Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk meningkatkan perdangan intra-OKI, IDB telah mengimplementasikan kegiatan pembiayaan perdangan. Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdangan intra-OKI dan dampak dari pembiayaan perdangan oleh IDB terhadap perdagangan intra-OKI. Menggunakan model gravitasi baik secara intuitif dan teoritis, penelitian ini mengobservasi 18 negara OKI dari tahun 2000 sampai 2014. Penelitian ini menemukan bahwa GDP, jarak antardua negara, pembiayaan perdagangan oleh IDB, kesamaan bahasa, negara dengan kesamaan penjajah, negara dengan hubungan penjajah dan dijajah, negara yang tidak berbatasan dengan laut, negara yang saling bertetangga, kejadian Arab Spring dan Asia sebagai PTA merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan ekspor. Penelitian berfokus untuk menghasilakan output yang dapat digunakan oleh negara anggota OKI dan IDB untuk merencanakan skema pembiayaan perdagangan yang dapat meningkatkan perdagangan intra-OKI.

---

To increase intra-OIC trade, IDB has been implementing trade finance activities. This study tries to shed a light the determinants of intra-OIC trade and the impact of IDB trade financing on intra-OIC trade. Using gravity model both the intuitive and the theoretical one, this study observes eighteen OIC countries from 2000 until 2014. This study finds that GDP, distance of two capitals, IDB trade financing, common language, common colony, colony, landlocked, contiguous, the Arab Spring events and Asian as PTA are statistically significant factors in determining export. This study focuses on having output that reliable for OIC member countries and IDB to develop a trade financing scheme that can increase intra-OIC trade.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah tingginya tingkat hutang Iuar negeri Indonesia yang ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan yang efisien dan efektif. Salah satu penyebab pengelolaan yang kurang efisien tersebut adaiah terjadinya low disbursement yang berakibat pada besarnya dana APBN yang digunakan untuk pembayaran kembali rnelebihi perkiraan pembayaran semula. Penelitian difokuskan pada kasus Loan IBRD 4290-IND dan Loan IDB IND-0063/64 yang bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab low disbursement sekaligus membandingkan kedua lender beserta cara penarikannya untuk mencari mama yang lebih menguntungkan; 2. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan masalah low disbursement. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman Iuar negeri dari berbagai sudut pandang, balk dari karakteristik proyek maupun dari indikator lain. Penelusuran dokumen proyek yang dibiayai pinjaman Iuar negeri dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya low disbursement tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur low disbursement adalah : Progress Varian, yaitu selisih persentase waktu terpakai dan persentase penyerapan kumulatif; backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana PLN adalah sebagai berikut: 1. Kekurangsiapan proyek dalam desain dan manajemen proyek; 2. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran proyek akibat perubahan sistem maupun faktor manusia; 3. Perubahan kondisi/politik didaerah; 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek; 5. Faktor yang berasal dart lender; 6. Terjadinya backlog. Karena tidak adanya metode yang compatible untuk membandingkan kedua lender yang berbeda karakteristik, penulis tidak dapat menentukan secara pasti lender mana yang lebih balk, namun dapat diambil beberapa kesimpulan perbedaan antara kedua lender tersebut sebagai berikut : 1. Lender IBRD menghitung cost of borrowing sejak effective date dan dikenakan pada dana yang sudah dan belum ditarik sehingga semakin lama low disbursement terjadi, makin besar kerugian yang harus dibayar. Pada lender IDB, cost of borrowing baru diperhitungkan jika sudah ada penarikan dan tidak dikenakan pada dana yang belum ditarik; 2. Jenis kegiatan proyek IDB lebih fieksibel karena borrower driven dan bukan lender driven seperti pada IBRD; 3. Porsi kegiatan 100% pada IDB lebih menguntungkan dibandingkan dengan sharing kegiatan seperti pada IBRD; 4. IDB memerlukan waktu pengusulan proyek yang rata-rata lebih lama dibanding IBRD; 5. Cara penarikan dengan pembayaran langsung yang umumnya digunakan IDB, cenderung lebih aman karena tidak ada backlog dibandingkan Reksus yang umum dikenakan IBRD. Dan temuan-temuan di atas, penulis menyarankan beberapa kebijakan antara lain : A. Kebijakan untuk mengatasi low disbursement : 1. Agar pemerintah lebih memperketat kriteria readiness filter dalam pengusulan proyek baru; 2. Agar Bappenas dan Depkeu dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran; 3. Agar lebih meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk menghindari kesalahpahaman; 4. Peningkatan kualitas SDM; 5. Perlunya diadakan kesepakatan dengan lender yang dapat mengikat untuk mengantisipasi kerugian sepihak; 6. Agar Depkeu dan proyek lebih intensif dalam melakukan replenishment. B. Kiranya pemerintah perlu melakukan pemilihan lender termasuk Cara pembayaran yang lebih menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih kecil atas keterlambatan proyek.

Abstrak :
ABSTRACT
Rumusan masalah skripsi ini berupa mengapa terjadi peningkatan pemanfaatan skema pinjaman luar negeri Indonesia terhadap IDB pasca 2010 didasari oleh hubungan Indonesia dengan IDB yang mengalami kecondongan baru yaitu peningkatan pemanfaatan skema pinjaman yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kongruen menggunakan kerangka teori Pendekatan Negara Resipien dalam Pemanfaatan Skema Pinjaman Luar Negeri. Skripsi ini mengidentifikasi dua sebab peningkatan kerja sama Indonesia dengan IDB pasca 2010 yaitu [1] peran IDB sebagai bank pembangunan regional dalam mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia pasca 2010 karena karakteristik pinjamannya dan [2] adanya implementasi government leadership dalam mekanisme pemanfaatan pinjaman IDB. Dalam perannya mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia, IDB secara jumlah bantuan tidak besar dibanding mitra pembangunan yang lain, yakni sebesar 8,7 dari APBN 2016. Akan tetapi, angka ini tetap signifikan karena pinjaman IDB memiliki karakteristik di antaranya [1] IDB mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebagaimana menjadi sebab kesenjangan pendanaan terbesar menurut RPJMN yang berlaku dan [2] IDB memberikan perhatian pada sektor vital pembangunan Indonesia yang tidak menjadi prioritas mitra pembangunan lainnya yaitu sektor pendidikan tinggi. Dalam implementasi government leadership, Indonesia memiliki posisi yang sama dengan IDB sehingga hubungan yang tercipta adalah kerja. Government leadership terhadap IDB dalam level operasional dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. Hal ini juga diperkuat oleh peran elite lokal Bambang Brodjonegoro yang memiliki peran strategis seperti membumikan ekonomi syariah di Indonesia, mengarahkan komunikasi informal dengan pejabat IDB menjadi kerja sama formal, menginisiasi dan meresmikan Country Gateway Office di Jakarta, menyelenggarakan pertemuan tahunan IDB ke-41, dll. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa peran strategis yang dilakukan masih sebatas seremonial dan melekat pada jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi secara akademis dalam mengembangkan kajian pendekatan resipien dalam pinjaman luar negeri dan secara praktis dalam meneguhkan praktik Kerja sama Selatan Selatan KSS.

---

ABSTRACT
The research question of the thesis is Why is there an increasing utilization of Indonesias foreign loan scheme to IDB post 2010 proposed based on Indonesias relationship with IDB which experienced a new trend that did not happened in previous period. The collected data is analyzed by congruent method using the theoretical framework of Recipient Country Approach in Utilization of Foreign Loan. This thesis identifies two causes of enhancement of Indonesia 39 s foreign loan scheme utilization to IDB post 2010 which are, 1 the role of IDB mdash as a regional development bank mdash in filling the Indonesias financing gap and 2 the implementation of government leadership in IDB lending mechanism. In its role to fill the financing gap, found that the IDB doesn rsquo t give large amount of aid contributed only 8,7 from APBN . However, this figure remains significant because IDB loans have different characteristics which are 1 IDB is able to meet Indonesia 39 s infrastructure development funding needs as stated it is the biggest financing gap based on current RPJMN and 2 IDB puts high attention to the vital sector of Indonesias development which is not the priority of other development partners namely the higher education sector. In the implementation of government leadership, Indonesia has the same position with IDB so the relationship created is cooperation. Government leadership to IDB in operational level is run by Ministry of Finance and Bappenas RI. It is also strengthened by the role of local elite Bambang Brodjonegoro who plays strategic role such as familiarizing sharia economy in Indonesia, directing informal communication with IDB officials into formal cooperation, initiating and inaugurating Country Gateway Office in Jakarta, organizing the 41st annual meeting of IDB, etc. However, it should be criticized that the strategic role is still merely ceremonial and attached to the position he has. But it can not be denied that there is implementation of government leadership itself. Thus, this thesis is expected to contribute academically in developing the study of recipient approaches in foreign loans and practically in affirming South South Cooperation KSS practices.