Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2014 dan 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi industri nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan mendirikan industri pengolahan bijih nikel ke tahap selanjutnya. Dengan menggunakan kerangka berpikir domestic sources of foreign policy milik Michael J. Hiscox, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam preferensi aktor dan dinamikanya dalam institusi pada kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dengan pertanyaan penelitian: “Bagaimana preferensi aktor domestik memengaruhi dimunculkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel?” Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran pustaka yang diperkuat dengan wawancara serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor dalam posisi kekuasaan yang berpotensi diuntungkan baik secara material maupun non-material dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor nikel yang mendukung hilirisasi industri nikel. Selanjutnya, potensi keuntungan tersebut memunculkan preferensi aktor yang berproses dalam desain institusi yang longgar.

---

In 2014 and 2020, Indonesia implemented a policy banning nickel exports to encourage the downstream nickel industry. This policy is expected to attract foreign investment and develop the nickel processing industry to the next stage. Using Michael J. Hiscox's domestic sources of foreign policy framework, this research aims to dig deeper into actor preferences and their dynamics within institutions in Indonesia’s nickel exports ban policy with the research question: "How do domestic actor preferences influence the emergence of the nickel export ban policy?" The research method was a literature search reinforced by interviews and direct observation. The research results show that there are actors in positions of power who have the potential to benefit both materially and non-materially from the implementation of the nickel export ban policy which supports the downstream nickel industry. In addition, these potential benefits give rise to actor preferences that proceed within a loose institutional design."

"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia.

---

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas hilirisasi industri pertambangan nikel serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam proses hilirisasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dalam proses hilirisasi industri pertambangan nikel saat ini belum bisa mengakomodir keperluan industri. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan tax holiday, tarif bea keluar yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar di periode tertentu, tax free existence, serta subsidi.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for downstream in nickel mining industry and to find an alternative policy that relevant to be applied in this industrial downstream. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic.

The result of this research shows that the tax incentive policy which applied in the downstream of nickel mining industry at the moment can not fulfilled the needs of industry. Some of alternatives policy that recommended are: the revised of tax holiday policy, export duty tariff which determined with the condition of market price value in certain period, tax free existence incentive, and subsidies."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan investasi dan aktivitas hilirisasi bauksit oleh PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) di Provinsi Kepulauan Riau terhadap perekonomian Indonesia dengan model input-output yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Indonesia. Pengenaan stimulus pada sektor yang berkaitan dengan fase konstruksi dan fase operasional industri alumina dan aluminium di PT BAI merupakan konsep yang mendasari bagaimana permintaan akhir sektor lainnya terdampak. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya nilai output, PDRB dan PDB, pendapatan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Selama fase konstruksi PT BAI (2016-2029), secara garis besar memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan output, pendapatan rumah tangga, PDRB, dan penciptaan kesempatan kerja di 52 sektor industri di Provinsi Kepulauan Riau. Selama fase operasional, dampak ekonomi dihitung melalui tiga skenario yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Indonesia. Adapun pada fase operasional, dengan mengasumsikan penerapan hilirisasi sepenuhnya atas Produk PT BAI ke dalam pasar domestik menunjukkan dampak terbesar secara nasional dengan dampak peningkatan nilai output Indonesia hingga tahun 2030 mencapai Rp547,07 triliun, pertumbuhan PDB rata-rata 0,099 persen per tahun, peningkatan pendapatan nasional mencapai Rp74,22 triliun hingga tahun 2030, dan penciptaan kesempatan kerja rata-rata 107.105 orang per tahun di 52 sektor industri di Indonesia. Adapun untuk mencapai target optimal dari keberadaan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) dalam rantai nilai hilirisasi bauksit domestik, diperlukan penguatan alur hilirisasi dan sektor industri turunan alumina dan aluminium di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal, penetapan aturan hukum pro-hilirisasi, dan perlindungan investor penting untuk diterapkan namun Pemerintah juga perlu memperhatikan isu dependensi strukturalisme serta risiko geopolitik dalam upaya mengimplementasikan kebijakan hilirisasi bauksit secara domestik sepenuhnya.

---

This research analyzes the impact of investment and bauxite downstream activities by PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) on the Indonesian economy using the input-output method applied to the Riau Islands Province, West Kalimantan Province and Indonesia. The imposition of stimulus on sectors related to the construction phase and operational phase of the alumina and aluminum industry in the Galang Batang SEZ is the concept that underlies how final demand in other sectors is affected. Economic improvement is characterized by increased output, GDRP, people's income, and the creation of job opportunities.

---

During the construction phase of PT BAI (2016-2029), it generally had a positive impact on the increase in output, income, average GRDP, and average job creation in 52 industrial sectors in the Riau Islands Province. During the operational phase, calculated through three scenarios applied to the Riau Islands Province, West Kalimantan, and Indonesia, with the assumption of full downstreaming of PT BAI's products into the domestic market, shows the greatest impact. The impact includes the increase of Indonesia's output value until 2030 reaching Rp547.07 trillion, an average annual GDP growth of 0.099 percent, a national income increase until 2030 reaching Rp74.22 trillion, and an average job creation of 107,105 people per year in 52 industrial sectors in Indonesia. To achieve the optimal target of PT Bintan Alumina Indonesia's (BAI) presence in the domestic bauxite value chain, strengthening the downstream process and downstream industries of alumina and aluminum domestically is needed. Fiscal incentives, the establishment of pro-downstream regulations, and investor protection are crucial to implement, however The Government also needs to consider issues of structural dependency and geopolitical risks in efforts to fully implement the domestic downstreaming policy for bauxite."