Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHibah tanah merupakan perbuatan yang sudah ada sejakdahulu dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal Penerima hibahadalah anak di bawah umur, maka perlu diperhatikan beberapahal. Ini agar dalam pembuatan komparisi akta hibahnya tidakterjadi kesalahan. Kesalahan pembuatan komparisi dalamsebuah akta adalah fatal. Akta yang komparisinya salahadalah tidak sah. Sebagai penerima hibah, anak di bawahumur tidak cakap. Oleh karena itu ia diwakili oleh orangtua atau walinya. Untuk menentukan bagaimana komparisinyadibuat terlebih dahulu harus diketahui hubungan antaraPemberi Hibah dan Penerima Hibah, kondisi atau latarbelakang anak di bawah umur tersebut dan tentang Tanahobyek hibah. Tanah obyek hibah harus sudah ada pada saathibah dilakukan dan harus milik Pemberi hibah. Tanah' yangmerupakan harta gono-gini dapat menjadi obyek hibah apabilatelah mendapat persetujuan dari suami/isterinya. Dalamperkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan terdapatpotensi konflik. Suami yang masih terikat perkawinan yangsah dengan isteri pertama, tidak dapat begitu sajamenghibahkan hartanya meskipun tertulis atas namanya.Apalagi harta itu dibeli semasa masih terikat perkawinanpertama. Harus ada persetujuan dari isteri pertamanya.Dalam keadaan dimana tanah itu dibeli oleh suami denganisteri keduapun, secara hukum itu bukan harta gono-ginisuami dengan isteri kedua. Melainkan harta gono-gini suamidengan isteri pertama. Ini semua adalah akibat hukum dankonsekuensi dari perkawinan di bawah tangan. Potensikonflik seperti itu seharusnya dapat diantisipasi. Sebelumpembuatan akta, para pihak harus memberikan keterangandan/atau dokumen sesuai fakta yang ada secara lengkap danjelas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridisnormatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian kepustakaan yaitu meneliti buku-buku, peraturanperundang-undangan, dan akta-akta hibah. Penelitianmerupakan penelitian fact finding yaitu mencari fakta didalam masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitianpreskriptif yaitu untuk memberikan jalan keluar terhadapsuatu masalah. Diharapkan setelah diketahui bahwa dalampraktek ternyata masih ada praktisi yang salah dalampembuatan komparisi akta hibah, maka akan menjadi perhatian kalangan intern praktisi tersebut."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenaihibah berdasarkan teori dan KUHPerdata yang kemudian diterapakan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1818 K/Pdt/2008 mengenai Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah. Hal ini bertujuan agar hibah dapat dilakukan dengan tata cara yang tepat, sehingga tidak merugikanahli waris sebagai akibat pemberian hibah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepada ahli waris sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya hibah, serta pelaksanaan hibah memperhatikan Legitieme Portie setiap ahli waris. Sehingga dengan terlanggarnya Legitieme Portie setiap ahli waris akibat pemberian hibah, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah tersebut kepada pengadilan.

---

This thesis discusses the particulars of the grant either based on the theory or by the Civil Code system, which is then applied in the case study of the decision of the Supreme Court Decision No. 1818 K/Pdt/2008 regarding Cancellation Deed of Grant by Heirs Grant Giver. It is intended that the grant can be done in the right manner, so as not to harm the heirs as a result of the grant in the future. This research is the normative juridical approach is descriptive and analytical.

Results of the study suggested that the heirs should be informed in advance before implementation of the grant, as well as the implementation of the grant notice Legitieme portie any heirs. So with any violation of the provisions of Legitieme portie grant, the heirs may apply for cancellation of the grant to the court."

"ABSTRAKTesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkanpada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftarantanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengantipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanahyang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk tanah-tanah yang belum mempunyaihak atau belum bersertipikat serta terdapat cacat prosedur pada proses pendaftarantanah pertama kali yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak atas tanah.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alatpembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnyadigugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan, sebagaimana ketentuan Pasal32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tidak ada perlindunganhukum kepada pihak yang sudah terdaftar namanya di dalam sertipikat hak atastanah sehubungan dengan telah dibatalkan dan dicabutnya sertipikat hak atastanah secara sepihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the dispute over the issuance of the land certificates that wasbased on a grant deed resulting in an overlapp of land rights. The studyemphasizes the procedures of the first land registration. The research employsnormative juridist method with descriptive analysis. The study concluded that thegrant deed of the land made before a Notary only covered unregistered or uncertificatedland and procedural errors of the first land registration resulted in therevocation of the land certificate. Land certificates is a convincing evidence, butnot the absolute evidence as there is always a possibility for the holder to be suedby other parties with interest, as stipulated in Article 32 paragraph 1 ofGovernment Regulation No. 24 of 1997. There is no legal protection to those whohave already registered as owner of the land in regard to the unilateral cancellationand revocation of the land certificate by the State Administrative Tribunal."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi keabsahan status kepemilikan tanah hak milik apabila dimiliki oleh Warga Negara Asing melalui hibah dalam perkawinan campuran, akibat hukum terhadap akta-akta hibah tanah yang diatas namakan Warga Negara Asing, dan tanggung jawab hukum PPAT terhadap kelalaiannya dalam membuat akta hibah tanah bagi Warga Negara Asing. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yakni kepemilikan tanah hak milik melalui bentuk peralihan hibah oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah tidak sah, maka akta hibah yang dibuat dan diatas namakan Warga Negara Asing batal demi hukum serta PPAT yang lalai membuat akta hibah tersebut dapat diberi sanksi berupa tanggung jawab perdata maupun juga tanggung jawab administrasi. Pentingnya pemeriksaan identitas para pihak secara lengkap oleh PPAT sebaiknya dilakukan guna mencegah kasus permasalahan yang berulang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the juridical implications of Land Deed Official who are negligent in exercising their authority. Land Deed Official when making a deed of grant did not collect the identity documents of one of the parties in full and this led to the cancellation of the deed of the grant of a Foreign Citizen's land. The issues raised in this study include the validity of the ownership status of private ownership land if owned by Foreign Citizens through grants in mixed marriages, the legal consequences of land grant deeds on behalf of Foreign Citizens, and the legal responsibility of Land Deed Official for negligence in making land grant deed for Foreign Citizens. To answer these problems using the research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of this study are that ownership of private land by Foreign Citizens in Indonesia is invalid either through the form of transfer of grants, then the deed of grants made and on behalf of Foreign Citizens is null and void and the Land Deed Official which neglects to make the deed of grant can be sanctioned in the form of responsibility civil liability as well as administrative responsibilities. The importance of a complete inspection of the parties' identities by the Land Deed Official should be carried out in order to prevent cases of recurring problems."