Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang ekonomi sering ditemukan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Mengenai perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum yang terangkum dalam bab I-IV yang berisi asas-asas umum perikatan dan bagian khusus yang terangkum dalam bab V-XVIII yang berisi aturan yang mengatur tentang perjanjian. Perjanjian adalah sebab yang menimbulkan perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu tidak ditaatinya ketentuan dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Jika ketentuan dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka akan akibat yang ditimbulkan adalah batalnya perjanjian atau perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sangat mengandung resiko bagi pihak kreditur. Karena dalam hal ini perseroan tidak dapat diminta pertangung-jawabannya, melainkan Direksi dan Komisarislah yang harus bertangung jawab penuh terhadap perjanjian yang dibuatnya. Begitu pula dalam hal perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai institusi perbankan. Dalam hal melakukan perjanjian kredit bank seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga undang undang lainnya. Dalam Hal ini para pihak haruslah sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Apabila perjanjian yang dibuat antara para pihak batal demi hukum. Maka kreditur dalam hal ini pihak yang dirugikan harus mengetahui apa yang menjadi hak mereka bila kerugian tersebut menimpa, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Abstrak :
Sengketa arbitase melalui UNCITRAL antara HCL dan PPL sebagai Pemohon dan PLN sebagai Termohon dalam ESC PLTP Dieng dan PLTP Patuha telah dimenangkan oleh Pemohon; PLN diharuskan membayar USD 572.281.974 dalam waktu 30 hari semenjak putusan dijatuhkan tanggal 4 Mei 1999, namun sampai tanggal yang telah ditetapkan PLN tidak mampu mematuhinya. Sebagai konsekuensinya Pemohon menuntut Arbitrase Kedua melawan Pemerintah Republik Indonesia, mengingat adanya keterlibatan Pemerintah dalam bentuk persetujuan dan jaminan Pemerintah terhadap pelaksanaan ESC. Cara ini juga tidak berhasil dan akhirnya Pemohon mengajukan klaim asuransi sebesar US$ 290 juta kepada OPIC, suatu asuransi milik Pemerintah Amerika yang memberikan pinjaman, jaminan dan resiko politik kepada Investor Amerika yang bergerak diluar negeri. Mengingat OPIC ini merupakan BUMN Amerika, kemudian melalui Pemerintah Amerika, menuntut Pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh OPIC tersebut berdasarkan Investment Guarantee Agreement yang ditandatangani tahun 1997. Akhirnya Pemerintah Indonesia melakukan penyelesaian tersebut yang disebut global settlement berupa restrukturisasi aset-aset yang terkait dengan arbitrase ini termasuk membayar tuntutan OPIC dan menyelesaikan hutang-hutang Proyek kepada Pihak Ketiga. Pembayaran ke OPIC disepakati sebesar USD 260 juta dan diselesaikan dengan berpedoman kepada skema Paris Club, sedangkan hutang-hutang Proyek kepada Pihak Ketiga (konsorsium Bank Eropah sebagai lenders) sebesar USD 140 juta diselesaikan dengan jalan pendirian perusahaan sebagai Vehicle Company yang akan menjalankan secara komersial aset-aset yang ditinggalkan HCE dan PPL antara lain berupa PLTP Dieng 60 MW yang telah terpasang. Perusahaan ini dinamai PT Geo Dipa Energi yang merupakan konsorsium anak perusahaan PLN dan PERTAMINA. Pemerintah menugaskan kepada PLN untuk melakukan pekerjaan penyelesaian hutang-piutang tersebut sebagai bagian dari global settlement dengan tujuan utama agar proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha ini dapat dikembangkan kapasitasnya dan komisioning ulang (recomissioning) mesin pembangkit Dieng (60 MW) yang hasil operasi penjualan listrik ini diharapkan dapat dipakai untuk membayar hutang piutang kepada Para Pihak yang terlibat. ......The arbitration proceeding through UNCITRAL’S Rule among HCE and PPL as Claimants versus PLN as Respondent have been awarded unanimously to Claimants; PLN is ordered immediately to pay USD 572,281,794 during 30 days from the awarded date of May 4, 1999, however PLN could not follow to do so. The following second arbitration against the Government of Republic Indonesia for as its approval and guarantee letter again have awarded to claimants. Nevertheless it does not work neither Furthermore the Claimants claimed political insurance of USD 290 millions to OPIC, the insurance company under Government of United States of America. The OPIC through Government of United States of America demanded insurance pay-back to the Government of Indonesia under Investment Guarantee Agreement 1967. Finally the Government of Indonesia settled this iteration out court process through a global settlement which to include assets restructuring, OPIC’S payment, pay-back to lenders (European Bank Consortium) PT GeoDipa Energy establishment, as subsidiary company of PLN and PERTAMINA with its objective. The Government of Indonesia assigned PLN in relation with the debt settlement to the lenders and OPIC as well, as a part of the global settlement with its objective to operate the existing plant of 60 MW (after its recommissioning works) and development further unit of Dieng dan Patuha fields. The operation return should cover its debts liability.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebelum krisis ekonomi melanda kawasan Asia dan Indonesia tahun 1997, salah satu lokomotif perekonomian Indonesia selain sektor perbankan adalah sektor properti, baik property untuk usaha maupun tempat tinggal. Namun, seperti sektor perbankan Indonesia yang pada waktu itu mengalami keterpurukan, sektor properti juga termasuk yang mengalami dampak paling parah akibat gejolak perekonomian regional Asia. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat Indonesia secani signifikan serta mahalnya biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan properti. Faktor yang terakhir ini timbul akibat jatuhnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap beberapa mata uang asing, terutama dollar Amerika Serikat. Di lain pihak, perusahaan-perusahaan properti tersebut telah banyak menggalang dana pinjaman dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai mata uang asing, sehingga jumlah hutang mereka meningkat secara signifikan akibat melcmahnya kurs rupiah dan terancam default.

PT ABC Tbk sebagai salah satu grup perusahaan pengembang properti yang telah go public di Indonesia juga melakukan pinjaman pada bank dan lembaga keuangan dalam dan luar negeri untuk ekspansi usahanya. Proyek pembangunan perumahan, lapangan golf dan pusat perbelanjaan serta pemiagaan terus dikembangkan oleh grup ini di beberapa kota besar Indonesia.

Namun karena pinjaman untuk ekspansi usaha tersebut sebagian besar diperoleh dalam mata uang dollar Amerika Serikat dan tidak dilindung nilai (hedging) secara memadai, perusahaan mengalami kesulitan ketika nilai tukar rupiah mengalarni penurunan yang sangat drastis terhadap dollar. Jumlah hutang yang tercatat pada laporan keuangan PT ABC Tbk menjadi sangat besar karena selisih kurs mata uang yang digunakan. Dengan penghasilan dari penjualan properti di dalam negeri yang sebagian besar menggunakan mata uang rupiah, perusahaan berpotensi untuk tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman yang telah diperoleh tersebut, yang sebagian besar jatuh tempo antara tahun 1998 dan 1999.

Sejak tahun 1999, pinjaman yang diperoleh PT ABC Tbk dari bank-bank dalam negeri telah dialihkan kepada Badari Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk direstrukturisasi. Demikian pula halnya dengan pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan asing, sedang dilakukan negosiasi dengan para kreditur untuk direstrukturisasi. Altematif yang digunakan untuk restrukturisasi dengan BPPN maupun kreditur asing ini antara lain dengan penerbitan convertible bond, perpanjangan waktu pembayaran pokok pinjaman maupun haircut atas bunga pinjaman.

Penulisan karya akhir ini mencoba menganalisa skema restrukturisasi hutang yang sebagian besar telah disepakati dengan para kreditur dan mulai dilaksanakan oleh PT ABC Tbk pada tahun 2002 serta melihat pengaruhnya terhadap nilai Perusahaan. Dengan menggunakan metode discounted cash flow dan berbagai asumsi yang menyertainya terlihat bahwa nilai Perusahaan pada akhir tahun 2002 adalah sebesar Rp 290,08 per lembar saham, lebih tinggi dibandingkan harga saham PT ABC Tbk di Bursa Efek Jakarta pada saat yang sama yaitu Rp 80 per lembar saham.

Penulisan karya akhir ini juga mencoba untuk memberikan altematif skema restrukturisasi hutang melalui perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran dengan tujuan untuk melihat apakah dapat memberi dampak yang lebih baik terhadap aktivitas Perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan para pemegang saham. Dengan menggunakan metode penilaian yang sama dan berbagai asumsi yang menyertainya, diperoleh nilai Perusahaan yang tidak jauh berbeda dengan hasil penilaian sebelumnya, yaitu Rp 289,24 per lembar saham. Meskipun demikian, secara kualitatif altematif restrukturisasi hutang ini diyakini akan memberi nilai lebih bagi Perusahaan karena lebih menjamin ketersediaan kas bagi Perusahaan untuk berekspansi lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa di awal tahun 2003, seperii banyak diprediksi oleh para pengamat ekonomi dan prope1ii, merupakan laagkah awal kebangkitan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, PT ABC Tbk tetap memiliki kekuatan secara finansial, yang tercermin dari ketersediaan kas Perusahaan, untuk menangkap peluang usaha pada ekonomi Indonesia yang mulai bangkit ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank. Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet. Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1401 K/Pdt/2003. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui caracara yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut; selain Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam pembuata Akta Pemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah harus dinyakatan tidak berlaku lagi.

---

ABSTRACT
Hak Tanggungan is an official guarantee that financial foundation or benefactors bank need.The main function o f Hak Tanggungan is to protect creditor asset against beneficiary legally if any rebuffing or credit stagnation. It will be detailed on Hak Tanggungan. In fact, there are some mishmash solutions during execution. A writer will explore is Hak Tanggungan really protect benefactors fairly? And what kind o f protection if warranties have been promised to third party? Analyzing will be based on resolution o f Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1401 K/Pdt/2003 with library method which is combined by prime, secondary and any material law in order to have some right description of Hak Tanggungan. By this way the benefactor asset will be fully covered beside of Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan as a basic o f producing Akta Pemberian Hak Tanggungan hence the others letter or memo which is used before not going into effect, it’s declared by Undang-undang No 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian. ......This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed.

Abstrak :
Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia. ......This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis. Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut. ...... The Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Peristiwa perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah berupa sertipikat tanah yang kemudian dibuatkan akta jual beli sering terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan karena kebutuhan akan dana sebagai modal usaha. Salah satu pihak dengan unsur kesengajaan menyalahgunaan keadaan melanggar kesepakatan yang dibangun. Dimana hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pokok dibuat untuk menutupi perbuatan hukum akta jual beli yang dianggap sebagai perjanjian simulasi. Hal inilah yang menyebabkan pembuatan akta tersebut mengandung perbedaan maksud dan tujuan. Seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/PDT/2018/PT.YYK. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis akta yang mengandung perbedaan maksud dan tujuan para pihak. Penelitian ini mengidentifikasi Akta Jual Beli Nomor 141/2018 dikategorikan sebagai akta simulasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implikasi yuridis dari akta jual beli yang mengandung perbedaan maksud dan tujuan beralasan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yakni ditemukannya unsur cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan serta akta tersebut terbentuk dari hubungan hukum hutang piutang yang disembunyikan (perjanjian simulasi). Selain itu, kategori yang mencakup unsur-unsur dari perjanjian simulasi terpenuhi dalam akta jual beli tersebut yaitu perihal hubungan hukum yang disembunyikan berupa hutang piutang dan keadaan yuridis dari akibat hukumnya disembunyikan yakni peralihan hak atas yang merupakan akibat dari pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan akta jual beli yang dibuat menjadi dan layak untuk dibatalkan.

---

ABSTRACT
Events of the loan agreement with land collateral in the form of a land certificate which then made a sale and purchase certificate often occur in the community. This happens because of the need for funds is venture capital. One party intentionally misused the situation in violation of the agreement that was built. Where the legal relationship of the debt receivable agreement which is the principal agreement is made to cover the legal deed of sale and purchase deemed as a simulation agreement. This is what causes the making of the deed contains different intents and purposes. Like the case contained in the Decision of the Yogyakarta High Court Number 126/PDT/2018/PT.YYK. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. This study analyzes the juridical implications of the deed which contain different intents and purposes of the parties. This study identifies the Sale and Purchase Deed Number 141/2018 categorized as a simulation deed. This research concludes that the juridical implications of the sale and purchase deed which contain different intents and purposes are reasonable because the agreement is not fulfilled, namely the discovery of a defect in the form of misuse of the situation and the deed is formed from the legal relationship of hidden debt and receivables (simulation agreement). In addition, the category that includes the elements of the simulation agreement is fulfilled in the sale and purchase agreement, namely the legal relationship that is hidden in the form of accounts payable and juridical conditions due to the hidden legal consequences, namely the transfer of rights to those resulting from the making of the sale and purchase certificate. Based on this matter, the deed of sale and purchase is made to be invalid and eligible to be cancelled.

Abstrak :
Notaris dalam membuatkan akta autentik harus sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Kesalahan penerapan hukum dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, dapat menimbulkan konsekuensi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn Notaris diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa karena Notaris membuat Akta yang tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh para pihak sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu pihak karena akta tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum dalam menentukan konstruksi hukum berkenaan dengan pembuatan akta terkait pinjam meminjam uang/hutang piutang dan pembuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan secara yuridis-normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum dalam menentukan kontruksi hukum dalam perkara Putusan ini seharusnya adalah akta pengakuan utang dan APHT dan Notaris salah dalam menentukan konstruksi penerapan hukumnya dan terdapat penyalahgunaan keadaan. Karena dalam hal ini pihak yang meminjam uang mau tidak mau harus menandatangani PPJB tersebut padahal seharusnya akta yang dibuat adalah akta pengakuan hutang. Tidak setuju dengan putusan Hakim, karena dalam pembuatan akta ini, karena dalam pembuatan akta tersebut notaris salah dalam menerapkan konstuksi hukum dan terdapat dugaan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik tersebut. Selain itu notaris dalam kasus ini sudah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e ,Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. ......While writing an authentic deed, notary must write so in accordance with the facts of law. Error in interpretation can result severe consequences, namely loss suffered by one of the parties resulting in sanction to notary concerned. In Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn one notary was submitted to trial by the public prosecutor for making a deed not in accordance with the legal facts which causes loss to one of the parties to the deed.This thesis studies the legal implementation in determining legal construction in making a loan agreement and notary deed created based on abuse of circumstance in the case of Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn. Juridical-normative method is used in this study in which its sources are derived from secondary source literatures using qualitative analysis methods.The result of study is that legal application in determining legal construction of the Sleman District Decision must be in accordance with the law and that there is a presumption of abuse of circumstance in the making of deed mentioned in the Decision. The presumption is made based on the signature not freely given by the party who’s borrowing the money when in fact the deed should have been a debt recognition deed. The author does not agree with the judge’s decision due to the false legal constructing found in creating the deed as well as the presumption of abuse of circumstance and law smuggling. Additionally, the notary in this case have violated Artcicle 15(2)(e), Article 16(1)(a), Article 16(1)(e) of Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat Karena adanya Perjanjian terdahulunya yaitu Hutang Piutang serta objeknya dilakukan pembelian kembali yang menimbulkan Sengketa. Perjanjian jual beli dan perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian yang sangat kerap dilakukan di kalangan masyarakat, terutama terkait obyek yang berupa tanah. Perjanjian jual beli tanah dan perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah merupakan perjanjian yang berbeda satu sama lain dan saling berdiri sendiri, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama merupakan perjanjian pokok. Dalam hukum jaminan sendiri terdapat ketentuan bahwa kreditur tidak dapat menjadi pemilik dari obyek jaminan dan apabila diperjanjikan bahwa kreditur dapat memiliki obyek jaminan dan debitur cidera janji maka janji yang demikian adalah dapat batal demi hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai PPJB yang diikat untuk perjanjian hutang piutang serta keabsahannya apabila kemudian objeknya tersebut dilakukan pembelian kembali. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian preskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah tidak bisa diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetapi harus dipasang dengan Hak Tanggungan atau dibuatkannya APHT oleh Notaris/PPAT. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, serta jual beli dalam hak membeli kembali tidak dikenal dalam hukum adat dan dapat dinyatakan batal demi hukum karena dianggap sebagai Perjanjian Hutang Piutang dengan disertai bunga. ......This study discusses a land sale and purchase binding agreement that was made because of the previous agreement, namely Payable and Accounts Receivable and the object was repurchased which caused a dispute. Sale and purchase agreements and agreements for accounts payable are agreements that are very often carried out in the community, especially in relation to objects in the form of land. The land sale and purchase agreement and the loan and credit agreement with land guarantee are different and independent agreements, because the two agreements are the principal agreement. In the guarantee law itself, there is a provision that the creditor cannot be the owner of the collateral object and if it is agreed that the creditor can own the guarantee object and the debtor is in default, such a promise can be null and void by law. The issues raised are regarding PPJB which is tied to a payable agreement and its legality if later the object is repurchased. This research uses normative juridical research, using a prescriptive analytical research typology with the type of data used is secondary data, and the data collection tools used are document studies or library materials. Based on the research results, in the Accounts Receivable Agreement with land collateral, it cannot be tied to a Sale and Purchase Agreement but must be attached with a Mortgage or an APHT made by a Notary / PPAT. This provision has been regulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, as well as buying and selling under the right to repurchase is not known in customary law and can be declared null and void because it is considered a debt agreement with interest.