Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper presents a preliminary effort to analyze the relationship between the region creation (pemekaran) and the regional inequality. Using the variation in the human development index (HDI) that has been widely accepted as a measure of human development, this paper confirmed that pemekaran or creation of new regions have caused regional inequality becoming more severe..."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"Indeks pembangunan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada negara-negara di negara anggota ASEAN. Teknik analisi yang dipergunakan ialah regresi dengan menggunakan regresi data panel dengan model efek tetap. Hasil pengolahan dengan model efek tetap menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia. Penelitian ini berimplikasi pentingnya pemerintah melakukan pengendalian jumlah penduduk dan akselerasi pertumbuhan ekonominya."

"Dengan melihat fakta bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 1996, 1999 dan 2002 mengalami perubahan fluktuatif yang tajam. IPM yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang harus terpenuhi bagi setiap manusia. Perubahan fluktuatif IPM tersebut terjadi secara nasional dan ditingkat provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia tersebut.Mengacu pada berbagai penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh UNDP maupun institusi lain, disampaikan bahwa pembangunan manusia tersebut merupakan fungsi dari indikator perekonomian, indikator pembiayaan pembangunan manusia, indikator kemiskinan, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. 3ika dikaitkan dengan fluktuatif indikator IPM yang terjadi di Indonesia, kemungkinan diakibatkan oleh perubahan fungsi/faktor tersebut. Tesis ini akan melakukan pelacakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan serta besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi arah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dimasa datang. Penelitian inl secara khusus dilakukan untuk wilayah studi kabupaten/kota di Provinsi Bali.Untuk mencapai tlujuan tersebut, akan disusun 3 (tiga) model ekonometrik;a yang akan diregresikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serta pada 2 (dua) wilayah pembangunan di Provinsi Bari. Diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat menjelaskan faktorfaktor yang rriiempengaruhi IPM yang "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistik". Hasil regresi menunjukkan, pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Masing-masing faktor tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk setiap model dan pada setiap wilayah studi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian.Dengan mengetahui kontribusi tersebut, maka rekomendasi kebijakan untuk dijadikan strategi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu: (a) kebijakan peningkatan persentase anggaran pembangunan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan publik berada dipemerintah; (b) kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi suatu keharusan; (c) peningkatan perturribuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi sebagal sumber pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya."

"Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia ditandai dengan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah indikator penting dalam mengukur upaya untuk membangun kualitas dan kesetaraan kehidupan manusia. IPM terdiri dari empat faktor termasuk harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Dalam penelitian ini kami mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan IPM menjadi tiga kategori; daerah tinggi, sedang, dan rendah. Kami menggunakan analisis kluster untuk penelitian ini. Analisis klaster adalah salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok relatif yang disebut klaster. Salah satu metode analisis kluster adalah K-Means. Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok; daerah tinggi, daerah sedang dan daerah rendah. Kelompok pertama atau daerah rendah berisi 19 kota. Kelompok kedua atau area tengah berisi 381 kabupaten/kota. Kelompok ketiga atau daerah tinggi berisi 114 kabupaten/kota. Adapun beberapa cara atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan kemakmuran di Indonesia dengan terfokus pada langkah-langkah percepatan seperti menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah, memaksa anak-anak yang terpaksa bekerja-karena alasan ekonomi keluarga-untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah, menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi by name by address, dan lain-lain.

---

Human development progress in Indonesia is characterized by the increasing score of human development index (HDI). HDI is an important indicator in measuring efforts to build the quality and equity of human life. HDI consists of four factors including life expectancy at birth, school continuity, average of school continuity and expenditure per capita. In this research we classify Indonesia regency or city based on the HDI into three categories; high, middle, and low area. We use cluster analysis for the research. Cluster analysis is a class of multivariate techniques that are used to classify objects or cases into relative groups called clusters. One of the cluster analysis methods is k-means. The result of this research are divided into three groups; high area, medium area and low area. The first group or the low area contained 19 cities. The second group or the middle area contained 381 regencies/cities. The third group or the high area contained 114 regencies/cities. As for several ways or policies that can be implemented by the government to accelerate prosperity growth in Indonesia by focusing on accelerating measures such as attracting children who drop out of school to return to school, forcing children who are forced to work-due to family economic reasons-to stop working and return to school, making illiteracy eradication a village-based movement with a model of intervention by name by address, and others."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara spasial dan mempelajari bagaimana hubungan antara rasio tenaga pendidik dan rasio tenaga kesehatan terhadap capaian IPM dengan dikontrol oleh variabel ekonomi, sosial dan demografi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi IPM, Daerah Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang telah diolah BPS. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi spasial lag, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan spasial yang signifikan pada capaian IPM antar kabupaten/kota di Indonesia dimana ketika terjadi kenaikan pada IPM disuatu kabupaten/kota maka akan memberikan efek positif pada kabupaten/kota disekitarnya. Rasio tenaga pendidik pada jenjang SD/sederajat dan rasio tenaga kesehatan baik dokter maupun non-dokter berpengaruh positif dan signifikan pada capaian IPM. Hasil perbandingan antara model regresi spasial dan Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa model spasial lebih baik digunakan dalam menganalisa IPM dimana nilai Akaike`s Information Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC) pada model spasial lebih rendah dibandingkan OLS.

---

This research was conducted to analyze the achievements of the Human Development Index (HDI) with spatial regression and to study how the relationship between ratio of educators and ratio of health workers to HDI was controlled by economic, social and demographic variables. This study uses secondary data derived from publication of Indeks Pembangunan Manusia, Daerah Dalam Angka , Indikator Kesejahteraan Rakyat and SUSENAS data in 2017. The unit of analysis in this study is all regency/city in Indonesia. By using a spatial lag regression model, the results of this study show that there is a significant spatial relationship between regency/cities in Indonesia where when is an increase of HDI in a regency/city it will have a positive effect on the regency/city in the surrounding. The ratio of educators at the elementary level and the ratio of health workers to both doctors or non-doctors has a positive and significant effect on HDI achievement. The comparison between spatial regression model and ordinary least square (OLS) model shows that the spatial model is better used to analyze HDI where the Akaike`s Infomation Criterion (AIC) and Schwarz Criterion (SC) values in the spatial model are lower than OLS model."

"This paper analyses the core concepts and indicators of the Human Development Index (HDI) from a religious and theological perspective, particularly from an Islamic perspective (termed I-HDI). By using the theory of maqāṣid al-sharīʿah (the goals or objectives of Islamic law), this study looks at how I-HDI, macroeconomics, and zakat (alms) are interrelated. The study then tests the HDI and IHDI calculations and analyses for differences and similarities between them. This research uses the dynamic panel regression method with generalised method of moments (GMM) analysis in two steps. The author found that HDI and I-HDI provide very different results. The results of the HDI calculation are in the middle to lower ranking on the scale, while I-HDI sits on the upper middle scale. There is a large disparity between the results of HDI and I-HDI calculations. Hypothesis testing shows a positive macroeconomic relationship and influence on I-HDI, while the zakat variable is detrimental to I-HDI. This condition occurs because the strategy and management of zakat by the government is not optimal."

"Kontribusi industri migas dalam kesejahteraan masyrakat masih bersifat pro dan kontra. Pada aspek ekonomi, industri migas di Indonesia masih memberikan kontribusi sebagai penyumbang penerimaan negara. Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal, penerimaan negara dari migas di distribusi melalui dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Tambahan dana transfer bagi hasil (DBH) migas ke daerah diharapkan dapat meningkatkan output pembangunan di daerah, berupa kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi IPM antar daerah mengalami peningkatan dengan disparitas yang semakin kecil. Penelitian ini mengkaji dampak DBH migas terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menggunakan unit analisis pada kabupaten/kota penerima DBH migas selama periode 2016-2023.  Dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDRB per kapita,  tingkat kemiskinan, dan belanja daerah pada infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dari hasil analisis regresi pada kabupaten/kota penghasil migas menunjukkan bahwa DBH migas secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM. Sementara, hasil analisis regresi DBH migas secara simultan bersama variabel kontrol meskipun memperlihatkan pengaruh positif, menunjukkan tidak signifikan secara statistik.    Namun  demikian,  pengaruh DBH migas terhadap IPM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik pada sebaran kabupaten/kota penghasil migas yang menerima dana DBH migas cukup besar (pengamatan dengan memotong sebaran data pada persentil 25%). Hasil analisis regresi pada kabupaten/kota bukan penghasil migas menunjukkan bahwa transfer DBH migas baik secara parsial maupun secara simultan bersama variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks IPM.  Sedangkan hasil regresi pada tingkat provinsi, variabel DBH Migas tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM baik secara parsial maupun bersama variabel kontrol. Penelitian ini mendukung kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan DBH migas, terutama di kabupaten/kota penghasil migas untuk memacu pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui diversifikasi ekonomi di sektor non-migas untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas. Berbagai upaya dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita, belanja daerah untuk sektor yang mendukung pencapaian IPM, dan mengurangi kemiskinan juga diperlukan mengingat dalam penelitian ini variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian IPM.

---

The contribution of the oil and gas sector to societal welfare remains a contentious issue. Economically, this sector continues to be a significant contributor to national revenue. Fiscal decentralization distributes state revenues from the oil and gas sectors to regions through revenue-sharing funds (Dana Bagi Hasil, DBH migas).  These additional DBH migas transfers are intended to boost regional development outcomes, as reflected in improvement in the Human Development Index (HDI).

This study examines the impact of DBH from oil and gas revenue-sharing funds on societal welfare, as measured through the HDI, focusing on recipient regencies/municipalities during 2016-2023 period. The analysis considers control variables such as per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), poverty rates, and regional expenditure allocations for health, education, and public services infrastructures. The result of a partial analysis indicates that DBH Migas transfer significantly positively affects the HDI at oil and gas producing municipalities. However, when analysed simultaneously with control variables, this impact, though positive, does not achieve statistical significance. Nonetheless, in municipalities that receive substantial DBH Migas funds—specifically those within the 25th percentile—the influence of DBH Migas on HDI remains both positive and statistically significant. Conversely, in municipalities not engaged in oil and gas production, both partial and simultaneous analysis of DBH Migas transfers, along with control variables, significantly enhances the HDI. At the provincial level, however, the DBH Migas variable does not demonstrate a significant positive effect on HDI, either partially or in conjunction with control variables. This study underscores the importance of policies aiming at optimizing the use of DBH Migas funds in oil and gas-producing regions, to drive development focused on human capital enhancement through economic diversification in non-oil and gas sectors. This approach aims to decrease reliance on the oil and gas industry. Since the study found that these factors have a big effect on HDI outcomes, it is also important to work to raise the GRDP, boost regional spending in areas that help HDI achievement, and reduce poverty.  "

"This study investigates the relationship of energy consumption on human development in Indonesia, employing a panel data analysis from 2010 to 2022 across 34 provinces. Utilizing entity fixed-effects regression models, the study reveals that increased energy consumption significantly enhances various human development indicators, including the Human Development Index (HDI), life expectancy, mean years of schooling, and per capita expenditure. The findings align with existing literature, highlighting the importance of energy access in promoting economic and social well-being. Key results indicate that a higher gross regional domestic product (GRDP) consistently improves all human development indicators, while inflation has a detrimental effect. The study also identifies significant positive impacts of domestic direct investment on human development outcomes.

---

Studi ini meneliti hubungan konsumsi energi terhadap pembangunan manusia di Indonesia, menggunakan analisis data panel dari tahun 2010 hingga 2022 di 34 provinsi. Dengan menggunakan model regresi efek tetap entitas, studi ini mengungkap bahwa peningkatan konsumsi energi secara signifikan meningkatkan berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, yang menyoroti pentingnya akses energi dalam mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hasil utama menunjukkan bahwa produk domestik bruto regional (PDRB) yang lebih tinggi secara konsisten meningkatkan semua indikator pembangunan manusia, sementara inflasi memiliki efek merugikan. Studi ini juga mengidentifikasi hubungan positif investasi langsung domestik terhadap hasil pembangunan manusia."