Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara job insecurity dan komitmen organisasi pada guru honorer Sekolah Dasar Negeri di Depok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui skala sikap. Pengukuran Job Insecurity menggunakan alat ukur Job Insecurity Scale (Ashford, Lee & Bobko, 1989) yang diadaptasi oleh Maulana (2012) dan pengukuran komitmen organisasi menggunakan alat ukur organizational Commitment Questionnaire (Meyer & Allen, 1997) yang telah diadaptasi oleh Fathlistya (2008). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 105 orang guru honorer Sekolah Dasar Negeri di Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat negatif signifikan di antara kedua variabel tersebut, yang berarti penurunan job insecurity akan diikuti oleh peningkatan pada komitmen organisasi, dan berlaku sebaliknya. ......This research was conducted to find the relationship between job insecurity and organizational commitment among honorarium public elementary school teacher in Depok. This research used quantitative approach by collecting data through attitute scales. Job Insecurity was measured by Job Insecurity Scale (Ashford, Lee & Bobko, 1989), which had been adapted by Maulana (2012) and Organizational Commitment was measured by Organizational Commitmen Questionnaire (Meyer & Allen, 1997), which had been adapted by Fathlistya (2008). The participants of this research were 105 honorarium public elementary school teacher in Depok. The result showed that job insecurity had correlated significantly with organizational commitment and the relationship showed a negative effect, which meant that increasing in job insecurity would be followed by decreasing in organizational commitment and vice versa.

Abstrak :
ABSTRAK
Rekrutmen tenaga honorer masih tetap dilakukan oleh instansi pemerintah walaupun larangan rekrut sudah dikeluarkan melalui PP Nomor 48 Tahun 2005. Adanya moratorium penerimaan CPNS juga semakin menyuburkan praktik rekrutmen tenaga honorer. Status tenaga honorer menjadi tidak jelas ketika UU Nomor 5 Tahun 2014 menghapus keberadaan tenaga honorer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal hubungan kerja yang terjadi terhadap tenaga honorer dan penerapan ketentuan PKWT bagi tenaga honorer. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi terhadap tenaga honorer memenuhi unsur pekerjaan, perintah, upah dan waktu sebagai unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam hubungan kerja. Penerapan ketentuan PKWT terhadap tenaga honorer dapat diberlakukan dengan mengangkat tenaga honorer sebagai Calon PNS sesuai ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005, sedangkan bagi tenaga honorer yang direkrut setelah tahun 2005 akan berstatus sebagai tenaga kontrak biasa yang tunduk pada hukum perdata. Ketiadaan pengaturan mengenai tenaga honorer menyebabkan sulitnya dilakukan perlindungan bagi tenaga honorer yang berpotensi konflik di kemudian hari.

---

ABSTRACT
Recruitment of non staff employee is still done by the government institution although the prohibition of recruit has been issued through Government Regulation Number 48 Year 2005. The existence of moratorium on acceptance Civil Servant Candidates also increasingly nurtures the practice of recruitment of non staff employee. The status of non staff employee becomes unclear when Law Number 5 of 2014 removes the existence of non staff employee. The purpose of this study is to find out the employment relationship to Non Staff employee and application of the provisions of PKWT Temporary Work Agreement for non staff employee. The research method used is juridical normative. The results of the research showed that the legal relationship that occurs to the non staff employee has covered the elements of work which are order, job, wages and time condition that must be met in a working relationship. The implementation of PKWT 39 s provision to non staff employee can be applied by appointing non staff employee as Candidate of Civil Servant in accordance with Government Regulation Number 48 Year 2005, while for non staff employee recruited after 2005 will be applied as a regular contract subject to private law. The absence of regulation regarding non staff employee causes a difficulty of providing protection for non staff employee and potentially conflict in the future.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga menentukan mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pola karir, serta mekanisme evaluasi kinerja. Hal ini menarik karena Penghubung Komisi Yudisial sudah terbentuk sejak tahun 2013 di 12 Provinsi, tetapi status kepegawaiannya tidak jelas. Permasalahan yang diangkat adalah urgensi keberadaan Penghubung Komisi Yudisial, Pengaturan status kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, dan mekanisme ideal pengangkatan Penghubung di Komisi Yudisial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan menggunakan penelusuran literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan Penghubung sangat urgen sebagai pembantu pelaksana tugas Komisi Yudisial di daerah. Akan tetapi pengaturan mengenai status kepegawaiannya tidak jelas dan hanya sebagai pegawai honorer. Oleh karena itu Penghubung idealnya adalah menjadi ASN yaitu sebagai PNS. Sementara Penghubung yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PNS, terutama karena syarat usia, maka ditransformasikan sebagai PPPK dengan pengaturan yang mengikuti ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Tujuannya, agar Penghubung memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Sebab ketidakjelasan status Penghubung membuat beberapa diantara mereka memilih resign dan memilih pekerjaan lain. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi mengingat penghubung bekerja di Komisi Yudisial yang merupakan Lembaga Negara sekaligus entitas pemerintahan. Sebagai entitas pemerintahan yang bekerja dalam rangka memberikan layanan publik seharusnya Penghubung menjadi aparatur sipil Negara dan mengikuti ketentuan dalam UU ASN. Apalagi pekerjaan Penghubung membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga status kepegawaian Penghubung juga harus kuat secara formal. ......This thesis discusses the ideal mechanism for appointing the Judicial Commission Liaison Employee. So far, the Liaison's employment status is an temporary employee which is not regulated in the ASN Law. This creates no certainty regarding the Liaison's civil rights, both regarding income security (salaries and benefits), protection, and competency development. Certainity of employment status will also determine the selection mechanism, appointment and dismissal, implementation of basic tasks and functions, career patterns, and mechanism of performance evaluations. This is interesting because the Judicial Commission Liaison has been formed since 2013 in 12 Provinces, but the employment status is not clear. The research method used by the author is normative juridical, using a qualitative analysis approach, and using literature search as a document study on secondary data. The study results found that the existence of liaisons is very urgent as assistants implementing the duties of the Judicial Commission in the regions. However, the regulation regarding their employment status is not clear and they are only a temporary employees. Therefore, ideally the Liaison is to become an ASN, namely as a civil servants (PNS). Meanwhile, Liaisons who do not fulfil the qualifications as civil servants (PNS), mainly because of the age requirement, are transformed into PPPK with arrangements that follow the provisions of the ASN Law and PP Manajemen PPPK. In order to have clear protection and legal certainty. Because the unclear status of the Liaisons made some of them choose to resign and moved to other jobs. This condition is certainly an irony considering that the Liaison works in the Judicial Commission which is a State Institution as well as a government entity in a broad sense. As a government entity that works in the context of providing public services, the Liaison should become a state civil apparatus and follow the provisions of the ASN Law. Moreover, Liaison job requires a high degree of confidentiality, so the Liaison's employment status must also be formally strong.

Abstrak :
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak mengatur mengenai keberadaan bagi tenaga honorer sehingga kepegawaian tenaga honorer menjadi tidak jelas. Tesis ini membahas Kepegawaian Tenaga Honorer sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, membahas Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bentuk penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, utamanya menggunakan data sekuder dengan studi dokumen melalui penelusuran dokumen. Adapun data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan informan sebagai data pendukung, sebagai bahan mengkonfirmasi akan hasil penelitian. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sebelum adanya UU ASN, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah mengatur tentang tenaga honorer, UU tersebut memberikan celah dalam hal pengangkatan tenaga honorer, tetapi pengaturan berkenaan dengan hak dari tenaga honorer tidak ditemukan. Setelah adanya UU ASN tidak terdapat celah untuk pengangkatan tenaga honorer, karena UU ASN tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tenaga honorer. Dengan demikian perlindungan hukum bagi tenaga honorer menjadi tidak jelas, UU ASN tidak dapat menjadi pedoman bagi kepegawaian tenaga honorer. Dengan dikeluarkannya Surat iEdaran iBupati iLebak Nomor i814.1/2.227- BKPP/2018 itentang iLarangan iPengangkatan iTenaga iHonorer dan iSejenisnya bertujuan agar tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Lebak, dan harapannya bagi tenaga honorer agar dapat segera menjadi ASN dengan mengikuti seleksi terlebih dahulu sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum yang setara setelah menjadi PNS atau PPPK. ......The enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Servants (ASN Law) does not regulate the existence of honorary staff so that the employment of honorary staff is unclear. This thesis discusses the Employment of Honorary Staff before and after the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, discusses Forms of Legal Protection for Honorary Staff after the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The form of this thesis research is normative juridical, mainly using secondary data with document study through document search. The primary data generated from interviews with informants as supporting data, to confirm the legal materials used. This research uses a qualitative approach in analysis. The results showed that prior to the ASN Law, Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1974 concerning Personnel Principles, this law provided a gap in the appointment of honorary staff, but the regulation was related to the rights of honorary staff were not found. After the existence of the ASN Law there was no gap for the appointment of honorary staff, because the ASN Law did not regulate matters related to honorary staff. Thus the legal protection for honorary staff is unclear, the ASN Law cannot serve as a guideline for honorary staffing. With the issuance of the Lebak Regent Circular Number 814.1 / 2.227-BKPP / 2018 concerning the Prohibition of Appointment of Honorary Staff and the like, the aim is that there will be no more appointment of honorary staff in Lebak Regency, and the hope is that the honorary staff can immediately become ASN by following the selection first so that they can get equal legal protection after becoming a PNS or PPPK.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai gambaran permasalahan work-family conflict pada guru honorer perempuan di Yayasan Triwibawa menggunakan pendekatan Person-In Environment dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kondisi jam kerja guru honorer yang terbilang panjang dan tidak teratur sehingga sulit menyeimbangkan antara pembagian waktu dan tugas dalam pekerjaan dan keluarga. Kondisi tersebut dapat disebut sebagai work-family conflict yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menyeimbangkan antara peran pekerjaan dan peran dalam keluarga sehingga keberfungsian sosial pada guru honorer terganggu. Untuk itu dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan person-in environment yaitu metode analisis masalah yang bertujuan untuk membantu  kemampuan dan kompetensi guru dalam mengatasi masalah work-family conflict dengan mengembangkan kemampuan coping. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap permasalahan work-family conflict dan menemukan strategi untuk mengatasinya. Penelitian ini dilakukan dari November 2021 sampai Juni 2022, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis teknik pengambilan sampel untuk memilih informan yaitu purposive sampling. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari guru honorer perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah, pemilihan informan berdasarkan status nya tersebut dilakukan agar peneliti dapat membandingkan perbedaan work-family conflict yang dialami kedua jenis informan tersebut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan terdapat dua bentuk work-family conflict yang dialami oleh guru honorer perempuan. Guru honorer perempuan yang berstatus belum menikah cenderung mengalami Work interfere Family dimana konflik terjadi pada saat peran pada pekerjaan  mengganggu kehidupan keluarga sedangkan guru honorer yang telah menikah dan memiliki anak lebih mengalami Family interfere Work yang mana konflik terjadi karena kehidupan keluarga mempengaruhi pekerjaan. Sedangkan untuk menghadapi work-family conflict bentuk adaptasi yang dilakukan guru honorer perempuan SMA Triwibawa mencakup tindakan coping meminimalkan situasi dan kondisi serta coping untuk meminimalisir emosi yang tidak menyenangkan dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri. Hasil akhir penelitian ini merekomendasikan agar guru honorer memperbaiki manajemen waktu, memperbaiki pembagian peran dalam keluarga dan mengembangkan penyesuaian diri yang positif serta saran untuk yayasan terkait agar memberi fasilitas yang menunjang untuk mempermudah kinerja mereka di sekolah. ......This study discusses the description of the problem of work-family conflict in female honorary teachers at the Triwibawa Foundation using the Person-In Environment from the social welfare discipline. This research is motivated by the condition of working hours for honorary teachers which are fairly long and irregular, making it difficult to balance the division of time and tasks in work and family. This condition can be referred to as work-family conflict which causes an inability to balance work and family roles so that the social functioning of honorary teachers is disrupted. For this reason, in identifying these problems, this study uses a person-in-environment which is a problem analysis method that aims to help teachers' abilities and competencies in overcoming work-family conflict by developing coping skills. This study aims to provide an overview of work-family conflict and find strategies to overcome them. This research was conducted from November 2021 to June 2022, using a descriptive qualitative approach with the type of sampling technique used to select informants, namely purposive sampling. The informants selected in this study were five people consisting of female honorary teachers who were married and unmarried, the selection of informants based on their status was carried out so that researchers could compare the differences in work-family conflict experienced by the two types of informants. The conclusion of this study shows that there are two forms of work-family conflict experienced by female honorary teachers. Unmarried female honorary teachers tend to experience Work interfere Family where conflicts occur when roles at work interfere with family life, while honorary teachers who are married and have children experience more Family interfere Work where conflicts occur because family life affects work. Meanwhile, to deal with work-family conflict. the form of adaptation carried out by female honorary teachers at SMA Triwibawa includes coping actions to minimize situations and conditions and coping to minimize unpleasant emotions by using self-defense mechanisms. The final results of this study recommend that honorary teachers improve time management, improve the division of roles in the family and develop positive self-adjustment as well as suggestions for related foundations to provide supporting facilities to facilitate their performance at school.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan perencanaan kepegawaian bagi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja. ...... The purpose of this research is to describe the staff planning for second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in Bogor Regency. This research is a qualitative approach. The result shows that staff planning of Bogor Regency government is to reinstate category two of honorary employees who aren't qualified to be public servants. This staff planning is based on environmental, forecasting, purposes, plans, and supported by Bogor Regency government, but needs to consider the existence of „Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara‟; Regional Minimum Payment and insurance; training and developing; and limitation of employees‟ age.

Abstrak :
Hubungan yang terjalin antara guru dengan siswa merupakan faktor terpenting yang membentuk teacher wellbeing O Connor, 2008. Akan tetapi, terdapat faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi teacher wellbeing guru, yang diperkirakan dipengaruhi oleh status kepegawaian guru (guru tetap dan guru honorer) (Setiyawan, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan guru- iswa dan status kepegawaian guru dapat memprediksi teacher wellbeing pada guru di jenjang sekolah menengah. Penelitian ini dilakukan pada guru sekolah menengah (N = 284; 65.8% Perempuan; M-usia = 38.58 tahun) dengan alat ukur berupa skala Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ) yang dikembangkan oleh Renshaw, Long, dan Cook (2015) dan skala Student-Teacher Relationship Scale (STRS) yang dikembangkan oleh Aldrup, Klusmann, Lüdtke, Göllner, dan Trautwein 2018. Kedua alat ukur sudah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki hasil uji psikometrik yang baik. Diketahui bahwa hubungan guru siswa dan status kepegawaian guru sebagai prediktor terhadap teacher wellbeing sebagai variabel terikat menunjukkan hasil yang signifikan F2,281 = 78,118, p < .0005. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan guru siswa dapat memprediksi teacher wellbeing pada guru sekolah menengah secara positif dan status kepegawaian guru juga akan memprediksi teacher wellbeing pada guru jenjang sekolah menengah, dimana guru tetap memiliki teacher wellbeing yang lebih baik dibandingkan guru honorer.

---

The relationship that is bonded between teachers and their pupil is the most crucial factor of teacher wellbeing O Connor, 2008. However, there is another important predictor beside student-teacher relationship which could affect teachers wellbeing. Teachers employment status is regarded as another important predictor towards teacher wellbeing and it is shown as to whether the teacher is permanently employed or is a temporary teacher (Setiyawan, 2017). This research aims to see whether student-teacher relationship and teachers employment status could predict teacher wellbeing amongst teachers of secondary level of education. The subjects of this study were secondary teachers (N = 284; 65.8% Female; M-age = 38.58 years old). The instrument used in this research were Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ) developed by Renshaw, Long, and Cook 2015 and Student Teacher Relationship Scale (STRS) developed by Aldrup, Klusmann, Lüdtke, Göllner, and Trautwein 2018. Both instruments were adapted to Bahasa Indonesia and showed having good psychometrical attributes. Multiple Regression Analysis were deployed to test both predictors and the result indicates both predictors successfully predict teacher wellbeing amongst secondary teacher F(2,281) = 78,118, p < .0005. The result indicates that student teacher relationship predicts teacher wellbeing positively and teachers employment status also predicts teacher wellbeing which permanent teachers show better teacher wellbeing than temporary teachers.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub DKI Jakarta No. 235 Tahun 2015 dapat meredakan tuntutan terhadap permasalahan guru honorer di Jakarta. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai guru honorer; merevisi UU ASN untuk memperjelas peran dan posisi dari PPPK dalam bagiannya menjadi Aparatur Sipil Negara; serta bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencontoh Pergub DKI Jakrta No. 235 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer. ...... This study discusses about honorary teacher's status by the laws concerning government employee. This study also discusses about Government Employee with Work Agreement in Law No. 5 of 2014 concerning the Civil State Apparatus which is expected to solve honorary teacher's problem. This study uses the juridical-normative methods and qualitative methods for data processing. The conclusion of this study is that honorary teacher's status in unclear by the law but Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 could solve honorary teacher's problem in Jakarta. The results of the study suggest that the government is expected to regulate about honorary teacher; revise the Civil State Apparatus Law to clarify the role and position of Government Employee with Work Agreement as Civil State Apparatus; also for the central government and local governments are expected to follow the example of Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 in solving honorary teacher's problem.