Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Namun, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara, dengan konsep Pemda yang berbeda seperti yang telah digambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemerintah Daerah Khusus dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat menteri. Berbeda seperti Pemda lainnya, nantinya Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat layaknya Gubernur, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lebih jauh dari itu, Pemerintah Daerah Khusus Nusantara tidak memiliki DPRD sehingga dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di daerah IKN.

---

In the 1945 Constitution of Indonesia, the form of regional government is clearly described as Provincial/District/City Governments, each led by a Governor/Regent/Mayor and elected directly by the people. Additionally, the Constitution outlines that each regional government has a Regional People’s Representative Council (DPRD) representing the people of the area, playing a role in the formation of regional regulations in collaboration with the head of the region. However, in 2022, for the first time, Indonesia decided to move its Capital City, adopting a different form of regional government than what is explicitly described in the Constitution. According to the legal basis for the relocation of the Capital City, Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City establishes that the model of the Capital City is a Special Regional Government named Nusantara, managed by an Authority Body at the ministerial level and led by a Head of Authority with the status equivalent to a minister. Unlike other regional governments, the Head of Authority is not elected by the people like a Governor but is appointed directly by the President. Furthermore, the Special Regional Government of Nusantara does not have a DPRD, raising questions about its implementation. The research method in this writing is using the juridical-normative method, focusing on the study of legal norms, jurisprudence, and other legal materials to address the research problem. Given this issue, the DPR holds a key role in replacing the functions of the DPRD, especially in implementing the principles of checks and balances in the IKN area."

"Perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut didukung dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Pembangunan IKN meliputi beberapa aspek yang salah satunya adalah smart transportation. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebutuhan teknologi dalam rancangan smart transportation untuk IKN. Rekomendasi rancangan yang diberikan berfokus pada transportasi publik berbasis bus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara dan Systematic Literature Review (SLR). Analisis data dilakukan dengan cara benchmarking terhadap pihak atau daerah atau negara yang sudah mengimplementasikan konsep smart transportation dalam sistem transportasinya. Subsistem yang dapat dikembangkan untuk menunjang smart transportation di lingkungan IKN, yaitu Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomalies), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart parking, Smart Vehicle Monitoring System, Smart Road, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Prioritization, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. . Jenis kendaraan yang dapat digunakan yaitu BEV (Battery Electric Field) dan FCEV (Fuel Cell Electric Field) dengan autonomous vehicle sebagai mode berkendaranya. Berbagai macam sensor dapat ditanam, baik di kendaraan maupun di jalan raya yang kemudian terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, dan user. Teknologi 5G dan fiber optik dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi di IKN.

---

Planning for the development of the Ibu Kota Nusantara is one of the important agendas of the government of the Republic of Indonesia. This is supported by the passing of Presidential Regulation Number 63 of 2022. The development of the IKN includes several aspects, one of which is smart transportation. This study aims to provide recommendations in terms of technological needs in smart transportation designs for IKN. The design recommendations given focus on bus-based public transportation. This study uses a qualitative method. The research instruments used were interviews and Systematic Literature Review (SLR). Data analysis is carried out by benchmarking against parties or regions or countries that have implemented the concept of smart mobility in their transportation system. Subsystems that can be developed to support smart transportation in the IKN environment are Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomaly), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart Parking, Monitoring System Smart Vehicles, Smart Roads, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Priority, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. The types of vehicles that can be used are BEV (Battery Electric Field) and FCEV (Fuel Cell Electric Field) with autonomous vehicle driving modes. Various kinds of sensors can be planted, both in vehicles and on the road which are then divided into 6 groups, namely safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, and user. 5G and fibre optic technology can be used as communication technology in IKN."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya perencanaan Smart Defense di Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks pemindahan ibu kota, penerapan Smart Defense menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas wilayah tersebut. Namun, diperlukan perencanaan yang matang dari segi kebijakan, anggaran, kesiapan pemerintah, serta kesiapan militer. Selain itu, Konsep Smart Defense sendiri memiliki tiga pilar utama, yaitu, Prioritizing, Specialization, dan Multinational Solution. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen resmi terkait rencana pembangunan Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya perencanaan Smart Defense seperti, Virtual Maritime Gate, Smart Security IKN, dan Sispamkota Modern. Namun, dari segi persiapan, dalam mewujudkan Smart Defense Pemerintah Indonesia masih belum matang. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya upaya diplomasi berupa kerja sama pada sektor pertahanan yang signifikan. Selain itu, koordinasi antar Kementerian/Lembaga sektor pertahanan ini belum terlihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan Smart Defense di ibu kota Nusantara, namun perlu adanya peningkatan dalam berbagai aspek kesiapan. Rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif bagi personel pertahanan, peningkatan kerjasama dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi pertahanan, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

---

This research aims to examine the efforts in planning Smart Defense in the new capital city, Nusantara. In the context of relocating the capital, the implementation of Smart Defense is crucial to ensure the security and stability of the region. However, meticulous planning is required in terms of policy, budget, government readiness, and military preparedness. Additionally, the concept of Smart Defense itself has three main pillars: Prioritizing, Specialization, and Multinational Solutions. This research uses a qualitative method, involving data collection through literature studies, interviews, and analysis of official documents related to the development plans of Nusantara. The research results show that there have been efforts in Smart Defense planning, such as the Virtual Maritime Gate, Smart Security IKN, and Modern City Security System (Sispamkota). However, in terms of preparation, the Indonesian government is still not fully prepared to realize Smart Defense. This is evident from the lack of significant diplomatic efforts in defense sector cooperation and the lack of visible coordination between ministries and defense sector agencies.This research concludes that Indonesia has great potential to implement Smart Defense in the new capital city, Nusantara, but there needs to be improvements in various aspects of readiness. The recommendations provided include the development of technology infrastructure, intensive training for defense personnel, enhanced cooperation with advanced countries in defense technology, and better coordination between relevant ministries and agencies."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."

"Ibu kota memainkan peran yang penting bagi sebuah negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena meningkatkan efektivitas yang lebih tinggi dengan dipusatkannya segala urusan pemerintahan dalam satu wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kembali peran ibu kota negara adalah dengan memindahkan wilayahnya ke Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantaraberdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sebagai suatu pemerintahan daerah yang diberi kekhususan untuk menyelenggarakan ibu kota negara. Penyelenggaraan daerah khusus ibu kota negara oleh Ibu Kota Nusantara disertai dengan pembentukan peraturan yang harus sejalan dengan pembentukanperaturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengaji pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mencari tahu bagaimana kedudukan, fungsi, hingga materi muatan yang dikandung dalam peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahanhukum sekunder yakni karya ilmiah. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Ibu Kota Negara, sehingga pada dasarnya Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan. Terdapat kerancuan dalam kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara karena mengandung unsur kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan badan otorita secara bersamaan, sementara keduanya sangat berbeda satu sama lain. Kedudukan, fungsi, dan materi muatan bagi Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu diperjelan namun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah apabila kelembagaannya juga diperbaiki. Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dibentuk lebih spesifik dan mendalam ke depannya.

---

The capital city plays an essential role in a country in governance because it increases effectiveness by centralizing all government affairs in one region. One of the efforts made by the Government to re-optimize the role of the national capital is to move its territory to East Kalimantan, which is named Ibu Kota Nusantara based on Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The institution of the Ibu Kota Nusantara Authority is based on Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution as a regional government that is given the specificity of administering the national capital. The administration of a particular area for the national capital by Ibu Kota Nusantara is accompanied by the formation of regulations that must align with the formation of statutory regulations. This research was conducted to examine the formation of the Regulation of the Head of the

Ibu Kota Nusantara Authority by finding out how the position, function, and content are contained in the regulation. The research method used in this paper is normative juridical using primary legal materials, namely laws and regulations, and secondary legal materials, namely scientific works. Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government specifically for the state capital based on Article 1 point 8 of the State Capital Law, so Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government with specificity. There needs to be clarity about the institution of the Ibu Kota Nusantara Authority because it contains elements of regional government institutions and institutional authorities simultaneously. At the same time, both are very different from one another. The position,

functions, and contents of the Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be clarified but can be equated with Regional Regulations if the institutions are also improved. Arrangements regarding the formation of a Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be made more specific and in-depth in the future."

"Saat ini, Indonesia sedang dalam proses perancangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya berada di pulau Jawa ke pulau Kalimantan. Salah satu tujuan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah menjadi percontohan bagi pengembangan kota hijau dan salah satu prinsip pembangunannya adalah emisi rendah karbon. Hal tersebut dapat dicapai dengan pemanfaatan pembangkit EBT dalam menyuplai beban di IKN. Pada penilitian ini, akan dirancang sistem kelistrikan Ibu Kota Nusantara berbasis isolated microgrid dengan mempertimbangkan aspek biaya dan emisi karbon. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi teknologi pembangkit di IKN yang paling optimal dengan mempertimbangkan aspek biaya dan juga emisi karbon. Sistem kelistrikan IKN akan dimodelkan setiap tahap pembangunan menggunakan perangkat lunak XENDEE yang kemudian akan dioptimasi dengan objektif meminimalkan biaya, meminimalkan emisi karbon, dan objektif gabungan keduanya. Komposisi pembangkit dari hasil optimasi yang paling optimal akan digunakan sebagai teknologi eksisting pada tahap berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi teknologi yang paling optimal adalah solar PV dengan total kapasitas 253,4 MWp, BESS dengan kapasitas 66,4 MWh, gas engine dengan kapasitas 600 MW, dan gas turbine dengan total kapasitas 800 MW.

---

Currently, Indonesia is in the process of designing and building Ibu Kota Nusantara in order to relocate the National Capital which was previously on the island of Java to the island of Kalimantan. One of the objectives of developing Ibu Kota Nusantara is to become a pilot for the development of green cities and one of the principles of its development is low carbon emissions. This can be achieved by utilizing EBT generators to supply loads at IKN. In this research, an isolated microgrid-based electricity system for Ibu Kota Nusantara will be designed considering the aspects of cost and carbon emissions. This research aims to determine the most optimal composition of power generation technology in IKN by considering the cost aspect and carbon emissions. IKN's electrical system will be modeled at each stage of development using XENDEE software which will then be optimized with the objectives of minimizing costs, minimizing carbon emissions, and the combined objectives of the two. The generator composition from the most optimal optimization results will be used as the existing technology in the next stage. The results showed that the most optimal technological compositions were solar PV with a total capacity of 253.4 MWp, BESS with a capacity of 66.4 MWh, gas engine with a capacity of 600 MW, and gas turbine with a total capacity of 800 MW."

"Tax Holiday merupakan salah satu insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara. Peraturan yang mengatur terkait dengan kebijakan tax holiday di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya manfaat terkait insentif kebijakan tax holiday di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biaya tersebut terdiri dari biaya belanja perpajakan, biaya karena terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang, biaya pengembangan sistem terintegrasi OSS, biaya penyediaan infrastruktur, dan biaya kepatuhan pajak bagi investor. Sementara itu, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh seperti, pemerataan ekonomi, mendorong pengembangan teknologi baru, kesempatan mendapatkan insentif tax holiday dengan investasi yang lebih kecil bagi investor, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar IKN dan wilayah mitra.

---

Tax Holiday is one of the incentives to reduce Corporate Income Tax provided by the Government to Investors to invest in the National Capital City. The governing regulation related to the tax holiday policy in the National Capital City is Government Regulation Number 12 of 2023. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research type and qualitative data analysis techniques. This research aims to analyze the benefit costs related to the tax holiday policy incentives in the IKN. The results showed that there are costs and benefits for the parties involved. The costs consist of tax expenditure costs, costs due to potential lost tax revenue, OSS integrated system development costs, infrastructure provision costs, and tax compliance costs for investors. Meanwhile, some benefits will be obtained such as economic equality, encouraging the development of new technologies, the opportunity to get tax holiday incentives with smaller investments for investors, and encouraging the economic growth of local communities around IKN and partner areas."

"Pemindahan Ibu Kota Negara menghadirkan peluang penting untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Sistem Smart Governance telah memfasilitasi perbaikan birokrasi dengan menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan koordinasi, dan mempromosikan tata kelola digital. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program Smart Governance dengan memanfaatkan platform warga negara elektronik dan basis data publik yang terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja dengan meninjau sistem tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini dan membandingkannya dengan model-model yang telah berhasil. Kerangka kerja ini disusun dengan menggunakan Enterprise Architecture, yangselanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya investasi yang diperlukan untuk sistem Smart Governance. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi yang berharga untuk pengembangan Sistem Pemerintahan Cerdas untuk Ibu Kota Nusantra.

---

The relocation of the Indonesia’s National Capital is an important moment to improve the bureaucracy in Indonesia. Based on Presidential Regulation No. 63 of 2022 on the The Nusantara Kapital (IKN), the Smart Governance System has driven bureaucratic improvements by streamlining business processes, strengthening coordination, and advancing digital governance. The government, community, and private sector have the potential to collaborate in the development of Smart Governance programs, by leveraging electronic citizen platforms and centralized public databases. This research aims to develop a framework by reviewing Indonesia's existing governance system and comparing it with models that have been successfully implemented. The framework that is built is structured using Enterprise Architecture which is then used as a basis for calculating the investment costs required for the Smart Governance system. The results of this research will be a valuable reference for developing a Smart Governance System for the Indonesia New State Capital."

"Persiapan konsentrasi aktivitas manusia pada wilayah urban memerlukan beberapa hal.Salah satunya adalah system kelistrikan wilayah kota. Kota yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini untuk dikembangkan adalah wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana perencanaan serta juga dasar-dasar pengembangannya didasari oleh Perpres No 63 Tahun 2022 serta 1MPP (One Map Planning Policy) 2022.Didalam perpres tertuang bahwa wilayah IKN diharapkan dapat mencapai Net Zero Emission (NZE) yang mengartikan bahwa pengembangannya harus berlandaskan poin tersebut.Dalam bidang energy hal ini mengartikan bahwa system kelistrikan harus berlandaskan EBT yang dalam pengoperasiannya tidak memberikan emisi karbon secara langsung atau relative lebih rendah daripada pembangkit berbahan bakar fossil.Dalam Penelitian ini akan dilakukan perancangan serta simulasi pembangkitan system kelistrikan di wilayah IKN dalam konsep Virtual Power Plant dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu biaya dan emisi karbon .Dalam hal ini aspek tersebut dapat diprioritaskan atau dipadukan menjadi multi-objective untuk mendapatkan kesetimpangan antara berbagai aspek. Dimana untuk penelitian ini Virtual Power Plant akan terhubung secara parsial dengan system kelistrikan Kalimantan.Simulasi dan perancangan akan dilaksankan dalam perangkat lunak Xendee yang akan menganalisis kapasitas serta jadwal pembangkitan serta pembauran jenis pembangkit yang dapat dilakukan.

---

Preparation for the concentration of human activity in urban areas requires several things. One of them is the urban area electricity system. This Aspect are also seen in the new development of a city that is being prepared by the government at this time as the new Capital City of the Archipelago in which the planning and also the basics of its development are based on Presidential Decree No 63 Year.In it is stated that the region of  IKN must able to achieve  Net Zero Emission (NZE) which means that the development must be based on these points. In the energy sector this means that the electricity system must be based on EBT which in operation does not provide direct carbon emissions or is relatively lower than fossil fuel plants. In this research, a system design and simulation will be carried out on the electricity of the IKN area in the Microgrid concept by taking into account several aspects, namely cost, reliability and carbon emissions where the microgrid will be partially connected to the Kalimantan electricity system. Simulation and design will be carried out in Xendee software which will analyze the generation capacity and schedule according to the fulfillment of the cost and emission aspect."

"Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan salah satu wacana yang diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan nama Nusantara yang merupakan salah satu dari Program Strategis Nasional. Permasalahan yang akan timbul ialah hilangnya 40% (empat puluh persen) luas hutan produksi yang akan mengakibtakan ikut hilangnya hutan bagi ekosistem para satwa- satwa liar khususnya dilindungi yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Atas hal tersebut penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif, didapatkan melalui Data Sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Data Sekunder antara lain menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Terseir dengan alat pengumpukan data berupa Studi Dokumen. Dimana Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif dengan Bentuk Hasil Penelitian Deskriptif. Sehingga simpulan yang didapat dari penulisan ini ialah; pembentukan kebijakan yang dimuat dalam Hukum Positif yang mengatur tentang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hanya menjadikan ketentuan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai formalitas saja. Maka utamanya adalah untuk tidak melupakan keberadaan atas flora dan fauna yang merupakan salah satu rantai kehidupan yang berperan sangat penting demi kehidupan masyarakat dan umat.

---

The construction of the National Capital City of the Nusantara is one of the discourses announced on August 26, 2019, which will be moved from DKI Jakarta to Penajam Paser Utara, East Kalimantan under the name Nusantara which is one of the National Strategic Programs. The problem that will arise is the loss of 40% (forty percent) of the production forest area which will result in the loss of forest for the ecosystem of wild animals, especially protected ones in Penajam Paser Utara. For this reason, this research is in the form of normative juridical which is descriptive, obtained through secondary data obtained through library research. Secondary data, among others, uses Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Secondary Legal Materials with data collection tools in the form of Document Studies. Where the method of analysis used is qualitative analysis with the form of descriptive research results. So, the conclusions obtained from this writing are the formation of policies contained in the Positive Law which regulates the development of the National Capital City of the Nusantara only makes provisions regarding Environmental Protection and Management as a formality. The main thing is not to forget the existence of flora and fauna which are one of the chains of life that play a very important role for the life of society and the people."