Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberhasilan suatu kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan cleh pemerintah sangat ditentu-kan oleh implementasinya. Suatu kebijaksanaan, walaupun bagaimana baiknya tidak akan mencapai sasaran sebagai-mana yang diinginkan bila tidak diimplementasikan atau dapat juga dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan belum mempunyai arti apabila bslum di implementasikan.Salah satu kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu kebijaksanaan perlindungan hutan bakau yang bertujuan untuk melindugi atau raencegah kerusakan hutan bakau dan hasilnya serta mempertahankan hak-hak negara atas hutan bakau, hal ini dimaksudkan agar hutan bakau tetap lestari.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Teluk Kolono Kecamatan Lainea (Kelurahan Kolono dan Desa Awunio) dan Kecamatan Koramo (Desa Moramo dan Desa Lalowaru) Kabu-paten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggu-nakan analiais data secara kualitatif.Penelitian ini berusaha untuk mengetahui : (1) Bagaimana implementasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi imple-mentasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau, dan (3) Masalah-masalah apa yang dihadapi dalaro implementasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau. Tahap pertama, dilakukan studi literatur terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hutan bakau, teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, yakni meliputi: teori kebijaksanaan, teori implamentasi dan teori pendekatan terhadap implementasi kebijaksanaan. Tahap keciuaf dilakukan studi kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989), yakni terhadap kebijaksanaan perlindungan hutan bakau mulai pada tingkat Policy level sampai pada Operational level, dan juga menganalisis pendekatan implementasi kebijaksanaan (George Edward III, 1980 dan Hoogerwerf, 1983), yakni terhadap impleeentasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau.Tahap ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Tahap keempat, melakukan analisis implementasi kebijak-sanaan perlindungan hutan bakau, dengan menggunakan teori yang dikeinukakan oleh George Edward III, 1980 dan Hoogerwerf 1983) dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara mendalam terhadap informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor di Kabupaten Kendari belum dapat mengimp lamentasi-kan kebij aksanaan perlindungan hutan bakau sebagaimana mestinya. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; ( 1) faktor isi kebijaksanaan (2) faktor komunikasi, (3) faktor sumber daya, dan (4) faktor disposisi atau sikap para pelaksana (implementor).Dengan adanya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut diatas, mengakibatkan masih tetap berlangsung-nys. pengslolaan kayu bakau secara liar dan adanya pembuatan tambak udang yang tidak memperhatikan kelestarian hutan bakau. Bahkan telah tarjadi kolusi antara pengelola kayu bakau dan pihak kehutanan, abrasi laut sekitar 20 meter, rusaknya tambak udang penduduk sekitar 400 meter karena terkikis oleh hantaman ombak dan kurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan."

"ABSTRAKUntuk mengetahui sebaran Mollusca hutan bakau pantai utara Pulau Penjaliran Barat, Kepulauan Seribu, telah dilakukan suatu penelitian pada tanggal 29-31 Juli 1996. Pengumpulan sampel dakukan dalam kuadrat (025 m2) yang diletakkan secara sistematis di setiap 5 meter sepanjang transek. Sebanyak 5 transek masing-masing ditarik tegak lurus garis pantai dari tempat pohon bakau terluar sampai dengan batas darat hutan bakau. Dari 24 jenis Mollusca yang ditemukan, dapat dibags dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok Mollusca ash (25,0%), Kelompok Mohlusca fakultatif (8,3%), dan kelompok Mollusca pengunjung (66,7%). Kelompok Mohlusca ash memiliki pola sebaran mengelompok dan acak di bagian tengah sampai bagian belakang hutan, sedangkan kelompok Mollusca fakultatif dan kelompok Mollusca pengunjung memiliki pola sebaran mengelompok dan acak di bagian depan sampai bagian tengah hutan. Kehadiran Mohlusca di hutan bakau lebih dipengaruhi oleh keadaan fisik substrat habitat hutan daripada oleh faktor-faktor hingkungan lain, seperti salinitas, pH, dan suhu. Habitat hutan bakau yang sebagian besar merupakan hamparan pecahan karang mati, memungkinkan jenis-jenis Mollusca pengunjung mendominasi hutan bakau pantai utara Pulau Penjahiran Barat."

"Pengamatan terhadap fauna Mollusca hutan bakau dilakukan di Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Pengambilan contoh menggunakan petak yang diletakkan dengan interval sepanjang garis transek. Diperoleh 166 petak pengamatan yang berisi 18 jenis Mollusca yang tergolong dalam kelas Gastropoda dan kelas Bivalvia. Dengan menggunakan indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener, diperoleh nilai yang berkisar antara 0,00 sampai 0,66. Nilai indeks dominan Simpson berkisar antara 0,22 sampai 1,00 yang menunjukkan adanya jenis-jenis yang dominan, yaitu Telescopium mauritsi, Terebralia palustris, dan T. sulcata. Pola sebaran masing-masing jenis berdasarkan indeks Dispersi Morisita menunjukkan sifat berkelompok, sementara pola permintakatan tidak terlihat nyata. Pada transek yang panjang nampak ada perbedaan preferensi habitat antara Telescopium mauritsi dan Terebralia palustris. Koefisien asosiasi antara jenis-jenis yang dominan memperlihatkan hubungan yang lemah dengan kisaran harga dari ?1,0000 sampai 0,0833. Secara keseluruhan, fauna Mollusca hutan bakau di pulau Rambut relatif miskin, bila dibandingkan dengan lokasi lain."

"Liberalisasi perdagangan internasional membawa konsekuensi semakin tingginya persaingan dalam merebut pasar dan bagaimana mempertahankan pasar dalam negeri dari masuknya arus barang, jasa dan modal dari negara lain. Sertifikasi adalah merupakan wujud kepedulian negara-negara industri maju yang telah merasakan pengaruh dari industrialisasi sehingga kemudian berpikir untuk mengambil langkah guna menjamin bahwa setiap produk hutan terutama kayu yang dipergunakannya dipasok dari unit manajemen yang telah memperoleh sertifikasi ecolabelling. Ecolabelling. adalah sebagai alat untuk mendorong agar produk hutan yang dipergunakannya berasal dari wilayah hutan yang telah dikelola berdasarkan kaedah-kaedah kelestarian dimana ecolabelling bisa dilihat sebagai wujud kesadaran tinggi konsumen di negara-negara maju* yang sangat peduli terhadap lingkungan. Bahwa adalah hak tiap negara untuk memasukkan unsur lingkungan hidup dalam kebijakan perdagangannya tanpa boleh menjadikannya hambatan bagi keikutsertaan negara produsen penghasil kayu dalam perdagangan internasional sehingga perlunya untuk meningkatkan kerjasama guna mencapai keberhasilan terwujudnya ecolabelling. Oleh karena ecolabelling merupakan upaya menjaga kelestarian dan kesinambungan sumber daya hutan maka harus ada harmonisasi antara kepentingan perdagangan dan perlindungan hutan sehingga negara produsen dapat ikut serta dalam perdagangan internasional."