Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para pihak dalam akta yang dibuat oleh notaris harus mengetahui akibat hukum dan memahami hak dan kewajiban dari akta yang ditandatangani. Ketidaktahuan suatu pihak mengenai akibat hukum pembuatan akta dapat terjadi karena tidak memahami isi, bentuk dan akibat pembuatan akta yang dibuat dihadapan notaris. Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung program perumahan nasional dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (Kredit Pemilikan Rumah, disingkat KPR). Dalam pemberian fasilitas KPR, bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur memiliki dasar hubungan hukum. Selain perjanjian kredit yang melibatkan dua pihak, dalam praktek sering terjadi penggunaan akta pengakuan utang yang dibuat secara sepihak. Akta pengakuan utang adalah akta yang dibuat secara sepihak oleh debitur untuk kepentingan kreditur, jadi ketentuan yang diatur dalam akta adalah untuk kepentingan kreditur karena akta pengakuan utang dibuat secara sepihak oleh debitur. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum akta pengakuan utang terhadap debitur KPR dan bagaimana peran notaris dalam melindungi para pihak yang membuat akta pengakuan utang pada proses KPR. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum dari penandatanganan surat utang ini adalah pihak yang mengaku berutang tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena kewajiban hanya ada pada satu pihak saja dan agunan debitur sewaktu-waktu dapat dilelang karena terdapat grosse akta. Selain itu, posisi debitur lemah dibandingkan dengan bank jika terjadi kelalaian notaris dalam proses balik nama sertipikat dan pengikatan sertipikat tersebut untuk dijadikan agunan. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat penandatanganan akta.

---

The parties to the deed drawn up by a notary should know the legal consequences and understand the rights and obligations of the deed signed. Ignorance of a party regarding the legal consequences of making the deed can occur due to not understanding the contents, form and consequences of making the deed made before a notary. Banks have an important role in supporting the national housing program by providing House Ownership Credit (Kredit Pemilikan Rumah, abbreviated KPR). In the provision of mortgage facilities, the bank as the creditor and the public as the debtor make a credit agreement as the basis for the legal relationship. In addition to credit agreements involving two parties, in practice there is often the use of agreements made unilaterally by using a debenture. Debenture is a deed made unilaterally by the debtor for the benefit of the creditor, so the provisions stipulated in the deed are for the benefit of the creditor because the debenture is made unilaterally by the debtor. The problem of this research is how the legal consequences of debenture for house ownership credit debtors and how the role of a notary in protecting the parties for making a notarial deed. The normative juridical method is the research method used in this study. This study uses secondary data consisting of primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. From the results of this study, it is concluded that the legal consequence of signing this debenture is that the party claiming to have debt cannot file a default lawsuit because the obligation lies only with one party. In addition, the position of the debtor is weak compared to the bank, if there is negligence by the notary in the process of returning the name of the certificate. Notaries act as public officials who act honestly, independently, impartially, and full of responsibility, notaries are obliged to provide legal counselling regarding the rights and obligations of each party at the time of signing the deed."

"Penelitian ini membahas mengenai indikasi adanya wanprestasi dalam pembayaran jual beli tanah menggunakan kredit kepemilikan rumah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan. Penelitian ini juga membahas dasar untuk membatalkan jual beli yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan dengan wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2020/PT.Bdg. Dalam kasus ini, bank telah mencairkan kredit sesuai perjanjian kredit antara calon pembeli dan bank, yang seharusnya dibayarkan kepada penjual oleh pembeli. Namun, karena uang tersebut tidak dibayarkan meskipun peralihan hak telah didaftarkan di Kantor Pertanahan, penjual mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli. Wanprestasi ini dapat menimbulkan masalah hukum baru jika tidak segera diselesaikan melalui pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu keabsahan jual beli tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan namun terjadi indikasi wanprestasi dalam pembayaran. Kemudian mencari tahu apakah wanprestasi dapat membatalkan jual beli tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan dan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam membatalkan suatu perikatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Peralihan yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 15/Pdt/2022/PT. Bdg. adalah sah namun dapat dibatalkan. Sah karena telah memenuhi persyaratan jual beli sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku dan telah dibalik nama dengan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dikarenakan jual beli ini adalah sah maka seluruh tindakan hukum yang dilakukan terhadap/atas hak milik ini juga sah. 2. Peralihan tanah yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan dengan membuktikan bahwa benar telah terjadi wanprestasi.

---

This research discusses the indication of default in the payment of land sale and purchase using home ownership credit that has been registered in the land office. This research also discusses the basis for canceling a sale and purchase that has been registered in the land office with default based on High Court Decision Number 15/Pdt/2020/PT.Bdg. In this case, the bank had disbursed credit according to the credit agreement between the prospective buyer and the bank, which should have been paid to the seller by the buyer. However, because the money was not paid even though the transfer of rights had been registered at the Land Office, the seller suffered losses due to the buyer's default. This default can lead to new legal problems if not immediately resolved through the courts. The research method used is doctrinal legal research based on legal doctrines and applicable laws and regulations. The research typology used is descriptive analytical. This method describes the applicable laws and regulations and relates them to legal theories and the practice of implementing positive law relevant to the problem. This research focuses on finding out the validity of the sale and purchase of land that has been registered in the land office but there are indications of default in payment. Then find out whether default can cancel the sale and purchase of land that has been registered in the land office and the difference between default and tort in canceling an engagement based on applicable regulations. The transfer that occurred in the case of Decision Number 15/Pdt/2022/PT. Bdg. is valid because it has fulfilled the requirements for sale and purchase in accordance with the relevant applicable regulations and has been reversed by being registered in the land office. Therefore, because this sale and purchase is valid, then all legal actions regarding the land also legal. 2. The transfer of land that has been registered in the land office can still be canceled by proving that there has been a default through a judge's decision in accordance in Article 1266 of the Civil Code."