Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembinaan pendidikan tinggi hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapat dilepaskan dari pendidikan tinggi hukum saat ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970). Dari pengalaman sejarah kita mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui UUD 1945 kita menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Keinginan untuk mewujudkan "negara berdasarkan hukum" (rechstaat) inilah yang harus selalu mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia.

Abstrak :
Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran dan pengembangan. Dalam membina sistem pendidikan tinggi hukum dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerja sama dengan kalangan profesi hukum.

Abstrak :
Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib. Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini. Pembangunan hukum menyangkut pembangunan stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu dipahami dalam tesis ini yang di maksud sebagai pembangunan hukum adalah substansi hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiasn yuridis normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pembangunan hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan kebijakan publik. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa arah pembangunan hukum dan implementasi dalam pengaturan hukum daerah Kabupaten Poso. Berdasarkan analisis, pembangunan hukum di kabupaten poso telah sesuai dengan asas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga disimpulkan bahwa implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini cukup baik, dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum daerah yang menunjang rencana pembangunan di kabupaten Poso. ......With the implementation of regional autonomy in Indonesia, local governments have considerable authority in implementing regional development. The authority to implement the regional development should be aligned with the development of law in regions. The local and regent regulations as local laws are means for umbrella to the regional development in order to remain harmonious and orderly. This research tried to analyze the development of law in Poso regency based on the principle of public policy. Besides, this research also analyzed the implementation of arrangement of law related to current development in Poso regency. The development of law involves development of law structure, law substance, and law culture. It needs to be understood that in this thesis, what is meant as development of law refers to law substance. The writer used juridical normative research method with an emphasis on the study application of rules and norms in the development of law and various literature relevant to development problems and public policy. Another method used to answer the problems was by describing and analyzing the development of law and the implementation of arrangement of law in Poso regency. Based on the analysis, the development of law in Poso regency has been in accordance with the public policy and led to the development of security and order, economic development, and development of people's welfare. With the release of a variety of local laws that supported the development plans in Poso regency, it was concluded that the implementation of arrangement of law regarding development in Poso regency is currently quite satisfied.

Abstrak :
Abstrak
Kajian ini mengambil istilah baru gen hukum untuk menjelaskan tentang peta kesejarahan secara turun menurun atas model hukum di Indonesia. Metode berpikir gen tersebut kemudian dipadukan dengan metode historis-normatif sehingga bisa diperoleh unsur preskriptif sebagai hasil akhir dari kajian ini. Hasilnya adalah penelusuran gen hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, terutama kajian gen hukum yang lebih sistematis dan komprehensif sejak era kerajaan, kolonial, hingga era Republik Indonesia. Hal ini semakin diperparah karena Pemerintah tidak serius menangani persoalan ini, akibatnya adalah wacana dan upaya pembangunan hukum nasional selalu berputar-putar dan tidak komprehensif. Selain itu, hukum Adat sebagai kekayaan bangsa Indonesia sering diabaikan padahal merupakan gen hukum yang sangat baik jika digunakan untuk dasar pembangunan hukum nasional. Sarannya pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius, sistematis, dan komprehensif untuk melakukan penelitian dan kajian terkait gen hukum Indonesia sehingga menjadi bahan utama pembangunan hukum nasional. Hal ini semakin mendesak di kala Indonesia juga sudah ikut masuk pada era industri 4.0.

Abstrak :
Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan Konsep Akses Terhadap Keadilan dalam SNATK, Konsep Akses Terhadap Keadilan ke dalam isu Bantuan Hukum dalam SNATK, dan analisa terhadap SNATK dan konsep Akses Terhadap Keadilan dalam isu Bantuan Hukum berdasarkan Teori Keadilan dan Sistem Hukum di Indonesia. ......Access To Justice conception was first introduced in formal legitimation through National Strategy on Access To Justice (SNATK). This National Strategy is made through co-operation between Indonesian Government and UNDP. SNATK is arranged to develop and implement the integration and extensive strategy for Access To Justice conception. This research constituted a bibliography research, which the data that is used in this research is secondary data, consisted with legislation regulation, literatures, and project report research about Access to justice. This research tries to describe the execution and the implementation of Access To Justice conception in SNATK, Access To Justice conception on Legal Aid issue in SNATK, and the analysis on SNATK and Access To Justice conception based on Theory of Justice and Law System.