Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bermaksud untuk melakukan peninjauan dan penelitian atas beberapa putusan Pengadilan Niaga (yang merupakan badan peradilan khusus dalam lingkup Pengadilan Negeri yang disyaratkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan-"UJK") dan Mahkamah Agung, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUK, dan selanjutnya untuk melihat apakah putusan-putusan Pengadilan N:aga dan Mahkamah Agung tersebut, yang secara implikasinya merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan UUK, dapat atau telah memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha pada khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar (sekunder). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari peninjauan dan penelitian tersebut diharapkan dapat dilihat bagaimana pelaksanaan UUK dalam bentuk putusan-putusan tersebut, dan apakah pelaksanaan UUK tersebut telah memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Konsideran UUK. Hasil dari peninjauan dan penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan UUK dalam bentuk putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kenyataannya belum mencerminkan adanya kepastian hukum. Sebagaimana terlihat dari beberapa keputusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, dimana banyak diantaranya yang saling bertentangan satu dengan yang lain maupun dengan ketentuan UUK itu sendiri, akibatnya keputusan-keputusan tersebut menjadi tidak mempunyai konsistensi/stabililitas (stability) dan dapat diperkirakan (predictability), sehingga menimbulkan efek ketidak pastian hukum. Kepastian hukum penting bagi dunia usaha, perbankan, dan para pemodal baik asing maupun domestik dalam menentukan keputusan apakah mereka akan melakukan usaha atau investasi di Indonesia. Sehingga tanpa adanya kepastian hukum tersebut adalah sulit bagi masyarakat dunia usaha untuk beroperasi secara optimal tanpa adanya 2 unsur utama dari kepastian hukum yaitu stability dan predictability. Kelemahan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung sebagai bentuk dari pelaksanaan UUK tersebut dari segi yuridis dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1) pembentukan UUK yang tergesa-gesa; 2) penolakan pihak debitur; 3) sumber daya manusia yang lemah; 4) judicial corruptioir, dan 5) rendahnya kemauan pemerintah, yang mana kelemahan segi yuridis tersebut sebenarnya bermuara dari kelemahan segi filosofis yaitu budaya hukum (legal culture) masyarakat kita yang kurang menghargai hukum itu sendiri karena dianggap sebagai hal yang tidak perlu diperhatikan, asal ada saja tetapi tidak perlu dijalankan. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran mereka atas kegunaan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kelemahan tersebut perlu ditanggulangi dengan membangun budaya hukum masyarakat Indonesia itu sendiri secara bertahap menuju kearah perbaikan dengan pendidikan yang berkesinabungan baik dari segi moral maupun akademis, disertai insentif yang jelas, agar pelaksanaan UUK dapat memberikan kepastian hukum seperti yang diharapkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities, yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalam mengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokok permasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum kepailitan dalam kasus ini dan apakah Putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwa seorang debitor diwajibkan membayar utang kepada kreditor dapat dijadikan dasar kepailitan terhadap debitor tersebut di Indonesia.

---

Abstract
The focus of this thesis is about the applicability of the bankcruptcy principle in the study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities. The method of this research is qualitative normative interpretive. The data were collected by the author from literative study and interview. The author also did a juridical analysis towards the case, whereas the request for bankrupt is based upon the foreign judgement. The author, commenting on the above aspects, tries to see the primary cause from the Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy. The primary issue for this thesis is the regulation for Bankruptcy Law for this case, and whether or not the foreign judgement that has let out a verdict that a debitor is obliged to pay the debt to the creditor can be used as a basis for the bankruptcy of that debitor in Indonesia.

Abstrak :
Dalam suatu kepailitan, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti debitor yang berutang dan kreditor yang berpiutang. Karenanya harus diadakan pengaturan-pengaturan mengenai kepailitan. Hukum Kepailitan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh kreditor, tetapi juga dapat diajukan oleh debitor sendiri. Tetapi hal tersebut memberikan celah bagi debitor untuk melarikan diri. Dalam hal tersebut, Hakim harus bersikap aktif karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana. Mengenai pelunasan utangnyapun, kreditor tidak dapat melakukan apapun apabila debitor berdalil tidak mempunyai aset berharga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teori hermeneutika hukum. ......In a bankruptcy, there are many parties who have an interest in it, called Debtor who owes and Creditor who has receivables. Therefore, there should ne a sufficient regulation to keep everything related to bankruptcy measured. The bankruptcy law which regulates the bankruptcy in Indonesia is Law No. 37 Year 2004. Bankruptcy is not only stated by creditor, debtor is also capable to put his own state into bankruptcy and the debtor may exploit it in order to escape from the debts. Pertaining to that issue, the judge is expected to be more active in consideration of the nature of the examination in bankruptcy petition is simple. Concerning the debts settlement, the creditor would be helpless if the debtor can not provide any adequate assets to repay the debts. This research is jurisdicial normative type of research and using the theory of hermeneutika law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian skripsi ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa perbandingan atas hukum kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan Indonesia terutama dalam hukum ekonomi Indonesia, dalam hal untukmelihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus kepailitan yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus kepailitan dapat dikatakan kurang memadai. Sebagai contoh yaitu putusan hakim terhadap permohonan kepailitan PT Prudential Life Assurance dan PT Telekomunikasi Selular Tbk. Dimana dalam putusannya, hakim pengadilan niaga memutus pailit kepada kedua perusahaan tersebut yang masih memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Hasil dari penelitian adalah tidak hanya terdapat perbedaan tetapi juga persamaan antara Undang-undang kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat. Selain itu, penerapan hukum kepailitan di Indonesia dapat dikatakan belum memenuhi asas keseimbangan dimana debitur belum mendapatkan perlindungan atas kepentingannya dalam kasus kepailitan. ......This thesis discusses about comparative studies on Bankruptcy Law between Bankruptcy Law in Indonesia and Bankruptcy Law in United States of America. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance to Indonesia government, especially on the economic law to renewing the regulation of Bankruptcy Law, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Indonesia Bankruptcy Law. It is necessary, because what has happen so far, proving that Indonesia Bankruptcy Law giving less protection to the debtor. For example on PT Prudential Life Assurance and PT Telekomunikasi Selular Indonesia bankruptcy cases, where in both cases, bankruptcy judges declaring bankruptcy to both companies, even though there are some proves with both companies that they have enough assets to pay their debt to creditors. The result of this study is that there are not only differentiations in bankruptcy regulation in Indonesia, but also there are some similarities between both bankruptcy regulations. In addition, the bankruptcy law implementation in Indonesia can be said having lack on protection to the debtors due to bankruptcy process cases.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh tempo tanpa syarat insolvensi. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang masih solven dipailitkan seperti yang terjadi pada PT. Telkomsel dan PT. AJMI. Pengaturan tersebut jelas berbeda apabila dibandingkan dengan pengaturan kepailitan yang diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Ketiga negara tersebut mengatur syarat keadaan tidak mampu membayar utang sebagai syarat permohonan pailit. Insolvensi tes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh pernyataan apakah debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. ...... This Thesis is aimed to explain insolvency as a the terms of bankruptcy. Debtor could be filed for a petition of bankruptcy if the debtor is already insolvent (unable to pay the debt). Insolvent is a condition where the assets owned by the debtor are not sufficient to meet the obligation to pay the debt. Terms of bankruptcy stated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment only requires more than two creditors and the debt maturity without the insolvency condition. It causes many companies in Indonesia which are still solvent are being bankrupt as in PT. Telkomsel and PT. AJMI. The regulation is clearly different if it is compared with bankruptcy arrangements applied in the United States, Japan, and the Netherlands. The three countries set the term ?unable to pay the debt? as a condition for bankruptcy. Insolvency test is a method used to obtain the statement of whether the debtor is unable to pay its debts again.