Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak konstitusional bagi anak, namun dalam realisasinya masih banyak terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (vulnerable group), anak-anak memerlukan perhatian dan perlakuan secara khusus agar apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya dapat terlindungi. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak anak yang terciderai. Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2003 yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak dianalisis ke dalam empat klaster utama, yaitu pendidikan, perkawinan, administrasi kependudukan, dan perlindungan hukum. Dengan alur penyajian yang ditulis secara sistematis dan mudah dipahami, buku ini akan memberikan pemahaman mendasar bagi para pembacanya mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak dari perspektif konstitusi. Untuk itu, buku ini sangat perlu untuk dibaca oleh para mahasiswa, akademisi, peneliti, dan penggiat hak asasi manusia, serta pengambil kebijakan yang menaruh perhatiannya terhadap perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia."

"AbstrakSemula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada, sebab MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Dalam hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima baiat, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang siapa yang paling berwenang untuk mengadili persoalan tersebut, apakah MA atau MK"