Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini membahas tentang pembangunan ibu kota negara sebagai multidisiplin ilmu. Kajian mendalam tentang pembangunan IKN diambil dari berbagai aspek permasalahan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia maju, sesuai visi Indonesia 2045."

"Pengertian maupun bentuk Ibu Kota Negara di dunia sangat beragam, namun halyang mirip secara umum yaitu diartikan sebagai wilayah pusat pemerintahanberupa kota yang khusus tidak seperti entitas perkotaan lainnya, baik dari segiukuran, morfologi, atau bahkan fungsi keseluruhannya. Sebagai daerah ibu kotanegara mempunyai kekhususan tersendiri, baik di dalam kedudukannya terhadapdaerah lain di negaranya masing-masing, maupun di dalam bentuk pemerintahandaerahnya sendiri. Keberadaan DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memilikibanyak permasalahan sehingga pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota.Wacana pemindahan tersebut memerlukan pembelajaran dari negara lain yangtelah terlebih dahulu memindahkan ibukotanya seperti dalam hal ini Malaysia danAmerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yangdidukung dengan metode kualitatif teknik pengumpulan data primer dan didukungdengan wawancara mendalam kepada pejabat di instansi pemerintahan terkaitsebagai informan. Terdapat dua permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini,yaitu kedudukan dan fungsi ibu kota negara, serta rencana bentuk pemerintahan diibu kota negara baru Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu untukmempertimbangkan dan mengkaji bentuk pemerintahan di ibu kota negara lainbeserta kemungkinan timbulnya konflik dalam menentukan bentuk pemerintahandaerah bagi Ibu Kota yang baru. Kajian terhadap sejarah pemindahan Ibu KotaNegara pada Negara lain termasuk Malaysia dan Amerika Serikat dapat menjadibahan perbandingan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di masadepan.

---

Capital cities take on very diverse forms, in particular because, unlike other urbanentities, neither their size, nor their morphology, nor even their overall function,contribute to their definition. Capital cities in every country have their ownspecificities. Those specificities can be found in their positioning relative to otherregions or local governments in each of their own countries, as well as in theirown local government models. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia has alot of problems so the government has discourses about moving its capital. Suchdiscourses require further investigation and learning from other countries who hadmoved their capital, in this case Malaysia and the United States of America. Thisthesis uses the Juridical Normative research method supported by a qualitativemethod of data collection techniques through in-depth interviews with relevantgovernment agencies. There are two questions that are discussed in this thesis,namely the position and function of the national capital, and the probability of theNew Capital City Government for Indonesia. It is suggested that policy makersshould review and consider local government models in the capital city that can befound in other countries systems of local government, as well as the conflictpossibilities that might occur by prioritising the efficiency and performance of thelocal government concerned. Study towards capital city relocation history fromother countries including Malaysia and the United States of America can be amaterial for comparison and consideration in the future policy making"

"Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki dampak geopolitik yang substansial dalam perencanaan pertahanan. Analisis geopolitik menggambarkan pergeseran strategis dalam tata kelola kekuatan politik, khususnya pada aspek pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara yang timbul dari pada aspek pertahanan, terutama dalam meminimalisir potensi ancaman, menciptakan keamanan wilayah, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan kerja sama regional serta internasional pada aspek pertahanan di IKN. Dalam penelitian ini, diperlukan sebuah evaluasi strategis terhadap dampak pemindahan IKN khususnya pada aspek pertahanan negara. Aspek-aspek seperti faktor geografis, konektivitas, ketahanan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar, serta keuntungan jangka panjang dari segi geopolitik, menjadi fokus utama dalam perencanaan pertahanan yang memperhitungkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai implikasi pada sektor pertahanan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah di Jakarta dan membangun pusat pemerintahan yang efisien serta wilayah yang aman. Pendekatan komprehensif dalam strategi pertahanan mencerminkan adaptabilitas dan keseluruhan rencana Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemindahan IKN, dengan fokus utama pada keamanan nasional dan kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis global dan regional.

---

The relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) to East Kalimantan has substantial geopolitical implications in defense planning. Geopolitical analysis delineates a strategic shift in managing political power, particularly in defense aspects. This study explores the defense-related implications arising from the relocation, primarily focusing on minimizing potential threats, establishing territorial security, developing defense infrastructure, and enhancing regional and international cooperation in defense aspects within the IKN. This research necessitates a strategic evaluation of the relocation's impact, specifically on the nation's defense. Aspects such as geographical factors, connectivity, resilience against both internal and external threats, and long-term geopolitical advantages take center stage in defense planning that factors in the IKN's relocation to East Kalimantan. The objective is to provide an in-depth understanding of the implications on the defense sector in the context of relocating Indonesia's National Capital City to East Kalimantan. Indonesia's relocation of the IKN to East Kalimantan reflects the government's strategy to address issues in Jakarta and construct an efficient administrative center in a secure region. A comprehensive approach in defense strategy underscores the adaptability and holistic planning of the Indonesian government in managing the IKN relocation, with a primary focus on national security and sovereignty amidst changing global and regional strategic landscapes."

"Penelitian ini menganalisis Diskursus Crowd Funding Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Skema Pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara Dikaitkan Dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Crowd Funding sendiri merupakan skema pendanaan proyek atau adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Skema crowd funding menjadi salah satu bentuk dari pembiayaan kreatif (creative financing) yang dimungkinkan dalam Skema Pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara yang bersumber dari sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan guna meringankan beban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara yang digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Dalam realitanya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan crowd funding yang digunakan sebagai salah satu alternatif dalam skema pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan crowd funding dapat mengakibatkan risiko seperti sulitnya pelaksanaan crowd funding untuk direalisasikan, miss governance terhadap pengelolaan keuangan negara, dan tidak optimalnya pemanfaatan potensi crowd funding sebagai salah satu alternatif dalam skema pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara yang memiliki tujuan untuk meringankan beban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara yang justru berisiko memberatkan beban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara jika tidak diatur secara jelas.

---

This research analyzes the Discourse on Crowd Funding as an Alternative in the Nusantara National Capital Funding Scheme Linked to Article 4 of Government Regulation Number 17 of 2022. This research was prepared using doctrinal research methods. Crowd Funding itself is a project funding scheme or is a funding technique for projects or business units that involve the wider community. The crowd funding scheme is a form of creative financing that is possible in the Funding Scheme of Nusantara National Capital which is sourced from other legitimate sources according to statutory provisions in order to ease the burden on the State Budget, Revenue and Expenditures used in the development of the Nusantara National Capital. In reality, there are no statutory regulations that regulate in detail the mechanism for implementing crowd funding which is used as an alternative in the funding scheme for the Nusantara National Capital. The absence of statutory regulations governing the mechanism for implementing crowd funding can result in risks such as the difficulty of implementing crowd funding to be realized, miss governance in the management of state finances, and not optimal utilization of the potential of crowd funding as an alternative in the funding scheme for the Nusantara National Capital who has the aim of easing the burden on the State Budget, Revenue and Expenditure which actually risks burdening the State Budget, Revenue and Expenditure if it is not clearly regulated."

"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

---

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."

"Ibu kota memainkan peran yang penting bagi sebuah negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena meningkatkan efektivitas yang lebih tinggi dengan dipusatkannya segala urusan pemerintahan dalam satu wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kembali peran ibu kota negara adalah dengan memindahkan wilayahnya ke Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantaraberdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sebagai suatu pemerintahan daerah yang diberi kekhususan untuk menyelenggarakan ibu kota negara. Penyelenggaraan daerah khusus ibu kota negara oleh Ibu Kota Nusantara disertai dengan pembentukan peraturan yang harus sejalan dengan pembentukanperaturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengaji pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mencari tahu bagaimana kedudukan, fungsi, hingga materi muatan yang dikandung dalam peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahanhukum sekunder yakni karya ilmiah. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Ibu Kota Negara, sehingga pada dasarnya Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan. Terdapat kerancuan dalam kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara karena mengandung unsur kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan badan otorita secara bersamaan, sementara keduanya sangat berbeda satu sama lain. Kedudukan, fungsi, dan materi muatan bagi Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu diperjelan namun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah apabila kelembagaannya juga diperbaiki. Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dibentuk lebih spesifik dan mendalam ke depannya.

---

The capital city plays an essential role in a country in governance because it increases effectiveness by centralizing all government affairs in one region. One of the efforts made by the Government to re-optimize the role of the national capital is to move its territory to East Kalimantan, which is named Ibu Kota Nusantara based on Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The institution of the Ibu Kota Nusantara Authority is based on Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution as a regional government that is given the specificity of administering the national capital. The administration of a particular area for the national capital by Ibu Kota Nusantara is accompanied by the formation of regulations that must align with the formation of statutory regulations. This research was conducted to examine the formation of the Regulation of the Head of the

Ibu Kota Nusantara Authority by finding out how the position, function, and content are contained in the regulation. The research method used in this paper is normative juridical using primary legal materials, namely laws and regulations, and secondary legal materials, namely scientific works. Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government specifically for the state capital based on Article 1 point 8 of the State Capital Law, so Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government with specificity. There needs to be clarity about the institution of the Ibu Kota Nusantara Authority because it contains elements of regional government institutions and institutional authorities simultaneously. At the same time, both are very different from one another. The position,

functions, and contents of the Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be clarified but can be equated with Regional Regulations if the institutions are also improved. Arrangements regarding the formation of a Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be made more specific and in-depth in the future."

"Ibu kota baru telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2019, pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan landasan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tantangan lokasi menjadi jalur suplai logistik penghubung wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan wilayah sekitar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Dengan melihat perkiraan perkembangan lalu lintas arus barang dan penumpang akan terjadi pada saat konstruksi dan operasional IKN, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan pelabuhan eksisting. Dengan penerapan metode Value Engineering didapatkan komponen struktur dan operasional serta pengembangan Kawasan sekitar yang mempengaruhi nilai (value) pelabuhan. Berdasarkan analisa kelayakan financial yang dihitung dari life cycle cost analysis untuk masing-masing fungsi didapatkan bahwa pembangunan pelabuhan IKN dapat dilaksanakan dengan IRR 14,99 %, nilai ini lebih besar dari presentase cost capital yaitu 4,66%, dengan periode pengembalian di tahun ke-15. Sebagai nilai tambah pelabuhan, terlihat bahwa fungsi industry, pergudangan, perkantoran maupun mix used area dapat dikembangkan dengan nilai IRR19,52 % dan periode pengembalian di tahun ke 7

---

On August 26, 2019, the President of the Republic of Indonesia agreed to relocate the new capital city to East Kalimantan in accordance with Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. The location issue is to establish a logistics supply line connecting the National Capital City (IKN) area in North Penajam Paser, East Kalimantan, and the surrounding area in order to create urban areas. By applying the Value Engineering method, structural and operational components as well as the development of the surrounding area are obtained which affect the value of the port. Based on the financial feasibility analysis calculated from the life cycle cost analysis for each function, it is determined that the construction of the IKN port can be completed with an IRR of 14.99%, which is greater than the percentage of cost capital, which is 4.66%, and with a payback period of -15 years. As an added value for the port, the functions of industry, warehousing, offices, and mixed-use areas can be created with an IRR of 19.52% and a payback period in the seventh year."

"Salah satu Proyek Strategis Nasional yang sedang menjadi fokus perhatian di Indonesia adalah pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan DPR pada 18 Januari 2022 dan kemudian Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangan pada 15 Februari 2022. Aspek yang perlu diperhatikan dalam proyek konstruksi pemindahan IKN adalah tingkat risiko yang tinggi khususnya dalam aspek K3. Namun, dikutip dari data BPJS, kecelakaan kerja di konstruksi meningkat dari 114.000 di tahun 2019 menjadi 177.000 jumlah kasus di tahun 2020. Hampir setiap tahunnya sektor konstruksi menyumbang 32% dari total kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan keselamatan konstruksi adalah dengan memberbaiki perilaku dan kondisi yang tidak selamat (unsafe behavior and unsafe condition) para pekerja. Perilaku ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan iklim keselamatan (safety climate) yang diyakini sebagai indikator kuat menilai kinerja keselamatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur iklim keselamatan serta pengaruhnya untuk meningkatkan kinerja keselamatan pada proyek konstruksi pembangunan Ibu Kota Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi pakar, survei kuesioner, dan pengolahan data menggunakan analisa deskriptif dan korelasi spearman menggunakanStatistical Product for Service Solution (SPSS). Secara keseluruhan, iklim keselamatan konstruksi pada existing proyek pembangunan IKN memiliki nilai sangat baik, dan miliki hubungan korelasi cukup kuat dengan kinerja keselamatan. Dari hasil tersebut, penulis merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan iklim keselamatan dan kinerja keselamatan pada proyek pembangunan IKN di Indonesia.

---

One of the National Strategic Projects that is currently the focus of attention in Indonesia is the development of the relocation of the National Capital City. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 concerning the National Capital City (IKN) was passed by the DPR on January 18, 2022 and then President Joko Widodo has officially signed on February 15, 2022. An aspect that needs to be considered in the IKN relocation construction project is the high level of risk, especially in the K3 aspect. However, quoted from BPJS data, work accidents in construction increased from 114,000 in 2019 to 177,000 total cases in 2020. Almost every year the construction sector accounts for 32% of the total cases of work accidents in Indonesia. One of the efforts to improve construction safety is to improve the unsafe behavior and unsafe conditions of workers. This behavior can be improved by improving the safety climate, which is believed to be a strong indicator of safety performance. Therefore, this research aims to find out what indicators can be used to measure the safety climate and its effect on improving safety performance in the construction project for the construction of the National Capital City. The methods used in this research are expert validation, questionnaire survey, and data processing using descriptive analysis and spearman correlation using Statistical Product for Service Solution (SPSS). Overall, the construction safety climate in the existing IKN development project has a very good value, and has a fairly strong correlation relationship with safety performance. From these results, the author formulates recommendations to improve the safety climate and safety performance on the IKN construction project in Indonesia."

"Pembangunan Ibu Kota Negara yang terletak di Kalimantan Timur menjadi proyek besar pemerintah dengan anggaran biaya Rp 466 Triliun. Untuk menjamin efisiensi biaya konstruksi dari proyek ini, diperlukan pendekatan estimasi biaya yang baik. Namun estimasi biaya dalam konstruksi di Indonesia saat ini masih didominasi metode konvensional yang masih memiliki kekurangan dalam hal akurasi maupun waktu pemantauan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan model machine learning untuk memprediksi estimate at completion biaya konstruksi sebagai alternatif dari metode konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis studi literatur dan benchmarking dari penelitian yang telah ada untuk menjalankan simulasi model menggunakan perangkat lunak RapidMiner yang kemudian akan divalidasi oleh narasumber pakar melalui wawancara. Diperoleh hasil bahwa model terbaik didapat menggunakan algoritma neural network. Dari simulasi model tersebut dengan menggunakan data dari salah satu proyek pembangunan jalan raya di Ibu Kota Negara, didapat hasil output berupa prediksi penghematan sebesar 17,8% dari nilai budget at completion proyek. Hasil dari prediksi model tersebut menghasilkan output yang lebih konservatif apabila diperbandingkan dengan metode konvension menggunakan formula estimate at completion biaya.

---

The development of the National Capital City located in East Kalimantan has become a major government project with a budget of IDR 466 trillion. To ensure cost efficiency in the construction of this project, a good cost estimation approach is required. However, cost estimation in construction in Indonesia is currently dominated by conventional methods that still have shortcomings in terms of accuracy and monitoring time. Therefore, this research is conducted with the aim of developing a machine learning model to predict the estimate at completion of construction costs as an alternative to conventional methods. The research is carried out through the analysis of literature studies and benchmarking from existing research to execute a simulation model using the RapidMiner software, which will then be validated by expert informants through interviews. The results indicate that the best model is obtained by using neural network algorithm. From the simulation model using data from one of the road construction projects in the National Capital City, the output shows a predicted savings of 17.8% from the project’s budget at completion value. This model prediction produce a more conservative result than conventional methods of estimating costs at completion."