Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum atas perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan kesesuaian kewajiban divestasi saham asing dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Penanaman Modal, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban divestasi. Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing dalam UU Hortikultura mengakibatkan penanam modal asing wajib menyesuaikan komposisi sahamnya menjadi maksimal 30% (tiga puluh persen). Adapun kewajiban divestasi saham asing telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal walaupun terdapat pandangan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini karena UU Hortikultura memberikan waktu yang cukup bagi penanam modal asing untuk mendivestasikan sahamnya yaitu selama 4 tahun, dan sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori maka ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan modal asing pada UU Hortikultura menggantikan ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap divestasi saham asing yang tidak dilaksanakan.

---

This thesis discusses the legal consequences of foreign capital ownership limit in Law Number 13 of 2010 regarding Horticulture. This thesis also discusses whether the divestment obligation of foreign capital based on horticulture law in accordance with the legal certainty principle under investment law; and the sanctions imposed by the government if the foreign investor breach such obligation. This research that uses a juridical normative method indicates that the change of foreign capital ownership limit in horticulture law has caused foreign investors to adjust their shares composition at maximum 30% (thirty percent). The provision that oblige foreign investors to divest its shares is actually in accordance with the principle of legal certainty contained in Investment Law although there are still some views that opinies otherwise, it is because Horticulture Law provides sufficient time for foreign investors to divest their shares in 4 years, and in accordance with the principle of lex posterior derogat legi priori it means the provision regarding the maximum amount of foreign capital ownership governed by Horticulture Law preempts the provision in Negative Investment List. Then, until now there is no regulations concerning sanctions on the breach of foreign capital divestment obligation."

"Luas hutan konservasi di Indonesia hanya 17,13% dari seluruh kawasan hutan, di Jawa Tengah hutan konservasi hanya 0,03%. Hutan konservasi yang ada tidak sebanding dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan desakan ekonomi, kebutuhan lahan semakin meningkat, lahan yang menjadi sasaran adalah lahan milik pemerintah. Ancaman terhadap kawasan hutan mengancam pula kawasan konservasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Cagar Alam Telaga Ranjeng (CATR) dan kawasan hutan penyangganya; mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat tentang fungsi CATR dan kawasan hutan penyangganya, menganalisis pengaruh faktor ekonomi masyarakat pada pembukaan lahan di kawasan hutan penyangga CATR, dan merumuskan strategi pengelolaan CATR dan kawasan hutan penyangganya secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed method. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas perairan telaga di CATR pada saat ini kurang baik, BOD, padatan tersuspensi, CO2, NH3-N dan kesadahan air cukup tinggi, terdapat bakteri Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla pada ikan penghuni telaga. Kawasan hutan penyangga CATR sebagian besar sudah dibuka untuk pertanian hortikultura dengan jenis tanaman kentang, kubis dan wortel. Persepsi masyarakat desa Pandansari tentang CATR dan kawasan hutan penyangganya sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung sudah cukup baik. Faktor sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi luas pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan penyangga CATR sebesar 40%, sedangkan 60% lainnya dipengaruhi oleh kebutuhan lahan pertanian, kesempatan memperoleh lahan dan tidak adanya sumber pendapatan selain pertanian. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan untuk cagar alam adalah ekowisata, sedangkan strategi pengelolaan kawasan hutan penyangga cagar alam adalah dengan sistem penanaman agroforestry.

---

Preservation of biodiversity is performed in conservation area nature reserve. Conservation forest area in Indonesia is only 17.13% of the total forest area, whereas in Central Java province forest conservation is only 0.03%. The Conservation forests existing is not comparable with biodiversity in Indonesia. Along with the growth of population and economic pressure, increased land requirements, consequently the land is owned by the government were targeted by community. Threats to forests area also threaten the conservation areas. The purpose of this study was to identify and analyze the condition of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer; identify and analyze the public perception of the function of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer, analyze the influence of community?s social economic factors on land clearing forest area buffer of nature reserve Ranjeng lake; and formulate the nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer to management strategy appropriately. This research was conducted with mixed method approach. The results of this study are, water quality in the nature reserve Ranjeng lake at this time is unfavorable, physically BOD, suspended solids, CO2, NH3-N and the water hardness is quite high, there is a bacterium Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla in dwellers fish pond. Forest buffer of nature reserve Ranjeng lake was largely cleared for agriculture horticulture potatoes, cabbages and carrots. Pandansari rural community's perceptions of the nature reserve Ranjeng lake and their buffer forest areas for conservation and protected areas was sufficient. Socio-economic factors influencing land clearing in the forest buffer of nature reserve Ranjeng lake 40%, while 60% are influenced by the needs of agricultural land, the opportunity to acquire the land and there is no source of income other than agricultural. Recommended strategic management for nature reverse Ranjeng lake is ecotourism, while strategic management for forest buffer of nature reverse is agroforestry."