Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Gambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengajaran sejarah yang dibangun selama masa pemerintahan rezim Orde Baru menempatkan sejarah sebagai upaya integrasi bangsa. Pemerintah menggunakan otoritas politiknya dengan membangun narasi yang mendukung berbagai keberhasilan terutama dalam membawa Indonesia keluar dari bahaya merah atau komunisme. Melalui pengajaran sejarah, narasi itu ditransmisikan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari subjek sejarah. Pada tahun 1998, setelah rezim Orde Baru jatuh, publik (sejarawan, orang-orang biasa, guru, siswa, dan lain-lain) mulai menggugat dengan mempertanyakan kebenaran sejarah yang mereka ketahui. Materi-materi seperti Gerakan 30 September, Surat Perintah 11 Maret, lahirnya Orde Baru, Gerakan PRRI-Permesta, Gerakan Darul Islam, dan Integrasi Timor Leste dipertanyakan kembali kebenarannya seiring keterbukaan informasi di Era Reformasi. Dalam dua dekade terakhir, perubahan kurikulum telah mempengaruhi seluruh narasi, ruang lingkup dan materi pengajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Guru-guru sejarah yang merupakan praktisi pendidikan kemudian dituntut bertransformasi seiring dengan dinamika perubahan kurikulum dan tuntutan reformasi pengajaran sejarah yang terjadi. Perubahan kurikulum sejarah dan bagaimana dua puluh guru sejarah ibukota Jakarta bersuara dalam reformasi kurikulum pengajaran sejarah yang terjadi pada Era Reformasi (1998-2014) kemudian dianalisis menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi memori. Kenangan dan pengalaman guru-guru sejarah dianalisis sebagai sumber sejarah untuk memahami dinamika perubahan kurikulum yang terjadi. ......This Thesis is meant to redefine the reconstruction of the collective memory of history teachers who changed educational curriculum changes during the reform period (1998-2014). As historical research, the method used by the author is a historical method using memory studies. The curriculum for historical consideration has long been a place of consideration. Twenty high school history teachers from public and private schools in the capital city of Jakarta gave their testimonies in historical discussions on two different government orders. The dynamics of changing the Indonesian education curriculum also changed the direction and purpose of historical renewal. History teachers of the New Order period then transitioned along with restoring history in the Reformation Era. Curriculum changes that occur cannot reverse the historical revisions made by history teachers in their classes. Efforts to reform history through the policy of revising the education curriculum in the Reformation Era have not been able to resolve the historical lawsuit that occurred since the early days of reform. The emergence of historical issues of controversy such as the issue of the PKI victory and the challenge of disintegration continues to be a topic of conversation until now.