Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ibu kota memainkan peran yang penting bagi sebuah negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena meningkatkan efektivitas yang lebih tinggi dengan dipusatkannya segala urusan pemerintahan dalam satu wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kembali peran ibu kota negara adalah dengan memindahkan wilayahnya ke Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sebagai suatu pemerintahan daerah yang diberi kekhususan untuk menyelenggarakan ibu kota negara. Penyelenggaraan daerah khusus ibu kota negara oleh Ibu Kota Nusantara disertai dengan pembentukan peraturan yang harus sejalan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengaji pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mencari tahu bagaimana kedudukan, fungsi, hingga materi muatan yang dikandung dalam peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Ibu Kota Negara, sehingga pada dasarnya Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan. Terdapat kerancuan dalam kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara karena mengandung unsur kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan badan otorita secara bersamaan, sementara keduanya sangat berbeda satu sama lain. Kedudukan, fungsi, dan materi muatan bagi Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu diperjelan namun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah apabila kelembagaannya juga diperbaiki. Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dibentuk lebih spesifik dan mendalam ke depannya. ......The capital city plays an essential role in a country in governance because it increases effectiveness by centralizing all government affairs in one region. One of the efforts made by the Government to re-optimize the role of the national capital is to move its territory to East Kalimantan, which is named Ibu Kota Nusantara based on Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The institution of the Ibu Kota Nusantara Authority is based on Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution as a regional government that is given the specificity of administering the national capital. The administration of a particular area for the national capital by Ibu Kota Nusantara is accompanied by the formation of regulations that must align with the formation of statutory regulations. This research was conducted to examine the formation of the Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority by finding out how the position, function, and content are contained in the regulation. The research method used in this paper is normative juridical using primary legal materials, namely laws and regulations, and secondary legal materials, namely scientific works. Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government specifically for the state capital based on Article 1 point 8 of the State Capital Law, so Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government with specificity. There needs to be clarity about the institution of the Ibu Kota Nusantara Authority because it contains elements of regional government institutions and institutional authorities simultaneously. At the same time, both are very different from one another. The position, functions, and contents of the Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be clarified but can be equated with Regional Regulations if the institutions are also improved. Arrangements regarding the formation of a Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be made more specific and in-depth in the future.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tangerang dari Kecamatan Tangerang ke Tigaraksa pada tahun 1987 hingga 2010.  Adanya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, membawa dampak signifikan terhadap Kabupaten Tangerang, terutama wilayah Kecamatan Tangerang yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk maupun ekonomi di Kecamatan Tangerang dan sekitarnya, maka dibentuk Kota Administratif Tangerang pada tahun 1981.  Kota Administratif Tangerang makin berkembang dari tahun ke tahun yang menyebabkan ketimpangan di Kabupaten Tangerang dalam hal demografi dan ekonomi ditambah dengan rencana pengembangan Kota Administratif Tangerang, maka Kabupaten Tangerang berencana memindahkan Ibu Kota Kabupaten Tangerang ke lokasi baru.  Pada pemilihan lokasi baru, terpilihlah Kecamatan Tigaraksa. Tigaraksa dipilih dikarenakan daerah tersebut masih sepi ditambah dengan adanya developer yang mempunyai lahan di daerah tersebut, yaitu PT. Panca Wiratama Sakti (PWS).  Dalam prosesnya pembangunan ini mengalami hambatan, salah satunya adalah krisis moneter yang menyebabkan proses pembangunan tidak sesuai target awal, walau hingga akhirnya pada tahun 2000 Tigaraksa resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Tangerang yang baru dan membawa dampak terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan heuristik, kritik, dan interpretasi terhadap wawancara pegawai pemerintahan dan warga sekitar, dokumen Bappeda, surat kabar sezaman dan juga buku-buku terkait.

---

ABSTRACT
This Thesis discusses the displacement of the Capital of Tangerang Regency from Tangerang to Tigaraksa in 1987 to 2010. The presence of Presidential Instruction No.13 of 1976 concerning the development of Jabotabek, had a significant impact on Tangerang Regency, especially the Tangerang Sub-distric and surrounding sub-distric which are also the Capital of Tangerang Regency.  In order to keep pace with population and the economic growth in Tangerang Sub-distict and surrounding sub-district, the Administrative City of Tangerang was formed in 1981. In kept growing from year to year which caused inequality in Tangerang Regency in terms of demography and economy coupled with its development plan.  The Tangerang Regency planned to move the Capital of Tangerang Regency to new location. In the process of selecting a new location, Tigaraksa Sub-District was chosen, because the area was still quiet, coupled with the existence of developers who owned land in the area, namely PT. Panca Wiratama Sakti (PWS). In the process of this development,it experienced obstacles, one of which was the monetary crisis which caused the development process that was not in accordance with the initial target, even though finally in 2000, Tigaraksa officially became the new Capital of Tangerang Regency and had an impact on the society and local government. This research was conducted with heuristics, criticism and interpretation by interviewing government officials and local people, and also with the documents of Bappeda, contemporary newspapers and related books.

Abstrak :
Buku ini membahas tentang pembangunan ibu kota negara sebagai multidisiplin ilmu. Kajian mendalam tentang pembangunan IKN diambil dari berbagai aspek permasalahan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia maju, sesuai visi Indonesia 2045.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Namun, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara, dengan konsep Pemda yang berbeda seperti yang telah digambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemerintah Daerah Khusus dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat menteri. Berbeda seperti Pemda lainnya, nantinya Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat layaknya Gubernur, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lebih jauh dari itu, Pemerintah Daerah Khusus Nusantara tidak memiliki DPRD sehingga dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di daerah IKN. ......In the 1945 Constitution of Indonesia, the form of regional government is clearly described as Provincial/District/City Governments, each led by a Governor/Regent/Mayor and elected directly by the people. Additionally, the Constitution outlines that each regional government has a Regional People’s Representative Council (DPRD) representing the people of the area, playing a role in the formation of regional regulations in collaboration with the head of the region. However, in 2022, for the first time, Indonesia decided to move its Capital City, adopting a different form of regional government than what is explicitly described in the Constitution. According to the legal basis for the relocation of the Capital City, Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City establishes that the model of the Capital City is a Special Regional Government named Nusantara, managed by an Authority Body at the ministerial level and led by a Head of Authority with the status equivalent to a minister. Unlike other regional governments, the Head of Authority is not elected by the people like a Governor but is appointed directly by the President. Furthermore, the Special Regional Government of Nusantara does not have a DPRD, raising questions about its implementation. The research method in this writing is using the juridical-normative method, focusing on the study of legal norms, jurisprudence, and other legal materials to address the research problem. Given this issue, the DPR holds a key role in replacing the functions of the DPRD, especially in implementing the principles of checks and balances in the IKN area.

Abstrak :
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki dampak geopolitik yang substansial dalam perencanaan pertahanan. Analisis geopolitik menggambarkan pergeseran strategis dalam tata kelola kekuatan politik, khususnya pada aspek pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara yang timbul dari pada aspek pertahanan, terutama dalam meminimalisir potensi ancaman, menciptakan keamanan wilayah, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan kerja sama regional serta internasional pada aspek pertahanan di IKN. Dalam penelitian ini, diperlukan sebuah evaluasi strategis terhadap dampak pemindahan IKN khususnya pada aspek pertahanan negara. Aspek-aspek seperti faktor geografis, konektivitas, ketahanan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar, serta keuntungan jangka panjang dari segi geopolitik, menjadi fokus utama dalam perencanaan pertahanan yang memperhitungkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai implikasi pada sektor pertahanan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah di Jakarta dan membangun pusat pemerintahan yang efisien serta wilayah yang aman. Pendekatan komprehensif dalam strategi pertahanan mencerminkan adaptabilitas dan keseluruhan rencana Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemindahan IKN, dengan fokus utama pada keamanan nasional dan kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis global dan regional. ......The relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) to East Kalimantan has substantial geopolitical implications in defense planning. Geopolitical analysis delineates a strategic shift in managing political power, particularly in defense aspects. This study explores the defense-related implications arising from the relocation, primarily focusing on minimizing potential threats, establishing territorial security, developing defense infrastructure, and enhancing regional and international cooperation in defense aspects within the IKN. This research necessitates a strategic evaluation of the relocation's impact, specifically on the nation's defense. Aspects such as geographical factors, connectivity, resilience against both internal and external threats, and long-term geopolitical advantages take center stage in defense planning that factors in the IKN's relocation to East Kalimantan. The objective is to provide an in-depth understanding of the implications on the defense sector in the context of relocating Indonesia's National Capital City to East Kalimantan. Indonesia's relocation of the IKN to East Kalimantan reflects the government's strategy to address issues in Jakarta and construct an efficient administrative center in a secure region. A comprehensive approach in defense strategy underscores the adaptability and holistic planning of the Indonesian government in managing the IKN relocation, with a primary focus on national security and sovereignty amidst changing global and regional strategic landscapes.

Abstrak :
Pengertian maupun bentuk Ibu Kota Negara di dunia sangat beragam, namun hal yang mirip secara umum yaitu diartikan sebagai wilayah pusat pemerintahan berupa kota yang khusus tidak seperti entitas perkotaan lainnya, baik dari segi ukuran, morfologi, atau bahkan fungsi keseluruhannya. Sebagai daerah ibu kota negara mempunyai kekhususan tersendiri, baik di dalam kedudukannya terhadap daerah lain di negaranya masing-masing, maupun di dalam bentuk pemerintahan daerahnya sendiri. Keberadaan DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memiliki banyak permasalahan sehingga pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota. Wacana pemindahan tersebut memerlukan pembelajaran dari negara lain yang telah terlebih dahulu memindahkan ibukotanya seperti dalam hal ini Malaysia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung dengan metode kualitatif teknik pengumpulan data primer dan didukung dengan wawancara mendalam kepada pejabat di instansi pemerintahan terkait sebagai informan. Terdapat dua permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini, yaitu kedudukan dan fungsi ibu kota negara, serta rencana bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu untuk mempertimbangkan dan mengkaji bentuk pemerintahan di ibu kota negara lain beserta kemungkinan timbulnya konflik dalam menentukan bentuk pemerintahan daerah bagi Ibu Kota yang baru. Kajian terhadap sejarah pemindahan Ibu Kota Negara pada Negara lain termasuk Malaysia dan Amerika Serikat dapat menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di masa depan.

---

Capital cities take on very diverse forms, in particular because, unlike other urban entities, neither their size, nor their morphology, nor even their overall function, contribute to their definition. Capital cities in every country have their own specificities. Those specificities can be found in their positioning relative to other regions or local governments in each of their own countries, as well as in their own local government models. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia has a lot of problems so the government has discourses about moving its capital. Such discourses require further investigation and learning from other countries who had moved their capital, in this case Malaysia and the United States of America. This thesis uses the Juridical Normative research method supported by a qualitative method of data collection techniques through in-depth interviews with relevant government agencies. There are two questions that are discussed in this thesis, namely the position and function of the national capital, and the probability of the New Capital City Government for Indonesia. It is suggested that policy makers should review and consider local government models in the capital city that can be found in other countries systems of local government, as well as the conflict possibilities that might occur by prioritising the efficiency and performance of the local government concerned. Study towards capital city relocation history from other countries including Malaysia and the United States of America can be a material for comparison and consideration in the future policy making

Abstrak :
Perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut didukung dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Pembangunan IKN meliputi beberapa aspek yang salah satunya adalah smart transportation. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebutuhan teknologi dalam rancangan smart transportation untuk IKN. Rekomendasi rancangan yang diberikan berfokus pada transportasi publik berbasis bus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara dan Systematic Literature Review (SLR). Analisis data dilakukan dengan cara benchmarking terhadap pihak atau daerah atau negara yang sudah mengimplementasikan konsep smart transportation dalam sistem transportasinya. Subsistem yang dapat dikembangkan untuk menunjang smart transportation di lingkungan IKN, yaitu Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomalies), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart parking, Smart Vehicle Monitoring System, Smart Road, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Prioritization, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. . Jenis kendaraan yang dapat digunakan yaitu BEV (Battery Electric Field) dan FCEV (Fuel Cell Electric Field) dengan autonomous vehicle sebagai mode berkendaranya. Berbagai macam sensor dapat ditanam, baik di kendaraan maupun di jalan raya yang kemudian terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, dan user. Teknologi 5G dan fiber optik dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi di IKN. ......Planning for the development of the Ibu Kota Nusantara is one of the important agendas of the government of the Republic of Indonesia. This is supported by the passing of Presidential Regulation Number 63 of 2022. The development of the IKN includes several aspects, one of which is smart transportation. This study aims to provide recommendations in terms of technological needs in smart transportation designs for IKN. The design recommendations given focus on bus-based public transportation. This study uses a qualitative method. The research instruments used were interviews and Systematic Literature Review (SLR). Data analysis is carried out by benchmarking against parties or regions or countries that have implemented the concept of smart mobility in their transportation system. Subsystems that can be developed to support smart transportation in the IKN environment are Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomaly), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart Parking, Monitoring System Smart Vehicles, Smart Roads, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Priority, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. The types of vehicles that can be used are BEV (Battery Electric Field) and FCEV (Fuel Cell Electric Field) with autonomous vehicle driving modes. Various kinds of sensors can be planted, both in vehicles and on the road which are then divided into 6 groups, namely safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, and user. 5G and fibre optic technology can be used as communication technology in IKN.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya perencanaan Smart Defense di Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks pemindahan ibu kota, penerapan Smart Defense menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas wilayah tersebut. Namun, diperlukan perencanaan yang matang dari segi kebijakan, anggaran, kesiapan pemerintah, serta kesiapan militer. Selain itu, Konsep Smart Defense sendiri memiliki tiga pilar utama, yaitu, Prioritizing, Specialization, dan Multinational Solution. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen resmi terkait rencana pembangunan Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya perencanaan Smart Defense seperti, Virtual Maritime Gate, Smart Security IKN, dan Sispamkota Modern. Namun, dari segi persiapan, dalam mewujudkan Smart Defense Pemerintah Indonesia masih belum matang. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya upaya diplomasi berupa kerja sama pada sektor pertahanan yang signifikan. Selain itu, koordinasi antar Kementerian/Lembaga sektor pertahanan ini belum terlihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan Smart Defense di ibu kota Nusantara, namun perlu adanya peningkatan dalam berbagai aspek kesiapan. Rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif bagi personel pertahanan, peningkatan kerjasama dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi pertahanan, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. ......This research aims to examine the efforts in planning Smart Defense in the new capital city, Nusantara. In the context of relocating the capital, the implementation of Smart Defense is crucial to ensure the security and stability of the region. However, meticulous planning is required in terms of policy, budget, government readiness, and military preparedness. Additionally, the concept of Smart Defense itself has three main pillars: Prioritizing, Specialization, and Multinational Solutions. This research uses a qualitative method, involving data collection through literature studies, interviews, and analysis of official documents related to the development plans of Nusantara. The research results show that there have been efforts in Smart Defense planning, such as the Virtual Maritime Gate, Smart Security IKN, and Modern City Security System (Sispamkota). However, in terms of preparation, the Indonesian government is still not fully prepared to realize Smart Defense. This is evident from the lack of significant diplomatic efforts in defense sector cooperation and the lack of visible coordination between ministries and defense sector agencies.This research concludes that Indonesia has great potential to implement Smart Defense in the new capital city, Nusantara, but there needs to be improvements in various aspects of readiness. The recommendations provided include the development of technology infrastructure, intensive training for defense personnel, enhanced cooperation with advanced countries in defense technology, and better coordination between relevant ministries and agencies.

Abstrak :
Ibu kota baru telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2019, pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan landasan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tantangan lokasi menjadi jalur suplai logistik penghubung wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan wilayah sekitar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Dengan melihat perkiraan perkembangan lalu lintas arus barang dan penumpang akan terjadi pada saat konstruksi dan operasional IKN, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan pelabuhan eksisting. Dengan penerapan metode Value Engineering didapatkan komponen struktur dan operasional serta pengembangan Kawasan sekitar yang mempengaruhi nilai (value) pelabuhan. Berdasarkan analisa kelayakan financial yang dihitung dari life cycle cost analysis untuk masing-masing fungsi didapatkan bahwa pembangunan pelabuhan IKN dapat dilaksanakan dengan IRR 14,99 %, nilai ini lebih besar dari presentase cost capital yaitu 4,66%, dengan periode pengembalian di tahun ke-15. Sebagai nilai tambah pelabuhan, terlihat bahwa fungsi industry, pergudangan, perkantoran maupun mix used area dapat dikembangkan dengan nilai IRR19,52 % dan periode pengembalian di tahun ke 7 ......On August 26, 2019, the President of the Republic of Indonesia agreed to relocate the new capital city to East Kalimantan in accordance with Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. The location issue is to establish a logistics supply line connecting the National Capital City (IKN) area in North Penajam Paser, East Kalimantan, and the surrounding area in order to create urban areas. By applying the Value Engineering method, structural and operational components as well as the development of the surrounding area are obtained which affect the value of the port. Based on the financial feasibility analysis calculated from the life cycle cost analysis for each function, it is determined that the construction of the IKN port can be completed with an IRR of 14.99%, which is greater than the percentage of cost capital, which is 4.66%, and with a payback period of -15 years. As an added value for the port, the functions of industry, warehousing, offices, and mixed-use areas can be created with an IRR of 19.52% and a payback period in the seventh year.