Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jeprut is a well-known art performance in Bandung. Its form is unusual because Jeprut does not follow the usual norms in arts performance. Therefore, sometimes its existence is not recognized as an art, but rather as a compensation for people who are not competent enough to deliver an art performance. Jeprut artists are actually conducting an indirect resistance towards the New Order's authority. There are two resistance movements showing by the Jeprut. First is the external, by doing resistance to the political situation and the second is an internal resistance, by which Jeprut is conducting a resistance towards art's existence during the New Order's regime. A study about Jeprut is confirming that an art's definition cannot be determined by only its internal aspects but also by its external ones. It means that something cannot be defined as arts just by its own existence but also by some power.

Abstrak :
Upaya memahami realitas kekuasaan telah melahirkan beragam konsep yang cukup memperkaya khasanah teori poiitik. Teori dan analisis politik pun berkembang bersamaan dengan perubahan pola dan realitas kekuasaan. Sebagian besar analisis lebih banyak memahami fenomena kekuasaan pada level permukaan dari struktur kekuasaan. Padahal pemapanan dan perubahan kekuasaan tidak terbatas pada upaya kontroi mekanisme teknis-struktural, tetapi tak kalah hebatnya pengendaiian terhadap wacana sosial dan kultural yang mewujud dalam konstruksi bahasa yang ditanamkan secara ideologis.

Berangkat dan pemahaman di atas, Studi ini berusaha menjelaskan proses pengokohan hegemoni kekuasaan melalui konstruksi dan pengendalian wacana poiitik pada masa Orde Baru dengan memilih rentang waktu menjelang SU MPR 1998 hingga munculnya Era Reformasi 1998. Karena itu, Studi ini berupaya menjelaskan 'bagaimana proses konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan? Sedangkan manfaat penelilian : secara teoritis, penelitian ini, diharapkan mampu memperkaya keberagaman wawasan tentang kajian poliiik dari perspektif analisis wacana kritis (critical discourse analysis), dan secara praktis dapat memberikan konstribusi terhadap usaha memahami mekanisme penguasa dalam memperkokoh hegemoninya.

Analisis kajian ini lebih banyak menekankan perspektif interpretatif dalam paradigma kritik. Perspektif yang cukup memberi nuansa kritis adalah analisis wawna kritis yang dikembangkan Nomian Fairclough. Perspektif ini berusaha menemukan makna dari suatu teks dan berusaha menjelaskan proses produksi wacana dalam konteks sosial. Interpretasi dan makna teks dan, Iebih luas, wacana menghendaki kehadiran hermeneutik yang dielaborasi oleh Gadamer dan Heidegger, sebagai sebuah metode penafsiran. Sinergi dua perspektiftersebut bisa mampu mengungkapkan makna dari permainan wacana yang implisit. Sehingga maksud-maksud terselubung pun terdeteksi. Bahasa sebagai unit analisa dilihat dari kaca mata genealogis, Foucault. Dari sini, bahasa tidak dilihat sekedar sebagai perkara gramatik, tetapi Iebih merupakan ajang perlarungan kekuasaan. Ruang (space) tempat konflik berbagai kepentingan polilik, kekuasaan, dan hegemoni tergelar.

Pada talaran yang Iebih konseptual, studi ini menemukan wujudnya pada pemikiran Antonio Gramsci Dalam memandang kekuasaan, Gramsci Iebih mengedepankan penekanan kultural-ideologis yang sekaligus, konsep ini, menandai perpisahannya dengan konsep Manda yang economic determinant Gramsci mengembangkan istilah hegemoni yang berarli konstruksi ideologi oleh pihak yang dominan untuk mencapai konsensus dari pihak yang dikuasai melalui penggunaan kepemimpinan moral, intelekual dan politik yang menjelmakan diri dalam bentuk monopoli teks dan tafsirnya. Proses ke arah pencapaian dan restrukturisasi hegemoni ditempuh dengan 'teknologisasi wacana'. Proses ini merupakan bagian dari stiategi dominasi sosial kelompok yang dominan untuk memantapkan eksistensinya secara hegemonik lewat kontrol praktek wacana (discursive practice).

Di masa kekuasaan rezim Orde Baru berlangsung, proses-proses seperti dijelaskan itu telah memgroleh peneguhan selama Iebih kurang 32 tahun. Wacana politik berhasil dikontrol dalam koridor negara Pancasila dengan mempropagandakan kata ?pembangunan" dan ?stabilitasi". Di atas dan dengan kedua kata inilah berlangsung pengoperasian ideologi yang menyamar dalam kemasan-kemasan wacana polilik. Setiap bahasa politik yang mewujud dalam pemyataan-pernyataan elite di tingkat negara selalu mencerminkan bias pro hegemoni negara. Argumen ?untuk kepentingan bersama' tidak Iebih dari sebuah kalimat yang sarat muatan ideologi. Tujuannya untuk merangkul keterlibatan banyak orang agar kekuasaan letap legitimate. Cara itu merupakan penggiringan kesadaran sehingga masyarakat, secara perlahan-lahan terhegemoni, dan kekuasaan tetap Iestari dalam genggaman tangan penguasa. Kecuali ketika rakyat terbangun dari ketidaksadaran dan mulai menggugat berbagai hal, maka bangunan kekuasaan mengalami keruntuhan. Tamatlah Orde Baru.