Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai suatu sumber oenghasilannegara semakin penting perannya sejalan dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa. Sehubungan dengan sinyalemen tersebut, tingkat kesadaran masyarakt untuk membayar kewajibannya terhadap perpajakan berpengaruh terhadap pemungutan pajak oleh aparat negara. Makin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan makin besarnya volume hutang luar negeri, maka tiada alternatif lain selain peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak. Penulis artikel ini membahas aspek hukum dan kelembagaan terhadap masalah perpajakan."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49837/PP/M.III/16/2013 dan putusan Nomor : Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua atas Putusan Banding Pengadilan Pajak tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (legal normative empirical research). Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap bunyi pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 serta melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khusus nya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagai akibat ditolaknya permohonan banding wajib pajak oleh Pengadilan Pajak, supaya lebih memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak.

---

This undergraduate thesis discusses the implementation of the verdict of the Tax Court Number : Put-49837/PP/M.III/16/2013 and verdict Number : Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 and the execution carried out by the Tax Office Kosambi and Tax Office Jakarta Tanah Abang Two over Appeal Verdict of the Tax Court. This study is an empirical study of normative law (legal normative empirical research). The results of the study suggested that the amendment to the article 43 paragraph (5) and (6) of Government Regulation Number 74 of 2011 and amendment of Law of General Provisions and Tax Procedures, especialy to the provisions governing the imposition of sanctions to tax payers as a result of the taxpayer's appeal rejected by the Tax Court, in order to better provide a sense of fairness for tax payers."

"Pajak atas pendapatan dari investasi luar negeri tidak akan dikenakan pajak sampai subyek pajak tersebut mendapatkan suatu dividen dari hasil dari investasi yang dilakukannya. Namun, apabila investor tersebut tidak menerima dividen atau perusahaan tersebut tidak pernah membayarkan dividen kepada investor, maka pajak atas dividen tersebut tidak dapat dikenakan terhadap investor tersebut. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya suatu bentuk dari tax haven country, yang merupakan kelemahan dalam sistem perpajakan yang secara kolektif dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terkikisnya penerimaan pajak di Negara investor tersebut berdomisili. Untuk mencegah hal tersebut, banyak Negara yang memberlakukan peraturan Controlled Foreign Company atau lebih dikenal dengan CFC rules, di Indonesia peraturan CFC diatur di dalam PMK No 256/PMK.03/2008 yang menetapkan kewajiban bagi subyek pajak untuk melaporkan dividen yang diterima dari kegiatan investasinya. Atas dasar pemberlakuan peraturan tersebut pajak berganda dapat terjadi ketika keuntungan dari CFC dikenakan pajak di negara perusahaan sesuai dengan aturan dalam negeri serta di negara pemegang saham sesuai dengan aturan CFC negara tersebut. Di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di tangan wajib pajak yang sama di lebih dari satu negara dalam periode waktu yang sama. Sedangkan tujuan dari suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah untuk menghindari suatu pengenaan pajak berganda terhadap subyek pajak. Pengenaan dari peraturan CFC tersebut memungkinkan untuk secara tidak langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan dari P3B. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan CFC Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari P3B. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis berusaha mencari jawaban atas pokok permasalahan, hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengungkap bahwa peraturan CFC tidak bertentangan dengan tujuan utama P3B, dikarenakan sistem kredit pajak yang diberikan oleh pasal 24 UUPPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri.

---

Tax on income from overseas investments will not be taxed until the tax payer received a dividend from its investments. However, if the investor does not receive any dividen, or the company never paid dividends to investors, the tax on such dividends shall not be subject to the investor. This can be made possible by the existence of a form of a tax haven country, which collectively and in the long term can lead to the erosion of country tax revenue in the investor home country. To prevent this, many countries are enacting Controlled Foreign Company rules or better known as the CFC rules, Indonesia CFC rules contained in the PMK No.256/PMK.03/2008, which establishes the obligation for the tax payer to report the dividends received from foreign investment activities at the end of tax year. The application of CFC rules bring through possibilities of double taxation when the profits of the CFC is taxed in accordance with the rules of the company country, but also taxed in shareholders country in accordance with the CFC rules. While the goal of a Double Taxation Avoidance Agreement ( P3B/DTA ) is to avoid a double taxation. CFC rules allow for the imposition of direct conflict with the intent and purpose of the DTA. The primary objective of this study was to determine whether the regulation of Indonesia CFC rule contrary to the purpose of DTA. By using juridical - normative research methods, author seeks an answer to the subject matter, the results obtained by the authors revealed that the CFC rules do not conflict with the DTA primary purpose, due to the tax credit system provided by article 24 UUPPh governing the calculation of income tax payable or paid abroad can be credited against the income tax payable in home country."

"ABSTRAKMerjer merupakan alternatif strategi yang telah lazim digunakan dalam upayapengembangan maupun mempercepat pertumbuhan perusahaan di berbagai jenisindustri. Merjer diantara perusahaan dalam sebuah kelompok usaha yang sama ataulebih dikenal dengan merjer internal tampaknya makin diminati oleh manajemenperusahaan saat-saat ini, karena merger ini lebih bersifat friendly merger sehinggasinergi positip diharapkan dapat lebih mudah tercipta di antara perusahaanperusahaan yang melakukan merger. Namun demikian etika bisnis harus diperhatikanagar kepentingan minoritas dan pihak ketiga tidak dirugikan. Dalam melakukan merjer, manajemen perusahaan PT. X dan PT. Y selaluberhati-hati (prudent) dalam memperhitungkan setiap langkah-langkah merjer yangharus dilakukan agar merjer yang telah menghabiskan biaya yang tidak murahtersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mengandung resiko yang tinggi. Olehkarena itu pelaksanaan Iangkah-langkah merjer tersebut harus memperhatikankemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan harus ditinjau dari segala aspek seperti:1. Aspek hukum, agar keberlangsungan merjer tersebut dapat dianggap sahkeberadaannya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan statusperusahaan yang menggabungkan diri baik yang melalui proses likuidasi maupuntanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu dapat jelas statusnya menuruthukum di Indonesia. 2. Aspek perpajakan agar manajemen dapat menyusun lax planning terlebih dahulusebelum melakukan merjer sehingga dapat terhindar dan resiko pembayaranpajak yang tinggi akibat ketidak-tahuan manajemen perusahaan mengenaiketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuanketentuan perpajakan mengenai restrukturisasi perusahaan. 3. Aspek akuntansi, apakah pencatatan mengenai akuntansi penggabungan usababalk yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest)rnaupun metode pembelian (purchase method) sudah sesuai dengan ketentuanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. 4. Aspek keuangan, dimana merjer yang dilakukan jangan sampai merugikankepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu ada baiknyaperusahaan yang menggabungkan diri atau perusahaan target dapat dilakukanpenilaian saham terlebih dahulu oleh perusahaan penilai independen agardiperoleh harga saham yang pantas, dimana pembayarannya dapat dilakukandengan kas atau dengan konversi saham. Disamping ke empat aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek-aspeklainnya yang harus diperhatikan seperti aspek mengenal budaya masing-masìngperusahaan yang melakukan penggabungan, aspek mengenai ketenaga-kerjaan danpengalokasian manajemen, aspek mengenai kepentingan kreditur, dan sebagainya. Dalam aspek hukum, PT. X Hasil Merjer harus mendapatkan persetujuanterlebih dahulu dari instansi-instansi terkait seperti Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM) dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (MENKEHAM)agar merjer tersebut dapat dianggap sah keberadaannya menurut hukum di lndonesia. Sedangkan dalam aspek perpajakan, karena pencatatan akuntansi PT. X hasilMerjer menggunakan metode pooling of interest. maka pihak perusahaan harusmemperoleh persetujuan penggunaan nilai buku dari Direktorat Jenderal Pajak.dimana persetujuannya diterbitkan melalui Kantor Wilayah setempat. Hal ini sangatdiperlukan agar perusahaan terhindar dari kewajiban membayar pajak yang lebihbesar lagi, akibat pihak fiskus menetapkan peralihan harta dan kewajiban perusahaanyang menggabungkan diri tersebut dengan menggunakan harga pasar sehinggaterdapat keuntungan atas pengalihan harta yang merupakan objek Pajak Penghasilan(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam aspek akuntansi, metode yang digunakan adalah metode pooling ofinterest, sehingga pencatatan akuntansi PT. X Hasil Merjer hanyalnh merupakanpenggabungan harta, kewajiban dan ekuitas dari masing-masing perusahaan yangmenggabungkan diri. Penilalan saham sebagaimana dibahas dalam aspek keuangan, penulismenggunakan 5 (lima) metode penilaian saham, dimana estimasi harga saham PT. Yselaku perusahaan target berkisar antara Rp. 3.193.300 sampal dengan Rp 4.402,800.Penilaian saham tersebut penulis lakukan hanya sebagai perbandingan saja, karenamanajemen perusahaan tidak melakukan peniIaian saham terlebih dahulu terhadapperusahaan target dan cenderung menentukan harga saham berdasarkan kesepakatan bersama karena porsi saham pemegang saham minoritas dirasakan tidak material. Disamping itu, merjer internal yang terjadi sangat unik, dimana perusahaan yang menderita kerugian fiskal yang cukup signifikan menjadi surviving companysedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan harus dilikuidasi. Hal inimengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak mengenai keberlangsunganusaha (going concern) PT. X Hasil Merjer tersebut di masa yang akan datangsehingga sinergi positif yang dikumandangkan oleh manajemen perusahaan dalamawal proses mener menjadi semu dan terllhat bahwa PT. X hasil merjer terperangkapoleh sinergi tersebut. Namun demikian patut dimengerti bahwa kerugian yangdiderita oleh PT. X maupun PT. Y disebabkan oleh kerugian selisìh kurs akibatmelemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Apabila dilihat darioperating margin (laba operasi) ke dua perusahaan dinilai cukup baik dan manajemenperusahaan optimis bahwa dengan penggabungan usaha tersebut akan menghasiÌkankinerja perusahaan yang Iebih baik karena brand dan produk-produk yang akan dijualoleh PT. X Hash Merjer sudah dikenal dipasaran Internasional sehingga akanrneningkatkan penjualan perusahaan."

"ABSTRAKSalah satu masalah yang timbul dari aktivitas komersial antar anggota grup suatu perusahaan multinasional adalah penentuan harga tranfer atau imbalan yang tidak wajar (non arm's length price) yang dikenal sebagai transfer pricing . Transfer pricing atas transaksi antar anggota grup suatu perusahaan multinasional merupakan topik dalam penulisan tesis ini dengan studi kasus yang berjudul "Aspek Hukum Perpajakan atas Transfer Pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia (Studi Kasus: Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Tyrolit Vincent). Sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Tyrolit Vincent, merupakan kasus sengketa atas koreksi peredaran usaha PT. Tyrolit Vincent Tahun Pajak 2000 oleh otoritas pajak Indonesia terhadap transaksi yang dilakukannya dengan induk perusahannya di Italia (Tyrolit Vincent Italy). Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan penghitungan kembali kewajaran harga jual (arm's length price) atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (related parties). Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya nomor Put-018671PPIM.1111512003 tanggal 14 November 2003, mengabulkan upaya hukum banding PT. Tyrolit Vincent, dengan pertimbangan bahwa harga jual atas produk yang sama kepada induk perusahaan di Italia (related parties) dengan harga yang berbeda Iebih murah dibandingkan dengan harga jual kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa (third parties), memutuskan tidak terbukti sebagai transfer pricing yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menghindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas putusan tersebut adalah: (1) Tarif tertinggi pajak penghasilan di Italia adalah 37%, lebih tinggi dari tarif tertinggi pajak penghasilan di Indonesia yaitu 30%; (2) PT. Tyrolit Vincent masih mendapat margin keuntungan, demikian pula Tyrolit Vincent Italy masih mendapat labs, sehingga kedua perusahaan tersebut harus membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di negara masingmasing; (3) Motivasi non arm's length price oleh PT. Tyrolit Vincent kepada Tyrolit Vincent Italy dilatarbelakangi untuk menjaga kelangsungan jalannya perusahaan karena kondisi pasar di Indonesia tidak dapat menyerap produknya untuk menutup biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, pola transaksi dengan adanya kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement, APA) merupakan mekanisme yang dapat digunakan di mass mendatang untuk meminimalisasikan sengketa pajak terkait dengan transfer pacing, yang sampai saat ini belum dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya belum ada."