"Sebagaimana telah diketahui, pada saat ini otonomi daerah telah menjadi satu kajian yang meluas dan salah satu unsur penting dalam masalah otonomi ini adalah menyangkut perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar Pemerintah Daerah dapat menarik manfaat yang sebesar-besarnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola Pendapatan Asli Daerahnya dengan sebaik mungkin. Salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah Pajak Daerah, yang merupakan sumber penghasilan terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asti Daerah Lainnya. Salah satu Pajak Daerah yang realisasi pendapatan dan potensinya besar adalah pajak Hotel dan Restoran (PHR). Untuk dapat memanfaatkan potensi pajak dengan efektif, sebagai salah satu syarat utama dalam suatu pemungutan pajak yang baik, adalah sistem administrasi perpajakan yang baik, yaitu sistem yang dikelola dengan memperhatikan penataan pencatatan,pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek dan obyek pajak.
Penelitian ini bertujuan mengkaji peran PHR di 10 Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi besar, di samping mengkaji kemungkinan penerapan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pajak Hotel dan Restoran serta kemungkinan kenaikkan pendapatan dari pajak tersebut, apabila sistem komputerisasi diterapkan. Kendala utama dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah tidak tersedianya informasi yang akurat, repat dan lengkap, yang dibutuhkan dalam proses pemungutan pajaknya, sehingga terjadi ketidakefisienan pemungutan pajak dan kesulitan dalam pengawasannya. Dengan administrasi yang dikerjakan secara manual, maka timbul kerawanan dalam kesalahan, yang diakibatkan oleh kemungkinan terjadinya manipulasi data. Kemungkinan manipulasi data ini, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pajak, maupun kerja sama keduanya.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masalah ini dapat diatasi dengan pengelolaan sistem informasi yang memanfaatkan komputer, agar pengelolaan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat. Penerapan sistem infomnasi dengan komputer ini dapat menjadi dasar dalam penerapan otomatisasi pengelolaan pajak Hotel dan Restoran. Pada gilirannya, penerapan komputerisasi pajak Hotel dan Restoran, akan meningkatkan penerimaan dari pajak Hotel dan Restoran tersebut. ApabiIa Pemerintah Daerah ingin menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pajak ini, sebaiknya dilakukan secara bertahap."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
