Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum. Berkaitan dengan masalah pewarisan, Notaris berperan untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat kasus di mana Putusan Pengadilan menyatakan bahwa suatu Perjanjian Kawin sah namun tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena tidak terbukti telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Akibatnya terdapat kesalahan dalam perhitungan bagian waris para ahli waris yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa memperhatikan adanya Perjanjian Kawin karena suami isteri tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Kawin mereka cacat hukum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan penggunaan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif dan metode analitis data secara kwalitatif sehingga bentuk laporan dalam penelitian ini bersifat preskriptifanalitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyuluhan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Pertanggung jawaban Notaris atas kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya adalah Notaris dapat dikenakan sanksi perdata dengan melakukan gugatan secara perdata kepada Notaris yang bersangkutan.

---

Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed also has the authority to perform legal counseling. In connection with the issue of inheritance, Notary acts to create a Certificate of Inheritance for Indonesian citizens of Chinese decendant. There are cases in which the Court decision states that a valid Prenuptial Agreement, but does not apply to third parties because it is not shown to have been registered in the District Court authorized. As a result there is an error in the calculation of the inheritance to heirs who have stated in the Certificate of Inheritance Notary without regard to their marriage as the conjugal agreement states that the Prenuptial Agreement legally flawed. This study uses a form of normative legal research with the use of secondary data that the data obtained from the literature. This type of research is a prescriptive and an analytical method of qualitative data so that the form of this research report in the prescriptive-analytical. The results of this study stated that the information on the law serves to prevent errors in the writing of a Certificate of Inheritance. Notary liability for any errors in the writing of a Certificate of Inheritance which made is a Notary may be subject to civil sanctions by conducting a civil lawsuit to the concerned Notary."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kurator dan Pengurus yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menganalisis kesesuaian putusan nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Terdakwa dalam perkara tersebut merupakan Pengurus PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertas PT SAIP yang telah pailit karena berakhirnya masa PKPU Sementara tanpa adanya kesepakatan perdamaian ataupun pemberian PKPU Tetap pada debitor. Dalam kasus ini, Pengurus PT SAIP Dalam PKPU Sementara dilaporkan atas tuduhan pidana melakukan perbuatan memalsukan dan atau menggunakan surat palsu serta memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik terkait dengan adanya tagihan kreditor yang dibantah oleh Pengurus. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. yang membebaskan Terdakwa Pengurus dari PT SAIP telah sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum bagi kurator dan pengurus dengan membebaskan Pengurus dari PT SAIP karena tidak terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan Namun, masih terdapat langkah yang belum ditempuh untuk melindungi kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan Renvoi Prosedur. Hendaknya, aparat hukum dan seluruh pihak dalam perkara PKPU dan Kepailitan dapat lebih memahami tugas dan kewenangan yang dimiliki Kurator dan Pengurus sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan mengoptimalkan segala upaya yang dapat dilakukan dalam Perkara Kepailitan dan PKPU untuk menghindari peristiwa pelaporan tindakan pidana pada Kurator dan Pengurus yang menjalankan tugas dan wewenangnya.

---

ABSTRACTThis thesis covered the issue on the legal protection to Curator and Administrators of the Company whose under the allegation of criminal act in Carrying Their Duty and Authority by analyzing the compliance of Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby with Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, Criminal Code, and Civil Code, wherein the Defendant on the aforementioned case is the Administrators of PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertas ldquo PT SAIP rdquo who is already insolvent due to the expiration of the period of Temporary Suspension of Debt Payment Obligation, without any settlement or any issuance of Permanent Suspension of Debt Payment Obligation. In this case, Administrators of PT SAIP in the Temporary Suspension of Debt Payment Obligation is reported for a criminal act for doing a fabrication act and or the usage of a fabricated letter and the insertion of false information on the authentic deed on debtor rsquo s demand of payment, all of which is refuted by the Administrators. This thesis is prepared by normative legal writing method.. This thesis concludes that the Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby which has rendered the award in favor of the Defendant the Administrators of PT SAIP , for the Court cannot prove the alleged criminal act. Nonetheless, there are still steps to be taken to protect the Curator and Administrators in carrying out their duty and authority, which is to proceed with the Renvoi Procedure. The legal apparatus and all parties concerned in the Suspension of Debt Payment Obligation shall comprehends all of the curator and administartor rsquo s duties and authorities regarding the Law Number 37 Year 2004 more and optimizes all foreseeable steps to be taken in the case of Insolvency and Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation to prevent the allegation of criminal act for curator and administrator when they cary their duty and authority."

"Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Jabar Depok telah mengambil suatu kebijaksanaan dalam penyaluran dana, yang lebih diarahkan pada peningkatan kredit retail. Kebijaksanaan ini memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian dan penyaluran kredit program kepada kreditur binaan yang prospektif. Salah satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan fasilitas kredit yang disebut dengan "Kredit Guna Bakti". Kredit yang diberikan tentu mempunyai resiko dan resiko kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai paling kecil. Hal ini disebabkan pembayaran angsuran kreditnya langsung dipotong oleh Bank Jabar Depok dari gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui bendaharawan instansi yang terkait. Namun, Bank Jabar Depok tetap meminta agunan/jaminan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengambil kredit di Bank Jabar, dan bagi Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dibelikan adalah menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut disertai dengan surat lainnya yang menjadi syaratnya. Di sini akan timbul masalah hukum mengenai konstruksi hukum perdata yang digunakan, khususnya agunan/jaminan kredit yang menggunakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bila ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai yuridis bagi orang lain. Akan tetapi, hanya bernilai bagi pemegang/pemiliknya, sehingga hal itu akan menimbulkan masalah dalam pengikatan agunan/jaminan dan dalam cksekusinya, jika terjadi debitur Pegawai Negeri Sipil wanprestasi. Namun terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar Oepok dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit merupakan hal yang konkret dari Bank Jabar untuk mengelola kredit. Dengan demikian, masyarakat yang beranggapan mendapatkan kredit dari Bank Jabar sangat sulit dan urusan yang berbelit-belit sudah tidak tepat lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar ini. Hal ini patut dihargai oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil."