.d 2021.Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan masalah melalui analisis deskriptif melalui rancangan kualitatif. Dari hasil penelitian,faktor geografi,demografi,pendidikan,ekonomi,dan pelanggan disepakati sebagai peluang sedangkan pemasok disepakati sebagai ancaman serta kebijakan sebagai tantangan.Terdapat tiga faktor yang disepakati sebagai kekuatan yaitu :produk layanan,sarana prasarana,dan SDM.Sedangkan struktur oraganisasi,keuangan,pemasaran,dan SIM RS (Sistem Informasi Manjemen Rumah Sakit) disepakati sebagai kelemahan.Posisi RSUD Lembang menurut matriks TOWS (Threats-Opportunities-Weakness-Strength) berada pada posisi Internal Fix It Quadrant dan berdasarkan matriks IE berada pada sel Hold and Maintain.Dari hasil QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) didapat alternatif strategi yaitu pengembangan ruang ICU, pengembangan ruang rawat inap, serta pengembangan unit Haemodialisa. Saran peneliti adalah penjabaran perencanaan strategi yang lebih aplikatif dalam program kerja tahunan.Kedua, rumah sakit hendaknya dapat meminimalisir kelemahan diantaranya: membangun divisi pemasaran berikut SDM yang memadai disertai dengan program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan rumah sakit,untuk bagian keuangan secara bertahap dibuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi,serta membangun SIM RS yang terintegrasi.Ketiga,pihak manajemen hendaknya dapat mensosialisasikan hasil renstra kepada staf RSUD. Terakhir adalah untuk rencana pengembangan unit haemodialisasi hendaknya dipetakan dulu kebutuhan masyarakat akan tindakan haemodialisa.

---

ABSTRACT
RSUD Lembang is one of public hospital in Kabupaten Bandung Barat.The goal of this research is to get the formula of strategic planning that suitable and useful by RSUD Lembang in year 2017‐2021. This research is using operational research methode by descriptive analysis methode and qualitative descriptive methode. Geography, demographics, education, economics, and the customer factors agreed as an opportunity. And suppliers agreed as a threat as well as a policy challenge.There are three factors were agreed as a force that is: product services, infrastructure, and human resources. While the organizational structure, finance, marketing, and SIM Hospital (Hospital Management Information System) was agreed as a weakness.The conclusion of this research shows the position of RSUD Lembang with TOWS matrix in Internal Fix It Quadrant and IE Matrix is Hold and Maintain Cell.Based on QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) obtained alternative strategies, is development of the ICU, inpatient room development, and development of Haemodialisa unit. The researchers suggest that the first is the elaboration of strategic planning more applicable in the annual work program. The second is the hospital should be able to minimize the waekness factors, including: building marketing division following adequate human resources along with marketing programs that base on costumers needs,financial department with accounting standards, and build an integrated hospital Management Information System. The management should be able to disseminate the results of the strategic plan follows the work plan to staff hospitals. And about haemodialisasi unit development should be mapped out the demnd of haemodialisis unit.

Abstrak :
In studying Japan?s cultural institution, understanding IE, which was the traditional family system used by the Bushi in the Tokugawa era, is indispensable. The IE system is believed to influence the entire aspect of Japanese life, be it the way of thinking, politics, social, economy, marriage, religion, and even the view of ?Family State? in the era of Meiji Restoration implemented the structure of IE system. Hence, the IE system is considered to be one of the pillars of Japan?s success. This short essay will discuss the IE ideology in the concept of experts on Japanese culture, the principles of Japanese?s social relationships, the IE ideology in the structure of ?Family State?, and Japan?s modern family system.

Abstrak :
Harmony is highly praises in Japanese Society. This social value is a key to develop in which achieving of mutual understanding rather than a clear cut of analysis on conflicting views. Therefore, committee work or consultating negotiation, or even consensus become common goals, not by majority votes. In this case, group system will affect the whole of interpersonal relations than individual. The system will operate consultation or negotiation on such as conflicts situation avoiding open confrontation. Discussion bridging agreement as to the sense of the meeting, even though the negotiation somehow can be confusing. Avoiding open conflict is believed to be maintaining group solidarity at all by taking consultative situation than one-man decided. On this study, ie is chosen to overview on such as conflicts. Conflict is seen to be a phenomena of how self interest of the ie's members and how conflict developed in that social setting, like recruitment conflict, man and wife conflict or succession conflict. The result than, perform that conflict is believed can be actually Support the group empathy to develop solidarity of the group. On the other hand, conflict also placed on such as social situation depends on how they took it into their mind.

Abstrak :
Latar Belakang
Sejak zaman Meiji (1868-1912) sampai Perang Dunia II, pertanian merupakan pekerjaan seumur hidup bagi 5,5 juta keluarga atau 13,7 juta orang penduduk Jepang, Sejak tahun 1870 80 % dari penduduk Jepang bermatapencaharian sebagai petani, tetapi dengan pertumbuhan penduduk angka tersebut menurun, meskipun jumlah petaninya secara absolut tetap sama. (Tadashi Fukutake, 1989:1).

Menurut Emiko Dhnuki Tierney (1992:34) menyebutkan bahwa pertanian khususnya pertanian sawah diusahakan di Jepang sebagai pertanian utama, di samping itu juga ada pertanian lainnya seperti: gandum (multi), jawawut (kibi), wijen (goma), yang ditanam di daerah yang kurang subur dan tidak memerlukan perhatian yang banyak dibandingkan dengan tanaman padi. Di Jepang istilah pertanian sawah disebut suiden, di samping itu juga ada istilah lainnya seperti hatake yang artinya ladang, yaitu jenis pertanian yang diusahakan di daerah yang memiliki topografi yang tinggi seperti di daerah pegunungan karena air sulit diperloleh. Tanaman padi yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok merupakan pertanian utama, sekitar 55 persen dari total lahan yang bisa diolah dan ditanami yaitu kira-kira 5,2 juta ha (Takekazu Ogura, 1967:8), berupa pertanian sawah dengan jaringan irigasi yang luas, yang bisa ditemukan di setiap wilayah di Jepang, terutama di bagian Utara Jepang yaitu wilayah Hokaido (R. P. Dore, 1959:8).

Salah satu ciri utama dari sistem pertanian Jepang adalah pertanian sawah dalam sekala kecil sebagai usaha pertanian yang dominan dan sifat ini berlanjut sampai zaman Meiji. (Takekazu Ogura, 1970:147). Pertanian Jepang sebelum Perang Dunia II berakar dalam suatu sistem yang ditandai oleh unit-unit pertanian yang kebanyakan sangat sempit dan digarap dengan tangan, kemungkinan untuk memperluas lahan garapan yang terbatas secara geografis sangat kecil. Tadashi Fukutake (1989:1-3) menjelaskan bahwa sebagai petani zaman kuno, rakyat Jepang selalu memanfaatkan setiap jengkal tanahnya yang dapat dikerjakan, dan pada umumnya le yang memiliki lahan-lahan pertanian yang luas menggunakan anggota-anggota le untuk mengolah lahan pertanian tersebut.

Keterbatasan lahan garapan ini akan dapat mengancam kehidupan le dalam susunannya yang lama, apabila terjadi pergantian dari generasi tua kepada generasi yang baru. Permasalahan ini akan muncul apabila kepala le harus digantikan oleh penggantinya dan anak-anaknya menuntut hak atas kekayaan yang dimiliki oleh le tersebut. Oleh karena itu harus ada norma-norma khusus yang mengatur pergantian tersebut. Norma ini berupa aturan-aturan mengenai pewarisan yang mengatur pengalihan dan penguasaan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh le. (Eric R Walt 1995:129).

Dalam kehidupan sehari-hari petani Jepang, pengaturan mengenai pola-pola pewarisan harta warisan le diatur dalam pranata sosial le. Pranata ini mencakup aturan-aturan yang berkenaan dengan kedudukan dan penggolongan dalam struktur sosial le, yang mengatur peran, serta berbagai hubungan dan peranan dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan (Parsudi Suparlan, 1981/1982:84-85).

Abstrak :
Kemajuan ekonomi Indonesia yang pesat menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan, termasuk bagi negara-negara EFTA yang terletak di wilayah Eropa dan merupakan negara-negara maju. Namun demikian, jarak antar negara dan perbedaan kondisi negara tidak menjadi penghalang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan EFTA dalam IE-CEPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Indonesia menyetujui IE-CEPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 'website' resmi EFTA dan pemerintah Indonesia, serta studi kepustakaan dari sumber-sumber tertulis lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki motif ekonomi, politik, dan' leverage' dalam IE-CEPA. Motif ekonomi Indonesia mencakup motif memperluas akses pasar ke EFTA dan Uni Eropa melalui EFTA serta menghindari pengalihan perdagangan yang dapat dilakukan oleh EFTA kepada Indonesia. Motif politik Indonesia mencakup memperkuat hubungan damai Indonesia dengan EFTA yang terganjal dengan perbedaan pemikiran dan meningkatkan pengakuan Indonesia di ranah internasional, khususnya oleh EFTA dan mitra-mitranya. Motif 'leverage' Indonesia mencakup menyelenggarakan 'capacity building dan mempertahankan pembelajaran yang diterima dari EFTA serta menciptakan 'precedent' sebagai negara Asia Tenggara ketiga yang bekerja sama dengan EFTA. ...... Indonesia`s rapid economic progress has made Indonesia a promising market, including for EFTA countries, which are developed countries and located in Europe. However, barriers which include the distance between countries and the differences in state conditions do not stop the economic cooperation between Indonesia and EFTA in IE-CEPA. The purpose of this study is to analyze Indonesia`s motives in approving IE-CEPA. This study uses qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, EFTA and Indonesian government official websites, as well as literature studies from other written sources. The results of the study indicate that Indonesia has economic, political, and leverage motives in IE-CEPA. Indonesia`s economic motives include the motive for expanding market access to EFTA and the European Union through EFTA, as well as avoiding trade diversion that can be carried out by EFTA to Indonesia. Indonesia`s political motives include strengthening Indonesia`s relations with EFTA in peace which is hampered by the differences of mind and enhancing Indonesia`s recognition in the international sphere, especially by EFTA and its partners. The leverage motives of Indonesia are carrying out capacity building and maintaining the process received by EFTA, as well as creating precedent as the third Southeast Asian country in FTA cooperation with EFTA.

Abstrak :
Perjanjian kerja sama perdagangan bebas Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) melalui proses yang cukup panjang, dimulai pada tahun awal tahun 2011 dan putaran terakhir pada tahun 2018. Perjanjian ini meliputi berbagai sektor dimana telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang termasuk didalamnya. Sempat diwarnai penolakan oleh Indonesia pada tahun 2012, dan dibahas kembali pada tahun 2018. Tesis ini menelusuri bagaimana proses perundingan keluar dan masuknya aneks telekomunikasi dalam naskah perjanjian. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, situs resmi EFTA dan negara-negara anggotanya, serta dokumen laporan hasil perundingan pada tiap putaran. Menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam, tesis ini menunjukkan bahwa dalam merundingkan naskah perjanjian suatu negara dapat terdiri dari berbagai pihak. Kementerian Perdagangan sebagai juru runding utama dari pihak Indonesia, perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu kebijakan sektor telekomunikasi sebelum dapat merundingkannya dengan pihak EFTA. Kementerian Perdagangan juga menjalankan negosiasi integratif dengan kementerian-kementerian teknis terkait dengan pihak mitra agar jalannya perundingan tetap kondusif dan mencapai kesepakatan yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak. Terakhir tesis ini melihat bahwa dalam perundingan sektor-sektor yang diperundingkan dapat dijadikan suatu bargaining chip dalam negosiasi, dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan komitmen EFTA terkait Movement of Natural Persons. ......The Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) free trade cooperation agreement has gone through a long process, starting in early 2011 and the last round in 2018. This agreement covers various sectors in which telecommunications is one of the sectors included in it. It was marked by rejection by Indonesia in 2012, and was discussed again in 2018. This thesis explores how the negotiation process for the exit and entry of telecommunication annex in the agreement text. This research then used a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, the official website of EFTA and its member countries, as well as a document on the results of the negotiations at each round. Using the two-level game theory put forward by Robert D. Putnam, this thesis shows that in negotiating the text of the agreement a country can consist of various parties. The Ministry of Trade, as the main negotiator for the Indonesian side, needs to get approval from the Ministry of Communication and Information Technology as the telecommunications sector policy maker before it can negotiate with EFTA. The Ministry of Trade also carries out integrative negotiations with relevant technical ministries and with partners so that the negotiations remain conducive and reach a quality agreement that benefits all parties. Finally, this thesis sees that in negotiating the negotiated sectors can be used as a bargaining chip in the negotiations, as evidenced by Indonesia's success in securing EFTA's commitment to the Movement of Natural Persons.

Abstrak :
Teknologi telekomunikasi memungkinkan kita untuk selalu terkoneksi dimanapun dan kapanpun. Produk dan jasa dari penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi terus memberikan layanan kepada penggunanya untuk dapat melakukan komunikasi lebih mudah, memiliki akses komunikasi cepat dan kapasitas pita yang lebar dengan harga yang terjangkau. Internet yang merupakan media (platform) yang melewatkan data menggunakan teknologi berbasis internet protokol (IP), jumlah penggunanya semakin meningkat dan keberadaannya mengubah arah dunia telekomunikasi kearah konvergensi. Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Dimasa persaingan antar penyedia jasa layanan telekomunikasi saat ini, bisnis telekomunikasi berkembang tidak hanya menjual infrastruktur tetapi juga layanan tambahan (value added service). Salah satunya adalah layanan keamanan CA (Certificate Authority) untuk menjamin keamanan dan kebenaran identitas dan data bagi setiap entitas yang melakukan transaksi elektronik. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang memiliki ruang lingkup pengamanan (informasi) dalam pemerintahan. Dengan besarnya tingkat ancaman keamanan dalam transaksi elektronik, di era konvergensi ini kebutuhan keamanan publik sangat tinggi sehingga terdapat peluang untuk menyediakan layanan keamanan CA untuk memenuhi kebutuhan publik. Dari hasil analisa potensi kompetitif penyediaan layanan CA di era konvergensi dengan menggunakan model Porter 5 Forces didapatkan hasil potensi kompetitif bernilai Medium. Saat ini posisi Lemsaneg dilihat dari faktor internal eksternal, berada pada Kuadran 1 (pada analisa SWOT) dan Sel 5 (pada matriks IE) yang merupakan arah penerapan strategi tumbuh (growth). Dengan menggunakan Pendekatan Manajemen Strategis, sesuai kondisi industri dan posisi organisasi saat ini didapatkan strategi bagi Lemsaneg adalah melakukan strategi pengembangan dan penetrasi pasar, agar penyediaan layanan CA menjadi layanan yang bernilai strategis bagi organisasi. ......Telecommunication technology enable us to be correspondingly connected anywhere and anytime. Products and services of telecommunication provider always provide service to their customers for an easier life, fast communication access and wide bandwidth data at an affordable price. Internet, whose users increase, is passing data using Internet Protocol (IP) Based.It?s Presence turns telecommunication world into convergence. Convergence means the composite of telecommunication service, information technology and broadcasting. During competition among telecommunication provider, the telecommunication businesses expand in sale not only infrastructure but also additional services (Value Added Service). One of those service is Certificate Authority (CA) to ensure the security service in electronic data transaction in convergence. National Crypto Agency is the government institution which area of work is information pacification in the government area. Along with increase of threat safety in electronic transaction, the need of public safety is getting higher in this convergence era. So that it lent it self to provide CA security service to fulfill public needs. From the competitive potential analysis result, which uses Porter 5 Force model in the convergence era, the writer obtained Medium Competitive Potential value. At moment, from internal and eksternal factor analysis, Lemsaneg was in first quadrant (in SWOT Analysis) and fifth cell (in IE Matrix), which mean Lemsaneg have to possess growth strategy implementation. With strategic management approach, market development and penetration is the strategy to make CA services as a strategic value of Lemsaneg.

Abstrak :
RS Delima Asih Sisrna Medika Karawang merupakan RSU swasta tipe C yang telah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun. Dalam kunm waktu tersebut, RS Delima Asih telah berhasil menjalin ketjiasama dengan sejumlah 36 perusahaan dan asuransi untuk pembiayaan kesehatan karyawannya. Pemasamn merupakan bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan RS Delima Asih, untuk itu perlu disusun sebuah rencana strategis pemasaran yang tepat untuk RS Delima Asih. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil indepth interview, FGD dan CDMG dan data sekunder diperoleh dari laporan Kepala Bagian, Direktur dan suxnber lain yang remain. Am analisis yang digunakan muah "rows Mau-ix, re Matrix dan BCG Matrix. Responden adalah 6 orang Kepala Bagian. Penelitian dilakukan bulan Maret-Mei 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RS Délima Asih berada pada kuadran I (Future Quadrant) dalam TOWS Matrix, se] Growth and Stability dalam IE Matrix dan tiga unit fungsional di kuadran Question Mark serta 2 unit di kuadran Dogs. Strategi terpilih adalah penetrasi pasar. ......Delima Asih Sisma Medika Hospital in Karawang is type C general private hospital, that has been operating for approximately 3 years. For this time, Delima Asih Hospital has been making good cooperation as a health care provider for 36 companies and insuranees. Marketing is one of the main focus needed more attention in order to support the development of Delima Asih Hospital. So, the Hospital management needs to arrange a good and appropriate marketing strategic planning. This study is a qualitative study, using primary and secondary data. The primary data getting from the result of indepth interview, Focused Group Discussion and CDMG and the secondary data getting from the report of Managers, Directors and other available sources. The tools in doing analysis are TOWS Matrix, IE Matrix and BCG Matrix. Respondents arae 6 Managers of the hospital. This study conducted on March - May, 2009. The result of this study provides that Delima Asih Hospital in TOWS Matrix has position in Future Quadrant, in IE Matrix in Growth and StabiIity Cell and in BCG Matrix, there are three units in Question Mark and two units in Dogs Quadrant. The final chosen strategy is market penetration.