Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokdi daerah, ditegaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II yakni Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II. Tujuan pemberian otonomi adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna layanan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Ibukota Kabupaten berfungsi sebagai tempat kedudukan Kepala Daerah sekaligus kepala Wilayah, secara fungsional merupakan pusat pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat harus Pokok Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dan benar-benar terlaksana. Bagi Ibukota-Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II yang belum sepenuhnya menjalankan ke tiga fungsi tersebut, maka dalam rangka pembinaan kota dapat dilakukan pemindahan Ibukotanya. Landasan yuridis pemindahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : Perubahan batas yang tidak mengakibatkan suatu Daerah, perubahanan nama Daerah, dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan penghapusan serta perubahan nama Peraturan Pemerintah. Prioritas pemindahan Ibukota dilaksanakan bagi ibukota Tingkat II yang berada di wilayah yurisdiksi Kotamadya Daerah Tingkat II. Sejak 5 tahun 1974, telah ada 15 buah Kabupaten Daerah pemerintahan lain Cbaca berlaku Undang-Undang nomor Tingkat II yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk dipindahkan dan baru 10 buah Ibukota kabupaten yang telah melaksanakan pemindahan ibukota kabupaten Daerah Daerah Tingkat II secara fisik. Pemindahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II yang berlokasi dan sekaligus berfungsi sebagai Kota Administratif seperti Tangerang, selama ini belum pernah terjadi, kecuali Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II yang berfungsi sebagai Kota Administratif dan sekaligus Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, seperti Kabupaten Kendari. Penelitian mengenai pemindahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menggunakan tipe penelitian deskriptif - analitis. Dalam Draft Sementara Pedoman Pemihdahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II disebutkan Empat kriteria yang harus dimiliki oleh alternatif lokasi Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II yang baru adalah kriteria strategis, teknis, fungsional dan efisiensi biaya pembangunan. Adapun atribut yang dipakai meliputi Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, migrasi penduduk, sentralisasi lokasi, topografi, perdagangan, prasarana perhubungan, lapangan kerja, tanah pertanian, kepadatan pemukiman dan status tanah. perkembangan penduduk, Dari hasil perhitungan alternatif lokasi Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II yang baru, baik itu yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri maupun dengan menggunakan Multiatribute Utility Analysis MAU diperoleh Kecamatan Tigaraksa yang paling memenuhi persyaratan terbaik."

"ABSTRAKGambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani."

"Pemberian status kekhususan kepada Jakarta didasari pertimbangan kedudukan formalnya sebagai Ibukota Negara RI. Berdasar alasan tersebut, bentuk dan susunan pemerintahan dirancang secara khusus, berupa suatu bentuk otonomi tunggal di lingkup provinsi dan susunan pemerintahan dengan ciri unik dan menonjol seperti tak adanya daerah otonom di dalamnya. Penelitian kualitatif dalam kerangka pendekatan verstehen ini ingin melihat gambaran dampak dari konstruksi kekhususan tersebut bagi pengelolaan Jakarta sebagai Ibukota maupun keterhubungannya dengan daerahdaerah sekitar dalam konteks kawasan perkotaan.Studi ini menunjukan: pilihan bentuk otonomi tunggal itu membawa dampak yang rumit. Kekhususan Jakarta berorientasi internal (pengaturan internal yurisdiksi) namun lemah orientasi eksternal dalam mengelola hubungan dengan daerah-daerah sekitar dalam kawasan perkotaaan Jabodetabekjur. Kondisi ini erat kaitannya dengan amat lemahnya kewenangan khusus yang dimiliki Jakarta sehingga sulit pula mendesain suatu kelembagaan yang cocok bagi pengelolaannya. Pada sisi lain, pengaturan internal pun dinilai menimbulkan kesulitan serius bagi Kabupaten/Kota Administratif dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang ada.

---

The implementation of special status for Jakarta is based on consideration on its formal status as the capital city of the Republic of Indonesia. Based on that consideration, the form and arrangement the government are specially designed in the form of a single autonomy within a unique provincial level and the composition of the government has a unique and predominant characteristic, wihtout autonomic regions. In the frame of versthen approach, this qualitative research aims to see the impact of the unique construction for managing Jakarta as the Capital City and its relationship with the surrounding areas in the context of urban areas.The finding/result show that: the option of the single autonomy form is very complicated. The speciality of Jakarta is internally oriented (internal management jurisdiction), however, it is weak in external orientation of managing relationship with the surrounding regions within the urban areas of Jabodetabekjur. This condition is closely related to the special authority owned by Jakarta is weak that makes it difficult to design an appropriate institution to manage the relationship. On the other hand, the internal arrangement is also thought to have caused serious problems for Administrative Regency/City in carrying out the task of providing the public service."

"Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien. Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan seKalimantan, (iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah lingkungan."

"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam perancangan infrastruktur logistik, termasuk penentuan lokasi Distribution Center (DC) yang optimal. Pemindahan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi di Jakarta dan memperbaiki kondisi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan lokasi optimal untuk DC yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan meminimalkan risiko dengan mengintegrasikan metode Geographic Information System (GIS) dan VIKOR. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data spasial sekunder yang mencakup peta jalan, jaringan sungai, topografi, penggunaan lahan, dan wilayah KIPP. Metode GIS digunakan untuk memetakan dan menganalisis kesesuaian lokasi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kedekatan dengan jalan arteri, sungai, pemukiman, pusat perniagaan, dan pusat perhubungan, serta kondisi lahan. Proses ini melibatkan teknik Weighted Overlay untuk mengintegrasikan berbagai lapisan data dan menghasilkan lokasi-lokasi alternatif yang potensial. Selanjutnya, metode VIKOR diterapkan untuk mengevaluasi dan memilih lokasi optimal dari alternatif yang ada berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode Entropy dan CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation). Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi L11 adalah lokasi terbaik untuk DC, terutama dipengaruhi oleh faktor jarak dari sungai. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh perubahan bobot kriteria terhadap hasil akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya faktor geografis dalam penentuan lokasi DC dan menawarkan solusi berbasis bukti yang terstruktur untuk pemilihan lokasi yang ideal. Berdasarkan analisis sensitivitas, lokasi L11 tetap menjadi pilihan nomor satu, menunjukkan kestabilan dan keunggulannya dari segi biaya yang paling efisien dibandingkan dengan lokasi lainnya.

---

The relocation of Indonesia's capital from Jakarta to Nusantara in East Kalimantan presents new challenges and opportunities in logistics infrastructure planning, including the optimal determination of Distribution Center (DC) locations. This relocation is expected to reduce population pressure in Jakarta and improve environmental conditions. This study aims to identify the optimal location for DCs to enhance distribution efficiency and minimize risks by integrating Geographic Information System (GIS) and VIKOR methods. The study begins with the collection of secondary spatial data, including road maps, river networks, topography, land use, and KIPP areas. GIS is used to map and analyze location suitability by considering various criteria such as proximity to arterial roads, rivers, residential areas, commercial centers, and transportation hubs, as well as land conditions. This process involves the Weighted Overlay technique to integrate multiple data layers and generate potential alternative locations. Subsequently, the VIKOR method is applied to evaluate and select the optimal location from the alternatives based on criteria weights determined using the Entropy and CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) methods. The analysis results indicate that location L11 is the best site for the DC, primarily influenced by its distance from the river. Sensitivity analysis is also conducted to assess the impact of changes in criteria weights on the final results. The findings of this study highlight the importance of geographical factors in determining DC locations and provide a structured evidence-based solution for selecting the ideal location. Based on the sensitivity analysis, location L11 remains the top choice, demonstrating its stability and cost-efficiency compared to other locations."

"Tesis ini membahas pengajaran sejarah yang dibangun selama masa pemerintahan rezim Orde Baru menempatkan sejarah sebagai upaya integrasi bangsa. Pemerintah menggunakan otoritas politiknya dengan membangun narasi yang mendukung berbagai keberhasilan terutama dalam membawa Indonesia keluar dari bahaya merah atau komunisme. Melalui pengajaran sejarah, narasi itu ditransmisikan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari subjek sejarah. Pada tahun 1998, setelah rezim Orde Baru jatuh, publik (sejarawan, orang-orang biasa, guru, siswa, dan lain-lain) mulai menggugat dengan mempertanyakan kebenaran sejarah yang mereka ketahui. Materi-materi seperti Gerakan 30 September, Surat Perintah 11 Maret, lahirnya Orde Baru, Gerakan PRRI-Permesta, Gerakan Darul Islam, dan Integrasi Timor Leste dipertanyakan kembali kebenarannya seiring keterbukaan informasi di Era Reformasi. Dalam dua dekade terakhir, perubahan kurikulum telah mempengaruhi seluruh narasi, ruang lingkup dan materi pengajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Guru-guru sejarah yang merupakan praktisi pendidikan kemudian dituntut bertransformasi seiring dengan dinamika perubahan kurikulum dan tuntutan reformasi pengajaran sejarah yang terjadi. Perubahan kurikulum sejarah dan bagaimana dua puluh guru sejarah ibukota Jakarta bersuara dalam reformasi kurikulum pengajaran sejarah yang terjadi pada Era Reformasi (1998-2014) kemudian dianalisis menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi memori. Kenangan dan pengalaman guru-guru sejarah dianalisis sebagai sumber sejarah untuk memahami dinamika perubahan kurikulum yang terjadi.

---

This Thesis is meant to redefine the reconstruction of the collective memory of history teachers who changed educational curriculum changes during the reform period (1998-2014). As historical research, the method used by the author is a historical method using memory studies. The curriculum for historical consideration has long been a place of consideration. Twenty high school history teachers from public and private schools in the capital city of Jakarta gave their testimonies in historical discussions on two different government orders. The dynamics of changing the Indonesian education curriculum also changed the direction and purpose of historical renewal. History teachers of the New Order period then transitioned along with restoring history in the Reformation Era. Curriculum changes that occur cannot reverse the historical revisions made by history teachers in their classes. Efforts to reform history through the policy of revising the education curriculum in the Reformation Era have not been able to resolve the historical lawsuit that occurred since the early days of reform. The emergence of historical issues of controversy such as the issue of the PKI victory and the challenge of disintegration continues to be a topic of conversation until now."

"Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui media pada 26 Agustus 2019, seminggu setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74. Akan ada pembangunan bangunan baru secara besar-besaran untuk menjalankan fungsi kepemerintahan di ibukota baru. Maka, terdapat kesempatan bagi perusahaan Indonesia di sektor properti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kehadiran abnormal return yang positif pada perusahaan di sektor properti yang terdaftar pada bursa saham Indonesia. Terdapat 23 perusahaan yang dievaluasi. Kami menggunakan 26 Agustus 2019 sebagai hari peristiwa dengan periode 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal tersebut. Kami menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test dan Paired-T Test untuk menganalisis data. Secara mengejutkan, kami menemukan abnormal return positif namun insignifikan 1 hari saja setelah pengumuman. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa para investor merespon secara positif terhadap pengumuman relokasi ibukota. Selain itu, ditemukan juga indikasi atas dugaan kebocoran informasi mengenai pengumuman pemindahan Ibukota sejak 3 hari sebelum hari pengumuman. Meski begitu, masih diperlukan kejelasan apakah temuan ini disebabkan oleh kota yang dipilih sebagai ibukota baru atau dikarenakan faktor lainnya.

---

President Joko Widodo announced the decision to relocate the Capital City of Indonesia from Jakarta to Eastern Kalimantan throughout the media on August 26th 2019, a week after the 74th Anniversary of Indonesia's Independence Day. There will be a large construction of new buildings to carry out government functions in the new capital. Thus, there is a new opportunity for Indonesian firms in the property sector. This study aims to analyze whether there is a positive abnormal return on companies in the property sector listed on the Indonesian stock exchange. There are 23 companies evaluated. We use 26th Agustus 2019 as the event day with 10 days window period before and 10 days period after the date. We use the Wilcoxon Signed Rank Test and Paired-T Test method to analyze the data. Surprisingly, we found a insignificantly positve abnormal return just 1 day after the announcement. This finding indicates that there is not sufficient evidence to conclude that investors respond positively to capital city reallocation announcements. Moreover, we also found an indication of information leakage of the announcement 3 days prior to the announcement date. However, there is unclear whether this finding is due to the city chosen as the new capital city or due to other factors."