Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diskursus oligarki merupakan salah satu topik yang banyak mencuat ke publik belakangan ini. Hadiz dan Robison (2013), menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini, menggunakan konsep negara dan bisnis Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004, 2013) yang memandang bahwa dominasi kekuasaan menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur hubungan politico-business antara negara (state) dan pemodal dalam pola hubungan patron-klien. Selain konsep tersebut, penulis juga menggunakan teori oligarki Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) dan Jeffrey A. Winters (2011) untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Dalam mengumpulkan data, penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan kapitalis atau pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan. ......Oligarchy discourse is one of the topics that has been sticking out to the public lately. Hadiz and Robison (2013), describe oligarchy as a system of power relations that allows concentration of wealth and authority as well as collective defense. This study uses the concept of state and business by Vedi R. Hadiz and Richard Robison (2004, 2013) who view that the domination of power controls economic and political resources through the structure of politico-business relationsbetween the state and investors in the patron-client relationship pattern. In addition to these concepts, the author also uses the oligarchic theory of Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) and Jeffrey A. Winters (2011) to understand capital accumulation and wealth defense. In collecting data, the research uses qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews and analysis with secondary data through literature review. The research findings show that this oligarchy in the form of predatory alliances occurs due to the existence of political and economic relations with the aim of controlling and maintaining natural resources which are based on political policy regulations. The proposed reclamation allocation includes the interests of capitalists or entrepreneurs who have connections with the local government and use it for business. Thus, oligarchic in political and business relations create a configuration of power that is used as an instrument of wealth defense.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis hubungan negara dan bisnis di balik kesuksesan meluasnya produk dan konten industri kreatif Korea Selatan di tingkat global melalui gelombang kebudayaan yang disebut hallyu (Korean Wave). Meskipun Krisis Finansial Asia mencoba mengkompromikan kapasitas negara dalam kebijakan industri, kasus hallyu menunjukkan bagaimana pemerintah memanfaatkan industri kreatif Korea Selatan sebagai respons atas tantangan globalisasi kontemporer. Metodologi yang digunakan studi ini adalah kualitatif dengan teknik mengumpulkan data berupa studi literatur dan wawancara semi-terstruktur yang didukung oleh data primer dari pemerintah Korea Selatan. Dengan menggunakan kerangka adaptive partnership dan governed interdependence, skripsi ini menjelaskan hubungan negara dan bisnis dalam hallyu melalui tiga dimensi yang menjadi temuan dalam penelitian ini. Pertama, penulis menemukan bahwa peran gagasan developmental state Korea Selatan masih melegitimasi pelembagaan hubungan negara dan bisnis dalam kasus kebijakan industri kreatif seusai Krisis Finansial Asia. Kedua, dimensi ekonomi-keamanan yang meliputi jaminan akses pasar luar negeri dan ancaman kompetisi di kawasan menjadi motif pendorong perkembangan hallyu. Terakhir, hubungan negara dan bisnis dalam hallyu terletak pada pengaruh berbasis aktor yang meliputi (1) struktur koordinasi birokrasi, (2) peran asosiasi bisnis yang kohesif dan (3) jejaring negara dan swasta baik domestik maupun transnasional menjadi peran kunci dalam kesuksesan industri kreatif Korsel melalui hallyu. ......This thesis analyzes the state and business relations behind the success of expanding product and content of South Korea's creative industries at the global level through a wave of cultures called hallyu (Korean Wave). Although the Asian Financial Crisis tries to compromise the state capacity in industrial policy, the hallyu case shows how the government uses South Korea's creative industry in response to the challenges of contemporary globalization. The methodology used in this study is qualitative with the technique of collecting data in the form of literature studies and semi-structured interviews supported by primary data from the South Korean government. By using an adaptive partnership framework and governed interdependence, this thesis explains the relationship between the state and business in hallyu through three dimensions which are the findings in this study. First, the author found that the role of the idea of the South Korean developmental state still legitimized the institutionalization of state and business relations in the case of creative industrial policies after the Asian Financial Crisis. Second, the economic-security dimension which includes guaranteeing access to foreign markets and the threat of competition in the region is the driving motive for the development of hallyu. Finally, state and business relations in hallyu lie in actor-based influences which include (1) the structure of bureaucratic coordination, (2) the role of cohesive business associations and (3) state and private networks both domestic and transnational become key roles in the success of South Korea's creative industries through hallyu.

Abstrak :
Hubungan negara dan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dijaga demi menciptakan kedamaian suatu negara. Permasalahan etnis yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya permasalahan suku Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, telah menciptakan ketegangan antara pemerintah Tiongkok dan suku Uighur. Bingtuan, sebagai sebuah organisasi sosial di Xinjiang yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat, dapat memberikan gambaran atas hubungan pemerintah dan masyarakat Xinjiang, khususnya suku Uighur. Bingtuan sendiri merupakan sebuah organisasi paramiliter yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan daerah Xinjiang, menjaga stabilitas Xinjiang, serta mendukung terciptanya kesatuan etnis di Xinjiang. Suku Uighur yang merupakan penduduk mayoritas Xinjiang sejak lama telah memiliki konflik dengan pemerintah Tiongkok. Berdasarkan peranannya, kehadiran Bingtuan tentu dimaksudkan untuk meredam ketegangan yang ada di antara pemerintah Tiongkok dan suku Uighur. Namun, melihat sejauh mana permasalahan suku Uighur telah terjadi, kehadiran Bingtuan justru memperparah hubungan antara kedua pihak tersebut karena menyebabkan kesenjangan sosial serta memperkuat adanya pandangan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan sinifikasi terhadap suku Uighur. State-society relation is an important thing to maintain in order to create peace in a country. Ethnic issues that occur in Peoples Republic of China, specifically the Uighurs conflict in Xinjiang Uighur Autonomous Region, have created tensions between Chinese government and the Uighurs. Bingtuan, as a social organization in Xinjiang that is directly responsible to the central government, can give us an overview of the relationship between the government and Xinjiangs people, particularly the Uighurs. Bingtuan itself is a paramilitary organization formed by the central government to develop Xinjiang region, maintain stability in Xinjiang, and promote ethnic unity in Xinjiang. The Uighurs as the majority population in Xinjian have had conflicts with the government since long ago. Based on its roles, the presence of Bingtuan is intended to appease the conflict between the Chinese government and the Uighurs. However, seeing how far the Uighurs issue has happened, Bingtuans presence instead exacerbated the relation between those two because it caused social gap and strengthen the idea that the government strive to sinicize the Uighurs.

Abstrak :
Hubungan antara negara dan bisnis menjadi basis institusional dari proses industrialisasi di Korea Selatan. Hubungan ini bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Walaupun telah melewati reformasi ekonomi neoliberal pasca Krisis Finansial Asia, hubungan yang terbentuk di bawah model developmental state ini, ternyata berlanjut hingga ke era globalisasi kontemporer. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana evolusi kronologis dari hubungan negara dan bisnis dalam proses industrialisasi di Korea Selatan? Berdasarkan analisis struktural dari tiga periode industrialisasi di Korea Selatan: tahun 1961-1979, tahun 1980-1998, hingga pasca tahun 1998, ditemukan evolusi peran dan karakter dari hubungan negara dan bisnis. Pertama, hubungan negara dan bisnis diwarnai dengan karakter negara kuat, bisnis lemah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi pesat di Korea Selatan. Kedua, evolusi terjadi yang melihat pergeseran karakter hubungan negara dan bisnis menjadi negara melemah, bisnis menguat yang berperan dalam menyebabkan krisis berimbas bagi Korea Selatan. Terakhir, evolusi kembali terjadi dengan penetapan hubungan negara dan bisnis yang karakternya adaptif serta berperan dalam menghasilkan upaya-upaya adaptasi terhadap tantangan neoliberalisme global. ......State-business relations become the institutional basis for South Korea's industrialization process. This type of state-business relations is dynamic in facing domestic and international challenges. Even though it has gone through neoliberal reforms after the Asian Financial Crisis, the relationship formed under developmental state model have continued into the contemporary era of globalization. This paper will answer the question of how the chronological evolution of state and business relations in the industrialization process in South Korea? Based on the structural analysis of the three periods of industrialization in South Korea: from 1961-1979, 1980-1998, until after 1998, the evolution of the roles and characters of the South Korean state and business relations was found. First, the relationship between the state and business is characterized by the character of strong state, weak business that plays a role in rapid economic growth in South Korea. Second, evolution occurs which sees the character of the relationship shifted into a weakening state, stronger business and has a role in causing the financial crisis in South Korea. Finally, re-evolution occurs by establishing an adaptive state-business relations in character and this relation plays a role in generating adaptation measures to the challenges of global neoliberalism.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji respon Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan terhadap perkembangan industri manufaktur kendaraan listrik (BEV) Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur, analisis data, penelitian ini mengungkap kebijakan terkait yang memiliki banyak dimensi pembahasan. Meskipun Perpres No. 55/2019 terbukti menjadi katalis bagi industri melalui insentif fiskal dan non-fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan teknologi, Perpres ini juga mengungkap kerentanan mendasar dalam hal persyaratan kandungan lokal, pengembangan keterampilan, dan kesiapan pasar. Studi ini menunjukkan penerapan teori institusionalisme dalam menganalisis dampak kebijakan publik oleh hubungan negara-bisnis, persepsi masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Pada akhirnya, temuan-temuan seperti adanya respon industri yang dominan dalam tipe kompromi dengan adanya tindakan lobi yang kuat dan munculnya feedback loop yang berkeasan negatif dan berlakunya regulasi yang diatur dalam Perpres No. 55/2019 memerlukan penilaian yang seimbang terhadap efektivitas Perpres No. 55/2019, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengatasi hambatan kelembagaan yang terus-menerus terjadi terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia. ......This research examines the response to Presidential Regulation (Perpres) Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle (Battery Electric Vehicle) Program for Road Transportation to the development of the Indonesian electric vehicle (BEV) manufacturing industry. By using a qualitative method approach and a literature review approach, data analysis, this research reveals related policies that have many dimensions of discussion. Even though Presidential Decree no. 55/2019 proved to be a catalyst for industry through fiscal and non-fiscal incentives, infrastructure investment, and technology development, this Presidential Decree also exposed fundamental vulnerabilities in terms of local content requirements, skills development, and market readiness. This study shows the application of institutionalism theory in analyzing the impact of public policy by state-business relations, public perceptions, and industry as a whole. In the end, findings such as the existence of a dominant industry response in the compromise type with the existence of strong lobbying actions and the emergence of negative feedback loops and the enactment of regulations set out in Presidential Decree No. 55/2019 requires a balanced assessment of the effectiveness of Presidential Decree no. 55/2019, while highlighting the need for a different approach to overcome persistent institutional obstacles to the sustainable growth of the electric vehicle industry in Indonesia.

Abstrak :
Permasalahan kontaminasi logam berat, radionuklida alam, dan limbah plastik memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi purun (Lepironia articulata) sebagai alternatif sedotan berkelanjutan dan potensi fitoremediasi. Metodologi penelitian ini mencakup Analisis Spektroskopi Serapan Atom (AAS) untuk logam berat, spektrometri gamma untuk radionuklida, dan evaluasi mikrobiologis menggunakan Angka Lempeng Total (ALT) serta Kapang Khamir, dengan penilaian penerimaan sosial melalui Structural Equation Modeling (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan purun efektif sebagai bioakumulator untuk Pb dan hyperaccumulator untuk Ra-226, Th-232, dan K-40, namun kurang efektif untuk Cd dan U-238. Pada risiko kesehatan dari kontaminasi logam berat (Pb, Cd) dan radionuklida alam (U-238, Ra-226, Th-232, dan K-40) serta kontaminasi jamur pada sedotan purun ini aman sesuai standar yang ada. Namun, sedotan purun masih memerlukan perbaikan pengemasan dan sterilisasi lebih lanjut karena sedikit melebihi batasan cemaran pada kontaminasi bakteri (4.8 x 10⁴ koloni/g). Penelitian ini juga menunjukkan potensi besar sebagai solusi berkelanjutan dengan manfaat ekonomi yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis biaya-manfaat. Penerimaan masyarakat cukup tinggi, terutama di sektor pariwisata Belitung, dengan 87% penerimaan, terutama dipengaruhi oleh kepedulian terhadap lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa purun tidak hanya aman tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sedotan ramah lingkungan dan agen fitoremediasi untuk logam berat dan radionuklida alam. ......Environmental issues such as heavy metal contamination, natural radionuclides, and plastic waste necessitate innovative and sustainable solutions. The purpose of this research is to evaluate purun (L. articulata) as a sustainable alternative for straws and as a phytoremediation agent. The methodology includes Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) analysis for heavy metals, gamma spectrometry for radionuclides, and microbiological evaluation using Total Plate Count (TPC) as well as Mould and Yeast analysis, with social acceptance assessment through Structural Equation Modeling (SEM-PLS). The findings indicate that purun is effective as a bioaccumulator for Pb and as a hyperaccumulator for Ra-226, Th-232, and K-40, but less effective for Cd and U-238. Regarding the health risks from heavy metal contamination (Pb, Cd) and natural radionuclides (U-238, Ra-226, Th-232, and K-40) as well as fungal contamination, purun straws are safe according to FAO Codex Alimentarius and NEA/OECD standards, PerBPOM No 13 of 2019, and ISO 7387:2009. However, purun straws still require improvements in packaging and further sterilization due to slightly exceeding bacterial contamination limits (4.8 x 10⁴ colonies/g). Nevertheless, this demonstrates significant potential as a sustainable solution with notable economic benefits, as indicated by the cost-benefit analysis. Public acceptance is relatively high, particularly in the Belitung tourism sector, with an 87% acceptance rate, primarily influenced by environmental concerns. The conclusion of this study is that purun is not only safe but also holds considerable potential as an environmentally friendly straw and phytoremediation agent for heavy metals and natural radionuclides.