Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/IX 1988, Asam Borat dan senyawanya merupakan salah satu dari jenis bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam produk makanan. Karena asam borat dan senyawanya merupakan senyawa kimia yang mempunyai sifat karsinogen. Meskipun boraks berbahaya bagi kesehatan temyata masih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan tambahan makanan, karena selain berfungsi sebagai pengawet, boraks juga dapat memperbaiki tekstur bakso dan kerupuk sehingga menjadi lebih kenyal dan lebih disukai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berhubungan dengan perilaku penggunaan boraks pada bakso oleh pedagang. Tempat penelitian di Kecamatan Pondok Gede-Bekasi tahun 2003. Populasi pada studi Cross Sectional ini adalah seluruh pedagang bakso yang menetap dan seluruh pedagang bakso yang keliling di area komplek perumahan di wilayah penelitian. Kriteria inklusi sampel adalah pedagang yang membuat bakso sendiri dengan jenis bakso adalah bakso daging sapi. Variabel yang diamati adalah perilaku penggunaan boraks, umur, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang bahan tambahan makanan, sikap terhadap penggunaan boraks, lama berdagang, besar modal, pemberian pembinaan dan pemberian pengawasan. Responden yang diamati berjumlah 175 orang terdiri dari 100 orang pedagang menetap dan 75 orang pedagang keliling. Hasil penelitian mendapatkan bahwa proporsi penggunaan boraks pada pedagang menetap sebesar 38% (CI 90%: 28,49-45,97) dan pada pedagang keliling sebesar 28% (CI 90%: 17,77-38,23) telah diuji secara statistik kedua proporsi tersebut tidak berbeda. Setelah dilakukan analisis Regresi Logistik Ganda pada α=0,1 dari 8 variabel yang diduga berhubungan dengan penggunaan boraks, ditemukan pada pedagang menetap hanya 3 variabel yang berpengaruh yaitu sikap responden terhadap penggunaan boraks, lama dagang dan pemberian pembinaan. Sedangkan pada pedagang keliling variabel penentu tersebut adalah umur responden dan pemberian pembinaan. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan perilaku penggunaan boraks pada penelitian ini adalah faktor penguat, yaitu pemberian pembinaan, baik untuk pedagang menetap maupun pada pedagang keliling. Pada pedagang menetap diperoleh nilai OR=2,433 (CI:90% 1,108-5,342) yang artinya pedagang yang tidak diberi pembinaan cenderung menggunakan boraks sebesar 2,43 kali dibandingkan dengan pedagang yang telah diberi pembinaan. Pada pedagang keliling diperoleh nilai OR=5,420 (CI:90% 1,529-19,216) yang artinya pedagang yang tidak diberi pembinaan cenderung menggunakan boraks sebesar 5,42 kali dibandingkan dengan pedagang yang telah diberi pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan kepada kalangan Akademis dan Peneliti perlunya dilakukan penelitian sejenis dengan sampel yang lebih komprehensif tidak sebatas pada perilaku penggunaan boraks tetapi lebih luas keperilaku penggunaan bahan tambahan makanan lainnya yang jelas dilarang oleh pemerintah tetapi masih banyak digunakan oleh masyarakat dan dicarikan zat pengganti selain boraks yang tidak merugikan konsumen dari segi kesehatan, mudah didapat dengan harga yang terjangkau oleh pedagang kecil/jajanan. Kepada instansi terkait perlu diintensifkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang jajanan. Kepada masyarakat diharapkan waspada tentang masih banyak bakso yang beredar menggunakan boraks. Dimohon para pedagang tidak menggunakan boraks. Daftar bacaan : 55 (1978-2003)

---

Based on Health Ministry of Republic of Indonesia regulation No722/Menkes/IX/1988, Borat Acid and its compound is one of food additives that prohibited in food product, because borax acid and its compound is carcinogenic. Although it is hazardous to human health, its usage still remain high rate by community as added material in food as preservative, also to enhance texture of bakso (meatball) and kerupuk so more elastic and enjoyable to consumer. This study objective is to find out factors that related to borax usage behavior on bakso by seller. This study conducted in Sub District of Pondok Gede, Bekasi year of 2003. Population in this cross sectional study is all bakso sellers in housing area of study area. Inclusion criteria are seller who makes bakso on they own and kind of bakso is bakso from beef meat. Observed variables are borax usage behavior, age, education level, knowledge of food additives, attitude to borax usage, selling experience, capital, given education, and monitoring. Respondents observed are 175 sellers; consist of 100 staying sellers and 75 moving sellers. Results of this study showed that proportion of borax usage in staying sellers is 38% (CI 90%:28,49-45,97) and moving sellers is 28% (CI 90%:17,77-38,23) statistically these proportions not different. After analyzed by multi logistic regression at aA),l from eight variables that suspected related to borax usage, in staying sellers only three variables that influencing, these are; sellers attitude to borax usage, selling experience, and given education. While in moving sellers influencing variables are age and given education. The most dominant factors which related to behavior of borax usage in this study is strengthened factor, that are good education that given to all sellers. In staying sellers OR value is 2,433 (CI:90% 1,108-5,342) which mean seller who never received education tend to use borax 2,43 times compare to those who has received education. In moving sellers OR value is 5,420 (C1:90% 1,529-19,216) which mean sellers who never received education tend to use borax 5,42 times than those who has received education. Based on these results, this study recommends to academia and researcher to conduct similar study with more comprehensive sample, not limited to borax use but wider to other food additives that prohibit for consumption and still being used by community then find the alternatives that easy to seek and inexpensive. It needs educational and monitoring to all street food sellers and to community to be careful in consumption bakso, because there is a lot of bakso still added with borax. Bibliography: 55 (1978-2003)

Abstrak :
Skripsi yang berjudul ?Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia 1897-1992?, membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan UU Kesehatan Jiwa di Indonesia selama periode 1897-1992. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara kondisi pelayanan kesehatan jiwa yang buruk dan kebijakan yang muncul untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber arsip serta penerbitan sejaman yang ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakan Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Kementerian Kesehatan RI serta Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang tahun 1897 dicabut pada tahun 1966 karena pada pelaksanaannya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial-politik setelah kemerdekaan. UU 1897 memberlakukan sistem sosial yang menempatkan golongan pribumi pada posisi yang lebih rendah dibanding orang Eropa. Selain itu, UU 1897 juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu Psikiatri pada masa itu. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan mengeluarkan UU Kesehatan Jiwa 1966. Dampak dari diberlakukannya UU Kesehatan Jiwa 1966 adalah perkembangan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia mencapai taraf yang lebih baik. ......This thesis entitled ?Implementation of Mental Health Law in Indonesia 1897-1992? was proposed to examine the implementatioan of mental health law in Indonesia between 1897-1992. The purpose of this thesis is to understand the relationship between bad mental helath service and the regulation created to fix this condition. The study of this thesis was conducted by using sources from archive and literature study with the same published period. All of the sources comes from National Archive, National Library, Universitas Indonesia Library, The Ministry of Health Library and Research and Development Library of Ministry of Health Indonesia. Based on research, this thesis shows the Mental Health Law 1897 repealed at 1966, because the implementation of that law is no longer appropiate with social-politics condition after independence. In addition, the regulation is no longer in accordance with the progress of Psychiatry at that time. The government try to fix that problem by implementing Mental Health Law 1966. The impact of these regulation is improvement in mental health service in Indonesia.

Abstrak :
Penggunaan obat yang rasional adalah faktor penting dalam keberhasilan pelayanan kefarmasian. Pengkajian resep obat asma di Apotek Kimia Farma 202 Kejayaan Depok dilakukan untuk menilai kesesuaian resep dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resep obat asma dari segi administrasi, farmasetik, dan klinis serta memahami permasalahan yang muncul dari pengkajian resep tersebut. Pengkajian dilakukan terhadap resep asma yang diterima di Apotek Kimia Farma 202 selama bulan Juli 2023. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan apoteker. Analisis dilakukan berdasarkan aspek administrasi, farmasetik, dan klinis sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar resep sudah memenuhi standar administrasi, namun terdapat beberapa kekurangan dalam aspek farmasetik dan klinis, seperti ketidaktepatan dosis dan bentuk sediaan obat yang tidak tercantum dengan lengkap. Peningkatan kualitas pelayanan resep di Apotek Kimia Farma 202 dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan dan edukasi kepada tenaga kesehatan mengenai penulisan resep yang lengkap dan jelas. ...... Rational drug use is a critical factor in the success of pharmaceutical services. The evaluation of asthma medication prescriptions at Apotek Kimia Farma 202 Kejayaan Depok was conducted to assess the conformity of prescriptions with applicable standards. This study aims to review asthma drug prescriptions in terms of administration, pharmaceutics, and clinical aspects, as well as to understand the issues arising from this evaluation. The review was carried out on asthma prescriptions received at Apotek Kimia Farma 202 during July 2023. Data were collected through direct observation and interviews with pharmacists. Analysis was conducted based on administrative, pharmaceutical, and clinical aspects in accordance with Minister of Health Regulation No. 73 of 2016. The results of the analysis indicated that most prescriptions met administrative standards; however, there were some deficiencies in pharmaceutical and clinical aspects, such as inaccurate dosages and incomplete drug formulations. Improving the quality of prescription services at Apotek Kimia Farma 202 can be achieved through enhanced supervision and education for healthcare professionals regarding the writing of complete and clear prescriptions.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.