Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terlepas vaksinasi campak telah dilakukan secara global saat ini, infeksi penyakit campak masih menjadi endemik pada sebagian besar negara di dunia. Infeksi tersebut tidak hanya terjadi pada negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang rendah. Pada negara dengan cakupan vaksinasi yang tinggi seperti Amerika Serikat pun, saat ini wabah campak tetap terjadi pada negara tersebut. Hal ini dikarenakan penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular, dimana tingkat keterjangkitan penyakit pada individu yang tidak memiliki kekebalan adalah sebesar 90%. Pengendalian penyebaran penyakit campak dilakukan dengan pemberian vaksin campak sebanyak dua dosis. Selain melindungi individu yang divaksin campak, pemberian vaksin campak juga dapat mencegah transmisi penyakit campak ketika cakupan vaksinasi tinggi atau sebagian individu pada populasi kebal terhadap penyakit (efek herd immunity). Infektivitas penyakit campak sangat tinggi, sehingga penyakit campak memiliki ambang batas perlidungan kelompok yang tertinggi dari semua penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Oleh karena itu, diperlukan kekebalan populasi yang tinggi untuk mengganggu transmisi virus. Pada penelitian ini, dikontruksi model matematika SVEIR pengendalian penyebaran penyakit campak dengan intervensi vaksinasi serta mempertimbangkan faktor herd immunity. Selanjutnya dilakukan analisis pada titik-titik keseimbangan yang diperoleh dari model. Selain itu dilakukan juga analisis sensitivitas basic reproduction number (R0) terhadap parameter vaksinasi pada model. Diperoleh bahwa, dalam upaya pengendalian penyakit campak, pemberian vaksin dosis pertama sangat penting dalam menurunkan level endemik. Serta dilakukan juga simulasi autonomous untuk melihat bagaimana pengaruh intervensi vaksinasi terhadap penyebaran penyakit campak dengan beberapa kasus variansi nilai parameter.

---

Despite measles vaccination has already been done globally, measles remains endemic in many parts of the world. The infection does not only occur in countries with low vaccinaction coverage. But also in countries with high vaccination coverage such as United States, the measles outbreak is still occurs in those countries. This is because measles is a highly infectious disease in which the infection rate of individuals without immunity  is 90%. Measles transmission control is done by giving two-doses measles vaccine. Besides protecting the individuals who get the vaccination, measles vaccination could also prevent the transmission of measles when the vaccination rate is high or many individuals are immune to the disease (herd immunity effect). The infectivity of measles is very high, so that the herd protection threshold for measles is the highest of all vaccine-preventable diseases. Therefore, a high level population immunity is required to interrupt transmission of measles due to its high infectivity. In this research, a mathematical model SVEIR was constructed for controlling measles with vaccination intervention along with considering the herd immunity effect. Afterwards, we analyze the equilibrium points from the model. Moreover, we analyze the sensitivity of basic reproduction number (R0) towards the vaccination parameter of the model. We found that, by giving one-dose measles vaccine is very influential to reduce the endemic level. Finally, we also do the autonomous simulation to see the effects of the vaccine intervention towards measles infection with some variation in parameter values."

"SARS-CoV-2 adalah virus corona baru yang menyebabkan merebaknya pandemi penyakit Covid-19. WHO menyatakan penyakit tersebut sebagai sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Negara Inggris menyikapi pandemi ini dengan kebijakan yang relatif lunak di awal pandemi yaitu dengan kebijakan herd immunity. Namun seiring dengan perkembangan pandemi terjadi perubahan kebijakan ke lockdown dalam penanganan Covid-19 pada tanggal 23 Maret 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perubahan kebijakan pemerintah Inggris dari herd immunity ke kebijakan lockdown serta mengidentifikasi faktor pendorong perubahan kebijakan pemerintah Inggris dalam menangani Covid-19. Metoda penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang didapatkan dari literatur atau referensi terkait penanganan Covid-19 di Inggris selama tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan proses perubahan kebijakan terjadi begitu dinamis dan cepat yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri yaitu policy entrepreneur dan political entrepreneur serta faktor dari luar negeri yaitu kasus di negara lain serta masukan dari WHO. Implikasi dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam berupa policy entrepreneur dan political entrepreneur dan faktor dari luar negeri. Keduanya memiliki peranan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan (policy maker) dalam menangani permasalahan Covid-19 yang dihadapi negara Inggris.

---

SARS-CoV-2 is a new variant of the coronavirus which causes the spreading of the Covid-19 pandemic. WHO stated that this disease was a pandemic on March 11st, 2020. British responded to this pandemic by a relatively unstrict policy which initially was started by herd immunity policy. However, in the process of the pandemic, there were changes of policy into lockdown in dealing with Covid-19 on March 23rd, 2020. This research aims to describe the process of policy changes taken by the British Government concerning herd immunity into lockdown as well as to identify any supporting factors of the changes on British government policies in dealing with Covid-19. A descriptive research method was used to describe the data taken from literature and references related to Covid-19 handling management taken by the British during 2020-2021. Results of the research showed dynamic and speedy changes in the policies which were influenced by endogenous factors namely policy entrepreneur and political entrepreneur as well as any factors from exogenous factors. Both factors serve an important role to influence policymakers in handling the Covid-19 pandemic faced by the British Government.

"