Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
On political crimes and crimes violating national security according to Indonesian criminal law.

Abstrak :
Indonesia as one of the countries, which is :tying to struggle for archipelagic State conception to be accept in universal scope after bilateral and regional lobbies. Archipelagic State conception has already existed since nineteen twentieth and indonesia wants to motte this conception being a port of positive law of International Law of the Sea. Prof Mochtar Kusumaatmadja as a leader of the Indonesian delegation to the Third United Notions Conference on the law of the Sea in Caracas. make this paper to describe Indonesia and other countries effort in the Conference to pot the tow status of archipelagic Stare into o convention about International' Law of the Sea.

Abstrak :
Karya ini menampilkan pandangan Tolstoj terhadap hukum dan penerapannya yang berlaku baik dalam masyarakat maupun negara Rusia. Pada saat itu terdapat kehancuran dalam sistem hukum dan peradilan Rusia, dimana baik masyarakat maupun negara sating menghakimi satu sama lain. Melalui konsep umum dialektika yang terdiri dari tiga proses utama yakni tesis, antitesis, dan sintesis permasalahan ini dapat diungkap. Tesis dan antitesis merupakan sesuatu yang sating bertentangan yang direpresentasikan oleh masyarakat dan negara, dimana masyarakat menentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dalam bidang peradilan dan hukum. Masalah ini bermuara pada sebuah solusi yang menjadi sintesa terhadap tesis dan antitesis. Sintesa tersebut berupa sebuah konsep hukum yang dilandaskan pada cinta kasih yang dikemukakan oleh Tolstoj. Dalam cinta kasih, Tolstoj tidak memihak pada apa yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun negara. Solusi yang ditawarkan oleh Tolstoj pada masaf%h kehancuran peradilan ini adalah bahwa pada dasarnya manusia tidak akan sating *rnenghakimi dan saling mencari-cari kesalahan satu sama lainnya jika di dalam diri mereka diisi dengan cinta dan kasih sebelum melihat kesalahan seseorang

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982. ...... The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982.