Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Idle time pekerja pada pelaksanaan konstruksi proyek gedung bertingkat, perlu dikendalikan secara cermat oleh tim Manajemen Konstruksi. Karena adanya idle time peker ja dalam pelaksanaan proyek, akan mempengaruhi produktvitas kerja para pekerja dan efektivitas penggunaan dana proyek. Mengingat hal tersebut, maka dilakukan kaitan tentang pengendalian idle time pekerja yang terkandung dalam rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan repelitif lantai tipikal dari gedung bertingkat di Jaborabek. Meneliti potensi peranan idle time pekerja dalam meningkatkan kinerja proyek kontrusi (Project Performance). Penelitian ini menggunakan kelebihana teknik penjadwalan linier: Repretitive Project Modeling (RPM) untuk proyek dengan kegiatan repetitif dan teknik penjadwalan konvensional (Bar Chart &CPM) sebagai instrumen pengendalian idle time pekerja. Kajian terhadap jumlah idle time pekerja, durasi, dan biaya total lantai tipikal serta analisis tampilan jadwal yang diahsilkan dari kedua model teknik penjadwalan tersebut telah memberi gambaran perihal fungsi dan peran dari idle time proyek dalam tahap pelaksanaan kosntruksi. Penelitian terhadap 8proyek gedung bertingkat di jabodetabek menggambarkan bahwa potensi peningkatan kinerja proyek pada 5 proyek dapat dicapai melalui pengurangan idle time dengan teknik penjadwalan RPM. sedangkan proyek lainnya, teknik penjadwalan RPM maupun konvesional terbukti menghasilkan jumlah idle time yang sama. adanya sifat ketergantungan antar kegiatan yang khas pada penjadwalan pekerjaan portal beton, mengakibatkan durasi kegiatan sulit dibaca secara tepat pada diagram RPM. Sehingga sebaiknya ,odel RPM siapkai sebagai pelengkap model konvesional. Hasil akhir prnrlitian menggambarkan pula bahwa potensi penurunan biaya proyek (dalam % biaya penghematan terhadap baiya total proyek) pada 8 proyek tersebut berkolerasi secara non linir 89,58% dengan pengendalian idle time (dalam % penurunan idle time dengan RPM terhdap total idle time proyek dengan CPM )

Abstrak :
Linear Scheduling Method (LSM) adalah metode penjadualan yang khusus diperuntukan untuk proyek repetitive. Pada metode ini ada satu pilihan cara penjadualan yaitu dengan membiarkan suatu kegiatan tidak kontinu (terputus-putus) sehingga menimbulkan adanya idle time, tetapi dengan hasil durasi proyek yang menjadi lebih pendek. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan cara penjadualan tadi di lapangan, apakah memungkinkan dan menguntungkan, atau malah sebaliknya. Dalam penelitian ini, cara tersebut diistilahkan dengan nama Linear Scheduling Method (LSM) with idle, akan dibandingkan dengan cara pemendekan durasi proyek yang urnum dilakukan, yaitu cara Crashing. Gunanya untuk mengetahui berapa besar perbandingan kemampuannya dalam memendekkan durasi proyek. Proyek-proyek repetitif yang akan ditinjau adalah proyek dengan jenis yang sama, yaitu proyek pemipaan. Dari masing-masing proyek-proyek tersebut, akan dihitung berapa hari durasi proyek yang bisa diperpendek dengan memakai dua metode tadi, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian hasilnya akan dibandingkan, berkenaan dengan waktu pemendekan, dan biaya yang dibutuhkan. Setelah itu, hasilnya akan dibandingkan juga dengan keuntungan tambahan yang didapatkan oleh pemilik proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya maksimal pemendekan durasi dengan LSM with idle tidak lebih dari 50% keuntungan tambahan yang diperoleh pemilik proyek. Artinya metode pemendekan durasi dengan LSM with idle bisa menguntungkan untuk dilakukan, dan layak untuk diterapkan apabila metode crashing tidak bisa dilakukan.

---

Linear Scheduling Method (LSM) is a scheduling method which is specially made for repetitive project. In this method, there is one way of scheduling which is by letting activities to be discontinued, that will caused idles, but in a shorter project duration result. The purpose of this research is to study about the LSM implementation in field, either it is feasible and profitable, or is it just the opposite. In this research, that method will be called LSM with idle, and will be compared with crashing method, which is the common way to shorten the project duration. The purpose is to know the ability of LSM with idle in shortening the project duration compared with crashing method. The repetitive projects that had been studied in this research have a common type, which is piping installation projects. The days that can be shorten from each project, will be counted by those two methods, and how much cost will be needed. Then the results by those two methods will be compared according to the shortened time and the cost needed. After that, the results will be also compared to the additional profit which can be earned by the project owner. The research results shows that the maximum cost of the shortening time with LSM with idle is less than 50% of additional profit which is earned by the project owner. It means, the shortening project duration method using LSM with idle, can be profitable and feasible to apply if the crashing method cannot be done.

Abstrak :
ABSTRAK Departemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pemanfaatan keuangan negara melalui pengelolaan lahan menganggur yang dimilikinya dengan optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Departemen Hukum dan HAM RI guna pencapaian visi dan misinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kriteria-kriteria untuk menentukan tingkat prioritas. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan mewawancarai 8 orang informan dan menyebarkan kuesioner pada 4 orang responden yang dianggap ahli dan mengerti dalam hal pengelolaan aset, khususnya pada unit Setjen Departemen Hukum & HAM. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaam lahan menganggur yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI selama ini; faktor kendala dalam pengelolaan lahan menganggur yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI di Kota Tangerang; serta Model optimalisasi pengelolaan lahan menganggur apa yang tepat untuk dipilih oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan menganggur milik Departemen Hukum & HAM di Kota Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.6 tahurn 2006 dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai, juga dengan pernindahtanganan dalam bentuk hibah, yang disesuaikan dengan maksud & tujuan dari pengelolaan saat itu. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan lahan menganggur yaitu meliputi faktor internal seperti kurangnya pemahaman atas prosedur dan produk hukum yang ada, dan faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Dad penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan lahan menganggur dengan bantuan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Hirarki kebijakan terdiri atas Goal, yaitu memperoleh cara pengelolaan lahan menganggur yang optimal; Kriteria Utama yang meliputi Nilai Strategis, Nilai Sosial,, Nilai Ekonomi, dan Nilai Kesejahteraan Pegawai; Subkriteria-subkriteria yang dipakai untuk menilai !criteria di atasnya; dan alternatif model pengelolaan lahan menganggur yang akan direkomendasikan. Nilai Strategis memiliki bobot tertinggi, sebesar 62%; Nilai Kesejahteraan Pegawai sebesar 21%; Nilai Ekonomi dan Nilai Sosial masing-masing sebesar 11% dan 6%. AIternatif model optimalisasi pengelolaan yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar sebesar 54%.

---

ABSTRACT Department of Justice and Human Rights is one of official government institution that having potential to increasing the state financing by optimizing the management of its idle assets so would fulfill the needs of achieving the Goals. This research is Quantitative Descriptive, by observing some criteria in order to setting the level of priorities. Technique of Collecting Data was interviewing 8 informants and having questioners from 4 respondents who have high skills and expert on the field of managing assets. The goals of this research are to know about the existing managing idle lands that have been done by the Department of Justice and Human Rights; to identify the obstacles of the process of Managing Idle Lands in Tangerang and to recommend the Most Suitable Model of optimizing management of idle lands for Department of Justice and Human Rights. The results of research shows that the existing managing idle lands belongs to the Department of Justice and Human Rights in Tangerang were done by according to PP No.6 tahun 2006, through mechanism of rent; lend in using; and donating assets, all these mechanism was achieved and elaborated on the purposes and goals from the both parties. The obstacles of Managing Idle Lands in Tangerang were identified into internal obstacles, such as low knowledge of procedures and laws, and external obstacles such as low coordination to the related institutions. In accordance to policy making of optimizing the idle lands management with Analytical Hierarchy Process (AHP) Method, the policy hierarchy are contains of Goal, which is obtaining the optimum mechanism of idle lands management; the main criteria were Strategic Value, Social Value, Economic Value, and Employee Prosperity Value; the sub criteria are used to over viewing the main criteria above; and the alternative model of idle lands management that recommended. Strategic Value got the highest priority as 62%; Employee Prosperity Value as 21%; Economic and Social Value got each as 11% and 6%. The alternative model of idle lands management that recommended is through exchange (ruilslag) as the highest priority as 54%.

Abstrak :
ABSTRAK
Tren pertumbuhan nilai aset properti milik negara terus bertambah. Sebagian aset tersebut berpotensi untuk diinvestasikan terutama aset properti yang berstatus idle. Salah satu portofolio yang dapat dimanfaatkan adalah properti komersil. Agar aset idle dapat dimanfaatkan, harus dilakukan analisa peruntukan lahan terlebih dahulu. Dalam analisa peruntukan lahan, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan kriteria untuk penilaian aspek lokasi. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan memiliki persyaratan yang spesifik bagi setiap properti. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak dikhususkan serta dibedakan sesuai jenis propertinya. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model untuk melakukan pemilihan jenis properti yang sesuai pada aset negara berdasarkan aspek lokasi. Model dikembangkan menggunakan pendekatan multikriteria. Bobot kriteria ditentukan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process AHP . Sedangkan penentuan parameter kriteria lokasi sebagai persyaratan kriteria lokasi dilakukan menggunakan metode Fuzzy Sets. Adapun metode skoring digunakan untuk menentukan properti prioritas. Pengujian model dilakukan terhadap 5 lima aset negara yang terletak di DKI Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu melakukan pemilihan bisnis properti yang sesuai pada aset negara. Properti yang terpilih juga tidak melanggar zonasi peruntukan kawasan. Pengujian model juga menunjukkan bagaimana pemilihan bisnis properti diselesaikan secara sederhana dan mudah. Sehingga diharapkan model dapat membantu para pihak yang terlibat dalam tahapan awal pengembangan properti untuk memilih bisnis properti yang layak.

---

ABSTRACT
The growth trend in the value of state property assets continues to grow. Some of these assets have the potential to be invested, especially idle property assets. One of the portfolios that can be utilized is commercial property. In order for idle assets to be utilized, land analysis should be analyzed first. In the land use analysis, what distinguishes this research from previous research is the use of criteria for site aspect assessment. In this study, the criteria used have specific requirements for each property. While the criteria used in previous studies are not specified and differentiated according to the type of property. The purpose of this research is to develop a model to select the appropriate property on state assets based on the location aspect. The model was developed using a multicriteria approach. The weight of the criteria is determined using the Analitycal Hierarchy Process AHP method. While the determination of location criteria parameter as requirement of location criterion is done using Fuzzy Sets method. The scoring method is used to determine the priority property. Model testing is conducted on 5 five state assets located in DKI Jakarta. The test results show that the model is able to make the appropriate property business selection on state assets. The selected property also does not violate zoning regulation. The test model also shows how the selection of the property business is solved simply and easily. So the model is expected to help the parties involved in the early stages of property development to choose a viable property business.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di DKI Jakarta dan mengidentifikasi apa saja keunggulan dan kelemahan pengenaan Pajak Progressif Atas Tanah Terlantar Di DKI Jakarta. Masalah ini di fokuskan pada tanah terlantar yang berada di daerah DKI Jakarta, dan dalam mendekati masalah ini dipergunakan acuan dari beberapa teori yang mana ada teori pajak progresif dan konsep dari tanah terlantar. Data-data di kumpulkan melalui Studi lapangan dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga  melakukan studi pustaka dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan kajian,dan juga mengumpulkan informasi data kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan, peraturan perundangan-undangan, makalah atau karya ilmiah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut belum memadai untuk dapat diterapkan pada tanah-tanah non-pertanian atau tanah-tanah hak milik, hak pakai, maupun hak guna usaha. Hal ini karena keduanya belum mengatur pembatasan luasan tanah non-pertanian, maupun luasan tanah hak milik, hak guna bangunan, serta hak pakai baik bagi perorangan maupun badan hukum. Meski begitu, alternatif kebijakan ini diyakini dapat secara efektif menekan pola konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku spekulatif terhadap tanah dan badan hukum yang menimbun tanah. Pengenaan tarif pajak progresif dengan melihat lamanya kepemilikan yang di adopsi dari negara Korea Selatan juga dirasa mampu menjadi cara yang cukup bagus dalam menangani masalah tanah terlantar ini. Hasil penelitian terkait pengenaan tarif pajak progresif atas tanah terlantar (idle land) dengan menggunakan skema excess atau pemungutan tambahan diatas Pajak Bumi Bangunan yang sudah dikenakan sebelumnya.

---

This paper aims to analyze how alternative policies on progressive tax rates on idle  land in DKI Jakarta and identify what are the advantages and disadvantages of the imposition of Progressive Taxes on Idle  Land in DKI Jakarta. This problem is focused on wastelands in the DKI Jakarta area, and in approaching this problem the reference to several theories is used in which there are progressive tax theories and concepts of wastelands. The data collected through field studies in this study were conducted through in-depth interviews and also conducted a literature study by reading the literature relating to the subject matter of the study, and also collecting library data information from related books, legislation and regulations, papers or scientific papers, journals, newspapers, and writings that are relevant and analyzed qualitatively. This study concludes that alternative policies for progressive tax rates on idle land in the Jakarta Special Capital Region. Where the laws and government regulations are not sufficient to be applied to non-agricultural lands or land rights. This is because both of them have not yet set limits on the extent of non-agricultural land, as well as the area of ownership rights, building rights, and usage rights for both individuals and legal entities. Even so, this alternative policy is believed to be able to effectively suppress the pattern of concentration of ownership and control of land as well as speculative behavior towards land and legal entities that hoard land. The imposition of progressive tax rates by seeing ownership in adoption from the South Korean state is also deemed to provide a fairly good way of dealing with this Idle Land problem. The results of the study related to the imposition of a progressive tax on abandoned land by using excess or additional collection of Building Land Tax that had been imposed previously.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kapasitas yang terdapat dalam gergaji mesin dan alat berat dengan menggunakan CAM-I capacity model.CAM-I capacity model merupakan pendekatan yang focus terhadap bagaimana mengelola kapasitas yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan di PT SIS terhadap kegiatan departemen harvesting dan departemen road construction yang menggunakan gergaji mesin dan alat berats eperti excavator bucket, forwader, excavator rotating grapple, flatdeck, tractor, buldozer, dumptruck, motor grader, dan compactor. Penelitian ini difokuskan kepada rated capacity, productive capacity, nonproductive capacity dan idle capacity untuk mengukur biaya kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas gergaji mesin dan alat berat yang ada tidak digunakan secara maksimal.Untu kefisiensi biaya kapasitas pada gergaji mesin dan alat berat perlu dilakukan pengurangan jumlah gergaji mesin dan alat berat.

---

ABSTRAK
Aim of this research is to analyze capacity cost which incur from chain saw and heavy equipment, using CAM-I capacity model. CAM-I capacity modelis an approach which focus upon how to manage company capacity. This research is conducted at PT SIS which using chain saw and heavy equipment such as excavator bucket, forwader, excavator rotating grapple, flatdeck, tractor, buldozer, dumptruck, motor grader, and compactor. This research focus on rated capacity, productive capacity, nonproductive capacity, and idle capacity to measure capacity cost. Result of this research shows most of the chain saw capacity and heavy equipment capacity did not optimally utilized. Reducing capacity cost of chain saw and heavy equipment is by reducing the quantity of chain saw and heavy equipment.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa idle cash yang relatif signifikan di rekening daerah dan motivasi yang mendasarinya. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara. Unit analisis berupa multiple embedded unit analysis pada tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan kepemilikan kas yang relatif cukup signifikan dan besaran nilai transfer dana perimbangan. Institutional Logics dijadikan landasan untuk mengetahui logika yang memengaruhi kebijakan kepemilikan kas menganggur pada sektor publik dan dikombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory dalam rangka menggali tindakan risk aversion atas proses pengambilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya logika yang berkompetisi (competing logics) antara regulasi dengan Standard Operating Procedures dan rutinitas kegiatan dalam mengelola kas berakibat pada posisi kas berlebih yang signifikan dalam rekening. Pemerintah daerah dihadapkan pada situasi di mana kas yang dihimpun dari pendapatan dapat disalurkan segera untuk membayar tagihan yang timbul dengan tetap mematuhi peraturan. Logika dominan (overarching logics) atas kondisi tersebut adalah aktivitas rutin pengelolaan kas yang dilakukan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada aspek likuiditas. Pemahaman regulasi yang kurang komprehensif disertai perencanaan kas yang kurang akurat dan pengajuan tagihan belanja oleh SKPD yang cenderung dilakukan di akhir periode menjadi faktor utama terjadinya kelebihan kas yang kemudian ditempatkan dalam deposito. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan suatu sistem yang dapat meningkatkan akurasi perencanaan kas yang pada akhirnya dapat mengubah perilaku SKPD. Lebih lanjut, penempatan kas berlebih dalam deposito pada Bank BUMN/BPD dengan sistem tanpa penalti dan tidak menggunakan instrumen investasi jangka pendek lainnya merupakan kebijakan rasional yang diambil dan berpedoman kepada regulasi guna menghindari risiko kesalahan pengelolaan kas. Dengan demikian, tindakan risk aversion tersebut dapat melindungi pemerintah daerah dari adanya risiko kerugian daerah maupun sanksi. ...... The study aims to assess the phenomena of relatively considerable idle cash in regional accounts, as well as the underlying motive. This sum is derived, among other things, from transfers from the federal government to fund regional spending. This research takes a qualitative method, collecting data through archiving, observation, and interviews. The unit of study is a multiple embedded unit analysis conducted in three local governments in Java Island with considerable cash holdings and balancing fund transfers. Institutional Logics is utilized as the foundation for determining the logic that influences the public sector's idle cash policy, and it is paired with Expected Comparative Utility Theory to investigate the impact of risk aversion measures on the policy-making process. According to the findings, the existence of competing logics between regulations and ordinary cash management actions leads in a considerable excess cash position in the account. Local governments are in a position where cash gathered from taxes can be transferred quickly to cover bills as they arise while remaining compliant with rules. Routine cash management actions carried out by local governments with an emphasis on liquidity considerations are the overarching logics for this state. Excess cash is typically deposited in time deposits due to a lack of understanding of restrictions, improper financial planning, and the submission of spending bills by working unit (SKPD), which tends to be done at the end of the period. Local governments are expected to develop a system in order to increase cash planning accuracy, which in turn can modify SKPD behavior, based on these conditions. Furthermore, depositing excess cash at SOE/ROE Banks without penalty via the Automatic Roll Over system is a prudent approach directed by regulations to reduce the danger of cash mismanagement. Local governments also do not invest their extra cash in other short-term investment instruments. As a result, risk aversion can shield local governments from regional losses and punishments.

Abstrak :
Arus kapal dan arus barang di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dalam 5 tahun terakhir dan membuat pelabuhan di Terminal Operasi II Area 107-113, IPC bersiap untuk meningkatkan kinerja operasional bongkar muat khususnya peti kemas yang diprediksi pada tahun 2020 akan mencapai mencapai diatas 10 juta TEU's. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja di dalam terminal peti kemas dengan menurunkan jumlah idle time di dalam proses bongkar-muat peti kemas. Idle time adalah waktu yang tidak efektif yang terdapat dalam waktu operasional yang disebabkan oleh beberapa faktor, dengan menekan idle time maka akan menaikan kinerja terminal. Solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis permasalahan yang ada kemudian dirangkum dalam fishbone diagram dan akan dipecahkan satu per satu permasalahan yang ada dalam penelitian ini.. ......In the last 5 years, container shipment traffic in Indonesia has been increasing significantly. It is predicted that in 2020 container loading operational activities at Tanjung Priok Port will reach more than 10 million TEUs. In this study, we are trying to improve the operational performance of the existing container terminal as a complementary to the one being built, by reducting the amount of idle time in container loading unloading operation. Idle time is ineffective time included in the daily operation caused by several factors, such as poor weather condition, broken machines, etc. By suppressing the idle time, operational performance of terminal will be higher thus creating a better, more efficient, and faster traffic of container loading unloading entering or exiting the terminal.