Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Upaya peningkatan kualitas SDM ini harus dilakukan, dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Salah satu misi yang ditetapkan dalam pembangunan kesehatan Indonesia adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai nisi tersebut perlu didukung oleh berbagai sumber daya, diantaranya ketersediaan dana atau biaya yang cukup. Untuk menghasilkan suatu produk ( out put ) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai clari sejumlah input ( faktor produksi ) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk ( out put ). Out put atau produk bisa berupa barang atas jasa pelayanan Salah satu sarana kesehatan milik pemerirtah yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, dimana jasa pelayanan kesehatan yang ada berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Agar dapat menghasikan pelayanan tersebut, diperlukan sejumlah input antara lain fasilitas gedung, alat, obat, tenaga medis, serta input lainnya yang secara langsung digunakan oleh pasien, maupun yang secara tidak langsung menunjang kelancaran kegiatan seperti tenaga non medis, listrik, air, dan tenaga kebersihan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan rnasyarakat, ternyata mempunyai pengaruh pada meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain terjadi peningkatan secara kuantitatif, juga terjadi peningkatan demand secara kualitatif, yaitu meningkatnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan bermutu. Hal ini disebabkan karena dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka makin meningkat jumlah penduduk usia lebih tua, sehingga jumlah penderita penyakit kardiovaskuter dan penyakit kronik degerenatif juga meningkat. Peningkatan demand masyarakat terhadap suatu produk, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sejumlah faktor produksi, diantaranya peningkatan kebutuhan akan biaya. Demikian pula fenomena yang terjadi pada pelayanan kesehatan Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Dan ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Permasalahan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit timbul karena adanya underfinancial, karena pemerintah menentukan tarif yang rendah bahkan gratis untuk beberapa pelayanan kesehatan. Kondisi demikian sebagian besar terjadi pada rumah sakit pemerintah pada beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia dimana tarif yang ditetapkan masih berada di bawah biaya satuan. Selain itu terjadi pula inefficiency ( ketidakefisienan dalam alokasi dana), dimana untuk dapat mempertahankan tarif yang rendah maka pemerlntah perlu mengeluarkan subsidi yang sangat besar di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya permasalahan lain yang timbul dari kegiatan pembiayaan kesehatan adalah terjadinya inequites ( ketidakmerataan ), penetapan tarif yang sama mengakibatkan subsidi yang dikeluarkan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang relatif lebih mampu.

Abstrak :
In order to control Antibacterial Resistance at the hospital in Indonesia, the Government of Indonesia established an Antibiotics Resistance Control Committee and issued a Regulation from the Ministry of Health, regulation no 8/2015 on an antibiotics resistance control program at the hospital. This is an investigation on the Antibacterial Resistance Control Program (ARCP) at the Hospital, which compares its implementation at a government hospital and a private hospital, Persahabatan Central General Hospital (CGH) and Bogor Indonesian Red Cross Hospital (BIRCH). This was a descriptive study with a qualitative analysis obtained through indepth interviews and documentary research. We discovered that the ARCP was implemented better at Persahabatan CGH compared to BIRCH. Problems include ineffective communication, limited resources, lack of an antibiotic guideline (at BIRCH), lack of coordination between organizations, lack of supervision from the government, and the lack of motivation to implement the policy. These issues can be solved by intensifying the socialization of the policy, conducting more workshops and trainings for private and government hospitals that has not received any, providing an incentive for them to implement the program, such as including ARC into hospital accreditation indicators, and clarifying the benefits of the program to the stakeholders.

---

Salah satu upaya pengendalian resistensi antibiotika di Indonesia adalah pembentukan pembentukan Komite Pengendalian Resisten Antibiotika (KPRA) dan diterbitkannya Permenkes no. 8 Tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antibiotika (PPRA) di rumah sakit (RS). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan PPRA di RS dibandingkan antara RS pemerintah dengan RS swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PPRA di RS Pemerintah lebih baik dari RS Swasta. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan kesadaran akan pentingnya PPRA, terutama bagi RS.

Abstrak :
To achieve the goal of ?Health for all by the year 2000? hospitals are absolutely needed for referral. In reality only 9% of the poor make use of the facilities provided by the hospitals. This figure is even lower for the private hospitals whereas with the government policy not to build new hospital the role of private hospitals will be more important. One of the reasons of this low utilization is the un-charity about the meaning and the implementation of the social function of the private hospitals. A restricted research was done in the Surakarta municipality to get a clear comprehensive meaning of the social function, which can be measured. A qualitative method was used by selecting purposive respondents, representing the health providers, the health users, the lawyers and prominent health figures. An in-depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher. The results of the research were as follows: * The meaning of the social function conforms to the Health of the Republic of Indonesia No. 23, 1992. * The forms of social function conform to the regulation of the Health Minister No. 378, 1993. * Implementation of the social function will be done by giving the charity directly to poor patients. * Evaluation is based on measurable standard. Due to many shortcomings of the results, the research has some suggestions as follows : * Reconsider the Regulation of the Minister of Health No. 378, 1993. * Remainder of the social function budget should be channeled through the ?Kartu Sehat Fund?. * Social function of the private hospital should be based on a measurable standard, averaging 5% of the total cost budget. * Social function fund could be connected with tax deduction.

---

Untuk mencapai tujuan ?Kesehatan untuk semua pada tahun 2000" rumah sakit sebagai tempat rujukan mutlak diperlukan. Dalam kenyataannya hanya 9% dari masyarakat yang tidak/kurang mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakannya. Pemanfaatan ini dirumah sakit swasta bahkan jauh lebih kecil, padahal dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membangun rumah sakit baru, peran rumah sakit swasta akan tambah penting. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan salah satunya oleh karena ketidakjelasan tentang arti, dan pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta. Penelitian dilakukan secara terbatas didalam Kotamadya Surakarta bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang arti ?fungsi sosial? rumah sakit swasta yang komprehensif dan dapat diukur. Digunakan metode kualitatif dengan cara memilih narasumber secara purposive, yang mewakili kelompok penyedia pelayanan kesehatan, kelompok pengguna pelayanan kesehatan, ahli hukum dan tokoh kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan setelah para narasumber memberikan jawaban-jawaban tertulis atas kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan mengenai fungsi sosial rumah sakit swasta sebagai berikut : - Arti sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 57 ayat 2 - Bentuk sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes 378/1993 pasal 2 dan pasal 3 - Cara pelaksanaan dengan pemberian keringanan/pembebasan biaya langsung pada penderita - Cara penilaian atas dasar standar yang dapat diukur. Karena masih banyak terdapat kelemahan dalam kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut : - Peninjauan kembali Permenkes No.378/MenKes/Per/V/1993 - Sisa anggaran fungsi sosial disalurkan lewat ?Dana Kartu Sehat? - Fungsi sosial rumah sakit swasta didasarkan standar yang dapat diukur, sebesar 5% dari biaya total - Dana fungsi sosial dapat dikaitkan dengan perpajakan.

Abstrak :
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan motivasi keikutsertaan dalam edukasi antenatal. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional terhadap 68 ibu yang tidak mengikuti edukasi antenatal. Hasil penelitian menunjukkan motivasi ibu untuk mengikuti edukasi antenatal kategori tinggi (76,65 %), karakteristik ibu dan pengetahuan ibu tidak berhubungan dengan motivasi, variabel yang berhubungan adalah kebijakan rumah sakit dengan r = 0,460 dengan p-value = 0,028. Variabel yang menjadi faktor dominan adalah kebijakan rumah sakit dengan R Square 0,053, p-value 0,040.

---

The Correlation Analysis between Mother Characteristic, Her knowledge and Hospital Policy with All the Motivation in following the Antenatal Education at the Harapan KitaThe aim the research was to know all the factors that have a correlation with all the motivation in following the Antenatal Education. The research method was cross sectional design among 68 mothers that they have never been followed the Antenatal Education. The result showed mother's motivation to allow antenatal educational was high (76, 65 %). Mother characteristics and her knowledge has not any correlation with their motivation, but only the hospital policy showed a significant correlation with the motivation, r = 0,460, p-value = 0,028. The dominant variable was the hospital policy, R square = 0,053, p - value = 0,040.

Abstrak :
Saat ini RS dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang masih yang masih dalam batas kemampuan masyarakat. Untuk mencapai hal ini maka penetapan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan pada antara lain biaya satuan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam hal ini yang menjadi kendala ialah belum adanya informasi yang akurat mengenai besarnya biaya pelayanan diruang perawatan VIP(Gladiol) RSUD Budhi Asih. Penelitian dilaksanakan di RSIJD Budhi Asih selama tahun anggaran 1999/2000 pada ruang perawatan VIP (Gladiol) dan beberapa unit lain yang terkait dengan ruang perawatan VIP (Gladiol), dengan ruang lingkup penelitian analisis biaya satuan dikaitkan dengan cost recovery rate dan ATP untuk mendapatkan tarif yang sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari besarnya biaya yang digunakan pada ruang perawatan VIP(Gladiol) serta melakukan simulasi tarif dengan mempertimbangkan biaya satuan, cost recovery, dan ATP. Metode analisa biaya yang dipakai adalah "double distribution" di mana tahap pertama dilakukan perhitungan besar biaya path unit penunjang dan mengalokasikannya diantara sesama unit penunjang dan langsung ke unit produksi. Tahap kedua biaya yang diterima unit penunjang hasil alokasi tahap pertama dialokasikan kepada unit produksi. Hasilnya adalah sejumlah biaya pada unit produksi yang merupakan gabungan biaya dari unit penunjang dan produksi. Dari perhitungan biaya diperoleh biaya satuan aktual yang lebih besar dari tarif dan biaya satuan normatif yang lebih kecil dari tarif yang berlaku saat ini.Dimana tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp140.000 dan UC aktual sebesar Rp.171.503,33 dan UC normatif sebesar Rp. 133.935,80,Kemudian CRnya mempunyai nilai negatif sebesar Rp. 48.767.149,3 sedangkan CRR nya sebesar 81,63%. ...... At present hospitals are expected to provide the good quality public health services with the cost affordable by the public community. In order to achieve this, the determination of the tariff of the public health services shall be based on the unit cost at each service unit. On this regard, the obstacle encountered is the lack of the accurate information regarding the amount of the cost required for the VIP Care Room (Gladiol) RSUD Budhi Asih. Further, if this is related to the existing tariff, it has to be compared with the unit cost which is obtained. The research is carried out at RSUD Budhi Asih during the budget year of 1999/2000 at the VIP Care Room (Gladiol) and other related units with the said VIP Care Room, with the scope of the research is the analysis of the unit cost related to the cost recovery rate and ATP in order to obtain the proper tariff. The research is a descriptive one which is aimed at describing and studying the amount of the cost used by the VIP Care Room (Gladiol) as well as carrying out a tariff simulation with a consideration of the unit cost, cost recovery and ATP. The method of the cost analysis used is the double distribution where the first phase is to calculate the amount of the cost at the supporting units and allocate among the supporting units and directly to the production unit.In the second phase, the cost received by the supporting unit to be reallocated to the production unit. The result is a range of cost at the production unit which is a combination of costs at the supporting units and production units. On the basis of the cost calculation, it is obtained the actual unit cost which is higher and normative unit cost which is lower than the existing tariff. The existing tariff is RpI40.000 and the actual UC is Rp171.503,33 and the normative UC is Rp. 133.935,80.The CR has a negative value in the amount of Rp48.767.149,3 while CRR is 81,63%.Based on the tariff simulation, the number of public community who are able to pay the existing tariff in the amount or Rp140.000 is only 37% and who are not able to pay is 63%.

Abstrak :
Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach. The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital.