Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merek atau merek dagang (trademark) sebagai hak milik intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu terkenal. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannyaadapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, ingin membuktikan ada perbedaan latar belakang lahirnya UU. Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Kedua, mencoba membuktikan bahwa substansi UU. Merek Amerika Serikat masih lebih bervariasi dibandingkan dengan UU Merek Indonesia, walaupun UU Merek Indonesia yang telah beberapa kali diperbarui itu telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan merek internasional. Selanjutnya, menooba membuktikan adanya perbedaan dan persamaan pcrtimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Akhirnya, penelitian ini ingin membuktikan bahwa UU Merek 2001 dalam pengaturan kepastian hukumnya lebih baik dari UUU Merek 1961, baik yang berkenaan dengan perlindungan merek maupun dalam penanganan permasalahan merek atau persaingan curang melalui peniruan merek."

"Perkembangan hukum merek saat ini tidak terbatas hanya pada tanda yang dapat dilihat secara visual. Saat ini tanda yang tidak dapat dilihat secara visual seperti aroma bisa didaftarkan menjadi sebuah merek dalam hukum merek di beberapa negara. Aroma belum diatur dalam hukum merek Indonesia. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kendala pendaftaran aroma sebagai merek dan pengaturan dari aroma sebagai merek dalam hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah terdapat kendala dalam pendaftaran aroma sebagai merek dan hukum merek di Indonesia belum mengatur mengenai aroma sebagai merek. Dengan demikian, hukum merek di Indonesia harus diubah agar dapat mengakomodir perkembangan dari hukum merek saat ini.

---

The development of the current trademark law is not limited to signs that can be seen visually. Today marks that cannot be seen visually as scent can be registered as a mark within the trademark law in some countries. Scent as a trademark is not set in Indonesia?s trademark law. The problems analyzed in this thesis is the registration constraints as a mark and regulation of scent as a trademark in Indonesia. The research method used in this research is a method of literary study. The study of the problem is that there are obstacles in the registration of scent as a mark and trademark law in Indonesia has not been set up on the scent of a mark. Thus, the trademark law in Indonesia must be changed in order to accommodate the development of the law of the trademark today."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan mengenai larangan pendaftaran merek yang menyerupai atau tiruan lambang negara. Penggunaan lambang negara dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 6 ayat (3) huruf b. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larang pendaftaran merek tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang adalah untuk menghindari kekeliruan di dalam masyarakat bahwa adanya keterkaitan antara merek dengan negara yang menggunakan lambang negara yang didaftarkan sebagai merek.

---

This mini-thesis discusses the rules concerning the prohibition of registration of trademark which similar or imitation of State emblem. The use of the state emblem in Indonesia are protected by the government of Indonesia under Law Number 15 of 2001 brands in particular Article 6 paragraph (3) letter (b). This mini-thesis is prepared using the method of normative legal writing to generate descriptive data analysis. The research concludes that prohibit registration of trademark without the written permission of the authorities is to avoid confusion in the community that there is a correlation between countries that use the brand with the state emblem is registered as a trademark."