Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rumah Susun merupakan suatu bentuk penyelesaian dari masalah kependudukan yang banyak terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan rumah susun juga ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu dari negara tersebut untuk memperoleh pemukiman sebagai salah satu bentuk kebutuhan pokok dari manusia. Seiring berkembangnya ekonomi secara global, maka tidak dapat dihindari lagi masuknya investasi asing di suatu negara. Rumah susun sebagai salah satu alternatif hunian tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor asing khususnya bagi yang hendak menetap di negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari pentingnya rumah susun dalam faktor investasi asing dan telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing. Singapura sebagai negara tetangga Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem rumah susun paling sukses di dunia dimana hampir seluruh dari masyarakatnya tinggal di rumah susun baik yang dibangun pemerintah ataupun pihak swasta. Singapura juga memiliki peraturan-peraturan khusus terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing mengingat kedudukan Singapura di Asia Tenggara sebagai salah satu pusat finansial dan ekonomi. Maka perlu dilakukan perbandingan hukum antara peraturan rumah susun di Indonesia dan Singapura serta dampak peraturan tersebut atas investasi asing. ......Flats are a form of settlement of population problems that often occur in countries with large populations and limited land areas. The construction of flats is also intended to provide opportunities for underprivileged people from that country to obtain housing as a form of basic human needs. As the global economy develops, it is inevitable for foreign investment to enter a country. Flat as one of the alternative housing, of course, has its own charm for foreign investors, especially those who want to stay in the country. Indonesia as a developing country realizes the importance of flats in the foreign investment factor and has issued regulations that regulate the ownership of flats for foreigners. Singapore as a neighboring country to Indonesia is one of the countries that has the most successful flat system in the world where almost all of its people live in flats built by the government or the private sector. Singapore also has special regulations regarding the ownership of flats for foreigners considering Singapore's position in Southeast Asia as a financial and economic center. So it is necessary to make a legal comparison between the regulations for flats in Indonesia and Singapore and the impact of these regulations on foreign investment.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura. Setelah membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura, dibahas pula mengenai perbandingan diantara regulasi yang berlaku di kedua negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada regulasi yang berlaku di Indonesia dengan di Singapura.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about tobacco control regulations that applied in Indonesia and Singapore. In addition, also discussed about the comparation between both country?s regulations. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that there are similiarities and differences between Indonesia?s regulations and Singapore?s regulations when it comes to tobacco control.

Abstrak :
Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur ketentuan tersebut sejak setengah abad yang lalu. Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini sedang berada dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satu pembahasan dalam proses pembentukan RUU KUHP adalah ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia dan Singapura. Hasil perbandingan tersebut penting untuk memformulasikan pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perbandingan dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua opsi dalam memformulasikan pengaturan mengenai hal tersebut di Indonesia. Opsi pertama adalah dengan mengikuti pembahasan tentang isu ini yang pernah dilakukan dalam RUU KUHP. Opsi kedua adalah dengan mengikuti struktur dan model Prevention of Corruption Act (PCA) 1960 di Singapura. Namun, sebaiknya kedua opsi ini sama-sama dikaji terutama opsi kedua, karena Singapura sudah terbukti unggul dan menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. ......The state's obligation to regulate bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is one of the elements of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Although Indonesia is a State Party to the UNCAC, it has not regulated it. Meanwhile, Singapore, through its laws and regulations, has regulated it since half a century ago. Indonesia's penal policy is currently in the process of reforming criminal law through the formation of the new Criminal Code Bill (RUU KUHP). One of the discussions in the process of drafting the new Criminal Code Bill is the provision regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations. Hence, this study aims to compare the provisions regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia and Singapore. The findings of the comparison will be crucial in order to formulate regulations regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in accordance with the conditions in Indonesia. This research applies juridical-normative approach highlighting several approaches namely comparative and socio-legal approaches. The findings of the study conclude that there are two options in formulating regulations regarding this matter in Indonesia. The first option is to follow the discussions on this subject that have been carried out in the Criminal Code Bill. The second option is to adopt the structure and the model of the 1960 Prevention of Corruption Act (PCA) in Singapore. Both options will be scrutinised especially the second option, because Singapore  has proven successfully to eradicate corruption and has made it one of the countries with the lowest levels of corruption in the world.