Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Global War on Terror yang dicanangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca serangan 9/11 yang dilansir merupakan perbuatan dari kelompok teroris al-Qaeda berujung kepada penangkapan besar-besaran atas orang-orang yang diduga sebagai anggota teroris al-Qaeda. Para tawanan terduga teroris tersebut ditempatkan di Penjara Guantanamo yang terletak di Teluk Guantanamo, Kuba. Pada permulaan Global War on Terror, pihak Amerika Serikat mengumumkan sebuah International Armed Conflict kepada Afghanistan demi memberantas rezim Pemerintahan Taliban dan kelompok terorisme al-Qaeda yang berada disana. Karena hal tersebut lah Hukum Humaniter Internasional sudah sewajarnya diberlakukan dalam konteks Global War on Terror tersebut, terutama kepada para tawanan terduga teroris yang ditangkap selama keadaan tersebut. Pada khususnya harus diberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Namun pada kenyataannya pihak Amerika Serikat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi-konvensi tersebut dengan alasan para tawanan terduga teroris bukanlah pihak yang memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut. Para tawanan terduga teroris tersebut kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari para Militer Amerika Serikat yang bertugas di Guantanamo. Para tawanan pun tidak mendapatkan keputusan yang jelas dari sebuah pengadilan yang kompeten mengenai status mereka selama berada di dalam penawanan. Dengan demikian penting untuk dianalisa lebih lanjut mengenai status dari para tawanan terduga teroris tersebut, sehingga keberlakuan dari Konvensi-konvensi tersebut pun dapat lebih jelas tergambarkan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada intinya Hukum Humaniter Internasional, khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 harus diberlakukan dalam keadaan Global War on Terror, terutama kepada para tawanan terduga teroris. ...... Global War on Terror declared by the Government of the United States after the attacks of 9/11 reported as an act by a terrorist group known as al-Qaeda, led to massive arrests of people suspected as the members of al-Qaeda terrorists. The suspected terrorist detainees were placed in Guantanamo Prison located at the Guantanamo Bay, Cuba. At the beginning of the Global War on Terror, the United States announced an International Armed Conflict to Afghanistan in order to combat the Taliban regime and al-Qaeda terrorist group located there. By that situation, the International Humanitarian Law has been duly enacted in the context of the Global War on Terror, especially to the suspected terrorist detainees who were captured during these circumstances. In particular, the provisions in the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War in 1949 and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 should be applied. Nonetheless, the fact is that the United States did not execute the provisions in the Conventions on the grounds that the suspected terrorist detainees is not a party that has a right to be protected under the Conventions. The suspected terrorist detainees often get inhuman treatment by the U.S. Military who served in Guantanamo. Moreover, the detainess did not get their status clearly determined by any competent tribunal during their captivity. Therefore, it is important to analyze more about the status of the suspected terrorist detainees, so that the enforcement of the provisions in those Conventions could be clearly reflected. These problems will be reviewed using a juridicalnormative research method until it can be concluded that the International Humanitarian Law, in particular the provisions in the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War in 1949 and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 must be enforced in the state of Global War on Terror, particularly to the suspected terrorist detainees.

Abstrak :
Skripsi ini akan menganalisa Sistem Persenjataan Otomatis Mematikan/Lethal Auotonomous Weapons Systems (LAWS), suatu sistem senjata baru yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Analisa terhadap LAWS didasari pada prinsip dasar hukum humaniter, yaitu prinsip pembedaan dan proporsionalitas, serta aturan dasar persenjataan, yaitu Larangan Indiscriminate Weapons, Larangan Pengguaan Senjata yang mengakibatkan Superfluous Injury dan Unncessary Suffering, dan Klausa Martens. Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu ketentuan yang bersifat pembatasan (restriction) terhadap pengembangan dan penggunaan LAWS. ......This undergraduate thesis seeks out to analyze the use of Lethal Autonomous Weapon System (LAWS), a newly-invented weapon system which is capable to elf-operate without any human intervention. Analysis of the LAWS is based on he basic principles of humanitarian laws, namely, principle of distinction and rinciple of proportionality, as well as basic weaponry rules, such as Prohibition n Indiscriminate Weapons, Prohohibitions on Weapons that cause Superfluous njury and Unncessary Suffering, and Martens Clause. The research comes from iterature study with normative juridical method. Based on this research, it can be oncluded that a provision of a restriction nature shall be made to regulate the evelopment and use of LAWS.

Abstrak :
This study focuses on the prohibition of sexual violence in armed conflict based on the provision of various international treaties and the sanctions that imposed on perpetrators of sexual violence according to the Rome Statute of International Criminal Court. The analysis on the provision of the Rome Statute of International Criminal Statute and its application in some cases of sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. This study is based on the results of literature study with normative juridical method. Based on the result of this study, the provisions of the prohibition of sexual violence has not been properly applied in some cases that occur in armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. Therefore, in addition to the provision of regulation, it is also necessary to establish the system of evidence that could facilitate the implementation of the sanctions to the perpetrators of sexual violence in armed conflicts.

---

Skripsi ini membahas mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual dalam konflik bersenjata berdasarkan perumusan dalam berbagai perjanjian internasional dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan statuta peradilan internasional. Analisa mengenai perumusan kekerasan seksual didasari pada ketentuan dalam Rome Statute of International Criminal Court dan penerapannya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Democratic Republic of the Congo. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan mengenai larangan kekerasan seksual belum dapat diterapkan secara baik dalam beberapa kasus yang terjadi pada konflik bersenjata di Democratic Republic of the Congo. Oleh karena itu, selain rumusan pengaturan, diperlukan pula sistem pembuktian yang dapat mempermudah dilakukannya penerapan saksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Abstrak :
War and armed conflicts have been the major problems in international law especially for their defected impacts such as physical, psychological, and material loss for the victims. Wars and armed conflicts are subject to international humanitarian law so that people are protected from the soldiers violence where they kill each other in defending their national interests. Humanitarian law also has a purpose to protect wounded soldiers and prisoners of war from inhuman treatments. However, these wars and armed conflicts should be prevented because they have more disadvantages than advantages to human beings.

Abstrak :
Perang tidak pernah menunjukkan wajah yang sama disetiap perang. Jika dahulu manusia berperang menggunakan batu, sekarang manusia berperang menggunakan teknologi. Manusia telah memasuki era gelombang ketiga dimana peranan teknologi sudah tidak bisa lepas dari peradaban manusia. Teknologi-teknologi yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan dapat bertindak tanpa bantuan manusia (Sistem Senjata Otonom) kini hadir dan telah terjun langsung di medan perang dan memberikan ketakutan yang luar biasa bagi beberapa pihak dan juga menjadi sebuah senyuman bagi pihak lainnya karena merasa bahwa ini merupakan sebuah mahakarya yang dapat melindungi dan menyelamatkan nyawa. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam wujud penciptaan sistem senjata otonom ini kemudian diuji dengan etika dan moralitas dalam berperang. Pro dan kontra kerap terjadi dengan mengacu pada keraguan apakah sistem seperti ini dapat tunduk pada kaidah-kaidah yang hidup dan berlaku. Apakah hadirnya teknologi otonom seperti ini membawa manusia kedalam pertempuran yang lebih manusiawi atau malah semakin sadis? Pengaturan terkait hadirnya teknologi ini juga terlihat statis sehingg membuat banyak pihak semakin mempertanyakan keabsahan teknologi ini. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji sistem senjata otonom berdasarkan hukum humaniter. ......War never shows the same face in every war. If in the past humans carried out executions using stones, now humans carry out executions using technology. Humans have entered the third wave era where the role of technology cannot be separated from human civilization. Technologies that are equipped with artificial intelligence and can act without human assistance (Autonomous Weapon Systems) are now present and have plunged directly into the battlefield and have given great fear to some parties and also become a smile for others because they feel that this is a masterpiece that can protect and save lives. The use of science in the form of making an autonomous weapon system is then tested with ethics and morality in a sense of anxiety. Pros and cons often occur with reference to doubts whether a system like this can be subject to living and valid rules. Does the presence of autonomous technology like this bring humans into battles that are more humane or even more sadistic? Arrangements related to the presence of this technology also look static, so that many parties are increasingly modifying the validity of this technology. This research was conducted normatively by examining autonomous weapons systems based on humanitarian law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum humaniter dan hukum penerbangan dalam melindungi negara pihak ketiga yang memiliki hak lintas diatas wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata yang diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta berbagai Protokol tambahnnya, serta Konvensi Chicago 1944 dan annexnya. Skripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pengaplikasian berbagai sisi hukum tersebut ke dalam kasus Malaysia Airlines Flight MH 17. ......This thesis focus on how both international humanitarian law and aviation law protects third the third party which fly across an armed conflict country who have a passage rights according to Geneva Conventions 1949 and its protocols, and also Chicago Convention 1944 and its annexes. This thesis described and explained how those laws applies in the case of Malaysia Airlines Flight MH 17.

Abstrak :
Sepanjang sejarah hubungan internasional, kebijakan keamanan selalu berevolusi demi merespons kemunculan ancaman keamanan baru. Di abad ke-21, ancaman keamanan nontradisional berupa terorisme—dengan intifada kedua dan insiden 11 September sebagai titik puncaknya—memicu pergeseran kebijakan keamanan ke arah perang nonkonvensional. Salah satu kebijakan keamanan baru yang dinilai kontroversial adalah pembunuhan yang ditargetkan. Selama penggunaannya sebagai instrumen kontraterorisme, praktik ini menuai banyak kritik yang menganggap kebijakan ini ilegal, imoral, dan inefektif. Namun, tidak sedikit pula pihak yang berupaya mempertahankan legalitas, legitimasi, dan efektivitas praktik tersebut. Atas latar belakang ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana perkembangan literatur akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam konteks kontraterorisme?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap 27 literatur akademis terakreditasi internasional yang mengangkat isu ini dengan batasan waktu publikasi dari tahun 2000 sampai Juli 2021. Tulisan ini mengadopsi metode pengorganisasian literatur taksonomi untuk mempermudah penulis dalam mengintegrasikan perspektif interdisipliner dalam tinjauan pustaka ini serta memungkinkan penulis mengidentifikasi tema-tema yang masih kurang berkembang. Dengan menggunakan metode taksonomi, penulis memetakan tulisan-tulisan tersebut menjadi dua kategori: (1) dimensi normatif pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme, yang dibagi menjadi tiga subtema berupa legalitas, legitimasi, dan transformasi faktor-faktor ideasional terkait pembunuhan yang ditargetkan; dan (2) efektivitas pembunuhan yang ditargetkan sebagai instrumen kontraterorisme. Penulis berargumen terdapat tiga masalah yang memunculkan kesenjangan penelitian dalam badan literatur pembunuhan yang ditargetkan, antara lain inkonsistensi fondasi konseptual, perbedaan paradigma kontraterorisme, dan ketimpangan tren pendirian literatur di antara kategori yang berbeda. Tinjauan pustaka ini menemukan enam karakteristik yang menggambarkan perkembangan diskursus akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme: (1) lemahnya fondasi konseptual; (2) kesenjangan metodologis antarkategori; (3) pertentangan paradigma penegakan hukum dan perang; (4) derajat efektivitas yang sangat bervariasi; (5) konsistensi pendirian netral dalam literatur normatif; dan (6) diversifikasi pendirian dalam literatur praktis. Tulisan ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara akademisi dan pelaku kebijakan untuk mengonsolidasi kajian tentang praktik ini, perumusan instrumen hukum internasional baru untuk meregulasi pembunuhan yang ditargetkan, identifikasi center of gravity kelompok teror dan hubungannya dengan praktik pembunuhan yang ditargetkan, serta merefleksikan praktik ini bagi kebijakan kontraterorisme Indonesia. ......Throughout the history of international relations, security policy continues to evolve in response to emerging new security threats. In the 21st century, terrorism as a nontraditional security threat—with the second intifada and the September 11 attacks as its peaks—shifted the security policy towards nonconventional warfare. Targeted killing is among one of the controversial new security policies. In the course of its implementation as a counterterrorism instrument, this practice has been opposed for its perceived illegality, immorality, and inefficacy. Nevertheless, some scholars attempt to defend the legality, legitimacy, and effectivity of the practice. Against this backdrop, the author formulates the following research question: “how is the development of academic literature on targeted killing in counterterrorism context?” To answer the research question, the author conducts a literature review on 27 internationally accredited academic literature on this topic within the publication period of 2000 to July 2021. This paper adopts a taxonomy methodological approach to enable the author to integrate interdisciplinary perspective into the literatur review as well as to identify underdeveloped thematic categories. By utilizing taxonomy methods, the author divides the literature into two categories: (1) the normative dimension of targeted killing in counterterrorism, divided into three subthemes, namely legality, legitimacy, and ideational transformation of targeted killing; and (2) the effectivity of targeted killing as a counterterrorism instrument. The author argues three main issues gave rise to the research gaps in the body of literature on the topic, namely inconsistent conceptual foundation, differing counterterrorism paradigms, and disparity in the trends of literature stances across categories. The findings of this literature review identify six characteristics that portray the development of the academic discourse on targeted killing in counterterrorism: (1) a weak conceptual foundation; (2) a methodological gap between categories; (3) clashes between law enforcement and armed conflict paradigms; (4) varying degrees of effectivity; (5) consistency of neutral stance in the normative group; and (6) diversified literature stances among practical literature. This paper recommends for an intensification of cooperation between scholars and policymakers to consolidate studies on targeted killing, a formulation of a new international law instrument to regulate targeted killing, an identification of center of gravity in terror group and its relation to targeted killing practices, and a reflection of this practice for Indonesian counterterrorism efforts.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) di konflik di Ituri, Kongo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami latar belakang larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, mengetahui ketentuan hukum internasional dan keputusan peradilan berkenaan dengan perekrutan tentara anak-anak, dan untuk mengetahui caranya aksi rekrutmen tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo di Konflik Ituri, Kongo memenuhi unsur pidana dalam Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan memeriksa perjanjian internasional yang terkait dengan larangan perekrutan tentara anak dan pendekatan yang digunakan dan preseden yang ditetapkan oleh peradilan internasional dalam mengadili dan memutuskan kasus perekrutan tentara anak. ......This thesis discusses the act of recruiting child soldiers into a form of war crime which is reviewed based on international law. The case used in this paper is the case of the recruitment of child soldiers by Thomas Lubanga Dyilo as President of the Congolese Patriots Union (UPC) and the Commander of the Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) in the conflict in Ituri, Congo. The purpose of writing this thesis is to understand the background of the prohibition on the recruitment of child soldiers in armed conflict, to know the provisions of international law and judicial decisions regarding the recruitment of child soldiers, and to find out how. The recruitment of child soldiers was carried out by Thomas Lubanga Dyilo at The Ituri conflict, Congo fulfilled the criminal element in Article 8 (2) (e) (vii) of the Rome Statute. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical by examining international treaties related to the prohibition of the recruitment of child soldiers and the approaches used and the precedents set by the international judiciary in adjudicating and deciding cases of the recruitment of child soldiers.

Abstrak :
Aplikasi drone di dalam konflik bersenjata merupakan hasil dari perkembangan teknologi militer modern, sekaligus perwujudan dari keinginan untuk menghindari korban jiwa kombatan maupun penduduk sipil. Secara fungsinya, drone tampil sebagai platform pengintaian dan platform serang. Legalitas dari penggunaan drone di medan pertempuran tersebut dapat ditelaah menggunakan Teori Perang Adil dan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, baik dari keputusan untuk menggunakan drone sebagai alat militer maupun dari unsur-unsur yang ada pada diri drone. Aspek hukum drone juga dibahas dari sudut pandang praktik negara Amerika Serikat sebagai pihak utama yang mengembangkan teknologi drone militer dan mengoperasikan drone di dalam konflik bersenjata modern. Salah satu aplikasi drone di medan pertempuran dilakukan dalam bentuk operasi targeted killing, dimana drone secara aktif dioperasikan untuk memburu dan membunuh individu tertentu di medan pertempuran. Setidaknya sejak tahun 2002 Amerika Serikat, baik melalui angkatan bersenjata maupun lembaga intelijen CIA, telah mempraktikkan targeted killing dalam operasi kontraterorisme dalam kerangka "Perang Melawan Teror" di berbagai wilayah negara asing di Timur Tengah terhadap sejumlah aktor bukan negara seperti al-Qaeda, Taliban, dan ISIS. Israel juga diketahui telah mempraktikkan targeted killing dalam konteks kontraterorisme di wilayah Palestina terhadap teroris Hamas, utamanya di wilayah Jalur Gaza. Kedua negara menghadapi sejumlah persoalan hukum dalam menangani penggunaan drone dalam operasi targeted killing, baik hukum internasional maupun hukum domestik masing-masing.

---

The application of drones in armed conflict are the result of the advancement of modern military technology, as well as manifestation of the need to avoid casualties of both combatants as well as civilians on the battlefield. Function-wise, drones are used as intelligence, surveillance, and reconnaissance platform and as a more offensive-oriented, weapon platform. The lawfulness of drones on the battlefield can be studied through Just War Theory and the principles of international humanitarian law. State practice also play a role in deciding their lawfulness, for American practice in developing military drone technology and applying them in the battlefield. One of their application involved targeted killing, in which particular individuals were to be hunted down and killed. At least since 2002, American armed forces as well as the Central Intelligence Agency engaged in targeted killing operation against non-state actors in various states in the Middle East, i.e. al-Qaeda, Taliban, and ISIS. Meanwhile, Israeli forces are also known to use targeted killing as counterterrorism method against Hamas and other Palestinian terrorists in Palestinian territory. Both states faced legal issues regarding the decision to employ drone in targeted killing operation, both in international law as well as their respective domestic law.