Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama dekade terakhir jumlah kepadatan dan penyebaran penduduk JABOTABEK berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut tidak selalu diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai, terutama pendidikan dan peribadatan yang sangat penting bagi pendidikan mental dan spiritual masyarakatnya. Penelitian ini mengungkapkan kecendrungan yang terjadi berkaitan dengan perimbangan antara perkembangan permukiman penduduk JABOTABEK dengan fasilitas pendidikan dan peribadatan dari wilayah Jakarta hingga Tanggerang tahun 1985 - 1994. Pengungkapan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan kondisi sosial yang terjadi akhir-akhir ini."

"Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai fungsi serta peran yang strategis yakni sebagai sarana awal dan pusat pendidikan serta pembentukan moral keluarga. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang sehat, layak huni, murah, dan aman akan berpengaruh terhadap kesehatan psikologis, jiwa dan fisik masyarakat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga perlu ditempatkan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Masalah pendanaan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH). Yaitu belum adanya mekanisme pendanaan perumahan dan pemukiman yang mantap didukung oleh aspek-aspek kelayakan untuk lebih mendorong penyediaan dana dalam pengadaan rumah khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kelayakan dalam keputusan pendanaan proyek pembangunan rumah sederhana dan melihat prioritas aspek-aspek kelayakan tersebut dari sudut pandang pihak pemerintah yang diwakili kelompok pakar/expert dan pihak swasta yang diwakili oleh perusahaan pengembang/developer.Dari hasil analisis dengan tools SPSS versi 11.0 terhadap 11 sampel dan kelompok pakar/expert dan 25 sampel dari ketompok developer diperoleh bahwa untuk kelompok pakar aspek-aspek kelayakan adalah prioritas: Aspek Kebijakan/regulasi mengenai perumahan (36,59 %), 2. aspek pemberian subsidi (27,34 %), 3. aspek pembiayaan/pendanaan (20,27 %), 4. aspek teknis pelaksanaan (15,80 %). Dari kelompok perusahaan pengembang/developer aspek-aspek kelayakan adalah prioritas 1. aspek pemberian subsidi (40,20 %), 2. aspek pembiayaan/pendanaan (23,05 %) 3. aspek manajemen/organisasi perusahaan (21,71 %) 4. aspek keterlibatan pihak swasta/investor (16,24 %).

---

Housing and settlement are the basic need of human being, which have function and strategic role, namely as preliminary means and educations center for building the morale of a family. Fulfilled a house which is health, proper, cheap, and save would influence the health of psychology, soul and physic of society that finally could increase the quality of society That's why, it is necessary to assume as one of priority sector in order to develop the whole people of Indonesia.

Financing is one of the problems in the development of low cost housing (Rs Sehat/ RSH). Until now, there is no a good mechanism of financing for housing and settlement which are supported by feasibility aspect in order to encourage the financial preparations in the frame of developing a low cost housing, specially for society with low income.

The research purposes to identify the feasibility aspects in the decision of project financing for development of low cost housing and considers the feasibility aspect from the point of view of the government represented by expert and private sector represented by developer.

Based on the result of analysis with SPSS toot version 11.00 to 11 samples of expert group and 25 samples of developers, it was obtained that the priority feasibility aspects for expert group are as follows: 1. Aspect of regulation/ policy concerning of housing (36,59 %), 2. Aspect of subsidizing (27,34 %), 3. Aspect of financing (20,27 %), 4. Aspect of technical implementations (15,80 %). From the group of developer's company, that priority feasibility aspects are as follows : 1. Aspect of subsidizing (40,20 %), 2. Aspect of financing (23,05 %) 3. Aspect of management/organizations of company (21,71 %) 4. Aspect of the involvement of private sector/investor (16,24 V)."

"Keberadaan permukiman liar telah menjadi kontradiksi di kalangan pemerhati kota dan bagaimana masa depannya masih merupakan tanda tanya yang besar. Permukiman ini seringkali terletak pada lokasi-lokasi yang berada di luar peruntukannya Letak lokasinya dan kualitas ruang yang tercipta memberikan dampak negatif pada ekologi perkotaan, pencitraan sebuah kota, sekaligus keselamatan penghuni pemukiman itu sendiri. Namun pula pada sisi lain disadari bahwa keberadaanya telah memberikan kontribusi dalam penyediaan perumahan murah yang hingga kini belum dapat diakomodasi oleh otoritas kota. Kontradiksi ini akan senantiasa menimbulkan kerancuan yang menyebabkan kebingungan dalam bagaimana menyikapi keberadaannya di perkotaan. Oleh karena itu, suatu cara pandang-yang melihat formasi fisik sebagai bagian dari proses-diperkenalkan untuk dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru mengenai permasalahan ini. Dalam cara pandang ini permukiman liar terkonstruksi oleh dan sekaligus mereproduksi dinamika sosial masyarakatnya.Suatu kerangka teoritis multidisipliner yang melibatkan konsep reproduksi sosial, habitus, dan vita aktiva digunakan untuk mengungkap dinamika sosial yang tersirat dari data yang ditangkap melalui observasi partisipan di Kontrakan Marpaung, Situ Rawa Besar, Depok. Dengan analisis ditemukan bahwa praktik pemukiman liar merupakan hasil pergumulan agen-agen dengan kuasa tertentu dimana pihak pemukim liar itu sendiri lebih menjadi yang terdominasi oleh pihak-pihak lainnya dalam sistem sosial mikro maupun makro. Kemudian, praktik-praktik lain (i.e. sektor informal) yang muncul dari dualisme kota dalam konteks lokal secara langsung berkaitan erat dengan formasi ruang yang terbentuk.Habitus pemukim liar itu sendiri terwujud dalam praktik bertinggal masyarakat miskin yang membentuk sub-budaya yang khusus yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Dari situ, kontradiksi dapat dikatakan timbul oleh derajat pencitraan yang berbeda-beda dari tiap agen yang berkepentingan. Citra dapat dilihat sebagai suatu hal yang memicu perubahan kepentingan agen yang kemudian berdampak pada reproduksi sosial. Reproduksi sosial itulah yang kemudian memberi jalan pada apropriasi ruang permukiman liar. Pemahaman mengenai ini akan mengajak semua pihak untuk merefleksi realitas-realitas yang tercerap, sehingga perumusan solusi (apropriasi ruang) dapat sejalan dengan dinamika sosial masyarakat terdominasi."

"Tingginya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta masih rendahnya permukiman, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan tantangan utama sektor perumahan dan permukiman. Untuk mengatasi tantangan utama ini, lembaga pendidikan tinggi (Universitas), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Puskim) Bandung, asosiasi-asosiasi dan lembaga-lembaga yang terlibat melakukan penelitian dalam bidang perumahan dan permukiman.Agar penelitian-penelitian ini tepat guna, maka perlu dibuat pemetaan penelitian perumahan sederhana. Dari pemetaan ini dapat diketahui penelitian yang belum dilakukan dan sudah dilakukan, sudah diterapkan dan keberhasilannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan penelitian perumahan sederhana di DKI Jakarta dan Bandung, lalu dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada di pengembangan perumahan sederhana. Data diperoleh dengan metode survey, yaitu menyebarkan kuisioner kepada stakeholders yaitu Puskim (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman) Bandung, Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional) Jakarta, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta, Apersi (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia), REI (Real Estate Indonesia), PSPP (Pusat Studi Penelitian Properti), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bank Tabungan Negara (BTN), dan developer. Kemudian data dianalisa dengan Descriptive Analysis.Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan, bahwa penelitian mengenai kebijakan/peraturan, pembiayaan/pendanaan, kelembagaan, tanah/lokasi, desain dan teknologi/material masih perlu dilakukan, terutama penelitian mengenai pembiayaan/pendanaan dan tanah/lokasi karena penerapannya kurang berhasil."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep pembaruan utang melalui novasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang berdampak pada pengalihan hak atas tanah. Hal ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undnagan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, novasi diatur dalam KUHPerdata, yakni pembaruan utang yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang dikenal sebagai novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif yang berakibat pada hapusnya perikatan. Dalam Putusan Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sby, pembaruan utang secara novasi dilakukan dinyatakan cacat dan melawan hukum serta hak atas pengelolaan perumahan dikembalikan kepada pemegang hak yang semula hak tersebut telah diambilalih oleh pihak lain. Maka dari itu, Penulis mengkaji aspek hukum terhadap keabsahan pembaruan utang secara novasi serta dampaknya terhadap pengalihan hak atas tanah.

---

This paper analyzes the concept of debt restructuring through novation in credit agreements secured by Building Rights Certificates that impact the transfer of land rights, based on Indonesian legal regulations. The study employs a doctrinal research method. Novation, governed by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), involves the renewal of debt through three recognized methods: objective novation, passive subjective novation, and active subjective novation, resulting in the extinguishment of obligations. In Decision Number 306/Pdt.G/2018/PN.Sby, novation of debt restructuring was declared void and against the law, resulting in the return of housing management rights to the original rights holder, which had previously been transferred to another party. Therefore, the Author examines the legal aspects concerning the validity of novation in debt restructuring and its implications on the transfer of land rights."