Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Zakat adalah rukun Islam ketiga. Zakat juga merupakan intrusmen fiscal dalam ekonomi makro Islam. Dengan zakat diharapkan kebutuhan mendesak kaum dhua?afa (lemah) bisa terpenuhi. Peran zakat juga diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan. Amilin sebagai pihak yang mengelola zakat dituntut untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu upayanya adalah mempergunakan zakat dalam sektor produktif dengan cara investasi zakat.Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempergunakan harta zakat untuk investasi. Ada yang menghukuminya mubah secara mutlak, haram, dan mubah dengan beberapa syarat. Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) adalah lembaga fatwa dari Ormas Persatuan Islam (PERSIS) yang memfatwakan bolehnya amilin melakukan Investasi zakat dengan beberapa syarat. Diantaranya investasi zakat dilakukan pada jatah riqab, gharimin, sabilillah dan ibnusabil. Adapun jatah faqir, miskin, amilin dan muallaf hukumnya haram untuk diinvestasikan.Argumentasi Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dari diperbolehkannya investasi zakat, karena tidak ada dalil qath?i yang melarang dan memerintahkannya, sehingga masalah pengelolaan zakat adalah masalah ijtihadiyah. Kedua, kemashlahat- an yang dihasilkan untuk muzakki dan mustahiq akan semakin besar. ......Zakah is the third pilar of islam. It acts to cover the need of dharurit, mainly primary need of dhuafa. In addition, zakah is expected to eliminate poverty. Amilin as person who manages zakah is charged to optimize it in term of eliminating poverty. One of the efforts is to use zakat on productive sector by zakah investation. Ulama have different opinions toward law of zakah use for investation. Some ulama say it is mubah, haram and mubah with some terms. Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) is a fatwa ogranization from PERSIS, saying amilin has the right tos invest zakah by some terms. One of them is that zakah investation to be given to riqab, gharimin, sabilillah, and ibnu sabil as it is their portion. On the orther hand, faqir, miskin, amilin and muallaf portion is haram to be invested. An argument by Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) say zakah investation is approved bicause there is no dalil qath?i that prohibit and point it, therefore, zakah allocation is ijithadiyyah issue. Secondly, mashlahah resulted for muzakki and mustahiq would be more developed.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Fungsi Pemerintah Sebagai Lembaga Pengawasan Pasar (Hisbah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional dan menganalisis penerapannya dalam kasus Pemusnahan Parent Stock oleh Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU). Dalam kasus ini GPPU dan Kementrian Pertanian melakukan perjanjian kartel untuk memusnahan parent stock sehingga menaikkan harga bibit ayam yang berdampak pada kerugian peternak dan konsumen, yang mana merupakan pelanggaran terhadap Hukum Islam dan Hukum Persaingan Usaha Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan fungsi pengawasan pasar oleh Kementrian Pertanian bertentangan dengan prinsip Hisbah karena mengandung keberpihakan pada GPPU yang membawa mudharat bagi peternak dan konsumen. Sedangkan penerapan fungsi pengawasan pasar oleh KPPU dinilai sudah tepat karena langsung mengadili GPPU, hanya saja kewenangan mengadili KPPU sebaiknya tidak terbatas hanya pada pelanggaran pelaku usaha namun bagi siapapun yang melakukan kecurangan dalam persaingan usaha. ......This thesis discusses about the function of the Government as Market Supervisory Agency (Hisbah) According to Islamic Law and National Law and analyze its application in the case of Parent Stock? Culling by the Association of Poultry Breeding (GPPU). In this case GPPU and the Ministry of Agriculture did a cartel agreement to do parent stock culling that have an impact on the loss of farmers and consumers, which is a violation of Islamic law and the National Business Competition Law. This research employs the normative legal research method. The results of this study found that the application of market supervisory by the Ministry of Agriculture is contrary to the principle of Hisbah because its alignment towards GPPU.