Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara berkembang saat ini mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengguna internet, jumlah perangkat seluler yang digunakan, dan langganan broadband, tetapi dengan adanya pembangunan wilayah yang tidak merata, ketidaksetaraan geografis, masih terdapat kesenjangan digital yang mencolok di dalam dan antar kabupaten. Tujuan dari studi ini adalah membangun kerangka konseptual kesenjangan digital untuk 514 kabupaten di Indonesia dengan mengeksplorasi pengaruh dari kesenjangan spasial. Metode yang digunakan adalah Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan fungsi kernel adaptive Gaussian untuk analisis di setiap daerah dan Two-stage Least Square (TSLS) untuk menjelaskan hubungan kausal satu arah antara kesenjangan digital dan kesenjangan spasial. Hasil analisis menggunakan GWPR dan TSLS menunjukkan bahwa kesenjangan spasial berhubungan dengan kesenjangan digital. Namun, pengaruh dari kesenjangan spasial tersebut berbeda-beda di setiap kabupaten di Indonesia. ......At the present, the development of Information and Communication Technologies (ICTs) has become a vital part of human life. In Indonesia, as a developing country that is currently growing in terms of the number of internet users, mobile devices in use, and broadband subscriptions, but that has experienced unequal regional development, geographic inequalities and it has notable digital divide within and between districts. The aim of this study is to build a conceptual framework of digital divides for 514 districts in Indonesia by exploring the effects of spatial inequalities. The method used was Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) with Gaussian adaptive kernel function for cluster analysis and Two-stage Least Square (TSLS) to explain the one-way causal relationship between digital divide and spatial inequalities. The result of analysis using both GWPR and TSLS indicates that spatial inequalities are associated with the digital divides. Nevertheless, the effect of spatial inequalities varies by districts in Indonesia.

Abstrak :
Abstract. Research indicates that accountability system has not been effectively implemented yet and the pattern is found out to be bureaucratic. In order to revitalize this system, we should emphasize and pay more attention on: (1) the improvement of capacity in strategic planning formulation process, and (2) the effectiveness of performance monitoring and evaluation. To accelerate both, the support of proper Information Communication Technologies (ICTs) and e-Government system is of vital importance. This research result, that revitalization for accountability system that emphasizes the need to establish a new functional institutions, namely GAPURA KOTA model.

Abstrak.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem akuntabilitas belum efektif dan terdapat kecenderungan pola yang birokratis. Dalam rangka untuk merevitalisasi sistem ini, sebaiknya menekankan dan membayar perhatian lebih : (1) peningkatan kapasitas dalam proses perumusan perencanaan strategis, dan (2) efektivitas dari tindakan pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan institusi yang berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian ini, mengusulkan revitalisasi akuntabilitas yang menekankan kebutuhan untuk membangun lembaga-lembaga fungsional baru, yaitu model GAPURA KOTA

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjabarkan mengenai peran dan fungsi information and communication technologies (ICTs) sebagai pemicu pemberontakan. Revolusi Mesir yang terjadi pada awal 2011 tidak jarang disebut sebagai ?The Social Media Revolution?. Dalam revolusi itu, masyarakat sipil Mesir berhasil melengserkan presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Dalam kurun waktu itu, Mubarak memberlakukan emergency law yang melegitimasi terjadinya tindakan-tindakan secara arbitrer oleh aparat keamanan negara, terutama kepolisian. Berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh kepolisian Mesir terdokumentasikan dan tersebarluaskan di ranah cyberspace melalui penggunaan ICTs. Sebelum lengser, Mubarak memutuskan untuk melakukan shutdown (mematikan jaringan internet dan komunikasi) untuk mengurangi political dissent. Melalui proliferasi penggunaan ICTs, masyarakat sipil Mesir mampu mentransformasikan dirinya sebagai aktor signifikan yang memiliki peran dalam perubahan politik negaranya (disebut sebagai meta power oleh J. P. Singh). Tidak hanya mereka, adapun berbagai aktor lainnya yang mengalami transformasi dalam ranah politik akibat adanya revolusi yang dipicu oleh ICTs. Melalui akses terhadap cyberspace, masyarakat Mesir terfasilitasi untuk melakukan interaksi dan juga persuasi. Sebagai salah satu bentuk soft power menurut Joseph S. Nye, persuasi yang berhasil ditingkatkan pada ranah cyberspace akhirnya mampu memobilisasi massa untuk turun ke Tahrir Square. Walau keluhan dan ketidakpuasan masyarakat kepada rezim Mubarak sangat beragam, penggunaan ICTs dan akses terhadap cyberspace membantu para aktivis untuk memfokuskan perhatian masyarakat luas pada isu tertentu yang mengandung unsur keakraban secara luas sehingga menggalang dukungan dalam jumlah yang semakin besar pula. Tindakan pemerintah untuk melakukan shutdown menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui pentingnya peranan ICTs dalam memfasilitasi masyarakat sipil dalam mengorganisir dan melakukan pemberontakan. Walau begitu, tindakan itu justru memperkuat posisi masyarakat di dunia internasional sebagai pihak yang dirampas haknya untuk memperoleh akses dan informasi. Menjadi penting untuk melihat strategi yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan faktor apa saja yang mendukung ataupun melemahkan posisi mereka dalam rangka melengserkan Hosni Mubarak sebagai presiden dan menuju pembentukan negara demokratis yang ideal.

---

ABSTRACT
This thesis outlines the role and functions of information and communication technologies (ICTs) as a driving force of an upheaval. The Egyptian Revolution that occured in early 2011 is often named ?The Social Media Revolution?. In the revolution, the Egyptian civil society succeeded in deposing President Hosni Mubarak who has been in power for 30 years. During that time, Mubarak imposed the emergency law, which legitimized arbitrary actions from state security apparatus, namely the national police. Various acts of violence and human right violations committed by the Egyptian police were documented and spread in cyberspace through the use of ICTs. Before stepping down as President, Mubarak decided to conduct a shutdown (turning off the internet and communication networks) to reduce political dissent. Through the proliferation of ICTs use, the Egyptian civil society were able to transform themselves to become a significant actor with a role in changing Egypt?s political situation (known as meta power by J. P. Singh). In addition to the civil society in general, there were other specific actors who transformed into having roles in the political realm as a result of the revolution driven by ICTs. By having access towards cyberspace, the Egyptian civil society were facilitated in interaction and persuasion. Known as one form of soft power by Joseph S. Nye, the improved level of persuasion in the realm of cyberspace succeeded in mobilizing the masses to Tahrir Square. Although there were very diverse grievances from the civil society aimed at the Mubarak regime, the use of ICTs and access towards cyberspace supported activists to focus society?s attention on a certain isu that contained elements of familiarity in order to gain support in even larger numbers. The Egyptian government?s decision to conduct a shutdown shows that they themselves recognize the importance of the role of ICTs in facilitating the civil society in organization and upheaval. Even so, the government?s action instead strengthened the civil society?s position in the international community since they were deprived of their rights towards access and information. It then becomes significant to view the strategy used by the Egyptian people and the factors that support and also undermine their position in order to overthrow Hosni Mubarak as President, and towards the establishment of an ideally democratic Egypt.