Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaan SIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dan menyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian. Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangi Polri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalam program reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi Polda Metro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui Nine Steps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam dengan responden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dan dibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansi pelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi pada pelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni dengan strategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yang ditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasil kuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasi program transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna jasa.

---

Complicated bureaucracy established by the Police in handling driver's license, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB) has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimately reduces the level of public confidence in the institution and has caused a public reluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation the Indonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public. This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim to provide fast transparent and accountable service. The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategize its communication program for the SSB service transparency through the Nine Steps of Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitative approach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was then analyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed and compared with the theories used as the research reference. Additional& this study also accommodated a survey on transparency SSB, through questionnaires distributed to the community as stakeholder. The findings suggested that the communication strategy for SSB services in Polda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactive strategies, including action strategies and communication strategies, aimed to Polda Metro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire also suggested how the community is aware of such transparency socialization program, and how the perceive the changes as service user."

"Penelitian inimerupakan penelitian yang mencoba menjelaskan peran suatu bagian dalam sebuah organisasi,dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mengkaji peranan Hubungan Masyarakat (humas) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik danbagaimana humas kementerian tersebut menerapkan beberapa hal yang diwajibkan dalam undang-undang demi tercapainya suatu konsep good governance.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus yang menjadikan HumasKementerian PU sebagai objek penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja humas. Disamping itu peneliti menggunakan teori multi sistem dari Grunig sebagai alat analisis kinerja suatu kelompok atau organisasi.Penelitian ini menemukan bahwa Humas Kementerian PU adalah tipe organisasi Sinkronis (synchronic) yang lebih mengutamakan respon masyarakat dari kebijakan yang sudah ditentukan. Disamping itu Humas Kementerian PU saat ini memiliki perilaku organisasi yang dikategorikan sebagai routine habit yang menjalankan program hanya sebatas rutinitas tanpa melakukan pencarian informasi yang lengkap. Sedangkan dari sisi anggota organisasi sebagian besar anggota Humas Kementerian PU saat ini bertipe routine habit yang bersifat pasif dan lebih bersifat menunggu arahan yang diberikandari atasan dibandingkan melakukan inisiatif tertentu.

---

This research conducted to explain how part of organization playing its role to reach out the organization?s aim. It trying to inspect the role of the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) in applying the Act, which is UU no. 25 year 2009 about public services, and how they implemented compulsory Act in order to achieve good governance concept.

This research is a qualitative case study method and the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) is the research object. Data collected by interviewing several official that have authorities in strategic decision-making in the public relations performances. Besides that, researcher using the Grunig?s theory of multi-system as organization?s analysis tools.

This research discover that they are a synchronic type organization, which means they accentuate responses from civilians about the policy that have been made before. At the same time, they have a fashion (so called ?routine-habit?) in running policy without digging any further complete information on how people responses. Meanwhile, this ?routine-habit? is also become a manner among organization?s member, lack of initiative and passively waiting for duty call."