Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus mendapat perhatian secara khusus dan serius guna memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih dalan era reformasi dewasa ini, dimana penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda yang perlu diwujudkan dan diprioritaskan. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam tesis ini perlu dilakukan suatu analisis dan pengkajian secara sistimatis tentang prinsip-prinsip penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam dengan pokok permasalahan yang diajukan adalah: (1) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam; (2) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam; (3) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam; (4) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia, dan bagaimana mengatasinya. Untuk menjawab permasalahn di atas, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan dengan metode pendekatan yuridis dan historis, dengan mengutamakan data sekunder (Kepustakaan) sebagai data utama, sedangkan data primer (Data lapangan) sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan hasilnya diuraikan secara deskritif. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu landasan yang sangat fundamental dan sekaligus sebagai satu kesatuan yang mengilhami hukum Islam, baik dalam ide maupun dalam operasionalnya, yaitu itu aqidah yang benar merupakan patokan dan prinsip pertama dan utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalam Islam, kemdian diikuti dengan prinsip-prinsip lainnya. Seperti; Prisnip amanah, persamaan dan keadilan, musyawarah dan perdamaian; (2) Prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi manusia dalam perspektif hukum Islam adalah merupakan wujud dari esensi ajaran Islam, dimana tampa penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, ke-Islaman seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan. Penegekan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam, telah diperaktekkan jauh sebelum ?Declaration of Human Rigts' oleh PBB dan konvensi-konvensi Internasional lannya. Hal ini dapat dilihat pernyataan-pernyataan dalam berbagai teks-teks keagamaan (Al- Qur?an dan Hadis) dan juga dalam konstitusi *Piagam Madinah" yang dideklarasikan langsung oleh Rasulullah saw; (3) Prinsip-perinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia sebagai mana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Batang tubuh dan penjelasannya serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari falsafah Pancasila pada umunya sangat relevan dan sesuai dengan pandangan hukum Islam; dan (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya: (a) Perangkat hukum atau undangundang itu sendiri; (b) Kualitas SDM aparat penegak hukum; (c) fasilitas penegakan hukum yang kurang memadai; (d) Budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah; (e) Pengaruh Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum; (f) Sistem rekrukmen pejabat penegak hukum yang kurang tepat. Adapun cara mengatasinya adalah (1) Dalam penyusunan suatu undang-undang di samping memperhatikan kepentingan nasional, juga kendaknya aspirasi masyarakat lokal jangan diabaikan. Di samping itu perlu pula memperhatikan ide-ide dan intitusi-instusi modern yang berkembang di negara-negara maju setelah disaring sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia; (2) Aparat penegak hukum harus memiliki nilai-nilai propsesionalisme yang cukup, (3) fasilitas pendukung dalam penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus ditingkatkan, (4) Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, setiap peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan harus disosialisasikan: (5) Sistem rekrukmen aparat penegak hukum harus melalui saringan yang ketat dengan kriteria-kriteria terentu, termasuk pengangkatan seorang pejabat penegak hukum khususnya kehakiman dan kejaksaan harus bersih dari campur tangan eksekutif.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai mengenai Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang Undang Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu perlu diadakannya perubahan Undang Undang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sedangkan kebijakan dualisme pembinaan pengadilan pajak tidak berimplikasi pada kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak serta kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.

---

This research discuss regarding The Duality of Development Policy And Effect on The Independence of Tax Court Judge Due To Review And Make Final Decision On Tax Dispute Settlement. This research is a qualitative descriptive research type of analysis. The Results of this study is Tax Court?s Constitution is not rely on Judicial Power Constitution , it is suggested to make amandment of Tax Court Constitution therefore the duality of development Policy do not affect to independence of tax court judge, law enforcement and justice to tax payer due to dispute settlement.

Abstrak :
Penulisan tesis ini bertujuan membahas Pajak Penghasilan pada sektor Jasa Konstmksi yang diterapkan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, yang membahas mengenai kualiiikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi, membahas permasalahan timbul dengan akibat pemberlakuan surut peraturan perpajakan, dan penerapan PPh J asa Konstmksi untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, interpretasi penerapan peraturan perpajakan bidang jasa konstmksi, serta menganalisa hubungan peraturan-peraturan yang berkaitan perpaj akan dan jasa konstruksi. Hasil penelitian akan memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder dalam bidang jasa konstruksi.

---

This thesis aims to discuss the income tax on the construction service sector, the govemment adopted after the issuance of Govemment Regulation No. 51 of 2008 and Govemment Regulation No. 40 of 2009, that discussed the qualifications and classification of construction services, discuss the problems arising with the effect of retroactive application of tax regulations, and Construction and application of income tax to the domestic taxpayer and the Permanent Establishment. Writing done with qualitative research methods to study literature, interviews, interpretation of tax regulations implementing the construction services sector, and analyze the relationship of regulations related to taxation and construction services. The results will provide an overview of legal certainty and sense of justice and become material for stakeholders in the evaluation for construction services.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya mengenai pengenaan Pajak Air Pemukaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuat langkahlangkah agar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi Asas Kepastian Hukum. ......The focus of this thesis is the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province especially on the imposition of Surface Water Tax to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in legal certainty perspective. This is a descriptif qualitative study. The resilt of the study sugest that some action should be made in order to make the the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province conform with the legal certainty principle.

Abstrak :
Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai. Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi syarat-syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, isi dari Pasal tersebut tidak tepat, tidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan sef assessment syslem yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif. ......Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation obligation by themselves. Fiscus act bolh as a counsellor and a supervisor on it. They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and acquired their taxation rights well. The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can’t be reached. Certainty and equity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in doing their taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax must be written and arranged in the Tax Regulation. It must be able to create certainty and equity. In practice, it is difficult to get equity. Tax payers have right to get and to look for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. This research will analyze whether the rule can give certainty and equity to tax payers. According to the result of this research can be concluded that the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has ambiguous. The rule doesn’t agree with the goals of Tax Regulation to give certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong is not suitable with Self Assessment System in Indonesia because certainty and law enforcement become exlinct.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan refleksi atas teks ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite? karya Jacques Derrida. Force de Loi seakan hendak menyibak wajah antagonis dari hukum modern, yang tak lain merupakan buah cinta modernisme. Keadilan, bagi hukum modern, menjadi sesuatu terberi. Wewenang (autorité) dalam hukum lantas menjadi kreator dan pemelihara kekerasan dalam pengemasan keadilan sebagai hukum itu. Hukum menjadi beku, dingin, dan penuh kekerasan. Maka, dengan merangkul dekonstruksi Derridean, skripsi ini bertujuan untuk melontarkan pandangan alternatif untuk memecah kebekuan itu. Dioperasikan dalam ranah sosio-legal, skripsi ini menggunakan metode content analysis, yang menggelar hamparan hukum yang senantiasa dapat didekonstruksi. Dekonstruksi merayakan keberagaman, menyangkal makna tunggal dalam hukum. This thesis is a reflective writing on Jacques Derrida?s ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite?. Force de Loi intended to unveil the antagonistic face of modern law ? which born in modernism milieu. Justice, for modern law, is a gifted telos. Then, authority of law becomes the creator and caretaker of violence in wrapping ?justice as law?. Finally, law becomes cold and full of violence. So, using derridean deconstruction, this thesis has a goal to provide an alternative paradigm to break such colderness. Operated in socio-legal field, this thesis using ?content analysis? as method. Deconstruction celebrates plurality, and deny monolithic nuance in law.